Tampilkan postingan dengan label judul ilmu ekonomi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label judul ilmu ekonomi. Tampilkan semua postingan

Rabu, 23 September 2020

Peran Sektor Perkebunan Dalam Perekonomian (skripsi dan tesis)

Pengembangan dan pembangunan perkonomian suatu wilayah diawali dengan melakukan analisis terhadap struktur dan tingkat kinerja kegiatan ekonomi atau perkonomian wilayah yang bersangkutan. Analisis ini berguna untuk mengetahui karakteristik dari struktur perekonomian yang ada dalam suatu wilayah serta mengetahui pertumbuhan atau kemampuan tumbuh kembang perekonomian wilayah dari tahun-ketahun, serta peran dari masing-masing sektor ekonomi pada suatu wilayah, sehingga dapat mengenali sektor unggulan yang dapat dikembangkan sehinggga mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah. Peran sektor unggulan dalam usaha pengembangan dan pembangunan ekonomi wilayah ditujukan guna mengatasi keterbatasan dana dan sumber daya serta meningkatkan efisiensi pemanfataan sumber daya yang tersedia untuk dapat melaksanakan pembangunan dan pengembangan kota yang optimal dan dalam rangka optimasi dan efisiensi pembangunan perekonomian daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan. Dalam lingkup pengarahan pembangunan diperlukan adanya suatu prioritas. Penentuan prioritas 34 pembangunan dapat didasarkan kepada suatu pendapat yang menyangkut bahwa pertumbuhan dari suatu wilayah akan dapat dioptimalkan apabila kegiatan pembangunan dapat dikonsentrasikan pada aktivitas-aktivitas sektor ekonomi yang dapat memanfaatkan kekuatan atau kelebihan yang secara alamiah dimiliki oleh wilayah yang bersangkutan (Syafizai, 1985). Penentuan prioritas pembangunan diperlukan karena adanya keterbatasan dalam hal waktu, pendanaan, tenaga, dan sumber daya yang tersedia. Salah satu cara untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah adalah dengan cara melakukan kajian dan analisis terhadap kegiatan perekonomian atau sektor ekonomi unggulan yang ada guna mengetahui kemampuan kinerja serta tumbuh kembang dari masing-masing sektor ekonomi. Kemampuan tumbuh kembang pada salah satu sektor ekonomi akan menjadi faktor penunjang dan penentu atau pemacu dari pertumbuhan sektor yang lainnya. Salah satu faktor terpenting didalam pengembangan wilayah adalah pertumbuhan perekonomian wilayah dengan cara mengembangkan sektor-sektor unggulan yang ada. Pemahaman terhadap struktur ekonomi wilayah menjadi hal yang sangat penting untuk dapat menilai permasalahan dan potensi serta peluang yang dimiliki oleh suatu wilayah atau daerah yang bersangkutan. Suatu gambaran yang komprehensif mengenai struktur ekonomi wilayah sangat bermanfaat dalam prencanaan wilayah (Sitohang, 1977). Francois Perroux mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah disebabkan oleh adanya berbagai kegiatan industri dalam suatu daerah, perkembangan yang terjadi pada kutub-kutub pertumbuhan akan menyebar sepanjang saluran-saluran yang beraneka ragam dengan efek yang beragam pula terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian (Sitohang, 1977). (Boundeville,1966), mengemukakan bahwa setiap wilayah mempunyai perbedaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia pada wilayah tersebut. Sementara cara untuk menyebarkan pertumbuhan ekonomi dengan memilki kutub pertumbuhan yang akan mendorong efek kumulatif kegiatan ekonomi dan menyebarkan ke hinterland, kemampuan suatu sektor kegiatan untuk menyebabkan pertumbuhannya tergantung multiplier effect yang dibuatnya seperti tenaga kerja dan pendapatan.  Seperti diungkapkan tersebut diatas menunjukkan bahwa setiap daerah memilki kekuatan atau kelebihan berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang berbeda yang secara alamiah dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan sektor unggulan tiap daerah akan berbedabeda. Daerah pedesaan biasanya akan menitik beratkan kegiatan ekonominya pada sektor tersier (pertanian), daerah perkotaan biasanya menitik beratkan kegiatan pada kegiatan sekunder (industri) dan sektor kegiatan tersier (jasa).

Prinsip – Prinsip Ekonomi Dalam Usaha Tani (skripsi dan tesis)

Istilah intensifikasi banyak sekali digunakan di negara kita dan menjadi sangat populer terutama dalam hubungan usaha peningkatan produksi padi. Intensifikasi dimaksudkan penggunaan lebih banyak faktor produksi tenaga kerja dan modal atas sebidang tanah tertentu untuk mencapai hasil produksi yang lebih besar. Sebaliknya ekstensifikasi pada umumnya diartikan sebagai perluasan pertanian dengan cara mengadakan pembukaan tanah – tanah pertanian baru. Pengertian ekstensifikasi yang demikian sebenarnya tidak tepat karena ditekankan pada akibat baru atau konsekuensi dari pengerjaan tanah yang tidak intensif. Kalau dalam pengerjaan tanah yang makin intensif petani terus menerus menambah tenaga modal atas tanah yang sudah ada maka dalam pengerjaan tanah yang ekstensif penggunaan tenaga dan modal dikurangi untuk dipindahkan ke tanah pertanian lainnya (Mubyarto, 1889). Terdapat beberapa sebab ekonomi mengapa usahatani memproduksikan lebih dari satu komoditi saja atau usaha bagian (enterprise). Bagi petani yang mengusahakan tanaman tumpangsari di Kecamatan Soreang tujuan utamanya adalah mendapatkan hasil produksi yang optimal dari sawah atau ladang. Selain itu karena umur tanaman – tanaman yang bersangkutan tidak sama, maka ini berarti menjamin tersedianya bahan makanan sepanjang tahun. Dengan cara ini resiko dapat dikurangi. Kalau satu macam tanaman tidak berhasil maka diharapkan tanaman lainnya akan memberikan hasil. Alasan untuk mengurangi resiko kerugian dengan semacam diversifikasi ini merupakan praktek yang biasa bagi petani yang memang biasanya tidak berdaya menghadapi kekuatan – kekuatan alam yang tidak dapat dikontrolnya. Dengan adanya keperluan petani yang beraneka ragam, hasil – hasil produksi petani dijual untuk ditukarkan dengan hasil – hasil produksi pertanian lainnya yang dihasilkan keluarga lain dan akhirnya timbullah spesialisasi. 31 Perdaganan merupakan akibat logis dari adanya spesialisasi antar daerah yang merupakan faktor ekonomi yang sangat penting. Adanya spesialisasi dalam produksi pertanian antar daerah yang satu dengan daerah yang lain yang menimbulkan perdagangan dapat diterangkan secara sederhana dengan teori keuntungan absolut (law of absolute advantage) dan teori keuntungan komparatif (law of comparatif advantage). Prinsip keuntungan absolut adalah suatu negara akan berspesialisasi dalam produksi barang di mana negara tersebut mempunyai absolute advantage. Apabila spesialisasi dijalankan terlalu jauh, maka suatu daerah tertentu dapat menjadi terlalu tergantung pada satu jenis hasil pertanian saja. Dalam berbagai daerah nampaknya baik spesialisasi maupun diversifikasi masing – masing mempunyai tempat dan pertimbangan sendiri – sendiri. Adapun faktor – faktor yang mendorong spesialisasi bagi suatu daerah dapat berupa: 1. Tidak adanya sumber – sumber alam yang berarti; 2. Keuntungan komparatif yang tinggi dalam suatu produk, baik dalam persediaan bahan baku maupun dalam permodalan dan keterampilan manusia; 3. Hubungan transpor dan komunikasi yang cukup baik dengan daerah – daerah lain sehingga keburukan – keburukan spesialisasi tidak perlu tumbul; 4. Industri pertanian yang bersangkutan memungkinkan pembagian kerja yang baik dengan daerah – daerah sekitarnya, sehingga membawa keuntungan secara nasional. Sebaliknya ada faktor – faktor lain yang membenarkan kecenderungan ke arah diversifikasi, antara lain: 1. Prosepek jangka panjang yang kurang menentu dari satu hasil utama; 2. Tersedianya sumber – sumber alam lain yang mempunyai prospek yang baik dan permintaan yang lebih elastis; 3. Biaya transpor yang tinggi dalam ekspor – impor antar daerah. Spesialisasi tidak hanya pada satu hasil pertanian saja tetapi pada dua atau tiga, sedangkan diversifikasi juga tidak dijalankan terlalu jauh tetapi hanya pada beberapa hasil pertanian yang benar – benar dapat diusahakan dengan cukup mengungtukan (Mubyarto, 1989)

Teori – Teori Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Pertanian (skripsi dan tesis)

Pembangunan ekonomi dengan pemberian prioritas pada sektor pertanian bukan hanya kasus yang terjadi di Negara Indonesia terutama di Kecamatan Soreang saja, tetapi merupakan garis kebijaksanaan yang mulai populer sejak awal tahun enam puluhan. Pembangunan pertanian didorong dari segi penawaran dan dari segi fungsi produksi melalui penelitian – penelitian, pembangunan teknologi pertanian yang terus menerus, pembangunan prasarana sosial dan ekonomi di pedesaan dan investasi – investasi oleh suatu negara dalam jumlah besar. Pertanian di suatu wilayah kini dianggap sebagai sektor pemimpin (leading sector) yang diharapkan mendorong perkembangan sektor – sektor lainnya. Untuk keberhasilan suatu pembangunan pertanian diperlukan beberapa syarat atau pra – kondisi untuk setiap daerah. Pra – kondisi tersebut meliputi bidang teknis, sosial budaya dan lain – lain. Menurut (A. T Mosher dalam Myrna, 2005), menjelaskan bahwa Mosher telah menganalisa syarat – syarat mutlak 28 dibanyak negara dan menggolongkannya menjadi syarat mutlak dan syarat pelancar. Menurut Mosher ada lima (5) syarat yang tidak boleh dihilangkan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Syarat – syarat mutlak tersebut adalah: 1. Adanya pasar untuk hasil – hasil usaha tani; 2. Teknologi yang senantiasa berkembang; 3. Tersedianya bahan – bahan dan alat – alat produksi secara lokal; 4. Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinu. Selain syarat – syarat mutlak, terdapat syarat – syarat yang tidak mutlak tetapi jika ada benar – benar sangat memperlancar pembangunan pertanian. Syarat – syarat tersebut adalah: 1. Pendidikan Pembangunan; 2. Kredit produksi; 3. Kegiatan gotong – royong petani; 4. Perencanaan sosial pembangunan pertanian. Menurut (Hanani, Ibrahim, Purnomo, 2003), dalam mengembangkan usaha pertanian kegiatan utama yang harus dilakukan peningkatan produksi barang pertanian serta mendorong petani, meningkatkan produktifitas pertanian serta mendorong pengembangan komoditas yang sesuai dengan potensi wilayah. Kualitas dan kuantitas yang baik dari produk pertanian yang dihasilkan petani sangat mempengaruhi pendapatan petani. Pasarpun sangat menuntut kualitas produk sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran dan tingkat pendapatan masyarakat. Syarat – syarat dalam pengembangan pertanian yaitu: 1. Kelestarian Lingkungan Pertanian merupakan usaha yang sangat tergantung pada alam. Iklim dan lahan merupakan komponen utama yang mempengaruhi keberhasilan usahatani. Kelestarian alam merupakan upaya yang harus dilakukan petani agar usahataninya berhasil dan berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengembangan pola – pola usahatani terpadu diantara komoditi pangan, holtikultura, peternakan dan perkebunan. Sebagai contoh 29 pengusahaan pertanian tanaman pangan didukung oleh usaha peternakan dengan menyediakan bahan organik bagi lahan. 2. Dukungan Kelembagaan Agribisnis Dari sisi pengelolaan, pengembangan pertanian selama ini belum terpola. Struktur pertanian yang diperluan dan dikembangkan adalah sturktur pertanian industrial (proses konsolidasi usahatani disertai dengan koordinasi secara vertikal) yang memungkinkan terjadinya hubun gan fungsional saling menguntungkan di antara pelaku pertanian. Kegiatan yang diperlukan dalam membangun struktur pertanian industrial tersebut antara lain: (i) pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku pertanian terutama petani dalam kewirausahaan agribisnis, (ii) peningkatan pelayanan usaha agribisnis, (iii) pengembangan kelembagaan usaha seperti organisasi petani, kemitraan, kelembagaan pemasaran, koperasi pertanian, dan kelompok usaha lain, dan (iv) pengembangan kemampuan pelayanan seperti penyuluhan, informasi pasar, lembaga finansial dan lainnya. 3. Teknologi Strategis Berbasis Lokal Hal lain yang sangat penting dalam mengembangkan teknologi berbasis lokal adalah tunjangan kelembagaan teknologi. 4. Pendayagunaan dan Perlindungan Sumberdaya Hayati Indonesia mempunyai keanekaragaman sumberdaya hayati dan kekayaan alami yang besar mencakup tanaman pangan, holtikultura, tanaman industri, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Keanekaragaman yang melimpah tersebut masih bersifat semu karena baru berupa potensi, sedangkan kemampuan untuk menggali, memanfaatkan dan mengembangkan berdasarkan teknologi mutakhir, belum optimal. Dengan ketersediaan sumberdaya hayati yang lengkap dan aman maka berbagai kegiatan pendukung dalam mengembangkan teknologi dan perluasan tanaman dapat dengan aman dilakukan. 5. Sistem Informasi Yang Tangguh. Pengembangan sistem informasi pertanian memerlukan dukungan data yang akurat, sistem informasi dan layanan data dan informasi pertanian yang baik. 30 Dengan sistem informasi yang baik akan dapat dilakukan pemantauan dan penyebarluasan informasi pertanian secara cepat, akurat dan murah.

Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (skripsi dan tesis)

 Yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi (economic growth) adalah perkembangan output per unit input. Sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi diwilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi diwilayah tersebut. Pertambahan pendapatan diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Hal itu juga sekaligus menggambarkan balas jasa bagi faktor – faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, 27 modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut (Tarigan, 2005). Menurut (Boediono dalam Tarigan, 2005), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output itu harus lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. Menurut (Lewis dalam Jhingan, 1994), pendorong utama pertumbuhan ekonomi ialah upaya untuk berhemat (ekonomis), peningkatan pengetahuan dan penerapannya di bidang produksi, dan peningkatan jumlah modal atau sumber lain per kepala. Tiga pendorong ini, meski secara konsep dapat dibedakan, namum biasanya nampak berbarengan. Pertumbuhan ekonomi bukanlah suatu proses sederhana berupa peningkatan volume modal per kepala tetapi juga merupakan hasil pengubahan pandangan masyarakat dan lembaga perkenomian (Jhingan, 1994).

Pembangunan Ekonomi Wilayah (skripsi dan tesis)

Negara terbelakang yang berhasrat maju harus memenuhi prasyarat – prasyarat dasar bagi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dicapai semata – mata dengan menyingkirkan hambatan yang menghalangi kemajuan ekonomi (Jhingan, 1994). Menurut (Jhingan 1994), Pengertian pembangunan (development) berbeda dengan pertumbuhan (growth). Adapun yang dimaksud pembangunan ekonomi (economic development) tidak hanya mempersoalkan output yang dihasilkan dan didistribusikan, tetapi juga perubahan komposisi output dalam sektor-sektor ekonomi, tetapi pertuPembangunan ekonomi berkaitan erat dengan “kekayaan manusia, sikap sosial, kondisi politik dan latar sejarah” maka kondisi ekonomi saja tidaklah cukup. Kondisi politik, psikologi, sosial dan budaya merupakan syarat yang sama pentingnya dengan kondisi ekonomi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat – syarat dari pembangunan ekonomi, yaitu: 
1. Atas Dasar Kekuatan Sendiri Proses pertumbuhannya harus bertumpu pada kemampuan perekonomian di dalam negeri. Pembangunan harus diprakarsai oleh negara dan tak dapat dicangkokkan dari luar. 
2. Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar Ketidaksempurnaan pasar menyebabkan immobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral, dan pembangunan. Untuk menghilangkan hal ini, lembaga sosio – ekonomi yang ada harus diperbaiki dan diganti dengan yang lebih baik. Tujuan perekonomian yang demikian adalah penggarapan secara maksimum dan penggunaan secara efisien sumber – sumber yang ada. 
3. Perubahan Struktural Perubahan struktural semacam ini menyebabkan kesempatan kerja semakin banyak, dan produktivitas buruh stok modal, pendayagunaan sumber – sumber baru serta perbaikan teknologi akan semakin tinggi.
 4. Pembentukan Modal Merupakan faktor yang paling penting dan strategis di dalam proses pembangunan ekonomi. Pembentukan modal bahkan disebut sebagai “kunci utama menuju pembangunan ekonomi”.
 5. Kriteria Investasi Yang Tepat 
6. Persyaratan Sosio – Budaya, dan 
7. Administrasi. 

Rabu, 04 Maret 2020

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (skripsi dan tesis)


Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004, apabila kebutuhan pembiayaan
suatu daerah lebih banyak diperoleh dari subsidi atau bantuan dari pusat, dan
nyatanya kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan sangat kecil, maka
dapat dipastikan bahwa kinerja keuangan daerah itu masih sangat lemah.
Kecilnya kontribusi PAD kebutuhan pembiayaan sebagaimana yang tertuang
dalam APBD merupakan bukti kekurangmampuan daerah dalam mengelola
sumber daya perekonomiannya terutama sumber-sumber pendapatan daerah.
Menurut Halim (2004: 67), "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan
semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah."
Menurut Halim dan Nasir (2006:44), "Pendapatan Asli Daerah adalah
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004
menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri :
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah,
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.
Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 pasal 1, “Pendapatan Asli
Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang
digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai
pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan
dana dari pemerintah pusat.
Menurut Mardiasmo (2002:132), “Pendapatan Asli Daerah adalah
penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah dilarang :
a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan
ekonomi biaya tinggi dan,
b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat
mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan
import/ekspor

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (skripsi dan tesis)


Dampak dari penerapan kebijakan desentralisasi akan menciptakan suatu
daerah otonom yang memiliki sejumlah kewenangan yang diserahkan dari
tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi kepadanya. Daerah otonom harus
memiliki dana yang mencukupi untuk melaksanakan kewenangan yang
diserahkan tersebut. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan
percerminan ketersediaan dana yang dimiliki daerah otonom serta
peruntukannya untuk membiayai sejumlah kewenangan yang dimilikinya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, APBD didefiniskan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.
Anggaran pendapatan dan belanja daerah didefinisikan oleh Wajong
(1962) sebagai suatu rencana pekerjaan keuangan (financieel werkplan), yang
dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, dalam waktu mana badan legislatif
memberikan kredit kepada badan-badan eksekutif untuk melakukan
pembelanjaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan
yang menjadi dasar penetapan anggaran, dan yang menunjukan semua
penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.
Definisi lain oleh Mamesah (1995) menyebutkan bahwa anggaran
pendapatan dan belanja daerah adalah rencana operasional keuangan
pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggitingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam
satu tahun anggaran serta menggambarkan juga perkiraan penerimaan tertentu
dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaranpengeluaran dimaksud. Dari definisi yang disampaikan di atas, di dalam APBD
terkandung beberapa aspek penting, antara lain :
a) Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana rinci dari
pengeluaran dan penerimaan daerah
b) Dalam APBD termuat rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam satu
kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun
c) Rencana kerja yang termuat dalam APBD merupakan hasil kesepakatan
yang dicapai oleh legislatif daerah (DPRD) dan eksekutif (Kepala Daerah
beserta jajarannya)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya
merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam
bentuk rencana keuangan tahunan daerah yang didalamnya memuat
pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan
pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
bahwa APBD adalah merupakan Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah
Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur
APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
1. Pendapatan Daerah ;
2. Belanja Daerah; dan
3. Pembiayaan Daerah.
Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan
organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan

Definisi Otonomi Daerah (Skripsi dan tesis)


Tahun 2001 merupakan awal pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang- Undang No. 25
tahun 1999 yang secara serentak diberlakukan di seluruh provinsi di Indonesia.
Otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah
berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintah kepada
daerah untuk mengurus rumah tangganya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa
Indonesia (2008:992), otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan
otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh daerah otonom (local self-government) adalah kabupaten dan kota.
Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah
untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya
sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Hanif
Nurcholis, 2007:30). Sedangkan menurut Encyclopedia of Social Science dalam Ahmad Yani (2002 : 5) pengertiannya yang orisinil, otonomi adalah The legal self suffiency of social body and its actual independence.
Mardiasmo (2002) memberikan pendapat bahwa dalam era otonomi
daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pusat, tetapi benar-benar
mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang selama era otonomi bisa dikatakan terpasung. Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, bukan hanya terkait dengan pembiayaan, tetapi juga terkait dengan (kemampuan) pengelolaan daerah. Terkait dengan hal itu, pemerintah daerah diharapkan semakin mendekatkan diri dalam berbagai kegiatan pelayanan publik guna meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Seiring dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan, diharapkan tingkat partisipasi (dukungan) publik terhadap pemerintah daerah juga semakin tinggi.
Di samping beberapa penjelasan tentang definisi otonomi daerah,
otonomi daerah pun memiliki 3 misi utama yaitu:
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan
masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pembangunan.
Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggungjawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan dalam menggali
sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara
pusat dan daerah. Dalam hal ini kewenangan keuangan yang melekat pada
setiap pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah sehingga
diperlukan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan PAD, baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Desentralisasi Fiskal (skripsi dan tesis)


Desentralisasi tidak bisa dipisahkan dengan masalah sentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, karena
pada dasarnya berkenaan dengan “delegation of authority and responsibility”
yang dapat diukur dari sejauh mana unit-unit bawahan memiliki wewenang dan tanggung jawab di dalam proses pengambilan keputusan (Miewald dalam
Pamudji; 1984, 2). Pide (1997, 34) mengemukakan bahwa desentralisasi pada
dasarnya adalah pelimpahan atau penyerahan kekuasaan atau wewenang di
bidang tertentu secara vertikal dari institusi/lembaga/ pejabat yang lebih tinggi kepada institusi/lembaga/fungsionaris bawahannya sehingga yang diserahi/ dilimpahi kekuasaan wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tertentu tersebut.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
mendefinisikan desentralisasi sebagai “penyerahan wewenang pemerintahan
oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sidik (2002) menjelaskan bahwa konsep desentralisasi tidak mudah untuk didefinisikan karena menyangkut berbagai aspek dan dimensi, terutama menyangkut aspek politik, fiskal, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan, serta pembangunan sosial dan ekonomi. Secara umum desentralisasi menurut studi Bank Dunia yang dilakukan oleh Rondinelli (198,1989) sebagaimana dikutip oleh Dilinger (1994) pada dasarnya dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu:
1. Desentralisasi Politik (political decentralization), yaitu pemberian hak kepada
warga Negara melalui perwakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat
untuk mengambil keputusan publik. Desentralisasi politik umumnya berkaitan
dengan sifat pluralistik di bidang politik untuk proses ke arah lebih demokratis
dengan memberikan kewenangan pada lembaga perwakilan rakyat untuk
lebih berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik.
2. Desentralisasi Administratif (administrative decentralization), yaitu
pelimpahan wewenang yang dimaksudkan untuk mendistribusikan
kewenangan, tanggung jawab, dan sumber-sumber keuangan untuk
menyediakan pelayanan publik. Pelimpahan tanggug jawab tersebut
terutama menyangkut perencanaan, pendanaan, dan manajemen fungsifungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada aparatnya di daerah,
tingkat pemerintahan yang lebih rendah, badan otoritas tertentu, atau
perusahaan tertentu. Desentralisasi administratif pada dasarnya dapat
dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yaitu Dekonsentrasi (deconcentration),
Devolusi (devolution), dan Pendelegasian (delegation or institutional
pluralism).
3. Desentralisasi Fiskal (fiscal decentralization), merupakan komponen utama
dari desentralisasi. Desentralisasi fiskal mencakup:
a. Self financing atau cost recovery dalam pelayanan publik terutama
melalui pengenaan retribusi daerah.
b. Cofinancing atau coproduction, dimana pengguna jasa publik
berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tenaga
kerja;
c. Peningkatan PAD melalui penambahan kewenangan pengenaan pajak
daerah terutama pajak properti (PBB), pajak penjualan (PPn), pajak
penghasilan perseorangan (PPh Orang Pribadi) atau berbagai jenis
retribusi daerah;
d. Transfer dari pemerintah pusat terutama berasal dari sumbangan umum
(DAU), sumbangan khusus (DAK), sumbangan darurat (Dana Darurat),
dan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
e. Kebebasan daerah melakukan pinjaman.
4. Desentralisasi Ekonomi (economic or market decentralization), merupakan
elemen yang tidak kalah pentingnya dalam disain desentralisasi secara
komprehensif dipandang dari perspektif pemerintah yaitu kebijakan tentang
desentralisasi ekonomi dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi
yang menitikberatkan pada upaya efisiensi ekonomi dalam penyediaan
barang publik melalui liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi, terutama
melalui kebijakan pelimpahan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat
dari pemerintah kepada sektor swasta sejalan dengan kebijakan liberalisasi
dan ekonomi pasar.
Oates (1972) dalam Haryanto dan Astuti (2009) menjabarkan pengertian
desentralisasi fiskal sebagai “derajat kebebasan dalam dalam membuat
keputusan mengenai pembagian pelayanan publik dalam berbagai tingkat
pemerintahan”. Prud’homme (1990) dalam Haryanto dan Astuti (2009)
menjabarkan konsep desentralisasi fiskal secara sederhana meliputi tiga kriteria
yaitu:
1. Share pajak daerah terhadap pajak pusat;
2. Share pengeluaran pemerintah daerah terhadap pengeluaran pemerintah
pusat;
3. Share besarnya subsidi pemerintah pusat terhadap total sumber daya yang
dimiliki pemerintah daerah.
Secara singkat yang dimaksud dengan desentralisasi fiskal adalah suatu
proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada
pemerintahan yang lebih rendah-untuk mendukung fungsi atau tugas
pemerintahan dan pelayanan publik- sesuai dengan banyaknya kewenangan
bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003).
Sidik (2002) menjelaskan tujuan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal
adalah:
1. Meningkatkan efektivitas pengalokasian sumber daya nasional maupun
kegiatan pemerintah daerah;
2. Dapat memenuhi aspirasi dari daerah, memperbaiki struktur fiskal, dan
memobilisasi pendapatan secara regional maupun nasional;
3. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam
pengambilan keputusan di tingkat daerah;
4. Memperbaiki keseimbangan fiskal antar daerah dan memastikan adanya
pelayanan masyarakat yang berkualitas di setiap daerah;
5. Menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
Mardiasmo (2002) mengatakan tujuan utama penyelenggaran otonomi
daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan
memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya pelaksanaan otonomi daerah
dan desentralisasi fiskal mengandung tiga misi utama yaitu:
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan
masyarakat;
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah;
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk
berpartisipasi dalam pembangunan.
Prawirosetoto (2004) dalam Halim (2007) menjelaskan bahwa
desentralisasi fiskal dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik. Inti dari pelaksanaan desentralisasi adalah desentralisasi fiskal, karena pemberian kewenangan di bidang politik maupun administrasi tanpa dibarengi dengan desentralisasi fiskal merupakan
desentralisasi yang sia-sia. Desentralisasi fiskal akan memberi keleluasaan
kepada daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh transfer dari
pusat dalam rangka keseimbangan fiskal sehingga diharapkan dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Teori Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)

Pengertian pertumbuhan ekonomi seringkali dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bersangkut-paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sementara pembangunan mengandung arti yang lebih luas. Proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumber daya produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. (Djojohadikusumo,1994). Namun demikian pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan adanya pertambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhannya akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan (Djojohakusumo,1994). Adanya keterkaitan yang erat antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, ditunjukkan pula dalam sejarah munculnya teori-teori pembangunan ekonomi. Menurut Todaro (1998) dalam kepustakaan pembangunan ekonomi pasca Perang Dunia II terdapat lima pendekatan utama dalam aliran pemikiran tentang teori-teori pembangunan, yaitu model pertumbuhan bertahap linier, model pembangunan struktural, model ketergantungan internasional, kontrarevolusi pasar bebas neoklasik dan model pertumbuhan endogen. Model pertumbuhan bertahap linier menekankan pada pemahaman bahwa proses pembangunan merupakan serangkaian tahapan pertumbuhan ekonomi yang berurutan, dan juga menyoroti pembangunan sebagai perpaduan dari tabungan, penanaman modal dan bantuan asing. Salah satu tahapan yang harus dilalui adalah tahapan tinggal landas, yang ditandai dengan adanya pengerahan atau mobilisasi tabungan yang dijelaskan oleh model pertumbuhan Harrod-Domar. Model yang berkembang selanjutnya adalah perubahan struktural dan ketergantungan internasional yang perbedaan diantara keduanya lebih pada perbedaan secara ideologis. Model pertumbuhan yang berkembang pada tahapan berikutnya adalah model pertumbuhan neoklasik, dimana model pertumbuhan Solow menjadi pilarnya. Solow berpendapat bahwa pertumbuhan output bersumber dari tiga faktor: kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi) serta penyempurnaan teknologi. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi bersumber dari hal-hal yang bersifat eksogen atau proses-proses kemajuan teknologi yang bersifat independen (Todaro,1998). Kelemahan yang terdapat pada teori neo klasik adalah bahwa pengaruh teknologi tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh faktor-faktor ekonomi, mengakibatkan munculnya model pertumbuhan yang baru yaitu pertumbuhan endogen. Model ini tetap berdasarkan pada model yang dikembangkan oleh kaum neoklasik, namun berkebalikan dengan pendapat kaum neo klasik, model pertumbuhan endogen mengakui dan menganjurkan keikutsertaan pemerintah secara aktif dalam pengelolaan perekonomian. Blakely (1994) juga mengemukakan akan pentingnya peran pemerintah, dengan mengemukakan sejumlah faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah. Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan.

Rabu, 29 Januari 2020

Teori Schumpeter (skripsi dan tesis)


 Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan mengatakan bahwa kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (enterpreneurship) dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru, maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, tersedia lapangan kerja  tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya. Didorong oleh adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan dari inovasi tersebut, maka para pengusaha akan meminjam modal dan mengadakan investasi. Investasi ini akan mempertinggi kegiatan ekonomi suatu negara. Kenaikan tersebut selanjutnya juga akan mendorong pengusaha-pengusaha lain untuk menghasilkan lebih banyak lagi sehingga produksi agregat akan bertambah. Selanjutnya Schumpeter menyatakan bahwa jika tingkat kemajuan suatu perekonomian semakin tinggi maka keinginan untuk melakukan inovasi semakin berkurang, hal ini disebabkan oleh karena masyarakat telah merasa mencukupi kebutuhannya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan semakin lambat jalannya dan pada akhirnya tercapai tingkat keadaan tidak berkembang (stationary state). Namun keadaan tidak berkembang yang dimaksud di sini berbeda dengan pandangan klasik. Dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Sedangkan dalam pandangan klasik, keadaan tidak berkembang terjadi pada waktu perekonomian berada pada kondisi tingkat pendapatan masyarakat sangat rendah.

Teori Pertumbuhan Neo-klasik (skripsi dan tesis)


Teori pertumbuhan neo-klasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dan T.W. Swan (1956). Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah dimasukkannya unsur kemajuan teknologi dalam modelnya. Selain itu, Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Dengan demikian, syarat-syarat adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dalam model Solow-Swan kurang restriktif disebabkan kemungkinan substitusi antara tenaga kerja dan modal. Hal ini berarti ada fleksibilitas dalam rasio modal-output dan rasio modal-tenaga kerja. Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri atau mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber yaitu, akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik, sehingga produktivitas capital meningkat. Dalam model tersebut, masalah teknologi dianggap sebagai fungsi dari waktu.
Teori neo-klasik sebagai penerus dari teori klasik menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar sempurna, perekonomian bisa tumbuh maksimal. Sama seperti dalam ekonomi model klasik, kebijakan yang perlu ditempuh adalah meniadakan hambatan dalam perdagangan, termasuk perpindahan orang, barang, dan modal. Harus dijamin kelancaran arus barang, modal, dan tenaga kerja, dan perlunya penyebarluasan informasi pasar. Harus diusahakan terciptanya prasarana perhubungan yang baik dan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan stabilitas politik. Analisis lanjutan dari paham neoklasik menunjukkan bahwa untuk terciptanya suatu pertumbuhan yang mantap (steady growth ), diperlukan suatu tingkat saving yang tinggi dan seluruh keuntungan pengusaha diinvestasikan kembali

Teori Pertumbuhan Harrod-Domar (skripsi dan tesis)


Teori ini dikembangkan hampir pada waktu yang bersamaan oleh Roy F. Harrod (1984) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod-Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis), sedangkan Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi :
a) Perkonomian bersifat tertutup. 
b) Hasrat menabung (MPS = s) adalah konstan.
c) Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (constant return to scale).
 d) Tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.
Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (steady growth) dalam jangka panjang. Asumsi yang dimaksud di sini adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan memiliki proposional yang ideal dengan tingkat pendapatan nasional, rasio antara modal dengan produksi (Capital Output Ratio/COR) tetap perekonomian terdiri dari dua sektor (Y = C + I). Atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut : g = K = n Dimana : g = Growth (tingkat pertumbuhan output) K = Capital (tingkat pertumbuhan modal) n = Tingkat pertumbuhan angkatan kerja Harrod-Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi  kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan permintaan barang.

Teori Pertumbuhan Klasik (skripsi dan tesis)


Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Mereka lebih menaruh perhatiannya pada pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka asumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Teori yang menjelaskan keterkaitan antara  pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal. Menurut teori ini, pada mulanya pertambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal. Pada keadaan ini pendapatan perkapita mencapai nilai yang maksimal. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimal. Apabila jumlah penduduk terus meningkat melebihi titik optimal maka pertumbuhan penduduk akan menyebabkan penurunan nilai pertumbuhan ekonomi

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)


Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefenisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.
 Dengan perkataan lain bahwa pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (quantitative change) dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan atau nilai akhir pasar (total market value) dari barang-barang akhir dan jasa-jasa (final goods and services) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). Perlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi, kedua istilah ini mempunyai arti yang sedikit berbeda. Kedua-duanya memang menerangkan mengenai perkembangan  ekonomi yang berlaku. Tetapi biasanya, istilah ini digunakan dalam konteks yang berbeda. Pertumbuhan selalu digunakan sebagai suatu ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan sesuatu negara, yang diukur melalui persentasi pertambahan pendapatan nasional riil.
Istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Dengan perkataan lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ahli ekonomi bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah perataan pembagian pendapatan (Sukirno, 2006:423)

Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)


 Keberhasilan pembangunan dapat dicapai selain berkat adanya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian proyek-proyek pembangunan secara terarah, terpadu dan terkoordinasi, juga ditunjang oleh pendanaan yang memadai melalui anggaran belanja pembangunan dalam APBN (Nota Keuangan Dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995: 82-89). Dalam rangka mempercepat pemerataan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah, desa dan kota senantiasa ditingkatkan dan diarahkan pemanfaatannya selain untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dasar di masing-masing daerah, juga sekaligus untuk mempercepat upaya penenggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan penataan ruang di kawasan-kawasan tertentu yang dianggap strategis dan mendesak untuk segera ditangani. Menyinggung masalah dana, uang bagi perekonomian ibarat darah dalam perekonomian. Tidak mengherankan makin banyak uang yang digunakan dalam proses produksi, makin  besar output yang dihasilkan (Rahardja dan Manurung, 2001: 191). Pentingnya dana atau uang dalam pertumbuhan ekonomi menyebabkan pengeluaran pembangunan dianggap sebagai variabel yang mempengaruhinya. Dapat dikatakan bahwa pengeluaran untuk pembangunan tersebut jika penggunaanya kurang efisien maka akan memberikan kontribusi yang minimal bagi pertumbuhan ekonomi

. Pengeluaran Pembangunan (skripsi dan tesis)


 Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Pengeluaran pembangunan ini dapat dibagi menjadi pengeluaran yang bersumber dari dana rupiah murni, dan pengeluaran yang bersumber dari bantuan proyek. Dana pemerintah yang dipergunakan untuk pengeluaran rupiah murni, berasal dari tabungan pemerintah ditambah dengan bantuan program. Dilihat dari kategori penggunaannya, dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu pengeluaran habis pakai dan pengeluaran transfer (Gedhe, 2002: 35)
.1. Pengeluaran Habis Pakai Pengeluaran
 Habis Pakai adalah pengeluaran yang dipergunakan untuk membiayai proyek – proyek pembangunan yang sifatnya secara tidak langsung menghasilkan return kepada pemerintah tetapi secara tidak langsung mempunyai dampak luas kepada pertumbuhan kemajuan perekonomian daerah serta pemerataan pendapatan masyarakat. Dana ini di kelola oleh departemen menurut bidang masing – masing. Proyek – proyek yang dibiayai dengan dana ini meliputi proyek – proyek yang mengacu pada ( Gedhe, 2002:35 ) :
1. Pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, kelistrikan, pertanian, pengairan, pendidikan, penelitian dan sebagainya.
2. Pemeratan pendapatan, seperti perumahan rakyat, koperasi, dan lain sebagainya.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti proyek – proyek kesehatan, kesejahteraan sosial dan keluarga berencana dan lain sebagainya.
 4. Program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang, baik sosial maupun ekonomi, seperti proyek – proyek pengembangan kawasan terpadu (PKT), program pengembangan wilayah (PPW).
2. Pengeluaran Transfer Yang dimaksud dengan Pengeluaran Transfer adalah pengeluaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk (Gedhe, 2002:36) : 1. Bantuan Pembangunan Bantuan pembangunan seperti :
a. Bantuan pembangunan Sekolah Dasar
 b. Bantuan pembanguanan sarana kesehatan
c. Bantuan pembangunan reboisasi
d. Bantuan pembangunan sarana pasar
 e. Bantuan peningkatan jalan Dati II
 2. Penyertaan Modal Pemerintah
Penyertaan Modal Pemerintah adalah pengeluaran daerah yang di pergunakan untuk menambah modal perusahaan, terutama perusahaan daerah yang memerlukan. Pengeluaran ini masuk dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan yang menentukan selanjutnya tergantung dari kebijakan perusahaan yang bersangkutan (Gedhe, 2002:37)
 3. Subsidi Subsidi bertujuan untuk melindungi produsen dan konsumen serta mengendalikan harga. Subsidi dapat diberikan pada Badan Umum Milik  Daerah (BUMD) untuk subsidi pupuk dan subsidi benih. Disamping itu ada juga subsidi bunga, dimana untuk melindungi para peminjam yang umumnya masyarakat atau pengusaha kecil yang hasil pinjamannya dipergunakan untuk mengembangkan usaha, seperti Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dan Kredit Investasi Kecil (KIK). Yang terakhir adalah subsidi biaya operasi, yaitu subsidi yang diberikan untuk meringankan biaya operasi pada perusahaan yang mengoperasikan sarana umum seperti bus (Gedhe, 2002:37).

Tenaga Kerja (skripsi dan tesis)


Menurut pasal 1 ayat (2), Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sementara itu pada ayat (3) didefenisikan pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Defenisi dan konsep yang digunakan dalam pengumpulan data tenaga kerja di Indonesia mengacu pada The Labor Force Concept yang disarankan oleh International Labor Organization (ILO) (Badan Pusat Statistik). Konsep ini oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Berikutnya dalam kelompok penduduk usia kerja dibagi atas kelompok bukan angkatan kerja dan kelompok angkatan kerja. Lebih jauh lagi dalam kelompok angkatan kerja dibagi atas kelompok tidak bekerja dan mencari pekerjaan serta kelompok kerja (BPS, 2005).
 Definisi yang berkaitan dengan konsep diatas dapat dijelaskan sebagai berikut;
 1. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun keatas/ lebih.
 2. Penduduk Bukan Usia Kerja adalah penduduk berumur di bawah 15 tahun.
 3. Penduduk yang termasuk Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya.
4. Penduduk yang termasuk Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
5. Tidak Bekerja dan Mencari pekerjaan adalah penduduk yang kegiatannya pada saat survei-survei sedang mencari pekerjaan, misalnya antara lain;
 i. Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
 ii. Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
iii. Mempersiapkan suatu usaha, dimana kegiatan yang dilakukan seseorang dalam mempersiapkan suatu usaha/ pekerjaan yang “baru” yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/ keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa memperkerjakan buruh/ pekerja dibayar maupun tidak dibayar. 6. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksimal memperoleh/ membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 (satu) jam (tidak terputus) dalam seminggu. Kegiatan ini termasuk pula kegiatan pekerjaan tak terbayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi.

Pengertian dan Jenis Kredit (skripsi dan tesis)


Pengertian kredit menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu bedasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.
 Dari pengertian kredit memberikan konsekuensi bagi bank dan peminjam mengenai hal-hal sebagai berikut :
a. Penyediaan uang
Kredit akan terjadi jika adanya lembaga yang menyediakan uang untuk dipinjamkan dalam hal ini adalah lembaga perbankan. Lembaga ini merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana baik untuk kepentingan pengembangan usaha atau kepentingan konsumtif.
 b. Kewajiban pengembalian kredit
 Bagi debitur atau peminjam mempunyai kewajiban untuk mengembalikan hutangnya kepada kreditur sejumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dan disepakati kedua belah fihak.
c. Jangka pengembalian kredit
Jangka waktu untuk mengembalikan kredit tergantung dari kesepakatan antara debitur dengan kreditur. Jangka kredit dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:
1). Kredit jangka pendek ( Short term-loan)
Kredit jangka pendek merupakan kredit yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun. Misalnya kredit untuk pembiayaan kelancaran operasi perusahaan termasuk pula kredit modal kerja.
 2). Kredit jangka menengah ( medium term loan )
 Kredit jangka menengah merupakan kredit yang jangka waktu pengembalian antara 1 s/d 3 tahun. Biasanya kredit ini untuk menambah modal kerja misalnya untuk membiayai pengadaan bahan baku. Kredit jangka menengah dapat pula dalam bentuk investasi.
 3). Kredit jangka panjang ( Long term loan )
 Kredit jangka panjang merupakan kredit yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun, misalnya kredit investasi yaitu kredit untuk membiayai suatu proyek, perluasan usaha atau rehabilitasi.
d. Pembayaran bunga atau hasil
Jasa yang harus dibayar oleh debitur sebagai pengguna jasa kredit kepada kreditur dapat berupa bunga atau bagi hasil yang diperoleh debitur. Besarnya bunga yang dibayar oleh debitur tergantung dari kesepakatan kedua belah fihak.
e. Perjanjian kredit Perjanjian kredit ini dilakukan untuk mengikat kedua belah fihak agar menjalankan kewajiban sesuai dengan kesepakatan.
Penggolongan kredit menurut penggunaannya terdiri atas :
a. Kredit modal kerja Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja debitur.
 b. Kredit investasi Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan untuk melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal. 

Teori Pertumbuhan Harrod-Domar (skripsi dan tesis)


Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari teori pertumbuhan makaro John Maynard Keynes. Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal (gedung, alat-alat, dan bahan baku) yang rusak. Untuk memacu proses pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan 14 netto terhadap cadangan atau stok modal (capital stock). Menurut teori ini analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi dalam jangka panjang, sedangkan teori Harrod-Domar menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonimian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Teori ini berusaha menunjukkan syarat-syarat yang dibutuhkan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang. Asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah (Arsyad, 1999: 58):
1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) barangbarang modal digunakan secara penuh di dalam masyarakat.
2. Perekonomian terdiri dari dua sector yaitu sektor rumah tangga dan sector perusahaan.
3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besar pendapatan nasional.
4. Kecenderungan untuk menabung (Marginal Propensity to Save = MPS), besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal-output (Capital Output Ratio = COR).
Dalam teori ini, fungsi produksi berbentuk L karena sejumlah modal hanya dapat menciptakan suatu tingkat output tertentu. Kondisi semacam ini dapat dijelaskan dalam gambar di bawah ini (Asyad, 1992: 59): Untuk menganalisis output sebesar Q1 diperlukan modal K1 dan tenaga kerja L1 dan apabila kombinasi berubah maka tingkat output berubah, untuk output sebesar Q2 maka hanya diperlukan modal sebesar K2 dan tenaga kerja 15 sebesar L2. Inti dari teori ini adalah setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasional.