Tampilkan postingan dengan label ilmu pemerintahan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ilmu pemerintahan. Tampilkan semua postingan

Selasa, 29 Januari 2019

Gambaran Umum Kota Salatiga (skripsi dan tesis)


Kota  Salatiga,  adalah  sebuah  kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Kota  ini berbatasan sepenuhnya dengan Kabupaten Semarang. Luas wilayah Kota Salatiga tercatat  sebesar  5.678,110  hektar  atau  56.781  Km².  Secaradministratif  Kota Salatiga mempunyai 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan, dengan jumlah RT 1038 dan RW 198. Luas Wilayah Kota Salatiga terbagi dalam empat Kecamatan dengan luas lahan sebagai berikut (Bapedda Salatiga, 2010):
1. Kecamatan Argomulyo seluas 18.826 Km2,

2. Kecamatan Tingkir seluas 10.549 Km2,

3. Kecamatan Sidomukti seluas 11.459 Km2, dan

4. Kecamatan Sidorejo seluas 15.947 Km2.

Pemerintahan Kota Salatiga dipimpin oleh Walikota. Untuk memenuhi standar pelayanan  bagi  masyarakat,  Kota  Salatiga  memiliki  organisasi  perangkat  daerah yaitu: 1 Sekretariat Daerah (9 Bagian), 1 Sekretariat DPRD, 4 lembaga teknis daerah/badan, 10 Dinas, 1 Inspektorat, 4 Kecamatan dengan 22 Kelurahan dan 25
Unit Pelaksana Teknis (UPT) (Bapedda Salatiga, 2010). Politik di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga didukung oleh adanya 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dimana salah satu fungsinya mewakili aspirasi rakyat yang dalam hal ini adalah masyarakat Kota Salatiga.

Pengertian APBD (skripsi dan tesis)



Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPR, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan menurut Bastian  (2006), APBD merupakan pengejawantahan




rencana kerja Pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik.
Menurut Jones dan Pendlebury (1996), anggaran merupakan suatu kerja pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk uang (rupiah) selama masa periode tertentu (1 tahun). Sementara itu menurut Mardiasmo (2005), anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan progam-progam yang dibiayai dari uang publik. APBD sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah, menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran memiliki beberapa fungsi utama (Mardiasmo, 2005), yaitu:
1.   Sebagai Alat Perencanaan.

Anggaran merupakan alat untuk mencapai visi dan misi organisasi. Anggaran digunakan  untuk  merumuskan  tujuan  serta  sasarakebijakan  agar  sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Kemudian untuk merencanakan berbagai program dan kegiatan serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan.
2.   Alat Pengendalian.

Anggaran digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif, mengawasi kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program karena anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan (penerimaan) dan pengeluara pemerinta sehingga   pembelanjaa yang   dilakuka dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
3.   Alat Kebijakan Fiskal.

Anggaran  digunakan  untuk  menstabilkan  ekonomi  dan  mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah. Anggaran juga digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan  kegiatan  ekonomi  masyarakat  sehingga  dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
4.   Alat Politik.

Anggaran merupakan dokumen publik sebagai komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik.







5.   Alat Koordinasi dan Komunikasi.

Penyusunan anggaran memerlukan koordinasi dan komunikasi dari seluruh unit kerja sehingga apabila terjadi inkonsistensi suatu unit kerja dapat dideteksi secara cepat.
6.   Alat Penilaian Kinerja.

Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
7.   Alat Motivasi.

Anggaran hendaknya bersifat menantang tetapi dapat dicapai (challenging but attainable) atau menuntut tetapi dapat diwujudkan (demanding but achiveable) sebagai motivasi bagi seluruh pegawai agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien  dalam mencapai target dan tujuan organisasi.

Perencanaan Strategis (skripsi dan tesis)



Perencanaan strategis merupakan sekumpulan konsep, prosedur dan alat-alat yang dimaksudkan untuk membantu sebuah organisasi berpikir dan bertindak secara strategis melalui pembentukan konsensus (Macleod dkk, 2001). Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut (Nawawi, 2003):
1.   Pemilihan dan penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, langkah, kebijaksanaan, program, proyek, metode dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.




2.   Pemilihan sejumlah kegiatan untuk diterapkan sebagai keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana akan dilakukan serta siapa yang akan melaksanakannya.
3.   Penetapan secara   sistematis pengetahuan tepat guna untuk mengontrol dan mengarahka kecenderungan perubahan menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan.
4.   Kegiata persiapa yang   dilakuka melalui   perumusa da penetapan keputusan,  yang  berisi  langkah-langkah  penyelesaian  suatu  masalah  atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Menurut  Bryson  (2003),  perencanaan  strategis  dapat  membantu  organisasi
dalam:  (1)  Berpikir  secara  strategis  dan  mengembangkan  strategi-strategi  yang efektif; (2) Memperjelas arah masa depan; (3) Menciptakan prioritas; (4) Membuat keputusan  sekarang  dengan  mengingat  konsekuensi  masa  depan;  (5) Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuat keputusan; (6) Menggunakan keleluasaayang maksimum dalam bidang-bidanyang berada di bawah  kendali  organisasi;  (7)  Membuat  Keputusan  yang  melintasi  tingkat  dan fungsi; (8) Memecahkan masalah utama organisasi; (9) Memperbaiki kinerja organisasi; (10) Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif; serta (11) Membangun kelompok kerja dan keahlian.
Menurut Anthony dan Young dalam Salusu (2003) penekanan perencanaan strategi pada organisasi sektor publik dapat diklasifikasikan ke dalam 7 hal yaitu: (1) Tidak bermotif mencari keuntungan; (2) Adanya pertimbangan khusus dalam pembebana pajak;   (3 Ada   kecenderunga berorientasi   semata-mata   pada pelayanan; (4) Banyak menghadapi kendala yang besar pada tujuan dan strategi; (5) Kurang banyak  menggantungkan  diri  pada kliennya untuk  mendapatkan  bantuan keuangan; (6) Dominasi profesional; (7) Pengaruh politik biasanya memainkan peranan yang sangat penting.