Saat ini, semua Negara di dunia menghadapi lingkungan yang penuh
dengan ketidakpastian dan perubahan yang begitu cepat dan sulit diprediksi.
Kemajuan yang diraih sekarang, tidak menjamin keberlangsungan hidup di masa
depan. Bisa jadi, seperangkat prinsip, kebijakan dan praktek-praktek yang pada
awalnya baik, governance yang statis dan mempertahankan status quo pada
akhirnya akan membawa keadaan yang stagnan dan tidak berkembang. Tidak ada
perencanaan yang hati-hati akan menjamin relevansi dan efektivitas governance, jika lembaga-lembaga pemerintahan tidak memiliki kapasitas untuk belajar,
berinovasi dan berubah di tengah lingkungan global yang terus berubah dan sulit
diprediksi (Neo & Chen, 2007, p. 1). Tantangan lain yang dihadapi dunia saat ini adalah inovasi teknologi yang
berjalan begitu cepat, telah mengakibatkan banyak kebijakan menjadi cepat usang
(obsolescence) dan terbukanya peluang-peluang baru. Demikian halnya dengan
kondisi perubahan di masyarakat itu sendiri, di mana semakin banyak dari mereka
yang mengenyam pendidikan yang lebih baik (well-educated) dan berinteraksi
secara intensif dengan perkembangan global, yang pada akhirnya menuntut untuk
6
terlibat di dalam proses perumusan dan implementasi berbagai kebijakan Negara.
Tidak kalah penting adalah berbagai permasalahan di masyarakat yang semakin
kompleks, dengan dampaknya yang semakin tidak terduga serta hubungan kausal
yang semakin rumit, membutuhkan penyelesaian yang multi-perspektif dan
koordinasi dari multi-agency (Neo, 2019; Neo & Chen, 2007, pp. 6–8). Dengan merujuk pengalaman Negara Singapura, Neo dan Chen meyakini
bahwa untuk menghadapi beragam tantangan tersebut, Pemerintah menjadi
elemen sentral. Pemerintah lewat lembaga-lembaganya memainkan peran dalam
menciptakan kerangka hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia bisnis,
serta kondisi untuk dapat memfasilitasi atau sebaliknya, menghambat
keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Meski Pemerintah tidak
secara langsung menciptakan persaingan industri, namun dapat berperan sebagai “a catalyst and a challenger in shaping the context and institutional structure that
stimulates business to gain competitive advantages.”(Neo & Chen, 2007, pp. 2–
3). Di sinilah perlunya dinamisme Pemerintah. Pemerintah melalui lembagalembaganya yang dinamis menurut Neo dan Chen (2007, p. 1), “can enhance the
development and prosperity of a country by constantly improving and adapting
the socio-economic environment in which people, business and government
interact.” Pemerintah dapat mempengaruhi dan mengendalikan pembangunan
ekonomi melalui beragam kebijakan, peraturan dan struktur-struktur kelembagaan
yang memberikan insentif atau pembatasan atas beragam aktivitas yang beejalan.
Dengan kata lain, kemampuan untuk memperbaiki dan beradaptasi secara terus- menerus merupakan kapasitas mendasar yang perlu dimiliki oleh Pemerintah
(baca: lembaga-lembaga Pemerintah) jika ingin memiliki sustained economic
development and prosperity.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar