Kebijakan
merupakan hasil dari proses pembuatan keputusan yang merupakan hasil gabungan
dari kegiatan penerimaan input, interpretasi input dan menterjemahkannya ke
dalam output yang berupa keputusan[1].
Input yang diterima pemerintah Taiwan
adalah adanya ancaman terhadap keamanan nasional yang dapat didefinisikan
sebagai kemampuan suatu pemerintah untuk mempertahankan kesatuan wilayah dan
integritas bangsa, untuk melindungi identitas bangsa dan negara, pemerintahan
dan situasi gangguan politik dari luar.[2]
Situasi yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional bagi
pemerintah Taiwan
adalah upaya reunifikasi yang dilancarkan pemerintah Cina terutama dengan
dikeluarkannya Undang-Undang Anti Pemisahan membuat pemerintah Taiwan harus
segera mengeluarkan kebijakan sistem pertahanan.
Analisa
terhadap lingkungan yang membuat suatu negara dapat mengeluarkan kebijakan
(input) dapat didasarkan pada tiga hal yaitu[3] : Pertama kebebasan negara untuk
menghasilkan keputusan. Hal ini berkaitan dengan bentuk ancaman dan dukungan
yang dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Faktor kedua adalah dukungan dari negara-negara lain dan ketiga adalah kekuatan yang dapat
diartikan sebagai kapabilitas suatu negara dalam menjalankan keputusan yang
telah diambilnya terhadap negara, kelompok atau individu lainnya[4]. Hubungan
ke dua faktor di atas adalah semakin besar kekuatan yang dimiliki bangsa maka
makin besar kebebasan dan usaha untuk menjalankan kebijakan tersebut.
Kekuatan bangsa
dapat dikategorikan menjadi posisi geografis, populasi atau jumlah penduduk,
kapasitas produksi industri dan pertanian, dan kekuatan militer. Selain faktor
di atas maka terdapat faktor struktur ekonomi, politik, tingkat penguasaan
teknologi dan pendidikan, moralitas bangsa, dan hubungan diplomatik dengan
negara lain[5].
[1] James
Robinson dan Richard C Synder. 1965. hal; 165
[2] Kusnanto,
Anggoro 1983, hal; 608
[3] Charles
O Lerche, Jr hal 47-49
[4] Jonathan
M Roberts, 1988, hal 255
[5] Charles
O Lerche,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar