Aparat Pengawasan Fungsional

Menurut Baswir (2000:138) aparat pengawasan fungsional adalah ;

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
2. Inspektorat Jendral Departemen, Aparat Pengawasan Lembaga
   Pemerintah Non Departemen dan Instansi Pemerintah lainnya.
3. Inspektorat Wilayah Provinsi.
4. Inspektorat Wilayah Kabupaten atau Kotamadya.
   Selanjutnya uraian mengenai aparat pengawasan fungsional menurut
   Siregar dkk (2001.353 – 354) adalah :
5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
   BPKP merupakan instansi pengawasan dan pemeriksa yang berada
   dilingkungan pemerintah. BPKP harus melaporkan pelaksanaan tugas
   dan fungsinya kepada Presiden. Laporan hasil pengawasan dan
   pemeriksaan disampikan kepada mentri atau pejabat lain yang
   bersangkutan. Apabila laporan hasil pengawasan berkaitan dengan
   pemeriksaan, maka dalam tembusan laporan tersebut disampaikan dalan
   badan pemeriksaan keuangan (BPK). Apabila diperkirakan terdapat
   tindakan pidana korupsi, BPKP harus melaporkan kepada jaksa agung.
   Tugas pokok BPKP meliputi ;
   1). Merumuskan kebijaksanaan pengawasan keuangan dan
   pembangunan
   2). Melaksanakan pengawasan umum terhadap penguasaan dan
   pengurusan keuangan
6. Inspektorat Jendral Departemen atau Unit Pengawasan Lembaga
   Negara
   Merupakan instansi yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan
   terhadap seluruh unsur organisasi yang ada di lingkungan departemen
   atau lembaga Negara yang bersangkutan. Tugas pokok Inspektorat
   Jendral atau Unit pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap
   tugas rutin dan pembangunan semua unsur yang ada di lingkungan
   departemen atau lembaga Negara agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
   peraturan yang berlaku.
7. Inseptorat Wilayah Provinsi
   Adalah instansi pengawasan yang melakukan pengawasan terhadap
   akativitas pemerintah provinsi. Instansi ini bertanggung jawab kepada
   Gubernur. Instansi ini mempunyai tugas melakukan pengawasan umum
   atas aktivitas pemerintah daerah, baik yang bersifat rutin maupun yang
   bersifat pembangunan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan
   peraturan perundang–undangan yang berlaku dan melakukan
   pengawasan terhadap tugas Departemen Dalam Negri di provinsi.
8. Inspektorat Wilayah Kabupaten atau Kotamadya
   Adalah instansi yang melakukan pengawasan terhadap aktivitas
   Pemerintah Daerah. Termasuk Kecamatan, Kelurahan atau Desa selain
   itu Inspektorat Wilayah Kabupaten atau Kotamadya juga melakukan
   pengawasan terhadap tugas departemen Dalam Negri di Kabupaten atau
   Kotamadya.