Menurut UU No. 33 thn 2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, demokrasi, efisien, dan transparan dalam pelaksanaan tugas dekonsentarsi dan pembantuan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah.Kewenangan Pemda dalam penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai tanggung jawab yang telah dibiayai dari APBN. Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain lain adalah sumber dari pendanaan Pemda yang sah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar