Pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang
(payable) atau terpulihkan (recoverable) pada tahun mendatang sebagai akibat
adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kompensasi
kerugian yang dapat dikompensasikan.
Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau
rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan
dan manfaat pajak tangguhan (Waluyo, 2016). Menurut PSAK No. 46, pajak
tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan untuk periode mendatang sebagai
akibat dari perbedaan temporer (waktu) yang boleh dikurangkan dan sisa
kompensasi kerugian. Sedangkan menurut PSAK No.46 (IAI, 2017) Pajak
tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya
merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang
sebagai akibat adanya perbedaan temporer antara standar akuntansi keuangan
dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat
dikompensasi pada periode mendatang.
Adapun menurut Phillips (2016) “beban pajak tangguhan adalah beban
yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam
laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba
yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak)”.
Selain itu, menurut Zain (2017) “pajak tangguhan terjadi akibat perbedaan
antara PPh terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan
kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak
penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum
pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer”.
Adapun Menurut Zain (2017) Kewajiban pajak tangguhan maupun aset
pajak tangguhan dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut :
1. Apabila penghasilan sebelum pajak-PSP (Pretax Accounting Income) lebih
besar dari penghasilan kena pajak-PKP (taxible income), maka beban pajak-BP
(Tax Expense) pun akan lebih besar dari pajak terutang-PT (Tax Payable),
sehingga akan menghasilkan Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Taxes
Liability).
2. Sebaliknya apabila penghasilan sebelum pajak (PSP) lebih kecil dari
penghasilan kena pajak (PKP), maka beban pajak (BP) juga lebih kecil dari
pajak terutang (PT), maka akan menghasilkan Aset Pajak Tangguhan (Deferred
Tax Assets).
Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak dari PPh dimasa yang
akan datang yang disebabkan perbedaaan temporer (waktu) antara perlakuan
akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan
di masa yang akan datang (tax loss carry forward) yang perlu disajikan dalam
laporan keuangan suatu periode tertentu serta adanya perbedaan antara laba
akuntansi yang berasal dari laporan keuangan komersial dengan laba fiskal yang
berasal dari laporan keuangan fiskal. Dampak PPh di masa yang akan datang yang
perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, naik
laporan posisi keuangan maupun laporan laba komprehensif. Bila dampak pajak di
masa datang tersebut tidak tersaji dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba
komprehensif, akibatnya bisa saja laporan keuangan menyesatkan pembacanya.
Perbedaan yang terjadi perhitungan laba akuntansi fiskal disebabkan laba fiskal
didasarkan pada undang-undang perpajakan, sedangkan laba akuntansi didasarkan
pada standar akuntansi. Beban pajak tangguhan ini sesungguhnya mencerminkan
besarnya beda waktu yang telah dikalikan dengan suatu tarif pajak marginal. Beda
waktu timbul karena adanya kebijakan akrual (discretionary accruals) tertentu yang diterapkan sehingga terdapat suatu perbedaan waktu pengakuan penghasilan
atau biaya antara akuntansi dengan pajak.
Oleh karena perbedaan ini maka terlebih dahulu harus disesuaikan antara
laba akuntansi yang berasal dari laporan keuangan komersial dengan laba fiskal
yang berasal dari laporan keuangan fiskal sebelum menghitung besarnya PKP.
Proses penyesuaian laporan keuangan ini disebut dengan koreksi fiskal atau dapat
juga disebut dengan rekonsiliasi laporan keuangan akuntansi dengan koreksi fiskal
atau rekonsiliasi fiskal. Koreksi fiskal ini lebih dimaksudkan untuk meniadakan
perbedaan antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan SAK
dengan peraturan perpajakan, sehingga akan menghasilkan laba fiskal atau PKP.
Selanjutnya Koreksi fiskal ini dapat berupa :
1. Perbedaan Permanen/ Tetap
Perbedaan permanen merupakan perbedaan pengakuan suatu penghasilan
atau biaya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan
prinsip akuntansi yang sifatnya permanen atau tetap. Artinya, perbedaan ini
tidak akan hilang sejalan dengan waktu. Selain itu, perbedaan pengakuan pajak
ini timbul karena terjadi transaksi-transaksi pendapatan dan biaya yang diakui
menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal (pajak).
Dimana pengakuan seperti hal tersebut biasanya terdapat pada kategori
dibawah ini, yaitu :
1) Menurut akuntansi komersial yakni penghasilan sedangkan menurut
ketentuan PPh bukan penghasilan. Misalnya dividen yang diterima oleh
Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal
sebesar 25% atau lebih pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan
di Indonesia. (Pasal 4 ayat 3 UU PPh).
2) Menurut akuntansi komersial yakni penghasilan, sedangkan menurut
ketentuan PPh telah dikenakan PPh yang bersifat final. Penghasilan ini
dikenakan pajak tersendiri (final) sehingga dipisahkan (tidak perlu
digabung) dengan penghasilan lainnya dalam menghitung PPh yang
terutang. Contohnya :
1. Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek.
2. Penghasilan dari hadiah undian. 3. Penghasilan bunga tabungan, deposito, jasa giro dan diskonto BI.
4. Penghasilan bunga/diskonto obligasi yang dijual di bursa efek.
5. Penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan.
6. Penghasilan dari jasa konstruksi (Pengusaha Konstruksi Kecil).
7. Penghasilan WP perusahaan pelayaran dalam negeri.
3) Menurut akuntansi komersial yakni beban (biaya) sedangkan menurut
ketentuan PPh tidak dapat dibebankan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008), misalnya biaya-biaya yang menurut ketentuan PPh tidak dapat
dibebankan karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya: daftar
nominatif biaya entertainment, daftar nominatif atas penghapusan piutang,
pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen,
termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi (SHU).
Perbedaan permanen disebabkan karena adanya penghasilan yang bukan
merupakan objek pajak atau penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final
(PPh final), dan adanya non-deductible expenses, misalnya penghasilan bunga
deposito. Laporan keungan komersial melaporkannya sebagai penghasilan lainlain, sedangkan laporan keuangan fiskal tidak memasukkannya dalam
perhitungan laba fiskal karena telah dikenakan PPh Final. Selain itu terdapat
beberapa jenis beban yang tidak boleh menjadi pengurang oleh UndangUndang Perpajakan. Sebagai contoh yaitu biaya sumbangan. Dimana, dalam
laporan keuangan komersial, biaya sumbangan diakui sebagai pengurang untuk
menghitung laba komersial (laba akuntansi). Sedangkan, laporan keuangan
fiskal tidak mengakui biaya sumbangan kecuali memenuhi ketentuan sesuai
dengan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang- Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan.
2. Perbedaan Temporer atau Waktu (Sementara)
Perbedaan temporer yakni perbedaan yang terjadi secara fiskal karena
perbedaan pengakuan waktu dan biaya dalam menghitung laba. Perbedaan
temporer juga terjadi karena perbedaan pengakuan pembebanan dalam periode
yang berbeda, namun kejadian-kejadian tersebut tetap diakui baik dalam
laporan keuangan maupun dalam laporan fiskal tetapi dalam periode yang berbeda. Perbedaan temporer ini merupakan perbedaan dasar pengenaan pajak
(DPP) dari suatu aset atau kewajiban, yang menyebabkan laba fiskal bertambah
atau berkurang pada periode yang akan datang. Perbedaan temporer disebabkan
oleh perbedaan persyaratan waktu item pendapatan dan biaya. Perbedaan
sementara setelah beberapa waktu dampaknya akan sama terhadap laba
akuntansi maupun laba fiskal.
Adapun unsur-unsur yang menjadi objek dalam beda temporer ini yaitu :
1) Metode Penyusutan dan atau Amortisasi.
2) Metode penilaian persediaan.
3) Penyisihan piutang tak tertagih.
4) Rugi-laba selisih kurs.
5) Kompensasi Kerugian.
6) Penyisihan bonus
Tidak ada komentar:
Posting Komentar