Jay
Wang melihat diplomasi publik sebagai konsep yang sifatnya multi dimensi dan
mencakup tiga tujuan utama, yaitu: (1) mempromosikan tujuan dan kebijakan
negara, (2)bentuk komunikasi nilai dan sikap, serta (3) sebagai sarana untuk
meningkatkan pemahaman bersama dan mutual
trust antara negara dan masyarakat. Mengacu pada tujuan tersebut, diplomasi
publik menekankan pada pesan yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Sebagai
bentuk partisipasi, perlu dibangun strategi komunikasi dalam diplomasi publik,
yaitu strategi komunikasi pemerintah untuk mengatur kekuatan-kekuatan di dalam
seperti misalnya menggunakan kelompok –kelompok non-negara (MNC, NGO) dan
strategi komunikasi di luar dengan kelompok sasaran public manca.[1]
Selanjutnya
Christopher Ross (2003), Koordinator Bidang Diplomasi Publik Departemen Luar
Negeri Amerika Serikat, mengatakan bahwa ada tujuh pilar yang harus dipahami
agar diplomasi public yang dilakukan bisa berhasil, dalam artian dapat meme
nuhi tujuannya dalam menginformasikan, melibatkan, dan mempengaruhi publik manca
(to inform, engage, and influence). Pertama, ada koordinasi kebijakan pada
tataran nasional. Kegiatan diplomasi publik bentuknya beragam, dan semuanya
ditujukan untuk mendukung kepentingan nasional dan memenuhi kewajiban-kewajiban
internasional suatu negara. Untuk itu, harus dipastikan terlebih dulu bahwa
publik internasional memahami betul kebijakan yang diambil. Harus dipastikan
pula bahwa sumbernya berasal dari pemerintah, bukan yang lain. Diplomasi publik
pada tataran nasional perlu dikoordinasikan pada tataran pemerintah mengingat
beragamnya jenis pesan, bahasa, kelompok sasaran, format, dan media. Koordinasi
penting dilakukan agar prioritas atas informasi dan pemahaman tema menjadi
jelas; pesan yang akan disampaikan adalah konsisten; dan sumber - sumber yang
digunakan adalah efektif.
Kedua, mesti ada cukup alasan dan rasionalitas yang mendukung
suatu kebijakan. Ketiga, pesan yang
akan disampaikan ke publik mancanegara harus konsisten, kredibel, dapat
dipercaya, dan benar. Perlu dipahami bahwa publik yang menjadi sasaran
diplomasi publik adalah beragam. Maka, hal yang dapat diandalkan adalah
kredibilitas - what we mean and mean what
we say. Keempat, menghindari
munculnya kontradiksi antara konsistensi dan pembuatan pesannya. Konsistensi
dipahami sebagai kemampuan untuk mendesain suatu pesan untuk suatu publik
tertentu. Mengingat perkembangan ICT (Information
Communication Technology), maka pesan itu juga harus didesain secara cepat.
Kevakuman informasi akan memunculkan pesan yang datang dari sumber di luar
pemerintah.
Kelima, karena kelompok sasaran diplomasi publik adalah luas dan
beragam, maka perlu memanfaatkan semua saluran komunikasi yang ada seperti
internet, broadcasting, publikasi cetak, press
placements, travelling speaker, atau pertukaran pendidikan dan budaya. Keenam, memperluas aliansi dan kerjasama
dengan sektor -sektor swasta dan aktor nonnegara lainnya. Ketujuh, perlunya dibangun fondasi kepercayaan dan pemahaman melal ui
komitmen dan dialog.[2]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar