Pengertian Penerapan Kebijakan Publik (skripsi tesis)

Penerapan atau implementasi merupakan proses lanjut dari tahap formulasi/ perencanaan. Tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan kebijakan sedangkan tindakan untuk mencapai tujuan diselenggarakan pada tahap implementasi. Implementasi merupakan proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapainya (Pressman dan Aaron Wildavsky dalam Purwanto, 2004:4). Rangkaian proses implementasi adalah sebagai berikut :

Kebijakan à Implementasi à Hasil Segera (Effect) à Dampak/Akibat(Impact)

Proses implementasi dimulai dengan pembuatan kebijakan yang akan dilaksanakan, outcome yang dihasilkan dalam proses implementasi terdiri dari policy effect dan policy impact. Hasil dan dampak yang ditimbulkan dari suatu program sangat berguna dalam menilai proses implementasi program. Policy effect merupakan hasil jangka pendek yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan atau program. Dalam policy impact sejumlah program yang dihasilkan dari implementasi program melalui proses yang panjang dan sifatnya lebih societal. Dampak kebijakan dapat diteliti dan diketahui hasilnya setelah sekian lama program itu dijalankan oleh karena itu memerlukan tingkat kecermatan yang tinggi dalam pelaksanaannya.

Implementasi dipahami dalam bentuknya yang nyata yaitu implementasi kebijakan dapat mudah dipahami dalam konsep tapi dalam bentuk yang lebih nyata dalam pelaksanaan dan realisasi implementasinya bukan sesuatu yang mudah. Implementasi meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, hal ini termasuk juga mentransformasikan keputusan-keputusan ke dalam tahap operasional untuk mencapai perubahan besar atau kecil seperti apa yang telah ditetapkan dalam keputusan. Implementasi dapat dilihat sebagai suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang dapat untuk mencapainya. Hal ini implementasi sebagai sebuah proses disebut sebagai variabel antara yang menentukan poses transformasi dari tujuan dan target implementasi ke hasil implementasi.

Implementasi terhadap suatu kebijakan atau program secara teoritis terbagi dalam beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut berangkat dari pemahaman bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan dari siklus kebijakan secara keseluruhan yang terdiri dari beberapa tahapan yang dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu: (1) agenda setting, yaitu tahap di mana isu-isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat didiskusikan menjadi wacana publik agar dapat dimasukan dalam agenda kebijakan pemerintah; (2) Formulasi dan legitimasi, yaitu tahap di mana persoalan masyarakat tersebut didiskusikan oleh pemerintah yang terdiri dari eksekutif dan legislatif untuk dicari pemecahannya. Setelah cara pecahan disepakati maka kemudian akan ditetapkan suatu kebijakan dalam bentuk peraturan atau dokumen tertulis yang disetujui oleh eksekutif dan legislatif; (3) implementasi, yaitu tahapan di mana kebijakan yang sudah ditetapkan tersebut dilaksanakan oleh para implementor di lapangan ; dan (4) evaluasi, yaitu menilai apakah implementasi kebijakan telah mampu mewujudkan tujuan kebijakan  (Lester and Stewart, 2000).

Tujuan studi implementasi yang paling pokok ialah mempelajari bagaimana kinerja suatu kebijakan publik, serta mengkaji secara kritis faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan (Effendi, 2000). Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan kemudian menjadi ciri khusus dari bijakan publik, kenyataan ini disebabkan bahwa kebijakan itu diformulasikan oleh ”penguasa” dalam suatu sistem politik yaitu para sesepuh tertinggi suku, anggota-anggota ekskutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasihat, raja dan semacamnya (Budi Winarno 2002:18).