Minggu, 02 Desember 2012

JUDUL SKRIPSI HUBUNGAN INTERNASIONAL: PENYUSUNAN KERANGKA TEORI


Salah satu kesulitan utama dalam penyusunan proposal skripsi ilmu hubungan internasional adalah penyusunan kerangka teori. Penyusunan kerangka teori sangatlah penting karena mendasari analisa dasar atau hipotesa yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi analisa. Penyusunan kerangka teori layaknya “pisau” yang akan membedah fenomena hubungan luar negeri. Apabila “pisau” tersebut tidak sesuai maka yang anda dapatkan adalah ketidaksesuaian antara teori dasar dengan analisa. Indikasi kerangka teori yang tepat adalah jawaban sementara yang dapat dikembangkan menjadi analisa untuk menjawab rumusan masalah. Jika kerangka teori tidak tepat maka kesimpulan akhir tidak akan menjawab rumusan masalah. Sebaliknya apabila kerangka teori sesuai maka kesimpulan akhir akan menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Inilah sebabnya saya seringkali menyebut kerangka teori adalah “inti” dari skripsi hubungan internasional. 
Sebenarnya ada beberapa tips bagaimana menyusun kerangka teori dan beberapa cara untuk menghindarkan kesalahan dalam penyusunan skripsi hubungan internasional, yaitu:
1.      Sesuaikan antara judul dan rumusan masalah. Pilih judul yang mencerminkan penelitian anda. Judul umumnya mencerminkan fenomena apa yang akan diangkat sedangkan rumusan masalah mencerminkan pertanyaan apa yang ingin dikaji dalam fenomena ini. Catatan penting bagi mahasiswa sebelum memilih judul atau rumusan masalah adalah pemilihan tema yang dapat diangkat. Caranya, lihat apakah terdapat cukup data untuk digunakan sebagai analisa.
2.      Pemilihan Teori yang sesuai. Pilih teori yang sesuai untuk mendefinsikan, menjabarkan kondisi, mengkategorikan dan menentukan unit analisa. Dengan demikian anda dapat memilah data yang sesuai dengan analisa yang ingin dikaji. Semakin tepat teori yang digunakan maka semakin focus analisa yang akan dikaji.
3.      Implementasikan teori terhadap fenomena. Mengingat fenomena dalam ilmu hubungan internasional sangat luas maka pilih fenomena yang paling menonjol untuk di analisa  Dengan demikian anda dapat mengkaji peristiwa paling mempengaruhi proses.

 Hasil akhir penyusunan kerangka teori adalah hipotesa atau asumsi dasar yang dapat dikembangkan menjadi analisa untuk menjawab rumusan masalah. Cara lain yang dapat anda lakukan untuk melihat kerangka teori yang tepat adalah memperbanyak wawasan termasuk di antara contoh-contoh skripsi. 

Judul Skripsi Hubungan Internasional Terbaru

1. Judul Skripsi Hubungan Internasional: Perkembangan dan Perubahan Pengaturan Nuklir Amerika Serikat Pasca Kemenangan Barack Obama Sebagai Presiden Amerika Serikat
   Dalam masa pemerintahan sebelumnya, Barack Obama selaku Presiden Amerika Serikat telah memperlakukan  "a nuclear deterrence posture" yaitu konsep kepemilikan nuklir berdasarkan kebutuhan minimal. Pengaturan nuklir tersebut masih dalam tataran pembicaraan di Amerika Serikat namun menyusul kemenangan Barack Obama sebagai calon presiden Amerika Serikat terpilih tahun 2012 tentu saja konsep tersebut bisa saja mengalami perubahan. 

2. Judul Skripsi Hubungan Internasional: Upaya PBB dalam Perlindungan  Penggunaan Kontrasepsi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia 
Dalam United Nations Population Fund’s  tertera bahwa penggunaan kontrasepsi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dijamin. Untuk selanjutnya jika ada pembatasan dalam benturan budaya dan ekonomi menjadi salah satu bentuk pelanggaran bagi hak penggunaan kontrasepsi.

3. Judul Skripsi Hubungan Internasional:  Kepentingan Uni Eropa Dalam Pemberian Bantuan Kosovo

Judul Skripsi Hubungan Internasional diatas sepanjang penulis  ketahui hingga tanggal 2 Desember 2012 belum ada yang mengkaji. Selanjutnya untuk mengangkat Judul Skripsi Hubungan Internasional menjadi penelitian diperlukan pengkajian 



Judul Skripsi Hubungan Internasional: Jenis-Jenis Kelompok Kepentingan

Jenis kelompok-kelompok kepentingan dapat dibedakan menjadi; Pertama, kelompok anomik yaitu terbentuk di antara unsur-unsur masyarakat secara spontan serta hanya seketika dan karenanya tidak memiliki nilai dan norma yang mengatur. Pentingnya adanya norma dan nilai yang mengatur berkaitan dengan eksistensi organisasi tersebut, Kedua, kelompok institusional yaitu kelompok yang bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik atau sosial lain disamping artikulasi kepentingan. Ketiga, kelompok Assosiasional yang secara khas menyatakan kepentingannya dari suatu kelompok khusus memakai tenaga profesional yang bekerja penuh dan memiliki prosedur teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutannya.

Judul Skripsi Hubungan Internasional: Strategi Dalam Pergerakan Masyarakat

Kata strategi adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, stratēgos. Adapun stratēgos dapat diterjemahkan sebagai 'komandan militer' pada jaman demokrasi Athena. Konsep strategi ini secara historis memang berasal dari militer namun saat ini sudah diaplikasikan dalam dunia politik dan lainnya. Strategi adalah sebuah rencana yang komprehensif yang mengintegrasikan segala resources dan capabilities yang mempunyai tujuan jangka panjang untuk memenangkan kompetisi. Jadi strategi adalah rencana yang mengandung cara komprehensif dan integrative yang dapat dijadikan pegangan untuk bekerja, berjuang dan berbuat guna memenangkan kompetisi.
Thomas Schelling mengembangkan study dengan judul The Strategy of Conflict yang mengungkapkan berbagai unsur strategi yang umum ditemui dalam berbagai aspek kehidupan dalam situasi kompetitif. Unsur-unsur umum ini adalah prinsip-prinsip dalam bargainingi(tawar menawar), threats (ancaman), mutual distrusts (kepercayaan dalam kerjasama) , dan keseimbangan antara kerjasama dan konflik. Dalam perkembangan selanjutnya, strategi merupakan management instrument yang ampuh dan tidak dapat dihindari, tidak hanya untuk survival dan memenangkan persaingan tapi juga untuk tumbuh dan berkembang.

Judul Skripsi Hubungan Internasional: Eksistensi Gerakan Pergerakan Masyarakat


Eksistensi sendiri diartikan sebagai ada secara material jika diartikan secara harfiah. Eksistensi dapat dijaga jika kebudayaan, nilai, dan norma dalam bentuk apapun diturunkan terus menerus pada generasi berikutnya. Eksistensi suatu gerakan maupun institusi sangat berkaitan erat dengan strategi yang dijalankannya. Eksistensi merupakan perwujudan dari sesuatu atau merupakan suatu bentuk perjuangan untuk tetap berada (struggle for existence)
Gerakan Pergerakan Masyarakat adalah sebuah sistem yang memerlukan input tertentu (dapat diperolah dari sumber internal maupun eksternal) untuk dirubah menjadi output tertentu atau aktivitas tertentu. Secara umum gerakan pemberontakan memerlukan input berupa rekruitmen anggota, tempat perlindungan, informasi, dan makanan yang diperoleh dari lingkungan internal, juga memerlukan publisitas, materi, dan pendanaan yang biasanya diperoleh dari lingkungan luar pergerakan.
Sebagaimana prinsip organisasi pada umumnya, sebagai strategi internal Gerakan Pergerakan Masyarakat cenderung mengorganisasi personel, keuangan, logistik, inteligen, dan komunikasi untuk dirubah menjadi aktivitas tertentu untuk mendapatkan tujuan yang diinginkannya seperti pengakuan keberadaannya. Output dari gerakan pemberontakan dapat berupa aktivitas sabotase, tindak kekerasan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu, demonstrasi, serangan skala kecil dan besar, atau bahkan pengerahan kekuatan militer besar-besaran
Sebagai organisasi, Gerakan Pergerakan Masyarakat juga menjalankan strategi tertentu. Strategi merupakan sebuah cara atau teknik dalam mencapai sesuatu yang akan dicapai dengan mengatasi permasalahan yang dihadapi organisasi. Konsep strategi dalam situasi konflik lebih lanjut didefinisikan sebagai teori permainan. Teori permainan menjelaskan bahwa individu atau lembaga (pemain) merumuskan sasaran dengan rasional serta mempergunakan sumberdaya yang ada untuk melawan kekuatan yang menjadi lawannya dalam suatu konflik. Keberhasilan pencapaian tujuan satu pihak adalah kekalahan bagi yang lain, oleh karena itu masing-masing pemain akan berusaha mencegah lawannya mencapai keberhasilan dan mencapai tujuannya sendiri. Segala upaya masing-masing pihak merupakan ancaman bagi yang lainnya. Hasil akhir dari suatu strategi yang dijalankan dalam suatu konflik sama dengan hasil dalam suatu permainan yaitu menang, kalah, dan seri. Dengan kata lain strategi suatu organisasi menyangkut hidup mati (eksistensi) organisasi itu sendiri.
Strategy is the great work of organization. In situations of life and death, it is the Tao of survival or extinction. Its study cannot be neglected”

Strategi yang dijalankan oleh Gerakan Pergerakan Masyarakat uga menganut prinsip ekonomi efisiensi dan ketepatan. Hal didasarkan pada permasalahan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki dan besarnya kekuatan pemerintahan yang harus dihadapi. Dengan kata lain, Gerakan Pergerakan Masyarakat arus memperhitungkan hasil yang didapatkannya dengan biaya yang dikeluarkannya. 
Secara umum Gerakan Pergerakan Masyarakat lebih lemah dari pemerintahan khususnya dalam hal persenjataan kecuali mampu mendapatkan dukungan dari negara lain yang sangat kuat, sehingga tujuan dan upaya gerakan pemberontakan untuk memperoleh kemenangan klasik (penaklukan) justru merupakan upaya bunuh diri. Strategi terbaik bagi Gerakan Pergerakan Masyarakat dengan sumber daya terbatas adalah memfokuskan diri untuk mempertahankan keberadaanya dan melakukan upaya untuk memperbesar biaya atau pengorbanan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memerangi mereka dengan tetap menyebarkan ideologi perlawananannya, dengan kata lain gerakan perlawanan harus “bermain secara aman” (playing it safe). Strategi seperti ini seringkali diwujudkan dalam bentuk bersembunyi dan menghindar dari bentrokan langsung dengan pemerintah.



[1] Clarence L. Barnhart. T, 1956, hal 85
[2] Gibson, 1998, hal 34
[3] Nathan Leites a, 1971, p 33-51
[4] Jemerny M. Wein Stein, I2007, hal 42-45
[5] Ralph M. Goldman, , 1972, hal 337.
[6] Nathan Leites and Charles Wolf, Op. cit, 61-65

Sabtu, 01 Desember 2012

Judul Skripsi Hubungan Internasional: Teori Pembentukan Kelompok Pendukung

Terbentuknya kelompok-kelompok pendukung dalam pemilihan suara ini merujuk pada teori yang dijelaskan oleh Arthur F Bentley, yaitu masyarakat tersusun dari proses-proses dinamis (tindakan-tindakan) dan bukan sekedar lembaga-lembaga spesifik (struktur). Ide pemikiran, perasaan, jalur konvensi kunstitusional kesemuanya berhubungan dengan tindakan. Studi ini menyangkut suatu hubungan dengan orang-orang atau tindakannya dengan atau atas yang lain. Ide-ide dalam masyarakat tidak dapat diukur jika tidak dihubungkan dengan aktivitas,sementara tindakan akan selalu dan tetap merupakan proses kelompok. Kelompok tersebut senantiasa akan berinteraksi dengan yang lain, dan pada akhirnya arena politik terisikan tarik-menarik oleh kekuatan-kekuatan yang terbentuk.[1]


[1] S.P. Varma, Teori Politik Modern, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 230-232

Judul Skripsi Hubungan Internasional: Peran Organisasi Internasional

Untuk menganalisa peran  sebuah organisasi internasional dalam mewujudkan tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang maka dapat dikaji berdasarkan kajian organisasi internasional. Analisa mengenai peran atau fungsi serta struktur suatu organisasi dalam kajian fungsionalisme struktural pada umumnya akan didasarkan pada tiga pertanyaan  yaitu (a) fungsi dasar apa yang harus dipenuhi oleh organisasi tersebut dalam suatu sistem (b) oleh struktur yang bagaimana (c) dibawah keadaan apa. Pengertian peran atau fungsi tersebut sebagai hasil dituju dari pola tindakan yang diarahkan bagi kepentingan sistem (dalam hal ini adalah sistem sosial). Jadi pada akhirnya fungsi akan selalu dikaitkan dengan akibat-akibat dari pola-pola tindakan yang ditujukan bagi sistem tersebut .[1]
Akibat-akibat dari pola-pola tindakan yang ditujukan bagi sistem akan membedakan fungsi atau peran yaitu sebagai eufunctions dan dysfunctions. Menurut Robert K Merton, eufunctions adalah akibat yang tampak, yang ditujukan bagi kepentingan adaptasi dan penyesuaian dari sistem tertentu. Sedangkan dysfunctions adalah akibat-akibat tampak yang dapat mengurangi daya adaptasi dan penyesuaian dari sistem tertentu. [2]


[1] Oran Young, System of Political Science, Prentice Hall, Englewood Cliff, New Jersey, 1968; hal 29
[2] Robert K Merton, Social Teory and Social Structure, Free Press, 1949;  hal 51

Judul Skripsi Hubungan Internasional: Kerjasama Militer

Kerjasama militer adalah suatu kerjasama yang dimungkinkan apabila terdapat dua kekuatan yang satu dengan lainnya memiliki kesamaan dalam masalah keamanan. Kerjasama militer merupakan bentuk asosiasi mengikat yang dapat disesuaikan dengan kepentingan-kepeningan suatu negara dalam menghadapi persoalan tersentu sehingga dimungkinkan apabila dalam kerjasama ini akan melemah jika negara bersangkutan dihadapkan dengan permasalahan baru.
Dapat dicermati bahwa militer merupakan salah satu alat yang digunakan negara untuk terus mempertahankan dan memperbesar pengaruh serta kekuatan negara tersebut. Masalah militer sebagai bagian dari keamanan negara yaitu militer digunakan sebagai kekuatan untuk menangkal atau mengalahkan serangan dari pihak luar.
Kerjasama militer juga merupakan suatu cara yang paling umum dalam mengembangkan kekuatan negara. Upaya tersebut merupakan upaya pengembangan kekuatan yang dilakukan secara eksternal. Menurut M  Waltz, pengembangan kekuatan negara dilakukan dalam  dua  kategori  yakni  usaha internal  seperti meningkatkan kemampuan ekonomi, kekuatan  militer, mengembangkan  strategi  yang  lebih pintar  serta  usaha  eksternal seperti  memperkuat  dan  memperluas aliansi  atau  memperlemah  dan membubarkan aliansi musuhnya.
Menurut Joshua S, kerjasama atau aliansi merupakan koalisi dari beberapa negara yang mengkoordinir tindakan mereka untuk memenuhi beberapa tujuan akhir. Kerjasama atau aliansi militer memiliki bentuk yang berbeda. Menurut Craig Synder dibagi dalam dua yaitu: (1) Collective Security dimana bentuk perjanjian tidak memasukkan suatu perjanjian dimana satu negara akan diserang oleh negara lain maka negara lain akan ikut melakukan pembelaan. (2) Collective Defense yaitu kerjasama  militer yang memasukkan perjanjian untuk menghadapi musuh.
Untuk menganalisis karakteristik faktor  dari suatu kerjasama militer adalah: (1) kompetisi negara-negara untuk mendapatkan kekuatan dan hal tersebut membawa pada kondisi ketidakstabilan perimbangan dalam bidang politik, (2) pencarian terhadap keamanan berbasis pada self help, (3) kecenderungan untuk bersandar pada penggunaan kekerasan dan ancaman yang menguatkan insecurity, (4) aplikasi yang terbatas terhadap konsep moralitas karena perilaku negara lain yang tidak dapat diprediksi, (5) eksistensi dari dilema keamanan dimana apabila suatu negara berusaha meningkatkan sekuritasnya, hal tersebut berjalan dengan perasaan insekuritas negara lain (7 perubahan dari dalam negara tersebut. Dengan demikian kerjasama militer menjadi penting untuk mencegah adanya hegemoni regional maupun global, menciptakan keamanan dan stabilitas dalam sistem, dan memperkecil kemungkinan terjadinya perang dengan berkoalisi meng-counter potensi agresi. 


Judul Skripsi Hubungan Internasional: Dasar Collective Security

 Bentuk kerjasama dalam collective security didasari oleh mutualisme dan ekuivalensi. Mutualisme berarti kerjasama harusnya bersifat saling menguntungkan sementara ekuivalensi bersifat saling timbal balik serta seimbang. Dianggap menguntungkan dan seimbang apabila kepentingan yang dibawa ketika membentuk perjanjian kerjasama jadi lebih mudah tercapai. Secara singkat dapat dikatakan bahwa bentuk kerjasama collective security dan collective defence merupakan bentuk penggabungan untuk memudahkan mencapai kepentingan dari masing-masing negara sehingga dikatakan hampir tidak mungkin suatu bentuk kerjasama antar negara tidak didasari oleh kepentingan.[1]


[1] Op, cit; hal 107

Judul Skripsi Hubungan Internasional: Elemen Mendasar Pembuat Kebijakan Luar Negeri

Dua elemen mendasar yang menjadi pijakan bagi pembuat kebijakan luar negeri (policy maker) yang berkaitan erat dengan kepentingan national suatu negara yaitu;
a.   Elemen logis yang dibutuhkan, dimana berkaitan dengan kelangsungan hidup negara
b.   Elemen perubah yang meliputi bentuk perubahan kondisi lingkungan dalam negeri
Teori realis percaya bahwa politik seperti pada masyarakat secara umum diperintah oleh hukum-hukum yang objektif yang berakar pada manusia. Dalam rangka memperbaiki masyarakat, pertama-tama harus mengerti hukum di mana masyarakat hidup. Realisme percaya pada hukum positif yang objektif dan percaya pada kemungkinan dari perkembangan teori rasional yang berkembang secara tidak sempurna dan bersifat sepihak pada masyarakat.

Judul Skripsi Hubungan Internasional: Fungsi Utama Dewan Keamanan PBB

Sebagai kunci dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia, Dewan Keamanan mempunyai beberapa fungsi utama. Dewan ini membantu untuk menyelesaikan sengketa secara damai, membentuk dan mengatur pasukan penjaga keamanan PBB, dan mengambil langkah-langkah khusus terhadap negara atau pihak-pihak yang tidak patuh terhadap keputusan DK PBB. Bersandar pada Bab VI dari Piagam PBB, Dewan Keamanan tersebut harus, ketika dianggap perlu, memanggil para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya secara damai dengan cara, misalnya, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, ataupun penyelesaian melalui jalur pengadilan. Dimungkin juga, jika semua pihak yang bersengketa sepakat, diberikan rekomendasi bagi para para pihak dengan cara-cara penyelesaian lainnya secara damai.[1]
Dalam hal mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional diserahkan kepada Dewan Keamanan PBB, dengan syarat semua tindakan Dewan Keamanan harus sesuai dengan tujuan dan azas-azas PBB, adapun tugas dan kewajiban Dewan Keamanan PBB : 1) Menyelesaikan perselisihan secara damai, yakni dengan cara didasarkan atas persetujuan sukarela atau paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan. 2) Mengambil tindakan-tindakan terhadap ancaman perdamaian dan perbuatan yang berarti penyerangan. Sedangkan fungsi dari Dewan Keamanan PBB itu sendiri yaitu : 1) Memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan azas-azas dan tujuan PBB. 2) Menyelidiki tiap persengketaan atau situasi yang dapat menimbulkan pergeseran internasional. 3) Mengusulkan metode-metode untuk menyelesaikan persengketaan atau syarat penyelesaian. 4) Merumuskan rencana-rencana untuk menetapkan suatu sistem mengatur persenjataan. 5) Menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan mengusulkan tindakan yang harus diambil. 6) Menyerukan untuk mengadakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan lain yang bukan perang untuk mencegah atau menghentikan agresor. 7) Mengadakan aksi militer terhadap seorang agresor. 8) Mengusulkan pemasukan anggota baru dan syarat-syarat dengan negara mana saja yang dapat menjadi pihak dalam status mahkamah internasional. 9) Melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan PBB disetiap daerah. 10) Mengusulkan kepada majelis umum pengangkatan seorang sekretaris jenderal dan bersama-sama dengan majelis umum, pengangkatan para hakim dari mahkamah internasional. 11) Menyampaikan laporan tahunan kepada majelis umum. [2]
Dengan fungsi tersebut, maka Dewan Keamanan PBB melakukan beberapa tindakan dalam upayanya memelihara perdamaian dan keamanan internasional, seperti bertindak sesuai dengan aturan dan azas dari PBB, Dewan Keamanan PBB harus mengetahui segala pergejolakan atau konflik yang terjadi sehingga dapat melakukan penanganan secara dini sebelum mengalami eskalasi yang mengancam keamanan internasional, mengadakan sidang rapat Dewan Keamanan PBB membahas isu masalah yang terjadi dan menggelar pertemuan dengan pihak terlibat sehingga dapat diarahkan pada solusi penyelesaian secara damai, serta pengawasan hingga pada terciptanya perjanjian diantara pihak terkait dan sanksi tegas yang diberikan pada pihak yang melanggar.[3]
Upaya Dewan Keamanan adalah “tanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional”, para anggota organisasi bersepakat bahwa Dewan “bertindak atas nama mereka”. Oleh karenanya Dewan bertindak sebagai wakil seluruh anggota dan tidak terbebas dari kehendak-kehendak mereka; selanjutnya ia pun terikat oleh tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip organisasi, sehingga pada prinsipnya, ia pun dapat bertindak sewenang-wenang dan tidak terkekang oleh pembatasan-pembatasan. [4]Analisa ini mengarahkan bahwa semua upaya yang dilakukan oleh Dewan  Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik pengembangan senjata nuklir Korea Utara tidak akan terlepas dari fungsi dan tujuan. Hal tersebut mengarahkan peneliti bahwa menganalisa upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik nuklir Korea Utara adalah bagian dari fungsi dan tujuan Dewan Keamanan PBB
Langkah Dewan Keamanan PBB ini diambil berdasarkan Pasal 41 Piagam PBB, yaitu tindakan tanpa menggunakan kekuatan militer. Langkah Dewan Keamanan PBB ini diambil berdasarkan Pasal 41 Piagam PBB, yaitu tindakan tanpa menggunakan kekuatan militer.


[1] Djoko Sulistyo, r halaman 170-185
[2] http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Keamanan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa. Diakses tanggal 5 Mei 2011.
[3] Alvin Z Rubinstein, .h. 667
[4] Wiliam D Coplin, 1992; hal 202

Judul Skripsi Hubungan Internasional: Kepentingan Nasional

Menurut Jack C Plano dan Roy Olton, Kepentingan Nasional adalah :
“The fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision makers of state in making foreign policy. The national interest of state is typically a highly generalized conception of those element that constitute the state smart vital needs”.[1]

Kepentingan nasional merupakan konsep yang populer untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, maupun menganjurkan perilaku inter-nasional. Dengan demikian kepentingan nasional merupakan kunci untuk memahami perilaku politik luar negeri suatu negara, di mana negara-negara selalu bertindak untuk tujuan kepentingan nasional. Morgenthau menagatakan bahwa perilaku negara dalam hubungan internasional dituntut oleh pengejaran kepentingan nasional, kepentingan nasional itu adalah memperoleh, memepertahankan atau memperbesar kekuatan negara.[2] Kepentingan nasional (national interset) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan negara-negara atau sehubungan dengan hal-hal yang dicita-citakan. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum yang menjadi kebutuhan vital bagi negara. Unsur tersebut antara lain kesejahteraan ekonomi.[3]



[1] Jack C Plano and Roy Olton, Internasional Relation Dictionary, Holt and Winston, New York, 1969, hal 89
[2] Mohtar Masoed, Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi, Pusat Antar Universitas – Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hal 146
[3] Jack C. Plano & Roy Olton, Kamus Hubungan Internasional, terj. Wawan Juanda, Abardin CV, Bandung, 1990, hal 5.

Judul Skripsi Hubungan Internasional:Rational Choice Dalam Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri suatu negara dalam segala bidang merupakan akibat dari tindakan-tindakan pelaku rasional terutama pemerintah yang monolit yang secara sengaja dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai proses intelektual yaitu perilaku yang ternalar dan terkoordinasi. Tujuan tersebut juga dapat dipastikan berupa pencapaian atas kepentingan nasional. Jadi unit analisa model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan suatu negara, alternatif haluan kebijaksanaan yang diambil pemerintah dan perhitungan untung rugi atas alternatif itu.[1] Untuk menjelaskan hal ini maka digunakan teori Rational Choice yang mengatakan bahwa:
It proceeds from assumption, or axioms, about human motives and behavior, and draws the logical institution and policy implication from those axioms. One aspects of this “methodological individualism”, which argues that all social phenomena are derivable from, or can be factored into, the properties and behaviors of individuals. A second aspect is that political actors-voters, politicians, bureaucrats-are assumed to be material interest maximizers, seeking benefits in the form of votes, offices, power and so on, at least cost.[2]

Teori pilihan rasional ini, memfokuskan pada sifat dan tingkah laku indiidu dalam lingkungan internasional, teori ini juga menjelaskan bahwa setiap negara apabila melakukan kerja sama akan didasarkan pada pilihan rasional, maksudnya setiap negara akan melihat seberapa besar keuntungan yang akan didapat dan berusaha untuk menghindari atau memperkecil kerugian yang mungkin diperoleh.



[1] Mohtar Mas’oed, I1998; hal 216
[2] Gabriel A. Almond, 1990, hal 123.

Judul Skripsi Hubungan Internasional: Protokol Dalam Perjanjian Internasional

Protokol adalah salah satu bentuk dari perjanjian Internasional yang dapat berbentuk protokol penandatanganan, option protocol, protocol based on framework treaty, protokol untuk mengubah beberapa perjanjian internasional, dan protokol yang merupakan pelengkap perjanjian berikutnya. Protokol Kyoto termasuk di dalam protocol based on framework treaty yaitu merupakan perangkat yang mengatur kewajiban-kewajiban khusus dalam melaksanakan induknya yaitu Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional mengenai pemanasan global. Misalkan apabila diimplementasikan dalam Protokol Kyoto maka akan bersifat mengikat bagi negara-negara yang menandatanganinya untuk merubah kebijakannya dalam hal pengembangan perindustrian dan kebijakan pelestraian lingkungan.[1]


[1] Ibid

Judul Skripsi Hubungan Internasional: Bentuk-bentuk Pertahanan Negara

Bentuk-bentuk pertahanan negara dapat dijalankan melalui tiga bidang yaitu militer, ekonomi dan politik[1]  Militer juga merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur besar kekuatan negara Persenjataan sangatlah dibutuhkan jika kekuatan negara telah jatuh atau upaya diplomatik mengalami kegagalan.  Perlombaan senjata juga merupakan perkembangan kekuatan militer dapat ditinjau dalam dua hal yaitu dalam segi kuantitatif dan teknologi yang dimiliki negara tersebut[2].


[1] Barry Buzan.  hal 280-288
[2] Samuel P Huntington, , 1958, hal 65