Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (skripsi dan tesis)

Komponen dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikutip
dalam Mahmudi (2007) adalah sebagai berikut:
a. Laporan Realisasi APBD (LRA)
Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber
daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam 
satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh
Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja,
transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan
sebagai berikut:
a) Pendapatan - LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah
lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah,
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.Pendapatan
(basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.
b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.
c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu
entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk
dana perimbangan dan dana bagi hasil.
d) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran
yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu
dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, 
yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan
untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman
dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain
digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,
pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal
oleh pemerintah.
b. Neraca
Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas
dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu
dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun
masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya.
b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi pemerintah. 
c) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
c. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan
dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang
menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir
kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang
dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan
pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:
a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke
Bendahara Umum Negara/Daerah.
b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari
Bendahara Umum Negara/Daerah.
d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran
Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
e. Laporan Operasional
Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah
ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah
untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode
pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan
Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos
luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.
b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.
c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang
dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan
lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa
yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan
merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin
terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas
bersangkutan.
f. Laporan Perubahan Ekuitas
Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
g. Catatan atas Laporan Keuangan
Meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera
dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus
Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang
kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan
informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di
dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang 
diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara
wajar. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan atau menyajikan
atau menyediakan hal-hal sebagai berikut:
a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan
Entitas Akuntansi;
b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan
ekonomi makro;
c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun
pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapaian target;
d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan
keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk
diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting
lainnya;
e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang
disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan;
g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian
yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan.