Tampilkan postingan dengan label judul ilmu lingkungan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label judul ilmu lingkungan. Tampilkan semua postingan

Kamis, 17 Januari 2019

Dampak Limbah Kopi (skripsi dan tesis)


Limbah kopi mengandung beberapa zat kimia beracun seperti alkaloids, tannins, dan polyphenolics. Hal ini membuat lingkungan degradasi biologis terhadap material organik lebih sulit. Limbah kopi yang berupa kulit termasuk limbah organik sehingga mudah terdegradasi oleh lingkungan. Limbah hasil pengolahan kopi yaitu berupa daging buah yang secara fisik komposisi mencapai 48%, terdiri dari kulit buah 42% dan kulit biji 6% (Zainuddin et al, 1995).
Dampak sederhana yang ditimbulkan adalah bau busuk yang cepat muncul. Hal ini karena kulit kopi masih memiliki kadar air yang tinggi, yaitu 75-80% (Simanihuruk et al., 2010) sehingga sangat mudah ditumbuhi oleh mikroba pembusuk. Tentunya, hal ini akan menggangu lingkungan sekitar jika dalam jumlah besar karena dapat mencemari udara. Selain itu, kulit kopi yang terbengkalai juga dapat menjadi media tumbuh bakteri pathogen mengingat kandungan nutrisinya yang masih cuku tinggi. Akibatnya, penyakit yang ditimbulkan dapat menjadi wabah karena dibawa angin atau lalat yang hinggap.
Dampak lingkungan berupa polusi organik limbah kopi yang paling berat adalah pada perairan di mana effluen kopi dikeluarkan. Dampak itu berupa pengurangan oksigen karena tingginya BOD dan COD. Substansi organik terlarut dalam air limbah secara amat lamban dengan menggunakan proses mikrobiologi dalam air yang membutuhkan oksigen dalam air. Karena terjadinya pengurangan oksigen terlarut, permintaan oksigen untuk menguraikan organik material melebihi ketersediaan oksigen sehingga menyebabkan kondisi anaerobik. Kondisi ini dapat berakibat fatal untuk makhluk yang berada dalam air dan juga bisa menyebabkan bau, lebih jauh lagi, bakteri yang dapat menyebabkan masalah kesehatan  dapat meresap ke sumber air minum.

Upaya dan Tahap Minimasi Limbah Kopi (skripsi dan tesis)

II.5          
Upaya miinimasi limbah kopi dapat dibagi menjadi dua, upaya minimasi limbah padat kopi dan upaya minimasi limbah cair kopi.

1.      Upaya minimasi limbah padat kopi
Berikut adalah beberapa cara untuk meminimalisasi limbah padat kopi yang banyak terdiri dari kulit luar dan kulit dalam kopi:
a.       Limbah kopi untuk pengganti briket batubara
Limbah kopi dapat dijadikan sebagai pengganti briket batubara. Hal ini telah dilakukan oleh PT Sari Incoofood di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dari 1 kilogram ampas kopi yang dihasilkan dalam proses pengolahan biji kopi dapat dihasilkan sebanya 4 ons briket. Pengolahan itu dilakukan dengan mengambil ampas biji kopi. Proses pengolahan cukup sederhana yaitu dilakukan dengan cara mengeringkan limbah kopi. Selanjutnya, limbah dijadikan arang dan kemudian dicetak. Briket dari limbah kopi itu siap dipakai dalam bentuk cetakan bulat, sebesar buah kemiri. Cara memanfaatkannya sama dengan briket batu bara.


b.      Limbah kopi untuk biodiesel
Pengolahan limbah kopi untuk biodiesel ini diproses dengan cara meng-ekstraksi kandungan minyak biodiesel yang ada dalam limbah kopi. Limbah kopi mengandung biodiesel sebesar 10% sampai dengan 20%. Dari total kapasitas produksi kopi dunia yang hampir mencapai angka 16 milyar pon per tahun, diperkirakan berpotensi menghasilkan biodiesel sebesar 340 juta galon.
c.       Limbah kopi untuk pakan ternak
Limbah kopi yang dipakai untuk pakan ternak berasal dari kulit kopi. Formula pakan seimbang dengan menggunakan limbah kulit kopi untuk penggemukan ada takarannya. . Cara pembuatannya adalah campurkan air dengan gula pasir, urea, NPK dan campur dengan Asperigillus Niger kemudian diaerasi 24-36 jam, dan setiap beberapa jam buihnya dibuang. Larutan Asperigillus siap dipakai. limbah kopi dicampur dengan larutan Asperigillus yang siap pakai lalu didiamkan selama 5 hari, maka jadilah limbah kopi terfermentasi. Kemudiaan limbah ini dikeringkan, setelah limbah tersebut kering giling sehingga menjadi tepung limbah kering yang siap menjadi makanan ternak. Hasil yang didapat dari penggunaan limbah kopi ini sangat baik yaitu dapat menghasilkan pertambahan bobot badan kambing dengan menggunakan terapan tehnologi itu rata-rata 108 gram per hari.

2.      Upaya Minimalisasi Limbah Cair Kopi
Kandungan COD dan BOD yang tinggi dalam limbah cair kopi dapat dikurangi dengan penyaringan dan pemisahan pulp. Pada cara ini kandungan COD dan BOD menjadi jauh lebih rendah, yaitu mencapai 3429-5524 mg/l untuk COD dan 1578-3248 mg/l untuk BOD
Bahan-bahan organik padat yang berupa pektin dapat diambil langsung dari air. Jika pektin tidak diambil, maka akan ada kenaikan pH dan COD. Untuk memaksimalkan proses anaerobik pada limbah cair tersebut, maka diperlukan tingkat pH sebesar 6,5-7,5, sementara tingkat pH limbah cair kopi adalah 4, yang merupakan tingkat pH sangat asam. Hal ini bisa diatasi dengan penambahan kalsium hidroksida (CaOH2) kepada limbah cair kopi. Hasilnya, tingkat solubilitas pektin dapat meningkat serta peningkatan COD dari rata-rata 3700 mg/l kepada rata-rata 12650 mg/l.
The Central Pollution Control Board (CPCB) India telah menyarankan sebuah solusi tekhnis yang berdasarkan desain National Environmental Engineering Research Institute (NEERI) untuk mengoolah limbah kopi. Saran dari CPCB ini terdiri dari 3 fase: fase pertama adalah fase netralisasi di mana limbah yang bersifat asam dinetralkan dengan kapur, lalu diikuti dengan pengolahan anerobik dalam laguna dan yang terakhir adalah fase aerobik. Tujuan pengolahan ini adalah untuk menyusaikan BOD dan COD sesuai dengan tingkat yang tak membahayakan.
Biogas reaktor atau bioreaktor juga bisa menjadi alternatif pilihan untuk mengolah limbah cair kopi dengan cara anaerobik.

Limbah (skripsi dan tesis)

I
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), definisi limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Definisi secara umum, limbah adalah bahan sisa atau buangan yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat. Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
Mahida dan Bennet dalam Zain (2005) menyatakan bahwa limbah adalah buangan cair dari suatu lingkungan masyarakat baik domestik, perdagangan maupun industri yang mengandung bahan organik dan non organik. Bahan organik yang terkandung dalam limbah umumnya terdiri dari bahan nitrogen, lemak, karbohidrat dan sabun. Limbah cair itu sendiri merupakan gabungan atau campuran dari air dan bahan-bahan pencemar yang terbawa oleh air, baik dalam keadaan terlarut maupun tersuspensi yang terbuang dari sumber pertanian, sumber industri, sumber domestik (perumahan, perdagangan dan perkantoran),dan pada saat tertentu tercampur dengan air tanah, air permukaan ataupun air hujan .
Limbah cair yang bersumber dari pertanian (sawah) terdiri dari air yang bercampur dengan bahan-bahan pertanian seperti pestisida dan pupuk yang mengandung nitrogen, fosfor, sulfur, kalsium dan kalium. Limbah yang bersumber 8 dari kegiatan industri umumnya memiliki karakterisasi yang bervariasi antara satu jenis industri dengan industri lainnya. Bahan polutan yang terkandung dalam limbah industri yaitu zat organik terlarut, padatan tersuspensi, bahan terapung, minyak, lemak logam berat serta senyawa toksik. Untuk limbah domestik itu sendiri merupakan semua bahan limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, toilet, tempat cuci pakaian, dan peralatan rumah tangga (Mahida, dalam Zain2005)



Rabu, 16 Januari 2019

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Kemitraan Pemerintah dan Swasta (skripsi dan tesis)


Cheng at al. (2000) mengemukakan bahwa kesuksesan kemitraan dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :
1)      Keahlian manajemen yang mencakup komunikasi efektif dan revolusi konflik.
a.       Komunikasi efektif.
Dikarenakan oleh adanya perbedaan budaya, tujuan, sasaran akhir yang dikehendaki oleh masing-masing mitra akan terjadi konflik dan mengakibatkan terjadinya pertentangan dan hubungan antar mitra. Keahlian komunikasi yang efektif akan membantu organisasi untuk memfasilitasi pertukaran ide dan gagasan yang akan mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan antar anggota mitra. Termasuk di dalam pembentukan saluran komunikasi yang efektif yang dapat digunakan untuk memotivasi anggota mitra untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, menentukan sasaran akhir dan usaha korporasi untuk menciptakan harapan yang sesuai. (Mohr dan Spekman, 1994).
b.      Resolusi konflik
Dampak dari penyelesaian suatu konflik dapat mengakibatkan peningkatan produktifitas tetapi kadang juga dapat merusak hubungan antar mitra dan semua itu tergantung pada teknik yang digunakan oleh masing-masing mitra dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. (Mohr dan Spekman 1994).
Dalam kemitraan penyelesaian konflik selalu mencari solusi yang saling menguntungkan dan memuaskan diantara kedua belah pihak. masing-masing mitra disarankan untuk mengadopsi teknik resolusi pemecahan konflik yang produktif seperti pemecahan masalah secara bersama-sama. Terutama dalam lingkungan yang tidak pasti dan dinamis, pemecahan masalah secara bersama-sama merupakan strategi yang harus dilakukan dalam kemitraan. Selama dalam pemecahan masalah secara bersama-sama mitra saling berbagi tentang pandangan mereka tentang isu konflik yang terjadi dan teknik penyelesaiannya. Tingkat partisipasi yang tinggi antar anggota mitra akan membantu dalam menciptakan komitmen pada solusi yang di setujui. Kerja sama yang baik antar mitra dalam penyelesaian konflik akan memberikan keuntungan dan kesuksesan jangka panjang dalam kemitraan. (Mohr dan Spekman,  1994). Keahlian konseptual yang terdiri dari sumber daya yang memadai, dukungan top manajemen, saling percaya, komitmen jangka panjang, koordinasi dan kreatifitas.
2)      Keahlian konseptual yang mencakup sumber daya  yang memadai dan dukungan top manajemen
a.       Sumber daya yang memadai
Sumber daya yang kompetitif merupakan keuntungan tersendiri bagi perusahaan. Pada umumnya sumber daya suatu perusahaan tidak dapat saling menggunakan atau berbagai antar perusahaan lain tetapi dengan kemitraan dalam proyek konstruksi sebuah perusahaan mungkin untuk saling berbagi sumber daya yang dimiliki dengan perusahaan lain. (Cheng et al. 2000). Dalam proyek konstruksi pada umumnya memerlukan berbagai teknologi dan ketrampilan sehingga perlu melibatkan mitra yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda (arsitek, mekanikal, elektrikal, struktur dan lain-lain). Jika keahlian yang dimiliki masing-masing mitra diatur secara efektif dalam sebuah hubungan kemitraan yang menekankan interaksi timbal balik maka hal tersebut dapat memperkuat daya saing dan meningkatkan kemampuan.
b.      Dukungan top manajemen.
Komitmen dan dukungan dari manajemen puncak merupakan hal yang sangat penting untuk memulai dan membentuk suatu hubungan kemitraan yang sukses dalam proyek konstruksi. Selain merumuskan aktifitas, arah dan strategi bisnis dari perusahaan, senior manajemen juga harus mempunyai komitmen dan dukungan penuh dalam memulai  dan memimpin kemitraan yang dirumuskannya. (Cheng et al. (2000).
Chan at et (2003) mengemukakan bahwa komitmen dan dukungan top manajemen merupakan prasyarat kesuksesan kemitraan dalam sebuah proyek.
c.       Saling percaya.
Suatu kemitraan tidak akan berhasil kecuali bila ada kepercayaan timbal balik antar anggota mitra dan kepercayaan timbal balik ini akan tercapai bila masing-masing mitra bertindak secara konsisten terhadap sasaran hasil yang dituju untuk mencapai kesuksesan kemitraan dalam proyek konstruksi anggota mitra lainnya. Dengan adanya kepercayan yang timbal balik dan saling terbuka antar mitra akan meningkatkan kemampuan beradaptasi dan saling tukar menukar informasi untuk memecahkan permasalahan secara bersama-sama untuk mencapai hasil yang lebih baik.  (Mohr dan Spekman, 1994).
d.      Komitmen jangka panjang.
Komitmen jangka panjang antar mitra dapat ditujukan dengan adanya kesediaan mitra untuk dilibatkan dan secara terus menerus bersama-sama dalam memecahkan masalah yang tidak diantisipasi sebelumnya. Dengan adanya komitmen dalam hubungan kemitraan diharapkan terjadi keseimbangan pencapaian sasaran jangka pendek dan sasaran jangka panjang dari masing-masing mitra dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama tanpa adanya rasa takut akan perilaku oportunis (Mohr dan Speakman, 1994). Sedangkan Thomas et. al. (2007) mengemukakan bahwa tanpa adanya komitmen diantara mitra ada kemungkinan pelaksanaan proyek akan terjadi perselisihan, perdebatan yang berakhir pada pengadilan sehingga kalau hal tersebut terjadi maka semua yang terlibat dalam proyek akan rugi.
e.       Koordinasi
Koordinasi merupakan salah satu forum untuk melakukan komunikasi formal, pemecahan masalah, evaluasi kemajuan pekerjaan yang telah dicapai dan direncana dan strategi yang akan dilakukan.
Menurut Mohr dan Spekman(1994), koordinasi mencerminkan harapan mitra dengan masing-masing mitra lain dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Sedangkan Chan et al. (2003), mengemukakan bahwa koordinasi yang efektif akan menghasilkan stabilitas dalam lingkungan yang tidak pasti ini, meningkatkan hubungan serta meningkatkan pertukaran informasi antar mitra. Koordinasi yang buruk akan mengakibatkan hilangnya komitmen dan kepercayaan yang akan menimbulkan permusuhan dalam kemitraan.
f.       Kreatifitas.
 Dalam proyek konstruksi yang sangat kompleks, mitra harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan  strategi penyelesaian pekerjaan, mengusulkan ide-ide yang mendukung dalam pelaksanaan proyek serta kemampuan untuk memberikan solusi tentang pemecahan permasalahan baik dalam pelaksanaan maupun permasalahan hubungan kemitraan yang dilaksanakan sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai dengan mutu, waktu dan biaya yang telah ditentukan. Dengan adanya kreativitas dari masing-masing mitra akan dapat menghindari permusuhan dalam hubungan kemitraan dan menghindari adanya penyelesaian perselisihan di pengadilan. Apabila hubungan kemitraan sudah dapat dikembangkan menjadi fungsi strategis maka hal ini akan dapat membantu meningkatkan tujuan organisasi serta dapat meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kreativitas menjadi bagian pokok yang dapat mendorong mitra menjadi lebih inovatif dalam melaksanakan pekerjaan dan praktek manajemen.
( Cheng et. al. 2000).
Keberhasilan upaya pengembangan kemitraan antara Pemerintah dan swasta dalam pelayanan publik sangat ditentukan oleh banyak faktor antara lain :
1)       Kemitraan hanya akan bisa berjalan secara efektif kalau diikuti oleh  perubahan sikap dan orientasi pejabat birokrasi pemerintah.
2)        Pemerintah perlu terus mengembangkan dan memberikan fasilitas untuk pengembangan sektor swasta.
3)        Pemerintah perlu mengurangi keterlibatannya dalam operasional pelayanan publik kalau sektor swasta sudah bisa melakukannya.
4)        Pengalihan peran Pemerintah kepada swasta hendaknya dilakukan secara transparan dan terbuka.
5)        Pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada sektor swasta perlu di ikuti oleh perbaikan efektifitas kontrol birokratik dan politik.
(Dwiyanto, 1995)
Selanjutnya Royat S. (1993) berpendapat bahwa kemitraan dapat mencapai pembangunan kota yang efisien, efektif dan berkelanjutan dengan syarat :
a.         Diperlukannya kebijaksanaan dan arah-arah pembangunan yang jelas dan terbuka.
b.        Penentuan prioritas pembangunan yang konsisten sehingga semua pihak dapat menentukan sampai seberapa besar tingkat investasinya pada mekanisme pasar yang ada.
c.         Pola kemitraan dalam pelaksanaan harus dengan mekanisme yang transparan/keterbukaan.
d.        Pola kemitraan atas dasar saling menguntungkan antara Pemerintah dan swasta.

Menurut Israel et al (1998), terdapat beberapa faktor yang menghambat dan faktor yang menunjang kemitraan. Faktor penghambat adalah hambatan dalam mengembangkan dan memelihara kemitraan yaitu :
1)      Ketidakpercayaan  dan kurangnya respek.
2)        Ketidak samaan distribusi kekuasaan dan kontrol.
3)        Konflik yang berhubungan dengan perbedaan perspektif, prioritas, asumsi,  nilai-­nilai dan bahasa.
4)        Konflik yang berhubungan dengan perbedaan tugas.
5)        Konflik keuangan.
Sedangkan faktor pendukung adalah faktor yang dapat digunakan untuk membentuk dan memelihara kemitraan yang efektif yaitu :
1)      Mengembangkan aturan operasional bersama.
2)        Identifikasi tujuan dan sasaran bersama.
3)        Kepemimpinan yang demokratis.
4)        Keterlibatan staf atau tim pendukung.
5)        Penelusuran peran, keahlian dan kompetensi.

Syarat bagi keberhasilan kemitraan antara pemerintah dengan swasta menurut Kouwenhoven seperti dijelaskan oleh Purwoko (2004) yaitu :
1.        Ada kepercayaan bersama (saling percaya).
2.        Ada penjelasan mengenai tujuan dan strategi kemitraan.
3.        Kejelasan biaya dan resiko.
4.        Kejelasan pada pembagian tanggung jawab dan kewenangan.
5.        Tahap-tahap pelaksanaan proyek yang jelas.
6.        Pengaturan konflik.
7.        Aspek legal.
8.        Perlindungan terhadap kepentingan dan hak pihak ketiga yang terlibat.
9.        Dukungan dan fasilitas kontrol yang cukup.
10.    Harus ada kesamaan konsep berfikir dan tindakan bahwa kerja sama tersebut komersial sehingga ada profesionalisme pengelolaan.
11.    Adanya koordinasi internal.
12.    Organisasi proyek yang memadai dan jelas.

Monitoring dan Evaluasi Program Lingkungan (skripsi dan tesis)


            Monitoring dan evaluasi merupakan dua fungsi manajemen yang saling terkait, Monitoring dalam prakteknya diidentikkan dengan pengawasan, pengendalian atau pemantauan terhadap suatu aktivitas/kegiatan yang sedang berjalan, sedangkan evaluasi sering diartikan sebagai penilaian terhadap suatu hasil aktivitas yang dilakukan setelah kegiatan berjalan (Riyadi, 2004)
             Dalam buku Filsafat Administrasi pengawasan diartikan sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan evaluasi (penilaian) didefinisikan sebagai proses pengukuran dan pembandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang kenyataannya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.
Dalam hubungannya dengan perencanaan pembangunan wilayah/daerah, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari siklus kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembanguanan. Pengawasan dan perencanaan merupakan dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Harold Kontz dan Cryill O’Donnel mengemukakan bahwa “planning and controlling are the two sides of the same coin” (Siagian, 1996: 86)
Tujuan dari pengawasan adalah untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga efisiensi dan efektivitas dapat tercapai. Oleh karena itu pengawasan terhadap implementasi perencanaan pembangunan daerah dilakukan untuk:
1.      Mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan hasil perencanaan dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan (tidak keluar dari master plan yang telah dibuat
2.      Mengetahui apakah unit-unit melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk memantau sampai sejauh mana unit-unit/instansi-instansi teknis bertanggung jawab terhadap tugasnya sesuai dengan substansi bidang pembangunan yang menjadi bidang garapannya
3.      Mengetahui apakah ada koordinasi yang dilakukan oleh setiap unit-instansi atau pelaksana proyek dengan pihak-pihak terkait (stakeholders)
4.      Mengetahui apakah tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan peruntukannya yang ditetapkan dalam RUTR.
5.      Mencegah dan mengendalikan penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat dihindari, diminimalisir atau bahkan dihilangkan sama sekali

Prinsip-Prinsip Kemitraan Pemerintah dan Swasta.(skripsi dan tesis)


Ananta (2002), memilah bentuk-bentuk kemitraan pemerintah dan swasta dalam beberapa prinsip antara lain yaitu :
1)      Prinsip Kontrak Pelayanan, Operasional dan Perawatan.
Dalam prinsip ini pemerintah memberikan kewenangan kepada swasta dalam kegiatan operasional, perawatan dan kontrak pelayanan pada infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah. Pihak swasta harus membuat suatu pelayanan dengan harga yang telah disetujui dan harus sesuai dengan standar performance yang telah ditentukan oleh pemerintah.

2)      Prinsip Bangun, Operasikan dan Transfer.
Prinsip ini digunakan untuk melibatkan investasi swasta pada pembangunan konstruksi infrastruktur baru. Dibawah prinsip BOT pendanaan pihak swasta akan digunakan untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas atau sistem infrastruktur berdasarkan standar performance yang disusun oleh pemerintah. Masa periode yang diberikan memiliki waktu yang cukup panjang bagi perusahan swasta untuk mendapatkan kembali biaya yang akan di dapat yaitu sekitar 10 sampai 20 tahun. Dalam hal ini pemerintah memiliki dua peran sebagai pengguna dan regulator pelayanan infrastruktur tersebut.
3)      Prinsip Konsesi
Dalam prinsip ini Pemerintah memberikan tanggung jawab dan pengelolaaan penuh kepada kontraktor atau pihak swasta untuk menyediakan pelayanan-pelayanan infrastruktur dalam suatu area tertentu termasuk dalam hal pengoperasian, perawatan, pengumpulan dan manajemennya. Swasta bertanggung jawab atas sebagian besar investasi yang digunakan untuk membangun, meningkatkan kapasitas atau memperluas sistem jaringan dimana pihak swasta mendapat pendanaan atas investasi yang dikeluarkan dari tarif yang dibayar konsumen sedangkan peran pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan standar performance dan menjamin kepada swasta.
4)      Prinsip Joint Venture
Kerjasama joint venture merupakan kerja sama antara pemerintah dan swasta dimana tanggung jawab dan kepemilikan di tanggung bersama dalam hal penyediaan infrastruktur. Dalam kerjasama ini masing-masing pihak mempunyai posisi yang seimbang dalam perusahan.
5)      Prinsip  CBO (Community Based Organitation).
Prinsip ini dapat terdiri dari perseorangan, keluarga atau perusahaan kecil,  CBO memiliki peran utama dalam mengorganisir penduduk miskin dalam kegiatan bersama dan kepentingan mereka akan di presentasekan dan dinegosiasikan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pemerintah.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang kerjasama Pemerintah dan Badan usaha dalam penyediaan infrastruktur yaitu :
1)      Perlunya melakukan uji kelayakan terhadap usulan proyek untuk menentukan dukungan pemerintah.
2)        Perlunya menetapkan bentuk kerjasama (perjanjian kerjasama atau izin perusahaan) untuk menentukan resiko.
3)        Perlunya menetapkan alokasi resiko berdasarkan kemampuan para pihak guna menekan biaya transaksi.
4)        Perlu adanya dukungan fiskal yang menjamin kelayakan proyek.
5)        Perlunya melakukan pengadaan badan usaha melalui pelelangan umum yang transparan, adil dan berlangsung gugat.
6)        Diberikan kesemapatan untuk menyampaikan sanggahan hasil lelang.
7)        Diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sengketa melalui  musyawarah mufakat, modiasi dan arbritase/pengadilan.
8)        Perlu menentukan waktu pembiayaan proyek kerjasama.
(Sumber : Workshop public private partnership program pelatihan magister perencanaan kota dan daerah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2007.)


Bentuk-bentuk Kemitraan Pemerintah dan Swasta (skripsi dan tesis)


Menurut Setiawan, (2002), secara umum terdapat empat bentuk kemitraan yaitu :
1)      Contributory  Partnership atau Kemitraan melalui Kontribusi.
Yaitu suatu kesepakatan yang mana sebuah organisasi swasta atau publik menyetujui memberikan sponsor atau dukungan umumnya berupa dana untuk beberapa kegiatan yang akan mempunyai sedikit atau sama sekali efek terhadap proses partisipasi. Sementara kontribusi dana selalu merupakan hal yang esensial bagi suksesnya kegiatan.
2)      Operational Partnership atau Kemitraan Operasional.
Merupakan jenis kemitraan dengan peserta atau mitra melakukan pembagian kerja tidak hanya dalam pengambilan keputusan. Disini penekanannya untuk mencapai kesepakatan atau tujuan yang diinginkan bersama kemudian bekerja sama untuk mencapainya. Kerjasama ini dapat begitu tinggi yang mana peserta saling berbagi sumber daya bukan uang dalam jumlah besar. Kekuasaan utama masih dipegang oleh peserta yang mempunyai sumber dana dan ini biasanya dipegang oleh lembaga-lembaga pemerintah.

3)      Consultative Partnership.
Yaitu bentuk kemitraan dimana instansi yang bertugas mengelola sumber daya atau lingkungan secara aktif mencari masukan dari perseorangan, kelompok serta organisasi lain diluar pemerintah. Mekanismenya melalui pembentukan komite yang dirancang terutama untuk memberikan saran pada instansi publik tentang isu atau kebijakan khusus. Kontrol jelas masih dipegang instansi publik yang mempunyai kebebasan untuk memilih saran yang diberikan, walaupun demikian kemitraan dapat memberikan pengaruh cukup besar terhadap keputusan karena instansi publik mengetahui harga politis yang harus dibayarkan dengan tidak dipakainya saran publik yang mereka kumpulkan.

4)      Collaborative Partnership
Dalam kemitraan ini terjadi pembagian kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang sesungguhnya. Tujuannya untuk mencapai tujuan yang diterima oleh semua pihak yang mana informasi, dana dan tenaga saling dipertukarkan. Ini merupakan satu-satunya bentuk kemitraan yang mana setiap peserta mempumyai otonomi. Lebih khusus 1agi, dalam bentuk ini instansi pemerintah memberikan beberapa kekuasaannya kepada organisasi di luar pemerintah. Umumnya perlimpahan ini tidak disertai dengan tanggung jawab yang tetap secara formal dipegang oleh instansi pemerintah. Dalam bentuknya yang terbaik keputusan dicapai melalui konsesus.
Selain itu menurut Marsono (dalam Suhady et.al,2002 : 69) terdapat beberapa konsep kerja sama dalam bentuk aliansi strategik antara lain :
1)      Kerja Sama Operasi (KSO)
Bentuk kerja sama usaha yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak (perusahan daerah) dengan pihak lain (swasta) untuk mengusahakan suatu peralatan operasi atau fasilitas penyediaan pelayanan misalnya air bersih dimana sistem operasi dan kepemilikannya diatur dalam kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama.
2)      Kerja Sama Manajemen (KM)
Bentuk kerja sama usaha yang dapat dilakukan oleh satu pihak (perusahan daerah) dengan pihak lain untuk menyelenggarakan suatu kegiatan tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan karyawan baik dalam bidang operasi dan produksi, usaha dan pemasaran, sumber daya manusia, keuangan dan akuntansi, organisasi dan manajemen, hukum dan hubungan masyarakat, sistem informasi maupun dalam bidang pengkajian dan pengembangan.
3)      Penyertaan Modal (PM)
Bentuk kerja sama usaha yang dapat di lakukan oleh satu pihak (perusahaan daerah) untuk menyertakan modalnya dalam kegiatan usaha yang terlibat dalam kerja sama usaha.
4)      Perusahaan Patungan (PP)
Bentuk kerja sama usaha yang dapat dilakukan oleh satu pihak (perusahan daerah), dimana masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama usaha menyertakan modal dan/ atau sumber daya lainnya untuk membentuk suatu badan usaha tertentu. Pembagian resiko dan keuntungan usaha dilakukan menurut kesepakatan berdasarkan penyertaan yang diberikan.
Dalam modul II yang disusun sebagai hasil kerjasama Menteri Negara Otonom Daerah  dengan PAU-SE Universitas Gadjah Mada dijelaskan bahwa bentuk dasar dari kemitraan pemerintah daerah atau badan usaha milik daerah dengan pihak swasta dalam penyediaan pelayanan umum dapat berupa :
1)      Kerja sama pengelolaan (joint operation) yaitu pemerintah daerah atau badan usaha milik daerah bersama-sama mengelola suatu usaha tanpa membentuk usaha baru.
2)      Kerja sama patungan (joint venture) yaitu pemerintah daerah atau badan usaha milik daerah bersama-sama membentuk perseroan terbatas patungan dengan tidak menghilangkan keberadaan lembaga-1embaga yang terlibat.
Atas dasar kerjasama di atas   dapat dilakukan dan dikembangkan bentuk kemitraan gabungan seperti :
a.       Bangun-Operasikan-Serahkan (Build, Operate, Transfer (BOT)).
Pihak swasta melaksanakan kegiatan konstruksi (pembiayaan suatu fasilitas infrastruktur) termasuk proses pengoperasian dan pemeliharaan proyek. Proyek dioperasikan oleh pihak swasta selama jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati. Selama masa pengoperasian diijinkan untuk menarik biaya penggunaan terhadap pemakai yang nilainya tidak boleh melebihi nilai yang ditetapkan perjanjian kontrak yang disepakati. Biaya penggunaan yang dipungut oleh pelaksana proyek ditujukan agar pihak penyelenggara proyek mendapatkan biaya pengembalian investasi, operasi dan pemeliharaan proyek. Setelah jangka waktu yang disepakati berakhir (tidak boleh melebihi 25 tahun kecuali diperpanjang oleh keputusan lainnya), pihak penyelenggara proyek harus menyerahkan seluruh fasilitas asset (kekayaan) proyek kepada pemerintah daerah/ badan usaha milik daerah yang bersangkutan.
b.      Bangun dan Serahkan (Build and Transfer (BT)).
Pihak swasta melaksanakan kontruksi dan pembiayaan suatu proyek dalam suatu jangka waktu tertentu yang disepakati dalam kontrak perjanjian. Setelah konstruksi Proyek selesai (proyek siap dioperasikan) pihak penyelenggara menyerahkan proyek kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditetapkan dalam kontrak perjanjian. Bagi pemerintah diwajibkan membayar pihak penyelenggara sebesar nilai investasi yang dikeluarkan untuk proyek ditambah nilai pengembalian yang wajar bagi investasi yang dilakukan.
c.       Bangun-Miliki-Operasikan (Build-Own-Operate (BOO)).
Pihak penyelenggara proyek (swasta) diberi kewenangan untuk membangun dan membiayai, mengoperasikan dan memelihara suatu fasilitas infrastruktur. Sebagai imbalannya pihak penyelenggara diberi kewenangan untuk mendapatkan biaya pengembalian investasi serta biaya operasikan dan pemeliharaan termasuk keuntungan yang wajar dengan cara menarik biaya dari para pemakai jasa fasilitas infrastruktur tersebut.
d.      Bangun-Miliki-Sewakan (Build, Own, Lease (BOL).
Setelah investor melaksanakan pembangunan di atas tanah pemerintah daerah, pihak swasta langsung memberikan proyek tersebut secara hibah kepada pemerintah daerah. Sementara itu, pihak swasta memperoleh hak opsi untuk menyewakan bangunan komersial tersebut.
e.       Management contract (Gerance)
Dalam bentuk kemitraan ini, pemerintah mengalihkan seluruh kegiatan operasional dan pemeliharaan suatu bidang kegiatan tertentu kepada pihak swasta.
f.       Service Contract
Pemerintah menyerahkan suatu kegiatan pelayanan jasa tertentu kepada pihak swasta sedangkan pihak swasta harus memberikan jasa-jasa tertentu kepada pemerintah.
g.      Leasing (Afferment)
Pemerintah menyewakan fasilitas-fasilitas tertentu kepada pihak swasta. Pihak swasta wajib memikul resiko komersial dari kegiatan yang dijalankannya.
h.      Konsesi (Concession).
Pemerintah memberikan ijin kepada swasta untuk melakukan suatu kegiatan eksploitasi tertentu (dengan menanggung resiko komersial yang mungkin muncul) sedangkan pihak swasta dibebani kewajiban untuk membayar fee atau retribusi kepada pihak pemerintah.
Bentuk usaha kemitraan pemerintah-swasta yang belakangan ini kerap dilaksanakan adalah kerja sama patungan (joint venture). Pola kerja sama yang di terapkan adalah BOT (Build, Operate and Transfer). Menurut Nurmandi (l999:210), Build. Operate and Transfer (BOT) adalah suatu bentuk konsesi dimana pihak swasta membiayai dan membangun sebuah fasilitas, mengoperasikannya dan memeliharanya. Kemudian proyek dioperasikan oleh pihak swasta selama jangka waktu tertentu dan mengalihkannya kembali kepada pemerintah setelah masa kontraknya habis.
Menurut Ir. Nazarkham Yasin implementasi BOT di Indonesia adalah sebagai berikut:
1)      Pengembangan pengelolaan/asset, lahan atau fasilitas.
2)      Analisa pasar yang terdiri dari kondisi pasar yang ada sekarang serta proyek di masa datang, kecenderungan permintaan, harga sewa penjualan dan nilai modal.
3)      Fasilitas pengelolaan yang direncanakan seperti luas dan harga tanah.
4)      Analisa keuangan.
Alasan yang menjadi penyebab diperlukannya kemitraan pemerintah dan swasta menurut Jaleniewski (1994) adalah :
1)      Untuk meningkatkan kualitas hidup di kota.
2)      Untuk meningkatkan volume investasi di kota.
3)      Untuk mengatasi masalah kompleksitas yang tinggi atau skala besar yang terpisah dari mekanisme pasar yang biasanya efektif.
4)      Untuk meningkatkan keuntungan bersama.
5)      Untuk memaksimalkan pemanfaatan karakteristik sektor pemerintah dan swasta.

Terdapat keuntungan dan kerugian  dalam  partisipasi  swasta. Menurut Soedjito (1997), keuntungan partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur antara lain adalah:
1)      Sektor Pemerintah seringkali kekurangan sumber pendanaan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek-proyek yang diperlukan.
2)      Perusahaan-perusahaan swasta biasanya dijalankan dan dikelola lebih baik dan lebih efisien dari pada badan-badan usaha milik Negara.
3)      Partisipasi swasta membantu menyaring proyek-proyek yang bersifat white elephants (tidak jelas kelayakan ekonominya),
4)      Penetapan tarif pemakai User (user fees) yang dihitung berdasarkan pada biaya lebih mudah diterima secara politis jika penyedia infrastrukturnya adalah sektor swasta.
5)      Menciptakan paradigma baru dalam penyediaan jasa pelayanan infrastruktur yaitu monopoli dan publik ke suatu model kompetitif.
Dalam praktik kemitraan bagaimanapun bentuk yang dipilih sudah tentu memiliki konsekuensi-konsekuensi logis terhadap kedua pihak begitu pula terhadap kerjasama BOT seperti terlihat dalam tabel 2.1. berikut :
Keuntungan Pemerintah
Daerah
Kerugian Pemerintah Daerah
1.  Dapat memiliki suatu properties (fasilitas   tanpa mengeluarkan dana selain asset yang dapat dimiliki (tanah).
2.   Selama masa pengelolaan memperoleh penerimaan (royalty) tanpa menanggung resiko.
3.   Kemungkinan dapat mengagunkan tanah
      untuk usaha lain.
1.  Nilai fasilitas yang sudah dibangun setelah berakhir masa pengelolaan sudah sangat rendah (ketinggalan jaman).
2.  Sehubungan dengan perkembangan kota, lokasi fasilitas menjadi kurang menarik bagi calon penyewa.

Pengembang (swasta)
Pengembangan (swasta)
1.  Dapat menekan biaya investasi untuk membangun fasilitas (proyek) karena lahan tersedia.
2.  Dapat menambah keuntungan bila pengembalian investasi dana dapat dipercepat.
3.  Kemungkinan masa pengelolaan lebih     panjang dari semestinya yang di minta tanpa diketahui owner.
1.  Perlu modal dasar yang cukup besar.
2.  Resikonya cukup lama (pendapatan menurun)
Sumber: Modul II, Pembekalan teknis managemen stratejik teknis penganggaran /keuangan 2000.

Secara ringkas Davidson (1992) memberikan gambaran sederhana mengenai keuntungan dan kerugian dijalinnya kemitraan pemerintah dan swasta yang dapat dilihat dalam tabel 2.2. berikut :
Bentuk hubungan
Keuntungan
Kerugian
a.     Joint Venture antara pihak pemerintah dan swasta untuk menjalankan pmbangunan pelayanan perkotaan . pemerintah mendapat bagian untuk masalah pembangunan misalnya menyangkut penataan proses partisipasi dan perencanaan koordinasi. Bentuk usaha yang dibentuk pemerintah tidak harus dalam satu perusahaan. Kepentingan pihak kedua ditentukan dengan jelas.
Sektor umum diatur dalam bentuk yang membatasi campur tangan swasta dan akan lebih percaya dengan sektor publik/pemerintah.

Mungkin ada kekacauan dalam pembangunan kepentingan pihak swasta berbeda dengan pemerintah dan itu dapat menimbulkan konflik dan dilalaikannya kepentingan umum. Konflik kemungkinan menyangkut masalah kesediaan menanggung resiko sehingga partisipasi masyarakat terbatas.
b.     Build, Operate, Transfer (BOT) pihak swasta bertugas membiayai, membangun, mengoperasikan pelayanan selama periode tertentu dan dengan ketentuan yang disetujui bersama sebelum menyerahkannya  kepada pemerintah daerah.
Sektor swasta harus menyediakan dana dan teknologi, pemerintah mengambil alih asset sesudah periode tertentu.
Kemungkinan konflik muncul dalam hal pembagian peran. Pemerintah daerah kurang pengalaman dan kurang memiliki sarana untuk perbandingan.
c.     Investasi bersama kedua pihak sama-sama memiliki investasi dalam proyek pemerintah mungkin terlibat dalam hal penyediaan tanah dan infrastruktur
Keuntungan tergantung pada persetujuan kedua pihak, setiap pihak dapat berpartisipasi tanpa menaruh uangnya dalam proyek
Kepentingan pemerintah daerah untuk menjamin keberhasilan proyek dari segi finansial mungkin akan bertentangan dengan kepentingan umum.
Namun di sisi lain terdapat juga beberapa kerugian akibat keikutsertaan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur sebagaimana pendapat Engel dalam Soedjito (1997) yaitu :
1)      Pemberian monopoli kepada perusahan swasta mungkin akan menimbulkan masalah regulator yang rumit.
2)        Privatisasi perusahan besar mungkin akan meningkatkan lobi yang kuat yang akan sangat mempengaruhi upaya untuk melakukan perubahan dalam peraturan yang memungkinkan mereka akan mengambil keuntungan yang berlebihan.
3)        Banyak proyek-proyek infrastruktur harus menghadapi resiko komersial dan kebijaksanaan yang cukup besar sehingga secara eksplisit maupun implisit menuntut adanya jaminan Pemerintah.

Pengertian Kemitraan. (skripsi dan tesis)


Secara etimologis pola kemitraan berasal dari kata pola dan kemitraan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1998), Pola dapat diartikan sebagai susunan struktural, gambar, corak, kombinasi sifat, kecenderungan membentuk sesuatu yang taat azaz dan bersifat khas dan dapat pula diartikan sebagai benda yang tersusun menurut sistem tertentu mengikuti kecenderungan bentuk tertentu.  Sedangkan menurut Rapoport (1990) pola merupakan alat untuk mengenali suatu fenomena.
Kemitraan dilihat dari persektif etimologis menurut Sulistiyani (2004), diadaptasi dari kata partnership dan berasal dari akar kata partner. Partner dapat diterjemahkan menjadi persekutuan atau pengkongsian. Bertolak dari hal tersebut maka kemitraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan : Dalam pasal 1 menyatakan bahwa kemitraan adalah kerja sama usaha kecil dengan usaha menengah  dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan mempertahankan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
Pasal 2 mengenai Pola Kemitraan yaitu kemitraan dalam rangka keterlibatan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada usaha kecil oleh pemerintah dan dunia usaha.
Menurut Wang (2000), Kemitraan adalah bentuk atau usaha bersama sektor publik dengan private untuk mencapai tujuan bersama dimana sektor publik menunjuk pada institusi pemerintah sedangkan sektor private menunjuk kepada institusi non pemerintah atau kelompok tertentu dalam masyarakat.
Menurut Paoletto dalam Wang (2000), Kemitraan adalah aktivitas bersama diantara kelompok yang berkepentingan berdasar pada pengenalan kekuatan dan kelemahan masing-masing dan bekerja mencapai tujuan yang disepakati bersama.
Dalam Constructions Institute 1991 yang, dikutip oleh Naoum (2003), Mendefenisikan kemitraan adalah suatu komitmen jangka panjang antara dua organisasi atau lebih untuk mencapai tujuan bisnis spesifik dengan cara memaksimalkan dan mengefektifkan sumber daya dari anggota mitra. Hubungan antar organisasi tersebut dilandasi oleh kepercayaan dan dedikasi sehingga terbentuk suatu tim yang kohesif dalam mencapai tujuan secara bersama-sama.
Menurut Ramelan (1997:26) kemitraan adalah pemberian sebagian kewenangan pemerintah kepada pihak swasta untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan pembangunan dan atau pengoperasian infrastruktur.
Kemitraan merupakan suatu konsep yang dilandasi oleh kepercayaan, kerjasama dalam sebuah tim kerja (team work) untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan antar anggota mitra dimana setiap anggota mitra selalu berusaha untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan secara prosedural sehingga akan menguntungkan masing-masing pihak. (Slaster, 1998).
Sedangkan Crowely and Karim (1995) yang dikutip oleh Chan at al.(2003), melihat dari sudut pandang organisasi untuk mendefinisikan kemitraan secara konseptual. Kemitraan dapat dipandang sebagai organisasi yang dibentuk untuk memecahkan masalah, mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan  proyek.
Dalam worskshop public private, Partnerships program pelatihan magister perencanaan kota dan daerah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2007 dijelaskan kemitraan pemerintah dan swasta adalah sebagai berikut :
Kemitraan Pemerintah dan swasta adalah bentuk kerja sama antara pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk menyediakan infrastuktur publik, fasiliitas umum dan hal-­hal yang berkaitan dengan pelayanan publik. Kemitraan tersebut ditandai dengan adanya investasi bersama, pembagian resiko, tanggung jawab dan keuntungan antara pihak yang bermitra.
Robinson 1989 (Ariadi, 2001: 58) mengatakan proses kemitraan merupakan buah usaha dan pihak-pihak yang bermitra dalam kedudukan sejajar dan memiliki komitmen yang sama.
Selanjutnya Robinson mengatakan prinsip dasar kemitraan adalah penjalinan kerja sama antara dua pilihan atau lebih dalam kegiatan usaha tertentu dimana pihak-pihak yang bekerja sama (bermitra) mempunyai kedudukan sejajar. Proses kemitraan akan terjadi dan benar-benar dapat disebut kemitraan apabila prinsip­-prinsip dasarnya dipenuhi yakni saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
Di dalam kamus sosiologi Antropologi, proses diartikan sebagai:             (1) Runtuhan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu.(2) Rangkaian tindakan, perbuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk  (Al­ Barry, 2001: 263)
Di dalam Handout  Pendidikan dan Latihan Perencanaan Investasi Daerah Angkatan II tahun 2004 disebutkan proses kemitraan meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut : (1) Indentifikasi proyek. (2)  Pemilihan mitra usaha. (3) Penyiapan  perjanjian. (4) Pembangunan konstruksi. (5)  Pengelolaan.                 (6)  Penyerahan atau negosiasi baru.
Keenam proses kemitraan tersebut dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat kemitraan sebagai berikut: (1) Kebutuhan/permintaan atas barang publik yang akan di mitrakan relative tinggi.  (2) Adanya desain teknis inovatif. (3) Adanya proposal pembiayaan proyek yang menarik. (4) Merupakan proyek strategis. (5) Proyek yang diusulkan terkait dengan strategi pembangunan sektoral guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. (6) Adanya persiapan teknis yang lengkap. (7) Didukung oleh analisis resiko dan sensivitas dari indikator finansial.  (8) Tercapainya kajian analisis dampak lingkungan. (9) Terdapatnya kajian pilihan bentuk kontrak kerjasama. (10) Adanya kajian resiko dan usulan pembagian resiko.
Dalam konteks kemitraan, Brikerhoff et al, 1990 (Sumardjo et. al, 2004: 19) mengatakan institusi adalah sistem sehingga kemitraan sebagai sebuah sistem harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) Input (sumber daya) yaitu material, uang, manusia, informasi dan pengetahuan  merupakan hal yang di dapat dari lingkungannya dan akan memiliki kontribusi pada produksi output. (2) Output seperti produk dan pelayanan adalah hasil dari suatu kelompok atau organisasi. (3) Teknologi, metode dan proses dalam proses transformasi input menjadi output. (4) Lingkungan yaitu keadaan disekitar kelompok mitra dan perusahaan mitra yang dapat mempengaruhi jalannya kemitraan. (5) Keinginan yaitu strategi, tujuan dan rencana dari pengambil keputusan. (6) Perilaku dan proses yaitu pola perilaku, hubungan antar kelompok atau organisasi dalam proses kemitraan. (7) Budaya  yaitu norma, kepercayaan dan nilai dalam kelompok mitra dan mitranya. (8) Struktur yaitu hubungan antar individu, kelompok dan unit yang lebih besar.