Tampilkan postingan dengan label judul ilmu pemerintahan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label judul ilmu pemerintahan. Tampilkan semua postingan

Rabu, 14 Desember 2016

Kinerja Daerah (skripsi dan tesis)


Desentralisasi yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 di Indonesia melibatkan semua administrasi pemerintah daerah dan serangkaian wewenang dan tanggung jawab yang luas. Secara keseluruhan, hal-hal tersebut hampir mencapai 40 persen dari total belanja pemerintah di tahun 2006. Peran pemerintah daerah dalam memberikan layanan dan mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan negara semakin besar dibandingkan sebelumnya. Bagaimanakah kinerja mereka enam tahun setelah penerapan desentralisasi tersebut Dengan tidak adanya sistem pemantauan, evaluasi, dan, pengukuran kinerja yang sistematis, pertanyaan penting tersebut tidak dapat dijawab secara akurat. Oleh karena itu, implikasi kebijakan desentralisasi yang lebih luas tetap tidak jelas (http://web.worldbank.org).
Semua pemangku kepentingan telah menyadari pentingnya pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Sementara sejumlah latihan percobaan oleh instansi-instansi pemerintah serta organisasi-organisasi nasional dan internasional telah dilakukan, tidak ada perangkat evaluasi komprehensif yang telah diterapkan di tingkat nasional. Perangkat yang diterapkan di tingkat nasional tidak hanya akan mendorong semangat kompetisi yang sehat, akan tetapi juga dapat digunakan oleh warga negara untuk membandingkan kinerja pemerintah daerah mereka dengan praktik-praktik terbaik di kabupaten-kabupaten lainnya. Pemerintah pusat juga akan dapat memantau kinerja dengan lebih akurat, mendorong perbaikan melalui insentif keuangan, serta meningkatkan dan menyempurnakan kebijakan desentralisasinya.
Suatu indeks yang luas yang mengukur kemajuan pemerintah daerah dalam dimensi-dimensi inti manajemen keuangan publik, kinerja fiskal, penyediaan layanan, dan iklim investasi dapat menjadi indikator utama bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja mereka. Tujuan keseluruhan dari prakarsa tersebut adalah untuk mencapai tujuan desentralisasi, yaitu untuk meningkatkan penyediaan layanan umum dan kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan yang baik.
Tidak adanya sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah yang komprehensif telah mengarah pada pembentukan prakarsa bersama antara pemerintah dan organisasi-organisasi internasional untuk mengembangkan dan menerapkan sistem pengukuran kinerja yang komprehensif untuk semua pemerintah daerah di Indonesia. Di bawah payung Fasilitas Dukungan Desentralisasi (DSF) multi donor, prakarsa tersebut dipimpin bersama-sama oleh subtim pengukuran kinerja pemerintah daerah di bawah im Keuangan Publik dan Pembangunan Daerah Bank Dunia dan divisi program ekonomi dari Yayasan Asia (The Asia Foundation - TAF).
Suatu indeks kinerja pemerintah daerah akan disusun berdasarkan empat pilar tematik berikut ini. Masing-masing dari keempat pilar tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bidang strategis lain yang masing-masing terdiri atas serangkaian indikator sebagai berikut (http://web.worldbank.org).:
a.       Manajemen Keuangan Publik (PFM)
Dengan adanya desentralisasi, luasnya cakupan tanggung jawab pemerintah daerah telah diimbangi dengan peningkatan ketersediaan pembiayaan secara dramatis di tingkat daerah. Akan tetapi, kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola dana-dana tersebut secara efisien dan transparan belum meningkat sejalan dengan meningkatnya yanggung jawab tersebut. Survei Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah akan melacak tingkat kapasitas dan perbaikan dari waktu ke waktu dalam bidang-bidang PFM kunci.
b.      Kinerja Fiskal
Untuk memantau dengan lebih baik upaya-upaya peningkatan penerimaan pemerintah daerah serta pilihan-pilihan pembelanjaan serta alokasi sektoral, Bank Dunia akan secara langsung mengumpulkan data anggaran dari pemerintah daerah dan mengembangkan indikator-indikator untuk menafsirkan kinerja kabupaten dalam bidang ini. Hal ini akan melengkapi prakarsa Departemen Keuangan dalam mengembangkan sistem keuangan daerah (SIKD).
c.       Pemberian Layanan
Indikator kinerja untuk pemberian layanan akan disusun dengan menggunakan data Susenas serta data dari survey Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil-hasil dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan prasarana akan mendapatkan fokus khusus.
d.      Iklim Investasi
Kualitas dari iklim investasi yang mana dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah diukur setiap tahun oleh The Asia Foundation (TAF) dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melalui survei iklim investasi yang mereka laksanakan. Metodologi surveinya baru saja direvisi dan ruang lingkup survei telah diperluas untuk mencakup secara persis prakarsa Bank Dunia. Serangkaian pilihan hasil-hasil penting dari survei The Asia Foundation/KPPOD akan diintegrasikan ke dalam indeks Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah.

Reformasi Keuangan Daerah (Skripsi dan Tesis)


Menurut Mulia P. Nasution berjudul “Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah” (Jurnal Forum Inovasi, Desember – Februari 2003), pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memberi perhatian yang sungguhsungguh untuk mengakomodasi dan mewujudkan harapan dan tuntutan di atas. Upaya mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang baik, antara lain, diperjuangkan dengan memperhatikan prinsip dan nilai-nilai good governance. Yang selama ini sudah dilakukan adalah dengan membahas RUU Keuangan Negara yang sudah diundangkan DPR pada tanggal 9 Maret 2003 menjadi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Terdapat 4 prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang menjadi fokus perhatian utama dalam UU ini, yaitu (1) akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja, sehingga muncul kerangka kerja baru dengan nama “Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Budget)” yang pada saat ini sedang diujicobakan pelaksasanaannya dan diharapkan dimulai pada tahun anggaran 2005; (2) keterbukaan dan setiap transaksi keuangan pemerintah; (3) pemberdayaan manajer profesional; dan (4) adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, dan mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan (double accounting).
Menurut Setiawan (2004), pentingnya reformasi keuangan pemerintah dengan beberapa bidang di atas sebagai fokusnya dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan strategis yang terutama diwakili oleh luasnya skala persoalan yang harus diatasi. Persoalan-persoalan dimaksud antara lain :
Pertama, rendahnya efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan pemerintah akibat maraknya irasionalitas pembiayaan kegiatan negara. Kondisi ini disertai oleh rendahnya akuntabilitas para pejabat pemerintah dalam mengelola keuangan publik. Karenanya, muncul tuntutan yang meluas untuk menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja.
Kedua, tidak adanya skala prioritas yang terumuskan secara tegas dalam proses pengelolaan keuangan negara yang menimbulkan pemborosan sumber daya publik. Selama ini, hampir tidak ada upaya untuk menetapkan skala prioritas anggaran di mana ada keterpaduan antara rencana kegiatan dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Juga harus dilakukan analisis biaya-manfaat (cost and benefit analysis) sehingga kegiatan yang dijalankan tidak saja sesuai dengan skala prioritas tetapi juga mendatangkan tingkat keuntungan atau manfaat tertentu bagi publik.
Persoalan ketiga yang menuntut dilakukannya reformasi manajemen keuangan pemerintah adalah terjadinya begitu banyak kebocoran dan penyimpangan, misalnya sebagai akibat adanya praktek KKN.
Keempat dan terakhir adalah rendahnya profesionalisme aparat pemerintah dalam mengelola anggaran publik. Inilah merupakan sindrom klasik yang senantiasa menggerogoti negara-negara yang ditandai oleh superioritas pemerintah. Dinamika pemerintah, termasuk pengelolaan keuangan di dalamnya, tidak dikelola secara profesional sebagaimana dijumpai dalam manajemen sektor swasta. Jarang ditemukan ada manajer yang profesional dalam sektor publik. Bahkan terdapat negasi yang tegas untuk memasukkan kerangka kerja sektor swasta ke dalam sector publik di mana nilai-nilai akuntabilitas, profesionalisme, transparansi, dan economic of scale menjadi kerangka kerja utamanya.

Otonomi Daerah (skripsi dan tesis)


Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No 32 Tahun 2004)
Pengertian "otonom" secara bahasa adalah "berdiri sendiri" atau "dengan pemerintahan sendiri”. Sedangkan "daerah" adalah suatu "wilayah" atau "lingkungan pemerintah". Dengan demikian pengertian secara istilah "otonomi daerah" adalah "wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri." Pengertian yang lebih luas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya (Kamus Besar bahasa Indonesia).
Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat.(UU No 32 Tahun 2004). Pelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman.