Teori Legitimasi (skripsi dan tesis)

Menurut Harahap (2014) Legitimasi masyarakat merupakan faktor
strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan.
Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi
perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah
masyarakat.
Teori legitimasi mengandung pengertian bahwa aktivitas berupa
tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu usaha yang berkenaan
dengan tekanan dari lingkungan sekitar, misalnya tekanan politik, sosial
maupun ekonomi. Menurut Ghozali dan Chariri (2007), sebagai dasar dari teori
legistimasi adalah adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan
masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi.
Selain itu, dijelaskan bahwa dalam masyarakat yang dinamis, tidak ada sumber
kekuatan institusional dan kebutuhan terhadap pelayanan yang bersifat
permanen. Oleh karena itu, suatu institusi harus lolos uji legistimasi dan
relevansi dengan cara menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan jasa 
perusahaan dan kelompok tertentu yang memperoleh manfaat dari
penghargaan yang diterimanya betul-betul mendapat persetujuan masyarakat.
Sehingga hal ini mempunyai implikasi terhadap program CSR yang dilakukan
oleh suatu perusahaan, dengan mendapatkan nilai positif dan legistimasi dari
masyarakat maka suatu perusahaan akan terus bertahan dan berkembang di
tengah-tengah masyarakat dan hal ini akan memberikan dampak positif
terhadap perusahaan serta mendapatkan keuntungan pada masa yang akan
datang.
Lako (2011:5) menyebutkan bahwa legitimasi memandang bahwa
perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki suatu relasi sosial yang erat
karena keduanya terikat dalam suatu kontrak sosial. Perusahaan memiliki
kewajiban depada masyarakat untuk memberi suatu yang bermanfaat kepada
masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan cara memenuhi dan
mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.
Ketika terdapat perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan
dengan nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada posisi
terancam. Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial
masyarakat sering dinamakan “legitimacy gap” dan dapat mempengaruhi
kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Untuk
mengurangi legitimacy gap tersebut, perusahaan harus mengidentifikasi
aktivitas yang berada dalam kendalinya dan mengidentifikasi publik yang
memiliki kekuatan sehingga mampu memberikan legitimasi kepada
perusahaan (Neu et. al, 1998)