. Kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia (skripsi dan tesis)

Dalam pengelolaan sumberdaya hutan, pemerintah mulai memperhatikan aspek kemasyarakatan sejak diterbitkannya SK Menhut No. 691 tahun 1991 tentang Bina Desa Hutan. Melalui peraturan ini pemerintah berusaha membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik yang berada di dalam maupun disekitar hutan. Keputusan tersebut kemudian direvisi melalui SK Menhut No. 69 Jo SK Menhut No. 523 tahun 1997 yang di dalamnya istilah Bina Desa Hutan diganti dengan istilah Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (Darmawan et al., 2004).

Darmawan et al. (2004) juga menyatakan bahwa pengelolaan hutan oleh masyarakat memasuki babak baru dengan dikeluarkannya UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang didasarkan pada pemikiran bahwa keberpihakan kepada rakyat adalah kunci utama keberhasilan pengelolaan hutan. Dengan demikian, praktek-praktek pengeloaan hutan yang berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan keterlibatan rakyat perlu dirubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan masyarakat. Berbagai peraturan kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Berbagai Kebijakan Pengelolaan Hutan di Indonesia

No	Jenis Peraturan	Nomor dan Tahun	Perihal
1.	Tap MPR	No. IX/MPR/2001	Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam
2.	Undang-undang	No. 19 Tahun 2004	Kehutanan (Penetapan PerPPU  No. 1 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UU)
3.	Undang-undang	No. 18 Tahun 2013	Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
4.	Peraturan Pemerintah	No. 44 Tahun 2004	Perencanaan Kehutanan
5.	Peraturan Pemerintah	No. 45 Tahun 2004	Perlindungan Hutan
6.	Peraturan Pemerintah	No. 6 Tahun 2007	Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
7.	Peraturan Pemerintah	No. 3 Tahun 2008	Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
8.	Peraturan Pemerintah	No. 24 Tahun 2010	Penggunaan Kawasan Hutan
9.	Peraturan Pemerintah	No. 12 Tahun 2012	Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan
10.	Peraturan Pemerintah	No. 71 tahun 2014	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
11.	Peraturan Pemerintah	No. 105 Tahun 2015	Perubahan kedua atas PP No. 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
12.	Peraturan Menhut	No. P.55 Tahun 2011 *)	Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat  Dalam Hutan Tanaman
13.	Peraturan Menhut	No. P.31 Tahun 2013 *)	Perubahan atas Permenhut No. P.55 Tahun 2011 Tentang Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat  Dalam Hutan Tanaman
14.	Peraturan Menhut	No. P.39 Tahun 2013 *)	Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan
15.	Peraturan Menhut	No. P.20 Tahun 2014	Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi
16.	Peraturan Menhut	No. P.88 Tahun 2014 *)	Hutan Kemasyarakatan
17.	Peraturan Menhut	No. P.89 Tahun 2014 *)	Hutan Desa
18.	Peraturan Men LHK	No. P.21 Tahun 2015	Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak
19.	Peraturan Men LHK	No. P.32 Tahun 2015	Hutan Hak
20.	Peraturan Men LHK	No. P.83 Tahun 2016	Perhutanan Sosial (mengganti dan mencabut Permenhut No. *)

Sumber : Rangkuman Penulis

Relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di era otonomi daerah, pelaksanaan sebagian pengurusan hutan yang bersifat operasional diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat propinsi, sedangkan pengelolaan hutan yang bersifat nasional diatur oleh pemerintah pusat. Salah satu pendekatan pengelolaan hutan yang diterapkan di Indonesia adalah pola hutan kerakyatan ataupun hutan kemasyarakatan.