Kebijakan politik adalah segala sesuatu hasil keputusan baik berupa dalam sistem. Kebijakan selalu berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrument-instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum, pelayanan, transfer dana, pajak dan anggaran-anggaran serta memiliki arahan-arahan yang bersifat otoritatif untuk melaksanakan tindakan-tindakan pemerintahan di dalam yurisdiksi nasional, regional, unisipal, dan local.
Teori Sistem Politik
Kebijakan publik dipandang sebagai respons sistem politik terhadap tuntutan yang muncul dari lingkungannya. Oleh karenanya teori ini digunakan untuk menganalisa perubahan dalam suatu sistem politik yang kemudian akan menghasilkan kebijakan yang berbeda. Perlu digaris bawahi bahwa sistem politik memuat mengenai pergantian kepimpinan namun tidak secara mendetail. Bagi kasus yang lebih menganalisa perubahan kebijakan pergantian kepimpinan lebih baik menggunakan teori rational choice.
a) Sistem politik terdiri atas institusi dan aktivitas yang saling berkaitan dalam masyarakat yangmembuat alokasi otoritatif dari nilai-nilai yang mengikat masyarakat
b) Inputs ke dalam sistem politik berasal dari lingkungan dan terdiri atas tuntutan (demands) dan dukungan (supports).
c) Outputs dari sistem politik mencakup undang-undang, aturan, keputusan pengadilan dan lain-lain.
d) Feedbacks menunjukkan bahwa outputs atau kebijakan publik yang dibuat pada satu saat tertentu pada gilirannya dapat mengubah lingkungan dan tuntutan yang akan muncul berikutnya, dan juga, karakter sistem politik itu sendiri.
Teori Kelompok (Group Theory)
Teori kelompok digunakan untuk menjelaskan pengaruh suatu kelompok terhadap proses perubahan kebijakan. Hal ini bisa diterapkan misalkan pada kelompok teknokrat, siloviki ataupun liberalis di negara Rusia yang pada akhirnya akan mempengaruhi kebijakan baik dalam maupun luar negeri. Ataupun pada kasus keompok masyarakat cocaleros yang mendukung calon presiden Bolivia.
a) Kebijakan publik merupakan produk dari perjuangan kelompok.
b) Interaksi dan perjuangan antara kelompok-kelompok adalah kenyataan sentral dari kehidupan politik.
c) Kelompok adalah sekumpulan orang yang mungkin, atas dasar sikap atau kepentingan yang sama, membuat klaim terhadap kelompok lain dalam masyarakat. Kelompok menjadi kelompok kepentingan manakala ia membuat klaim melalui atau terhadap setiap institusi pemerintah.
d) Konsep utama dalam teori kelompok adalah akses.
Teori Elit (Elite Theory)
Secara spesifik, teori ini menjadi bagian dari teori kelompok yang ada diatas. Namun teori ini hanya mengkhususkan membahas suatu kelompok masyarakat yang telah lama memegang kekuasaan di suatu negara. Misalkan kelompok masyarakat kelas atas yang memegang kekuasaan di negara Venezuela hingga akhirnya digantikan oleh kebijakan Presiden Hugo Chavez.
a) Kebijakan publik dipandang sebagai pencerminan nilai dan preferensi elite yang berkuasa.
b) Masyarakat terbagi atas sedikit orang yang mempunyai power dan massa yang tidak mempunyai power.
c) Elite berasal dari lapisan masyarakat dengan tingkat sosial-ekonomi tinggi. Perpindahan non-elite ke posisi elite harus lambat dan terus menerus untuk memelihara stabilitas dan menghindari revolusi.
d) Elite mempunyai konsensus terhadap nilai-nilai dasar dari sistem sosial dan pelestarian sistem.
e) Perubahan dalam kebijakan publik akan bersifat inkremental.
f) Elite mempengaruhi massa lebih banyak daripada massa mempengaruhi elite.
Institutionalism
Teori ini juga menjadi bagian dari teori kelompok, namun seperti halnya teori elit maka teori institusionalism lebih mengkhususkan kepada institusi yang berpengaruh terhadap proses kebijakan. Perbedaan dengan teori elit adalah teori elit membahas klompok masyarakat sementar isntitusionalis membahas organisasi pemerintah.
a) Kebijakan publik ditentukan secara otoritatif dan pada awalnya dilaksanakan oleh institusi pemerintah.
b) Terpusat pada pemaparan aspek-aspek formal dan legal dari institusi pemerintah: organisasi formal, kekuasaan hukum, aturan prosedural, dan fungsi atau aktivitas.
Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory)
• Kebijakan publik sebagai keputusan dari aktor politik yang bertindak rasional untuk memaksimalkan kepuasan mereka (rational utility maximizer).
• Aktor politik dipandu oleh kepentingan pribadi dalam memilih rangkaian tindakan untuk kemanfaatan terbaik bagi dirinya, misalkan :
(1) Pemilih memberikan suara untuk partai dan kandidat yang terbaik memenuhi kepentingannya,
• Self interest birokrasi mengarahkan mereka untuk memaksimalkan budget
instansinya karena budget yang lebih besar merupakan sumber power, prestige, perks, dan high salary.
Keseluruhn penjabaran diatas sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk menggabungkan dengan teori yang sudah dibahas diatas atau dengan teori lain yang ada. Hal ini berfungsi untuk memberikan pembatasan yang jelas mengenai variabel yang akan anda gunakan dalam pembahasan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar