Pengawasan Intern Pemerintah (skripsi dan tesis)

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang
penting dalam penyelengaraan pemerintahan untuk mewujudkan
kepemerintahan yang baik. Dalam rangka mewujudkan kepemerintahan
yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab
diperlukan adanya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang
berkualitas dan auditor yang profesional. Melalui pengawasan intern dapat
diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai
dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. (Standar
Audit Apip, 2008)
Pengawasan intern di lingkungan Departemen Kementrian Dan
Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dilaksanakan oleh
Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Utama/Inspektorat untuk kepentingan
Menteri/Pimpinan LPND dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit
organisasi yang ada dalam kendalinya. Pelaksanaan fungsi Inspektorat
Jenderal dan Inspektorat Utama tidak terbatas pada fungsi audit tetapi juga
fungsi pembinaan terhadap pengelolaan keuangan negara. (Standar Audit
Apip, 2008)
Hasil kerja APIP diharapkan bermanfaat bagi pimpina dan unit-unit
kerja sert penguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara
keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan
jika pemakai jasa mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme auditor 
yang bersangkutan. Untuk memastikan dan memberi jaminan yang memadai
(quality assurance) apakah audit yang dilaksanakan telah sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan pengendalian mutu
terhadap mutu audit yang dilakukan oleh APIP. Dengan diikutinya standar
tersebut, maka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit akan
memberikan hasil yang dapat diyakini validitas dan keakuratannya. (Standar
Audit Apip, 2008)
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2008 tentang sistem
Pengendalian Intern Pemerintahan:
“Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu,
evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif
dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam rangka mewujudkan
kepemerintahan yang baik”
“Inspektorat Jenderal dengan nama lain yang secara fungsional
melaksanakan pengawasan intern adalah Aparat Pengawasan Intern
Pemerintahan yang bertanggungjawab langsung kepada menteri/pimpinan
lembaga”