Kepemimpinan publik sebagai kepemimpinan birokrasi publik memiliki peran
yang sangat strategis. Hal tersebut dikarenakan ketika berhasil atau tidaknya birokrasi
publik dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan dan lain-lainnya sangat menentukan
kualitas kepemimpinan. Kepemimpinan publik disebut juga sebagai pimpinan
adminstrasi. Pada dasarnya bahwa kepemimpinan publik merupakan kepemimpinan
seorang pemimpin yang memimpin untuk orang banyak sesuai dengan pengertian dan
tugas seorang pemimpin. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yang berarti
seseorang yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan
kelebihan dalam satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk
bersama-sama melakukan aktifitas demi tercapainya suatu maksud dan beberapa
tujuan (Kartono, 2005:76).
Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain agar mau berperan
serta dalam rangka memenuhi tujuan yang telah ditetapkan bersama.Umar (2008:38)
mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses pengarahan dan usaha mempengaruhi
aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok.
Menurut Katll, 2000 ( dalam http:// www. academia. edu/20448579
/Kepemimpinan_ Sektor_Publik ) ada dua arus besar mendifinisikan kepemimpinan
dalam literatur administrasi publik. Pertama, Kepemimpinan publik, sebagai
pendekatan tradisional dalambidang ilmu politik yang memisahkan dimensi politik
dan administrasi dari sektor publik, peran lingkup administrasi yang terbatas pada
pelaksanaan kebijakan dalam tradisi hirarkis paling murni dari birokrasi yang ideal.
Kepemimpinan demikian memiliki hak prerogatif untuk memilih pejabat. Pendekatan
ini merupakan aliran yang dominan dalam literatur tentang kepemimpinan di sektor
publik. Kedua, kepemimpinan admistratif yang tidak hanya melihat administrasi
publik terbatas pada peran sebagai pelakasa tetapi juga memiliki yang kuat dan
bertanggungjawab dalam membangun lembaga-lembaga publik. bahkan, ada
ketegangan dialektis antara peran alami ( yang menentukan ) organisasi publik dan
pengaruh dari para pemangku kepentingan yang berpotensi sebagai ancaman
demokrasi. Sehingga harus adanya pemisahan yang jelas antara peran kepemimpinan
politik dengan kepemimpinan administrastif.
Kepemimpinan menurut Tead (dalam Kartono, 2009:57), adalah kegiatan
mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai
tujuanyang diinginkan. Terry (dalam Kartono, 2009:57) juga mengatakan
kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka
berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok. Boone danKurtz(1984) (dalam Pasolong
, 2008:4) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah tindakan memotivasi orang
lain atau menyebabkan orang lain melakukan tugas tertentu dengan tujuan untuk
mencapai tujuan spesifik.
Sedangkan Menurut Hasibuan (2003:170) “Kepemimpinan adalah cara seorang
pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja
secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi”.Dimana defenisi
kepemimpinan akhirnya dikategorikan menjadi tiga elemen. (Susanto A.B; Koesnadi
Kardi, 2003:115), yakni :
a. Kepemimpinan merupakan proses;
b. Kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi (hubungan) antara
pimpinan dan bawahan;
c. Kepemimpinan merupakan ajakan kepada orang lain.
Dari berbagai pengertian diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa secara
umum pengertian pemimpin adalah suatu kewenangan yang disertai kemampuan
seseorang dalam memberikan pelayanan untuk menggerakan orang-orang demi
mencapai suatu tujuan tertentu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar