Tampilkan postingan dengan label judul akutansi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label judul akutansi. Tampilkan semua postingan

Selasa, 18 Februari 2020

Pengaruh Faktor Kepribadian Terhadap Pemilihan Karier (skripsi dan tesis)

 Menurut Kunartinah (2003), karier akuntan publik adalah karier yang ada pada lingkungan konvensional dan membutuhkan orang yang kepribadiannya konvensional juga. Menurut Robbins, 1996 (dalam Kunartinah, 2003) motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi kearah tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individu. Setiap manusia yang berusia produktif bekerja karena ada dorongan dari setiap individu, dorongan tersebut memotivasi mereka untuk bekerja dan berkarier. Teori motivasi Higiene (dalam Oktavia, 2005) menyatakan bahwa hubungan seorang individu pada pekerjaannya merupakan hubungan dasar dan sikap kerjanya terhadap pekerjaan tersebut sangat menentukan sukses atau gagalnya individu tersebut. 

Pengaruh Faktor Pertimbangan Pasar Kerja Terhadap Pemilihan Karier (skripsi dan tesis)

Menurut Andriati, 2001 (dalam Kunartinah, 2003) penghasilan atau Pertimbangan pasar kerja selalu dipertimbangkan mahasiswa dalam pemilihan karier, Karena terpuruknya keadaan perekonomian dan sulitnya mencari kerja, mengakibatkan mahasiswa memperhatikan pasar kerja, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Penelitian yang dilakukan oleh Rasmini (2007) menunjukkan bahwa faktor keamanan kerja (tidak kena PHK) berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karier akuntan publik dan non akuntan publik. Mahasiswa akuntansi lebih memilih karier akuntan publik karena keamanan kerja jauh lebih terjamin dibandingkan dengan karier non akuntan publik. Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap pemilihan karier akuntan publik dan non akuntan publik. 

Pengaruh Faktor Penghasilan Jangka Panjang dan Jangka Pendek Terhadap Pemilihan Karier (skripsi dan tesis)

Menururt Reha dan Lu, 1985 (dalam Kunartinah, 2003) mahasiswa akuntansi menempatkan gaji sebagai alasan utama dalam pemilihan karier. Menurut Wijayanti, 2000 (dalam Benny, dkk, 2006) yang menyatakan bahwa mahasiswa akuntansi yang memilih karier sebagai akuntan publik mengharapkan gaji awal yang tinggi, memperoleh kesempatan berkembang yang lebih baik dibandingkan dengan karir yang lain serta memperoleh pengakuan atas prestasi yang telah diraih. Dari hasil penelitian Rasmini (2007), diketahui bahwa faktor imbalan yang diperoleh sesuai dengan usaha yang diberikan berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karier akuntan publik dan non akuntan publik. dari beberapa hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghasilan jangka panjang dan jangka pendek berpengaruh terhadap pemilihan karier akuntan publik dan non akuntan publik. 

Rabu, 12 Februari 2020

Profesionalisme, Status Manajerial, Tingkat Keseriusan Kecurangan, Pengaruh Status Pelanggar terhadap intensi internal auditor melakukan whistleblowing (skripsi dan tesis)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sagara (2013) yang menggunakan lima dimensi profesional menunjukkan bahwa hanya dimensi tuntutan untuk mandiri yang berpengaruh positif, sedangkan dimensi afiliasi komunitas, kewajiban sosial, dedikasi terhadap pekerjaan, keyakinan terhadap peraturan profesi berpengaruh negatif terhadap intensi melakukan whistleblowing. Pada penelitian Keenan (2002) menunjukkan bahwa manajer level atas lebih memiliki persepsi yang positif mengenai whistleblowing dan lebih mungkin melakukan whistleblowing dibandingkan dengan manajer level pertama dan manajer level menengah. Kaplan dan Schultz (2007) menguji karakteristik pelanggaran dan menginvestigasi perilaku pelaporan dalam tiga kasus yang melibatkan fraud keuangan, pencurian, dan kualitas kerja yang buruk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomik dan non-ekonomik yang muncul dalam ketiga kasus tersebut merupakan faktor yang signifikan untuk membedakan subjek niat melaporkan whistleblowing. Kecenderungan seseorang melaporkan pelanggaran tergantung pada persepsi bahwa pelaporan akan menghasilkan tindakan korektif dan terkait dengan jabatan pelanggar dalam hierarki organisasional. Semakin jauh rentang kekuasaan antara pelanggar dan observer pelanggaran,  semakin mungkin observer pelanggaran akan mendapatkan perlakuan retaliasi. Jika pelanggar menduduki jabatan yang tinggi dalam hierarki organisasi, maka pelanggar tersebut memiliki kekuatan untuk menekan perilaku whistleblowing, sehingga menyebabkan semakin rendahnya niat pegawai melakukan whistleblowing

Pengaruh Status Pelanggar terhadap intensi internal auditor melakukan whistleblowing (skripsi dan tesis)

Temuan awal menunjukkan bahwa kemungkinan mengungkap kecurangan organisasi menurun ketika status pelaku kecurangan berada pada level atas (Miceli, Near, & Schwenk, 1991). Karena pelaku kecurangan yang berada di level atas mempunyai kekuasaan dalam organisasi, whistleblower mungkin akan mendapat pembalasan ketika mereka mengejar pelaku kecurangan (Cortina & Magley, 2003)

Tingkat keseriusan kecurangan terhadap intensi internal auditor melakukan whistleblowing (skirpsi dan tesis)

Kaplan dan Shultz (2007) memberikan bukti bahwa intensi individu untuk melaporkan dipengaruhi oleh sifat dari kasus. Penelitian mereka berfokus pada karakteristik kecurangan dan memeriksa perilaku pelaporan yang menjelaskan tiga kasus berbeda, meliputi kecurangan keuangan, pencurian, dan kualitas kerja yang buruk. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa faktor ekonomi dan non ekonomi terlihat dari hasil perbedaan yang signifikan dalam intensi pelaporan.   Hasil yang serupa juga ditemukan dalam penelitian Ayers dan Kaplan (2005). Menggunakan pendekatan percobaan (melalui hipotesis skenario kasus) ditemukan bahwa persepsi tentang tingkat keseriusan kecurangan berhubungan dengan melaporkan kecurangan baik laporan tanpa nama maupun menggunakan nama. Penelitian etika lainnya yang menggunakan skenario kasus secara konsisten menunjukkan bahwa tingkat keseriusan kecurangan secara signifikan berhubungan dengan pelaporan individu atau intensi whistleblowing (Curtis, 2006; E.Z. Taylor & Curtis, 2010)

Pengaruh Status manajerial terhadap intensi internal auditor melakukan whistleblowing (skripsi dan tesis)

.
Hasil penelitian Keenan (2002) menunjukkan bahwa manajer level atas lebih memiliki persepsi yang positif mengenai whistleblowing dan lebih mungkin melakukan whistleblowing dalam berbagai jenis pelanggaran dibandingkan dengan manajer level pertama dan manajer level menengah karena manajer level atas berada pada posisi puncak  organisasi, memiliki diskresi dan kekuasaan yang lebih besar, dan mendapat sedikit tekanan, sehingga merasa lebih bebas melakukan whistleblowing. Perbedaan status manajerial dalam organisasi diharapkan akan mempengaruhi persepsi individu terhadap pelanggaran. Pegawai yang memegang posisi manajerial yang lebih tinggi diharapkan akan lebih bertanggungjawab untuk melaporkan dugaan pelanggaran karena mereka dapat menghentikan potensi terjadinya pelanggaran dengan kekuasaan yang dimiliki. Dengan demikian, status manajerial dalam organisasi diharapkan akan mempengaruhi niat individu terhadap niat melakukan whistleblowing internal (Septianti, 2013)

Pengaruh Profesionalisme terhadap intensi auditor internal melakukan whistleblowing (skripsi dan tesis)

Hall (1968) dalam Kalbers dan Fogarty (1995) mengembangkan konsep profesionalisme dari level individual yang digunakan untuk profesionalisme auditor, meliputi lima dimensi:  Pengabdian pada profesi (dedication), yang tercermin dalam dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari penyerahan diri secara total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan hidup dan bukan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penyerahan diri secara total merupakan komitmen pribadi, dan sebagai kompensasi utama yang Metode Analisis : Regresi Berganda Hasil Pengujian dan Pembahasan Kesimpulan dan Saran 32 diharapkan adalah kepuasan rohaniah dan kemudian kepuasan material.  Kewajiban sosial (social obligation), yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.  Kemandirian (autonomy demands), yaitu suatu pandangan bahwa seorang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak yang lain.  Keyakinan terhadap peraturan profesi (belief in self regulation), yaitu suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.  Hubungan dengan sesama profesi (proffesional community affiliation), berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. 
Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesinya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Laksito (2014) adalah dimensi Afiliasi Komunitas berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap intensitas melakukan whistleblowing, sedangkan dimensi Kewajiban Sosial, Dedikasi terhadap Pekerjaan, Keyakinan terhadap Peraturan Profesi, dan Tuntutan untuk Mandiri berpengaruh 33 positif dan signifikan terhadap intensitas melakukan whistleblowing. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Sagara (2013) yang menunjukkan bahwa hanya dimensi Tuntutan untuk Mandiri yang berpengaruh positif terhadap intensi melakukan whistleblowing, sedangkan dimensi Afiliasi Komunitas, Aspek Kewajiban Sosial, Dedikasi terhadap Pekerjaan, Keyakinan terhadap Peraturan Profesi berpengaruh negatif terhadap intensi melakukan whistleblowing. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Laksito (2014), Sagara (2013) dapat dinyatakan bahwa belum adanya hasil yang konsisten tentang pengaruh profesionalisme terhadap intensi melakukan whistleblowing. Penelitian ini akan menguji kembali keterkaitan antara variabel profesionalisme dan intensi internal auditor melakukan whistleblowing

Internal Auditor (skripsi dan tesis)

 Menurut Sukrisno Agoes (2004:221), internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi misalnya standar akuntansi keuangan. Menurut IIA (Institute of Internal Auditor) yang dikutip oleh Boynton (2001:980) yakni: ”Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes”. Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. 
Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk  mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola. Menurut Hiro Tugiman (2006:11), internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Menurut Mulyadi (2002:29), audit intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.
 IIA (Institute of Internal auditor) memperkenalkan Standards for the professional Practice of Internal Auditing (SPPIA) dikutip dari Sawyer (2005:8), audit internal adalah fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitasnya sebagai jasa yang diberikan kepada perusahaan. Definisi audit intern yang dikemukakan oleh Sawyer adalah “audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah (1)informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah terpenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif – semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif (Sawyer, 2005:10). Marcia Miceli berargumen bahwa ada tiga alasan mengapa auditor internal juga dapat dianggap sebagai whistleblower. Pertama, memiliki mandat formal meski bukan satu-satunya organ dalam perusahaan untuk melaporkan bila terjadi kesalahan. Setiap pegawai perusahaan juga memiliki hak untuk melakukannya juga, meski pada umumnya auditor internal yang lebih paham mengenai kesalahan yang terjadi dalam perusahaan. Kedua, laporan auditor internal mungkin bertentangan dengan pernyataan top managers. Jika para manager cenderung menutupi kesalahan guna memoles kondisi perusahaan, maka laporan auditor internal mengenai kesalahan justru sebaliknya, membuat para stakeholder menjadi kecil hati. Ketiga, perbuatan mengungkap kesalahan merupakan tindakan yang jarang ditegaskan dalam aturan perusahaan. Hanya beberapa asosiasi profesi saja yang menekankan bolehnya pelaporan kesalahan yang telah ditentukan 23 melalui jalur-jalur tertentu di internal perusahaan. (Semendawai, 2011:3-4). 

Status Pelanggar (Status of Wrongdoer) (skripsi dan tesis)

 Status dari anggota organisasi yang melakukan kecurangan atau tindakan ilegal juga mempengaruhi kecenderungan untuk melakukan whistleblowing. Kecurangan yang dilakukan oleh anggota organisasi yang pangkatnya lebih tinggi, seperti top manajemen, tidak mudah untuk dihentikan melalui pemecatan (Near & Miceli, 1990). Jika si pembuat kecurangan berada pada level yang tinggi dalam organisasi, dia mempunyai kekuasaan untuk menindas atau menekan si whistleblower. Kecil kemungkinan bagi seseorang untuk melaporkan kecurangan yang dibuat oleh atasannya karena beberapa alasan: 1) takut akan pembalasan dendam dari si pembuat kecurangan, 2) kelangsungan  perusahaan bergantung pada si pembuat kecurangan, 3) akibat negatif yang siginifikan karena melaporkan si pembuat kecurangan. Hal lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah kecurangan yang dipimpin oleh seseorang yang levelnya tinggi mungkin dilakukan hanya untuk tujuan strategis belaka (Rehg, Miceli, Near, & Van Scotter, 2008). Seperti kecurangan yang dibutuhkan untuk memungkinkan organisasi menjadi kompetitif. Hal ini konsisten dengan pendapat Brief dan Motowidlo (1986) bahwa keyakinan anggota organisasi tentang apakah organisasi sebagai penerima manfaat atau sebagai korban dari kecurangan akan mempengaruhi reaksi mereka terhadap whistleblower. 5. Intensi Menurut Kamus Besar Bahasa Indon

Tingkat Keseriusan Kecurangan (Seriousness of Wrongdoing) (skripsi dan tesis)

Setiap anggota organisasi mempunyai persepsi yang berbeda terhadap tingkat keseriusan kecurangan. Semakin tinggi tingkat  keseriusan kecurangan maka semakin tinggi pula kemungkinan untuk melakukan whistleblowing. Miceli, Near dan Schwenk (1991) mengatakan bahwa anggota organisasi mungkin memiliki reaksi yang berbeda terhadap berbagai jenis kecurangan. Zhuang (2003) mendefinisikan keseriusan perbuatan sebagai sejauh mana masalah etis dianggap serius yang merupakan sebuah fungsi dari karakteristik-karakteristik objektif situasi, penilaian nyata dari orang lain mengenai masalah keseriusan, dan kecenderungan individual untuk membesar-besarkan atau meminimalkan kepelikan suatu masalah. Ukuran keseriusan kecurangan dapat bervariasi. Beberapa penelitian terdahulu menggunakan perspektif kuantitatif untuk mengukur keseriusan kecurangan seperti yang dilakukan oleh Schultz et al. (1993) dan Menk (2011) yang menerapkan konsep materialitas dalam konteks akuntansi sehingga keseriusan kecurangan diukur berdasarkan variasi besarnya nilai kecurangan/kerugian akibat kecurangan. Perspektif kuantitatif tersebut merupakan pendekatan yang paling mudah dilakukan karena indikatornya yang jelas, terukur dan mudah diamati. Penelitian yang dilakukan oleh Curtis (2006) menggunakan pendekatan kualitatif seperti kemungkinan wrongdoing dapat merugikan pihak lain, tingkat kepastian wrongdoing menimbulkan dampak negatif dan tingkat keterjadian wrongdoing. 
 Miceli, Near and Schwenk (1991) menambahkan bahwa jika kecurangan dilakukan hanya untuk keuntungan pribadi belaka, seperti pencurian, maka akan menimbulkan keinginan anggota organisasi untuk melaporkan. Hal ini dikarenakan aksi pencurian hanya memperkaya si pelaku sendiri, sama saja dengan merusak garis bawah organisasi. Bagaimanapun, jika kecurangan dilakukan untuk kepentingan perusahaan, maka kecil kemungkinan bagi anggota organisasi untuk melaporkan. Misalnya, perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang sudah dimanipulasi, untuk menaikkan citra perusahaan atau menaikkan laba untuk meningkatkan bonus karyawan. 

Profesionalisme (skripsi dan tesis)

Menurut Arens et al. (2008) profesionalisme adalah tanggung jawab individu untuk berperilaku lebih baik dari sekedar mematuhi undangundang dan peraturan masyarakat yang ada. Menurut Tjiptohadi (1996) dalam Khikmah (2005) profesionalisme bisa mempunyai beberapa makna. Pertama, profesionalisme berarti suatu  keahlian, mempunyai kualifikasi tertentu, berpengalaman sesuai bidang keahliannya, atau memperoleh imbalan karena keahliannya. Seseorang bisa dikatakan profesional apabila telah mengikuti pendidikan tertentu yang menyebabkan mempunyai keahlian atau kualifikasi khusus. Kedua, pengertian profesionalisme merujuk pada suatu standar pekerjaan yaitu prinsip-prinsip moral dan etika profesi. Prinsip-prinsip moral seperti halnya norma umum masyarakat, mengarahkan akuntan agar berperilaku sesuai dengan tatanan kehidupan seorang profesional. Ketiga, profesional berarti moral. Kadar moral seseorang yang membedakan antara internal auditor satu dengan yang lainnya. Moral seseorang dan sikap menjunjung tinggi etika profesi bersifat sangat individual. 

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behaviour) (skripsi dan tesis)

 Teori perilaku terencana merupakan perluasan dari teori tindakan beralasan (theory of reasoned action) dibuat perlu oleh keterbatasan model asli dalam menangani perilaku di mana orang tidak memiliki kendali penuh atas kehendak. Theory of reasoned action menyatakan bahwa intensi untuk melakukan suatu perilaku memiliki dua prediktor utama, yaitu attitude toward the behavior dan subjective norm. Pengembangan dari teori ini, planned behavior theory, menemukan prediktor lain yang juga memengaruhi intensi untuk melakukan suatu perilaku dengan memasukkan konsep perceived behavioral control. Sehingga terdapat tiga prediktor utama yang memengaruhi intensi individu untuk melakukan suatu perilaku, yaitu sikap terhadap suatu perilaku (attitude toward the behavior), norma subyektif tentang suatu perilaku (subjective norm), dan persepsi tentang kontrol perilaku (perceived behavioral control) (Ajzen, 2005). 
a. Sikap terhadap perilaku. 
Keyakinan-keyakinan perilaku (behavioral beliefs) yang kemudian menghasilkan sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior) adalah keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi  atas hasil tersebut (beliefs strength and outcome evaluation), apakah perilaku tersebut positif atau negatif.
 b. Norma Subjektif 
Keyakinan normatif (normative beliefs) adalah keyakinan tentang harapan normatif orang lain yang memotivasi seseorang untuk memenuhi harapan tersebut (normative beliefs and motivation to comply). Keyakinan normatif merupakan indikator yang kemudian menghasilkan norma subjektif (subjective norms). Jadi norma subjektif adalah persepsi seseorang tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. Seseorang bisa terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh tekanan sosial. c. Kontrol perilaku yang dipersepsikan 
Keyakinan kontrol (control beliefs) yang kemudian melahirkan kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power). 

Pengaruh Tingkat Keseriusan Kecurangan Terhadap Keputusan Pengungkapan (skripsi dan tesis)

Kecurangan Tingkat keseriusan pelanggaran dapat didefinisikan sebagai ukuran besar keseriusan suatu pelanggaran baik secara ukuran finansial maupun non finansial yang dapat merugikan organisasi. Semakin serius pelanggaran yang terjadi maka organisasi akan mendapatkan dampak kerugian yang besar. Persepsi tiap anggota organisasi terhadap tingkat keseriusan kecurangan dapat saja berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pembentuk persepsi tingkat keseriusan kecurangan selain berkaitan dengan besaran nilai kecurangan, juga  tidak dapat dipisahkan dari jenis kecurangan yang terjadi (Bagustianto dan Nurkholis, 2012). Pelanggaran yang menimbulkan kerugian relatif besar atau lebih sering terjadi dianggap pelanggaran yang lebih serius. Semakin besar dampak kerugian yang dialami oleh individu atau perusahaan yang diakibatkan oleh pelanggaran, maka semakin besar keinginan anggota organisasi untuk melaporkan dugaan pelanggaran. Dengan demikian, keseriusan pelanggaran diharapkan berpengaruh terhadap niat mengungkapkan kecurangan. Dalam theory of planned behavior, keputusan individu untuk mengungkapkan pelanggaran yang terjadi merupakan hasil evaluasi individu terhadap kejadian dalam organisasi. Ketika individu itu mampu melakukan perilaku yang positif dengan melaporkan kecurangan, maka hal itu adalah hasil dirinya dalam mengevaluasi perilaku tersebut menguntungkan (baik untuk dilakukan) atau tidak. Pada penelitian terdahulu oleh Septianti, (2013), Hakim et al., (2017), Prasetyo, Purnamasari, dan Maemunah, (2016) dan Bagustianto dan Nurkholis, (2012) mengemukakan bahwa tingkat keseriusan berpengaruh terhadap niat melaksanakan whistleblowing

Pengaruh Kompensasi Terhadap Keputusan Pengungkapan Kecurangan (skripsi dan tesis)

 Pengendalian internal dalam suatu organisasi tidaklah cukup efektif untuk mencegah lahirnya fraud dikarenakan banyaknya keterbatasan seperti kolusi antar pegawai, kolusi bawahan dan atasan, hingga rendahnya tingkat kesadaran manajemen terhadap apa yang sedang terjadi dalam organisaninya. Salah satu cara kecurangan itu menjadi terlihat adalah berkat pengakuan whistleblower. Berdasarkan prosocial behavior theory, seorang whistleblower memiliki maksud tertentu dalam mengungkapkan kecurangan, salah satunya untuk mendapatkan manfaat (keuntungan) untuk dirinya sendiri, seperti kompensasi baik dalam bentuk keuangan maupun non keuangan. Dikarenakan menjadi whistleblower tidaklah mudah, dimana mereka kerap mendapatkan perlakuan yang kurang bermoral seperti diteror, dikucilkan dan lain sebagainya, maka  pemberian kompensasi yang besar diharapkan mampu meningkatkan minat individu dalam mengungkapkan kecurangan. Dyah dan Setiawan, (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kompensasi baik keuangan maupun non keuangan secara simultan berpengaruh terhadap pemunculan whistleblower. Pemberian kompensasi yang sudah sesuai dengan harapan pegawai dan sistem pemberian kompensasi yang sudah berjalan dengan baik, memberikan motivasi dan keberanian seseorangan untuk menjadi whistkeblower

Pengaruh Proteksi Terhadap Keputusan Pengungkapan Kecurangan (skripsi dan tesis)

 Association of Certified Fraud Examiners, (2012) mengemukakan bahwa whistleblowing merupakan metode yang paling umum dalam mendeteksi kecurangan. Namun, individu mungkin takut untuk mengungkapkan kecurangan karena memikirkan penderitaan pembalasan yang akan terjadi setelah laporan tersebut. Akibatnya, tidak heran jika niat menjadi whistleblowing menjadi sirna akibat rasa takut. Salah satu cara mengurangi rasa takut terhadap pembalasan dan untuk meningkatkan kesediaan individu untuk berani mengungkapkan kecurangan adalah dengan menyediakan proteksi. Semakin tinggi proteksi yang mampu diberikan oleh organisasi internal maupun pihak eksternal terhadap whistleblower, maka ketakutan untuk mengungkapkan kecurangan menjadi berkurang, sehingga mampu meningkatkan minat individu dalam mengungkapkan kecurangan yang terjadi tanpa perlu memikirkan tindakan balasan yang mungkin ia terima. Proteksi  yang tinggi ini ditandai dengan perlindungan dari ancaman, jaminan keamanan diri, keluarga dan harta, serta tidak ada tuntutan hukum terhadap pelapor. Penelitian (Halim dan Priyastiwi, 2017) menjelaskan bahwa proteksi sangat penting bagi whistleblowers agar terhindar dari ancaman pembalasan

Pengaruh Dukungan Atasan Terhadap Keputusan Pengungkapan Kecurangan (skripsi dan tesis)

 
Dalam teori pertukaran sosial, individu selaku pegawai yang telah menerima keuntungan tertentu dari organisasi akan merasa mempunyai kewajiban untuk membalas apa yang diterimanya, salah satu cara membalas kebaikan organisasi adalah dengan melaporakan kecurangan yang sedang terjadi, dimana kecurangan tersebut tentu dapat merugikan organisasi.  Ketika melaksanakan pekerjaan sehari – hari, pegawai membentuk sebuah pola pikir dimana supervisor berkontribusi dalam kehidupan dan kesejahteraan mereka, hal ini dikarenakan supervisor merupakan agen organisasi yang bertugas untuk memperhatikan pegawai serta bertanggung jawab terhadap kinerja bawahannya. Pegawai akan berpikir bahwa segala sesuatu yang dilakukan akan disampaikan oleh supervisor kepada top management sehingga pegawai menangkap pola pikir jika supervisor mampu menguntungkan dirinya maka hal itu akan menjadi indikasi dukungan organisasi. Persepsi pegawai tentang status yang diberikan pada atasan oleh organisasi memberikan keyakinan bahwa dukungan atasan sama dengan dukungan organisasi (Halim & Priyastiwi, 2017). Ketika seorang pegawai merasa dirinya didukung oleh atasan, maka pegawai akan mempunyai nyali yang lebih besar untuk mengungkapkan kecurangan tanpa takut merasa sendirian. Pegawai akan berpikir, ketika atasan mereka mendukung untuk mengungkapkan kecurangan yang sedang terjadi maka pegawai akan merasa hal itu sama dengan dukugan organisasi. Sehingga, pegawai tidak perlu takut akan pembalasan dari organisasi, seperti penurunan pangkat, sanksi professional dan lain sebagainya. Pembalasan organisasi ini dapat timbul, apabila organisasi menganggap tindakan whistleblowing tersebut malah membuat nama perusahaan menjadi jelek yang kemudian mempengaruhi reputasi organisasi dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan, dan tingkat kepercayaan publik pada organisasi. Penelitian Halim dan Priyastiwi, (2017) membuktikan bahwa dukungan atasan berpengaruh terhadap munculnya whistleblower. Selanjutnya Near dan  Miceli (1996) menemukan bahwa kurangnya dukungan atasan (supervisor) dan top management akan menurunkan whistleblowing

Tingkat Keseriusan Kecurangan (skripsi dan tesis)

Miceli dan Near (1985) dalam Prasetyo et al., (2016) mengatakan tingkat keseriusan pelanggaran adalah ukuran besar keseriusan pelanggaran yang dapat merugikan organisasi. Anggota organisasi yang mengamati adanya dugaan pelanggaran akan lebih mungkin untuk melakukan whistleblowing jika pelanggaran tersebut serius. Jika pelanggaran yang sedang terjadi lebih serius maka dampak yang akan menimpa organisasi jauh lebih besar daripada pelanggaran yang kurang serius. Persepsi tiap anggota individu terhadap tingkat keseriusan kecurangan dapat saja berbeda antara satu dengan lainnya. Miceli, Near, dan Schwenk (1991) dalam Bagustianto dan Nurkholis, (2012) mengatakan bahwa anggota organisasi mungkin memiliki reaksi yang berbeda terhadap berbagai jenis kecurangan. Walaupun jenis kecurangan berhubungan dengan pembentukan persepsi, namun tingkat keseriusan kecurangan tidak dapt diukur dari jenis kecurangan 

Kompensasi (skripsi dan tesis)

Kompensasi adalah fungsi Human Resource Management yang berhubungan dengan setiap jenis reward yang diterima individu sebagai balasan atas pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pegawai menukarkan tenaganya untuk mendapatkan reward finansial maupun non finansial. Dengan demikian, sebagai penghargaan atas penyerahan dan pemberian segenap hasil kerja atau performance pegawai kepada organisasi, maka organisasi memberikan balas jasa, imbalan jasa, penghargaan, penghasilan, compensation atau reward (Kadarsiman, 2011) Sculer and Jackson, (2006) menyatakan ada dua jenis kompensasi yaitu kompensasi keuangan dan kompensasi non keuangan. Kompensasi keuangan meliputi pembayaran langsung seperti gaji, upah, dan bonus, serta pembayaran tidak langsung seperti pembayaran untuk biaya perencanaan asuransi pribadi, dan umum. Kompensasi non keuangan meliputi berbagai penghargaan sosial dan psikologis, pengakuan dan kepedulian sesama, menikmati pekerjaan sendiri, kesempatan mengembangkan diri, dan sebagainya (Dyah dan Setiawan, (2017).

Proteksi (skripsi dan tesis)

Menurut Setiono, (2004) perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Di Indonesia, bentuk perlindungan bagi whistleblower dalam sistem peradilan pidana terdiri dari dua jenis, pertama perlindungan yang bersifat preventif, dan kedua perlindungan yang bersifat represif (Kusuma Wardani, 2018). Perlindungan yang bersifat preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan dalam segi antisipasi dari segala tindakan atau resiko yang tidak diinginkan seperti pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi whistleblower. Perlindungan represif ialah perlindungan berupa penerapan restorative justice yang termodifikasi dan mempunyai tujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masrayakat berkepentingan (stakeholder) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak  hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku.
 Stakeholder disini antara lain saksi, whistleblower dan masyarakat yang mungkin dirugikan. Untuk mendukung lahirnya whistleblower, pemerintah telah mengeluarkan ketentuan mengenai perlindungan terhadap whistleblower yang secara garis besar tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian dilakukan perubahan dan tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Sanksi Dan Korban, Pasal 5 ayat (1) yaitu bahwa saksi dan korban berhak: a) Memperoleh perlindungan atas keaman pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c) Memberikan keterangan tanpa tekanan; d) Mendapat penerjemah; e) Bebas dari pertanyan yang menjerat; f) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i) Dirahasikan identitasnya j) Mendapat identitas baru; k) Mendapat tempat kediaman sementara; 30 l) Mendapat tempat kediaman baru; m) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n) Mendapat nasihat hukum; o) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. p) Mendapatkan pendampingan