Kepemilikan pemerintah adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh
pemerintah (Munisi dkk.,2014). Perusahaan pemerintah diasumsikan untuk mengejar
maksimalisasi dukungan politik. Sehingga diharapkan prosentase kepemilikan pemerintah
memiliki hubungan positif dengan komisaris independen (Li, 1994). Menurut Munisi dkk.,(2014)
“perusahaan dengan pemegang saham terbesarnya adalah pemerintah memiliki tata
kelola perusahaan yang lemah karena lebih melayani kepentingan publik di banding
kepentingan para pemegang saham”. Perusahaan BUMN di Indonesia rata-rata memiliki
tingkat leverage yang tinggi hal ini akan berpengaruh pada penurunan kinerja keuangan
perusahaan (Triwacaningrum dan Hidayat, 2014). Keinginan publik terkadang tidak sejalan
degan kepentingan pemegang saham. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya
control dari pihak pemerintah terhadap pihak manajer sebagai pengelolah perusahaan.
Sehingga berpengaruh negatif dengan ukuran dewan direksi perusahaan dan perlunya
pemantauan yang lebih dari komisaris independen.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar