Regulasi Terkait Whistleblowing di Indonesia (skripsi dan tesis)

  

Di Indonesia terdapat beberapa regulasi yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan aktivitas pelaporan pelanggaran atau yang biasa dikenal dengan istilah whistleblowing. Peraturan-peraturan ini berfungsi untuk melindungi dan juga pemberian reward bagi sang whistleblower. Regulasi terkait whistleblowing yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018. Peraturan ini secara tegas memberikan hak-hak kepada masyarakat terkait dengan partisipasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan ini menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mencari, memperoleh, san juga memberikan informasi yang dimilikinya   tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Masyarakat juga memiliki hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaannya tentang laporan yang telah diberikan kepada penegak hukum. Selain memberikan hak-hak bagi masyarakat, peraturan ini juga memberikan jaminan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat yang telah melakukan pelaporan adanya tindak pidana korupsi. Salah satu hal yang menarik dalam peraturan ini yaitu peraturan ini selain memberikan hak dan perlindungan, juga memberikan reward bagi masyarakat yang secara aktif dan konsisten telah melakukan gerakan untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Reward yang diberikan untuk masyarakat dapat berupa piagam penghargaan dan/atau premi. Sebelum PP No. 43 tahun 2018 tersebut disahkan, Indonesia juga telah memiliki regulasi yang kuat terkait dengan aktivitas whistleblowing. Regulasi tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berbeda dengan PP No. 43 tahun 2018, UU No. 31 Tahun 2014 mencakup tindak pidana lebih luas atau umum, tidak hanya sekadar tindak pidana korupsi semata. UU ini menjamin bahwa saksi dan korban akan memperoleh perlindungan atas keamanan pribadinya, Keluarga, dan juga keamanan atas harta bendanya. Selain itu, saksi dan korban juga bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang telah atau akan diberikannya. UU ini dapat digunakan sebagai “pelindung” bagi para whistleblower di semua instansi termasuk organisasi swasta karena cakupan UU ini cukup luas yaitu mencakup tindak pidana secara umum, bukan hanya tindak pidana korupsi yang terjadi di sektor pemerintahan.