Dasar hukum pajak penghasilan pasal 21 yaitu sebagai berikut:a.Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008b.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan c.Pemotongan Pajak Atas Pengahsilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.d.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan.e.Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per –57/Pj/2009 tetntang perubahan atas Peraturan Direktur Jendeal Pajak Nomor Per—31/Pj/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pengahsasilan Pasal 21Dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.f.Pernyataan StandarAkuntansi Keuangan (PSAK) No.46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar