Dasar Hukum Pelaporan Keuangan (skripsi, tesis dan disertasi)

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain :

1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Khususnya bagian yang mengatur keuangan negara.
1946. Undang-undang di bidang keuangan negara.
1947. Undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara serta peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.
1948. Peraturan perundang-unangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah.
1949. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
1950. Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah serta pelaporan keuangan negara.
1951. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.