Gambhir Bhatta mengemukakan bahwa konsep Governance adalah hubungan
antara pemerintah dan warga negara yang memungkinkan kebijakan publik dan
program akan dirumuskan, dilaksanakan dan dievaluasi mengacu pada aturan,
lembaga, dan jaringan yang menentukan bagaimana sebuah negara atau fungsi organisasi. Oleh karena itu penyelenggara negara yang kredibel, akuntabel, dan
transparan mutlak diperlukan dalam upaya pengembangann suatu negara.
Sebagaimana dipaparkan oleh World Bank bahwa kurang berfungsinya lembagalembaga sektor publik dan lemahnya pemerintahan adalah kendala utama bagi
pertumbuhan dan pembangunan yang adil di banyak negara berkembang. Begitu pula
dengan yang terjadi di Indonesia, pengembangan profesionalisme manajemen
penyelenggaraan haji seringkali terhambat oleh kurang berfungsinya lembaga-lembaga
publik khususnya pemerintahan.
Dynamic Governance adalah kemampuan pemerintah untuk terus menyesuaikan
kebijakan dan program publik, serta mengubah cara kebijakan publik tersebut
dirumuskan dan dilaksanakan, sehingga kepentingan jangka panjang bangsa dicapai.
Kedinamisan dalam pemerintahan sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan
sosial yang berkelanjutan terutama pada lingkungan yang mengalami ketidakpastian
dan perubahan yang cepat dimana masyarakat yang semakin menuntut kecanggihan,
lebih berpendidikan, dan lebih terdampak globalisasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar