Teori Keagenan (skripsi dan tesis)

Teori keagenan merupakan suatu kontrak yang terjadi antara
principal dan agent. Teori Keagenan merupakan dasar yang digunakan
dalam memahami corporate governance (Anggit dan Shodiq, 2014).
Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan agensi terjadi ketika satu
orang atau lebih (principal) membayar orang lain sebagai agent untuk
memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang
pengambilan keputusan ke agent tersebut. Dalam konteks perusahaan go
public, principal adalah pemegang saham atau investor, sedangkan agent
adalah manajemen yang bertugas untuk mengelola perusahaan.
Eisenhardt dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menjelaskan
bahwa terdapat tiga asumsi sifat manusia dalam teori keagenan, yaitu: (1)
manusia pada umumnya lebih mementingkan dirinya sendiri (self
interest), (2) terbatasnya daya pikir manusia mengenai persepsi di masa
yang akan datang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu
menghindari risiko (risk averse). Dari penjelasan terkait asumsi sifat dasar
manusia tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa manusia akan
bertindak oportunistik dan selalu mengutamakan kepentingan pribadinya.
Hal tersebut merupakan faktor penyebab timbulnya konflik keagenan
antara manajer (agent) dan pemegang saham (principal).
Motivasi yang berbeda antara masing-masing pihak sesuai dengan
kepentingannya dan keinginan masing-masing pihak untuk mencapai atau
mempertahankan kemakmurannya menyebabkan timbulnya konflik
kepentingan antara pemegang saham atau investor selaku principal dan
manajemen selaku agent. Meningkatnya konflik kepentingan disebabkan
principal tidak selalu dapat mengawasi aktivitas manajemen untuk
memastikan apakah manajemen sebagai agent telah bekerja sesuai dengan
keinginan principal (Anggit dan Shodiq, 2014). Menurut Scott (2012)
dalam mengelola perusahaan manajemen memiliki informasi yang lebih
dari pihak luar perusahaan termasuk principal itu sendiri. Keadaan
tersebut dikenal dengan asimetri informasi. Menurut Scott (2012) asimetri
informasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu: (1) manajemen memiliki
informasi yang lebih dari pihak luar perusahaan (adverse selection) dan
(2) manajemen paham tentang segala aktivitas di dalam perusahaan,
sedangkan pihak luar tidak (moral hazard). Oleh karena asimetri
informasi tersebut manajer seringkali memberikan laporan yang tidak
mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya dengan tujuan
memaksimalkan kepentingan pribadinya.
Menurut Anggit dan Shodiq (2014) manajer dalam melakukan
tugasnya akan menerbitkan laporan pertanggungjawaban yang berupa
laporan keuangan. Dengan laporan keuangan tersebut kinerja perusahaan
akan dinilai oleh principal dan manajemen akan diberikan kompensasi
atau insentif sesuai kesepakatan dengan principal atau apabila kinerja
manajemen sesuai dengan keinginan principal. Namun, penilaian kinerja
melalui laporan keuangan tersebut menimbulkan masalah baru. Dalam
penyusunan laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
yang berkiblat pada International Financial Reporting Standards (IFRS)
memberikan kebebasan dalam memilih metode akuntansi yang akan
digunakan (Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Dengan begitu
perusahaan melalui pemilihan metode akuntansi yang berbeda dapat
menghasilkan nilai laba yang berbeda sesuai dengan keinginan
manajemen (Anggit dan Shodiq, 2014). Dengan demikian nilai laba yang
dilaporkan perusahaan bisa saja tidak mencerminkan kondisi perusahaan
yang sebenarnya. Aktivitas tersebut sering dikenal dengan manajemen
laba dan manajemen pajak.
Konflik kepentingan yang disebabkan asimetri informasi antara
principal dan agent dapat diatasi melalui tata kelola perusahaan yang baik
sebagai suatu mekanisme yang mengontrol manajer (Shleifer dan Vishny,
1997 dalam Sirait, 2014). Tata kelola perusahaan (corporate governance)
diyakini mampu membatasi ruang gerak manajemen sehingga akan sulit
untuk melakukan tindakan manajemen pajak dan manajemen laba karena
dengan pembatasan tersebut perilaku oportunistik manajer dalam
memaksimalkan kepentingan pribadi akan dapat diminimalisir.