Kinerja Daerah (skripsi dan tesis)

Desentralisasi yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 di Indonesia melibatkan semua administrasi pemerintah daerah dan serangkaian wewenang dan tanggung jawab yang luas. Secara keseluruhan, hal-hal tersebut hampir mencapai 40 persen dari total belanja pemerintah di tahun 2006. Peran pemerintah daerah dalam memberikan layanan dan mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan negara semakin besar dibandingkan sebelumnya. Bagaimanakah kinerja mereka enam tahun setelah penerapan desentralisasi tersebut Dengan tidak adanya sistem pemantauan, evaluasi, dan, pengukuran kinerja yang sistematis, pertanyaan penting tersebut tidak dapat dijawab secara akurat. Oleh karena itu, implikasi kebijakan desentralisasi yang lebih luas tetap tidak jelas (http://web.worldbank.org).

Semua pemangku kepentingan telah menyadari pentingnya pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Sementara sejumlah latihan percobaan oleh instansi-instansi pemerintah serta organisasi-organisasi nasional dan internasional telah dilakukan, tidak ada perangkat evaluasi komprehensif yang telah diterapkan di tingkat nasional. Perangkat yang diterapkan di tingkat nasional tidak hanya akan mendorong semangat kompetisi yang sehat, akan tetapi juga dapat digunakan oleh warga negara untuk membandingkan kinerja pemerintah daerah mereka dengan praktik-praktik terbaik di kabupaten-kabupaten lainnya. Pemerintah pusat juga akan dapat memantau kinerja dengan lebih akurat, mendorong perbaikan melalui insentif keuangan, serta meningkatkan dan menyempurnakan kebijakan desentralisasinya.

Suatu indeks yang luas yang mengukur kemajuan pemerintah daerah dalam dimensi-dimensi inti manajemen keuangan publik, kinerja fiskal, penyediaan layanan, dan iklim investasi dapat menjadi indikator utama bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja mereka. Tujuan keseluruhan dari prakarsa tersebut adalah untuk mencapai tujuan desentralisasi, yaitu untuk meningkatkan penyediaan layanan umum dan kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan yang baik.

Tidak adanya sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah yang komprehensif telah mengarah pada pembentukan prakarsa bersama antara pemerintah dan organisasi-organisasi internasional untuk mengembangkan dan menerapkan sistem pengukuran kinerja yang komprehensif untuk semua pemerintah daerah di Indonesia. Di bawah payung Fasilitas Dukungan Desentralisasi (DSF) multi donor, prakarsa tersebut dipimpin bersama-sama oleh subtim pengukuran kinerja pemerintah daerah di bawah im Keuangan Publik dan Pembangunan Daerah Bank Dunia dan divisi program ekonomi dari Yayasan Asia (The Asia Foundation - TAF).

Suatu indeks kinerja pemerintah daerah akan disusun berdasarkan empat pilar tematik berikut ini. Masing-masing dari keempat pilar tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bidang strategis lain yang masing-masing terdiri atas serangkaian indikator sebagai berikut (http://web.worldbank.org).:

a.       Manajemen Keuangan Publik (PFM)

Dengan adanya desentralisasi, luasnya cakupan tanggung jawab pemerintah daerah telah diimbangi dengan peningkatan ketersediaan pembiayaan secara dramatis di tingkat daerah. Akan tetapi, kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola dana-dana tersebut secara efisien dan transparan belum meningkat sejalan dengan meningkatnya yanggung jawab tersebut. Survei Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah akan melacak tingkat kapasitas dan perbaikan dari waktu ke waktu dalam bidang-bidang PFM kunci.

b.      Kinerja Fiskal

Untuk memantau dengan lebih baik upaya-upaya peningkatan penerimaan pemerintah daerah serta pilihan-pilihan pembelanjaan serta alokasi sektoral, Bank Dunia akan secara langsung mengumpulkan data anggaran dari pemerintah daerah dan mengembangkan indikator-indikator untuk menafsirkan kinerja kabupaten dalam bidang ini. Hal ini akan melengkapi prakarsa Departemen Keuangan dalam mengembangkan sistem keuangan daerah (SIKD).

c.       Pemberian Layanan

Indikator kinerja untuk pemberian layanan akan disusun dengan menggunakan data Susenas serta data dari survey Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil-hasil dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan prasarana akan mendapatkan fokus khusus.

d.      Iklim Investasi

Kualitas dari iklim investasi yang mana dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah diukur setiap tahun oleh The Asia Foundation (TAF) dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melalui survei iklim investasi yang mereka laksanakan. Metodologi surveinya baru saja direvisi dan ruang lingkup survei telah diperluas untuk mencakup secara persis prakarsa Bank Dunia. Serangkaian pilihan hasil-hasil penting dari survei The Asia Foundation/KPPOD akan diintegrasikan ke dalam indeks Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah.