Tampilkan postingan dengan label Tata Kota. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Tata Kota. Tampilkan semua postingan

Rabu, 19 Februari 2020

Asas-asas pemungutan PBB (skripsi dan tesis)


Berdasarkan teori soverenitas, maka hal ikhwal atau dasar dari pemajakan suatu negara berasal dari soverenitas (kedaulatan) suatu negara. Dengan demikian hanya negara yang berdaulat (merdeka) saja yang mempunyai fondamenhak pemajakan. Pemajakan dilihat sebagai pelaksanaan jurisdiksi (kewenangan mengatur) dalam wilayah kedaulatan suatu negara. Juridiksi merupakan atribut pemajakan atas orang atau badan yang karena beberapa hal mempunyai pertalian fiskal dengan negara dimaksud. Sementara itu sesuai konstitusi pemerintahan Indonesia terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kedua level pemerintahan ini memerlukan dana untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu sesuai dengan  kewenangan masing-masing, kedua level pemerintahan itu dapat memungut pajak dari masyarakat. Selain teori soverenitas, beberapa teori tradisional seperti teori asuransi, kepentingan, bakti, daya pikul, daya beli, dan teori pembangunan juga merupakan dasar-dasar perumusan kebijakan perpajakan di Indonesia. Demikian juga dengan beberapa asas konvensional pemungutan pajak (yuridis, ekonomis, finansial) dan beberapa prinsip pemungutan pajak seperti : fiskal, administratif, ekonomi, dan etika sosial.
Secara umum pertimbangan yang dilakukan dalam pemungutan pajak dari sisi keadilan dan keabsahan dalam pelaksanaannya
menurut Rimsky perlu memperhatikan asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith sebagai berikut : 1. Asas persamaan, dalam asas ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak. 2. Asas kepastian, dalam asas ini ditekankan pentingnya kepastian mengenai pemungutan pajak yaitu, kepastian mengenai hukum yang mengaturnya, kepastian mengenai subjek pajak, kepastian mengenai objek pajak dan kepastian mengenai tata cara pemungutannya. 3. Asas kemudahan pembayaran, dalam asas ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. 4. Asas efisiensi, dalam asas ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut.
Lebih jauh menurut KJ. Davey, pajak properti itu mempunyai asas yang khusus yang membedakan dengan jenis pajak lainnya sebagai berikut : 1. Kecukupan dan Elastisitas Yang dimaksud dengan kecukupan di sini adalah sumber dari pajak yang akan dipungut tersebut harus menghasilkan penerimaan yang besar, sedangkan elastisitas merupakan suatu kualitas jenis pajak yang penerimaannya sejalan dengan perubahan tingkat inflasi dan Pendapatan Nasional Kotor. 2. Keadilan Asas keadilan ini berbeda dengan yang dikemukakan oleh Adam Smith. Pengertian asas keadilan di sini adalah beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul bersama untuk semua golongan dalam masyarakat. 3. Kemampuan administratif Pengertian kemampuan administratif adalah sumber pendapatan berbeda baik dalam jumlah serta kondisinya. Kemampuan administratif diperlukan untuk menentukan saat kapan pemajakan dilakukan, yaitu padaa saat memiliki suatu barang atau saat membelanjakan, untuk ini diperlukan kecermatan kemampuan administratif yang dapat menjaring pemajakan tersebut.  4. Kesepakatan Politis Kesepakatan politis diperlukan dalam pemungutan pajak, yaitu dalam pengenaan pajak, penetapan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus dikenakan pajak dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, serta memaksakan sanksi kepada para pelanggar.
Sedangkan menurut Azhari (1995-81), dalam kaitannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan, ada 4 (empat) asas utama yang harus diperhatikan, yaitu : 1. Sederhana, dengan pengertian mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan. Asas tersebut tercermin dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 sebagai hasil dari reformasi perpajakan. Undang-undang tersebut merupakan penyederhanaan dari berbagai macam jenis pungutan pajak properti yang pernah ada di Indonesia. 2. Adil, dalam arti keadilan vertikal maupun horizontal dalam pengenaan PBB yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Seringkali pengertian adil ini ditekankan pada objek PBB, yaitu dari objek yang nilainya rendah hingga tinggi sesuai dengan kemampuan wajib pajak. 3. Mempunyai kepastian hukum, dengan pengertian bahwa pengenaan PBB telah diatur dengan udang-undang dan peraturan atau ketentuan pemerintah sehingga mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. 4. Gotong royong, dimana semua masyarakat baik berkemampuan rendah maupun tinggi ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab mendukung pelaksanaan Undangundang tentang PBB serta ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sektor Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Dasar Penentuan Tarif (skripsi dan tesis)


Untuk mempermudah pelaksanaannya, administrasi PBB mengelompokkan objek pajak berdasarkan karakteristiknya dalam beberapa sektor yaitu Pedesaan, Perkotaan, Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan.
 1. Sektor Pedesaan, adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri pedesaan, seperti : sawah, ladang, empang tradisional, dan lain-lain.
 2. Sektor Perkotaan, adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri suatu daerah perkotaan, seperti : permukiman penduduk yang memiliki fasilitas perkotaan, real estate, komplek pertokoan, industri, perdagangan, dan jasa.
3. Sektor Perkebunan, adalah objek PBB yang diusahakan dalam bidang budidaya perkebunan, baik yang diusahakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah maupun Swasta.
 4. Sektor Kehutanan, adalah objek PBB di bidang usaha yang menghasilkan komoditas hasil hutan, seperti : kayu tebangan, rotan, damar, dan lain-lain.
5. Sektor Pertambangan, adalah objek PBB di bidang usaha yang menghasilkan komoditas hasil tambang seperti : emas, batubara, minyak dan gas bumi, dan lainlain. Struktur tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak bisa dalam bentuk sejajar atau progresif. Apabila tarifnya flat, maka administrasinya tentu lebih sederhana dan meminimalkan kemungkinan kolusi antara wajib pajak dengan fiskus.
 Untuk PBB ketentuan tarif efektif yang ditetapkan biasanya berada di bawah tarif resmi antara 1- 3%, sedangkan tarif efektifnya lebih rendah lagi. Pembedaan tarif seperti ini memungkinkan pemerintah mengenakan pajak lebih fleksibel, misalnya dengan mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi untuk properti yang mempunyai nilai tinggi. Pembedaan tarif ini juga memudahkan meminimalisir dampak inflasi. Seringkali pembuat kebijakan mengklasifikasikan objek pajak berdasarkan penggunaannya, seperti komersial, residensial dll. Properti komersial umumnya dikenakan dengan tarif lebih tinggi dibandingkan properti residensial. Pertimbangannya, properti komersial memiliki unsur profit dan menghasilkan pendapatan tunai yang dapat digunakan untuk membayar pajak dengan lebih mudah, sedangkan residensial tidak demikian. Pajak itu sendiri bersifat progresif karena besar pengenaan pajak itu sendiri akan meningkat bersamaan dengan meningkatnya pendapatan subjek pajak, sebaliknya pajak juga dapat bersifat regresif dimana berarti pajak yang meningkat bersamaan dengan menurunnya pendapatan. Dalam soal tarif, idealnya pembuat kebijakan senantiasa menyesuaikan distribusi beban pajak properti secara pasti guna memperoleh keuntungan ekonomi-politik yang maksimum dengan kerugian yang minimum. Oleh sebab itu, sebagian besar sistem pajak property terutama untuk orang-orang tua atau keluarga berpenghasilan rendah, pemilik rumah bernilai rendah, dan para penyewa. Namun ironisnya sebagian kalangan justru menilai bahwa sesungguhnya pajak properti bersifat regresif. Alasannya, karena ada kecenderungan bahwa individu berpenghasilan rendah akan menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk perumahan, sehingga beban pajak properti akan terasa lebih berat pada wajib pajak yang sebenarnya berpenghasilan rendah. Tapi sebagian yang lain menilai sebaliknya bahwa pajak properti adalah progresif. Alasannya, pajak properti adalah pajak kekayaan yang lebih besar pula daripada individu berpenghasilan rendah. Di indonesia dasar pengenaan tarif adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang ditentukan melalui harga perbandingan dengan objek lain sejenis, atau dengan biaya pembuatan/penggantian baru. PBB yang terutang merupakan perkalian dari NJOP (setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak atau NJOPTKP) dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) dan tarif. PBB dikenakan hanya sekali dalam setahun. Tarif yang digunakan adalah Tarif rata sebesar 0,5%. NJOPTKP ditetapkan secara regional setinggi-tingginya adalah Rp. 12 juta untuk setiap wajib pajak. Dan apabila wajib pajak memiliki lebih dari satu objek pajak, maka hanya dikenakan kepada objek pajak yang mempunyai NJOP terbesar. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sebesar minimum 20% dan maksimum 100% dari NJOP. Berdasrkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2000, NJKP 40% digunakan untuk setiap sektor kecuali untuk sektor pertambangan 20% dan sektor pedesaan/perkotaan yang NJOP-nya di bawah Rp 1 milyar

Tahun Pajak, Saat Terutang, dan Tempat Pajak Terutang dan Asas Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (skripsi dan tesis)


Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Saat yang menentukan pajak terutang untuk PBB adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat pajak terutang adalah tempat dimana kabupaten/kota yang meliputi objek pajak, kecuali untuk daerah Jakarta, tempat terutang adalah wilayah Propinsi DKI Jakarta (Pasal UU No. 12 Tahun 1994 beserta penjelasannya). Pada prinsipnya sistem perpajakan nasional menganut sistem penilaian berdasarkan kemampuan ekonomis individunya. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan membayar pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam PBB, pemberian kepercayaan tersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan dan melaporkan sendiri objek pajak yang dikuasai, dimiliki, atau dimanfaatkannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). 

Subjek PBB (skripsi dan tesis)

Yang menjadi subjek pajak PBB menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1994 adalah orang atau badan yang secara nyata : 1. mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau; 2. memperoleh manfaat atas bumi, dan atau; 3. memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Menurut ketentuan undang-undang, subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak disebut wajib pajak. Dengan demikian maka yang wajib membayar PBB bukan saja pemilik tanah/dan atau bangunan tetapi juga penyewa atau siapa saja yang memanfaatkan tanah dan/atau bangunan (misalnya penghuni rumah dinas suatu instansi)

Objek Pajak Bumi dan Bangunan dan Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB (skripsi dan tesis)


Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan atau bangunan (Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1994). Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang berada di bawahnya (UU No. 12 Tahun 1994 beserta penjelasannya). Sedangkan bangunan, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang tersebut, adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah : 1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemen, dan lain-lain yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. 2. Jalan tol; 3. Kolam renang; 4. Pagar mewah; 5. Tempat olahraga; 6. Galangan kapal, dermaga; 7. Taman mewah; 8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; 9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1994 objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang : 1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. 2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu. 3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. 4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 25 5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. 

Pengertian dan Dasar Hukum Bumi dan Bangunan (skripsi dan tesis)

  PBB adalah penerimaan pajak Pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada Daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan PBB tersebut dimasukkan kelompok penerimaan Bagi Hasil Pajak. Landasan Hukum Pajak Bumi dan Bangunan, adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 

Teori Lokasi Model Von Thunen (skripsi dan tesis)


 Johann Heinrich Von Thunen seorang ekonom dan tuan tanah di Jerman menulis buku yang berjudul Der Isolierte Staat in Beziehung auf Land Wirtschaft pada tahun 1826. ia mengupas tentang perbedaan lokasi dari berbagai kegiatan pertanian atas dasar perbedaan sewa tanah (pertimbangan ekonomi). Buku ini diterjemahkan dalam bahasa inggris menjadi The Isolated State in Realition in Realition to Agriculture oleh Peter Hall yang diterbitkan pada tahun 1966 di London. Dalam modelnya tersebut, Von Thunen membuat asumsi sebagai berikut. 1. Wilayah analisis bersifat terisolir sehingga tidak terdapat pengaruh pasar dari kota lain. 2. Tipe permukiman adalah padat di pusat wilayah (pusat pasar) dan makin kurang padat apabila menjauh dari pusat wilayah. 3. Seluruh wilayah model memiliki iklim, tanah, dan topografi yang seragam. 4. Fasilitas pengangkutan adalah primitif (sesuai pada zamannya) dan relatif seragam. Ongkos ditentukan oleh berat barang yang dibawa. 5. Kecuali perbedaan jarak ke pasar, semua faktor alamiah yang mempengaruhi penggunaan tanah adalah seragam dan konstan

Fungsi-fungsi Kota (skripsi dan tesis)


Kota-kota sebenarnya dapat dibedakan berdasarkan fungsi atau kegiatan utama yang bergerak di kota tersebut, namun dapat juga fungsi tersebut didasarkan kepada karakteristik dari kota itu sendiri. Oleh karena hal itu terdapat beberapa pengertian yang menyatakan mengenai fungsi-fungsi kota itu sendiri antara lain :
1. Menurut Bintarto Kota-kota sebagai pusat produksi perdagangan, pusat pemerintahan, pusat kebudayaan, pusat kesehatan dan pusat rekreasi.
a. Kota pusat perdagangan, sebenarnya menjadi sifat umum dari kota-kota tapi tidak semua kota didomonasi oleh kegiatan perdagangan. Ada yang hanya merupakan penyalur kebutuhan sehari-hari warga kota, ada yang merupakan perantara bagi perdagangan nasional ataupun internasional yang sering disebut dengan “enterpot”.
b. Kota pusat kebudayaan, yang terkenal di Indonesia antaralain adalah Yogyakarta, Jakarta dan beberapa kota di Bali, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya. Selain sebagai daerah-daerah yang memiliki seni dan budaya, banyak kota-kota di Indonesia menjadi tempat rekreasi atau pusat pariwisata. Kota Roma lebih terkenal sebagai pusat keagamaan Katolik daripada sebagai pusat politik, sedangkan Mekkah merupakan pusat agama Islam. Bangunan yang sering terdapat dalam kota tradisional adalah gedung-gedung pemujaan, gereja-gereja atau masjid sesuai agama yang dianut warga kotanya. Kota-kota pendidikan tidak terhitung banyaknya, lebihlebih kota yang memilki perguruan tinggi. Adanya perguruan tinggi terutama dibidang arsitektur dan seni pahat ini mempunyai pengaruh dibidang bentuk bangunan yang ada di kota-kota pendidikan dan kota kebudayaan. Pengaruh tata ruang kota banyak berhubungan dengan geografi yang memperhatikan masalah jalur atau pola jaringan jalan, sumber-sumber air didalam dan disekitar kota dan pengaturan didalam kota yang dikaitkan dengan keruangan kota atau urban space.
c. Kota pusat produksi, biasanya letaknya dikelilingi oleh daerah-daerah penghasil bumi dan hasil tambang, sehingga dapat terjadi dua macam kota, yaitu kota-kota  penghasil bahan mentah dan kota-kota yang mengubah bahan mentah tersebut menjadi barang-barang jadi. Didaerah-daerah ini dapat timbul daerah-daerah dengan kota-kota industri, dimana pusat-pusat tersebut dihubungkan dengan daerah kotanya atau Hinterland-nya.
d. Kota pusat pemerintahan, ini pada umumnya banyak dijumpai pada jaman sebelum revolusi industri. Banyak kota-kota pada waktu itu berfungsi sebagai pusat-pusat politik atau pusat-pusat pemerintahan, misal saja di Asia seperti Bangkok, Saigon, Rangoon, di Eropa antara lain London, Paris, Berlin, di Timur Tengah antara lain Teheran, Bagdad, Kairo dan Istambul. e. Kota pusat kesehatan, biasanya terdapat didaerah pegunungan yang memiliki udara bersih dan suhu yang sejuk, kota-kota seperti ini pada musim tertentu banyak menarik wisatawan alam dan luar negeri (Bintarto, 1977).
2. Menurut Koentjaraningrat, dalam masalah-masalah pembangunan (1982)
a. Kota utama : dicirikan oleh susunan spatialnya yang mencerminkan konsepsi rakyat tentang alam semesta. Contoh : Yogya dan Solo.
 b. Kota pusat agama : susunan spatialnya berkisar disekitar makam raja-raja, sebuah bangunan suci berupa stupa, candi dan lain-lain. Contoh Kota Gede dekat Yogya.
c. Kota pelabuhan : terdiri dari bagian-bagian tempat tinggal para penguasa pelabuhan yang terdekat dengan pelabuhan dan beberapa pemukiman/perkampungan tempat bermukimnya para pedagang asing yang terpisah-pisah, contoh : Banten, Demak, Gresik, Ujungpandang (Makasar).
3. Schoorl, dalam Modernisasi 1981 Schoorl mengemukakan suatu jenis kota yang disebutnya “Kota Primat”, yakni kota yang besar, yang cenderung memperlihatkan watak parasitismenya terhadap masyarakat nasional, berusaha menaikkan bagian-bagian modal yang relatif besar sehingga dapat menjasi hambatan bagi daerah-daerah pedesaan maupun kota-kota yang lebih kecil. Contoh : Jakarta. 4. Lewis Mumford, dalam The Culture of City, 1983 Ia mengemukakan enam jenis kota yang dilihatnya dari tahap-tahap perkembangannya, jenis-jenis kota ini adalah :
a. Eupolis : merupakan suatu pusat dari daerah-daerahEupolis : merupakan suatu pusat dari daerah-daerahtanian dan yang mempunyai adat istiadat yang bercorak kedesaan dan sederhana.
 b. Polis : merupakan tempat berpusatnya kehidupan keagamaan dan pemerintahan. Bentuknya adalah bagaikan benteng yang kokoh yang didalamnya terdapat tempettempat ibadah, pasar, industri kecil, lembaga pendidikan, tempat-tempat hiburan dan olahraga.
 c. Metropolis : dicirikan oleh wajahnya yang kurang luas dan penduduknya yang banyak. Secara fisik, perkembangannya menjadi metropolis menunjukkan sifat kemegahan. Dari segi sosial memperlihatkan adanya kekontrasan antara golongan kaya dan golongan miskin.
d. Megapolis : merupakan tingkat perkembangan lanjutan dari metropolis. Pada tahap perkembangan ini, gejala sosio-patologis sangat menonjol, disatu pihak terdapat kekuatan dan kekuasaan yang didukung oleh birokrasi yang ketat, tetapi dipihak lain terdapat kemungkinan dan keresahan yang semakin meluas dalam masyarakat.
 e. Tiranopolis : ditandai oleh terjadinya degenerasi, merosotnya moral penduduk, adanya kejahatan dan kemaksiatan, dan timbulnya kekuatan politik baru dari kaum ploretarian, yang sewaktu-waktu akan melanda kota dengan pemberintakan.
f. Nekropolis : adalah kota yang sedang mengalami kehancuran menjadi rangka (nekros = bangkai). Peradaban runtuh dan kota menjadi puing-puing reruntuhan. Contohnya, Babilon, Nineva, dan Romawi Kuno.
 5. Gideon Sjoberg, dalam The Preindustrial City: Past and Present. Ia membahas kota-kota yang terbentuk sebelum revolusi industri. Kota-kota pra industri merupakan pusat-pusat masyarakat yang sudah agak kompleks yang disebut peradaban kuno, karena masih terikat dengan masyarakat pedesaan. Perbedaan dengan desa dalam hal kehidupan kota pra industri sudah mengalami pembesaran skala dan disiasi, perimbangan kerja dan spesialisasi, sedang kegiatan yang dominan adalah non agraris.
 6. Robert Redfield dan M. B. Singer, dalam Modernization, Urbanization and The Urban Crisis, dengan mengutip Hoselitz, yang mengambil dari pirenne, mereka membedakan dua jenis kota
 a. Kota sebagai pusat urban politik, intelektual, yang dibagi lagi menjadi pusat-pusat politik dan intelektual, sebab ada kota-kota dimana politik lrbih dominan kota sebagai pusat perekonomian.
b. Berdasarkan pembagian Hoselitz dan Pirenne maka Redfield and Singer mengemukakan pembagian baru sebagai berikut :
 - Kota-kota budaya/administrasi (kota-kota sastra dan birokrasi pribumi); peranan dari kota-kota ini adalah memajukan, mengembangkan dan memperluas kebudayaan peradaban lokal yang telah lama terbentuk. Contohnya : Kyoto, Allahabat, Peiping dan lain-lain. - Kota-kota niaga pribumi (kota-kota pengusaha). Contohnya : Bruges, Lubeck, Maesilles dan sebagainya. - Kota-kota metropolis dengan kelas manajerial berskala dunia dan pengusaha. Contoh : London, New York, Osaka, Singapura dan sebagainya. Kota-kota ini berkembang dengan pesat sesudah terjadinya Oekumene Universal. - Kota-kota administrasi modern (kota-kota dengan birokrasi baru). Contoh: Washington DC, New Delhi dan Canbera.

Morfologi Kota (skripsi dan tesis)

Suatu kota selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan dalam hal ini menyangkut aspek-aspek politik, sosial, budaya, teknologi, ekonomi, dan fisik. Khusus mengenai aspek yang berkaitan langsung dengan penggunaan lahan kekotaan meupun penggunaan lahan kedesaan adalah perkembangan fisik, khususnya perubahan arealnya. Oleh karena itu eksistensi kota dapat ditinjau dari berbagai matra (paling sedikit ada 5 matra, Hadi Sabari, 1982). Beberapa sumber mengemukakan bahwa tinjauan terhadap morfologi kota ditekankan pada bentuk-bentuk fisikal yang antara lain tercermin pada sistem jalan-jalan yang ada, blok-blok bangunan baik daerah hunian ataupun bukan (perdagangan/industri) dan juga bangunan-bangunan individual (Herbert, 1973). Sementara itu Smailes (1955) sebelumnya telah memperkenalkan 3 unsur morfologi kota yaitu : (1) unsur-unsur penggunaan lahan, (2) pola-pola jalan, (3) tipe-tipe bangunan. Dua macam konsep telah dikembangkan oleh Conzen (1960) untuk “Town Plan Analysis”, yaitu (1) Konsep sikles per plot dimana tiap plot yang ada di telusur perkembangannya melalui tahapan-tahapan. (2) Konsep pengenalan batas-batas karakteristik zona yang membedakan antara daerah terbangun dan tidak terbangun. 
 Berkembangnya ciri-ciri tersebut menurut Conzen (1962) menunjukkan kemdegan sementara daripada “urban sprawl”. Kalau pertumbuhan kota berlanjut lagi, maka ciriciri pinggiran tersebut tidak lagi berada di daerah pinggiran, tetapi akan berada di tengah-tengah lahan yang dibangun. Walaupun demikian, ciri-ciri pinggiran akan tetap masih nampak, dapat ditelusuri dan menjadi komponen penggunaan lahan kota

Definisi Kawasan Kota (skripsi dan tesis)


Di dalam perencanaan wilayah, sangat perlu untuk menetapkan suatu tempat permukiman atau tempat berbagai kegiatan itu sebagai kota atau bukan. Hal ini karena kota memiliki fungsi yang berbeda sehingga kebutuhan fasilitasnya pun berbeda dibandingkan dengan daerah pedesaan. Padahal di pedesaan pun terdapat lokasi permukiman plus berbagai kegiatan nonpertanian seperti perdagangan, warung kopi, tukang pangkas atau tukang jahit pakaian, wlaupun dalam jumlah intensitas yang kecil. Dalam menetapkan apakah suatu konsentrasi permukiman sudah dapat dikategorikan sebagai kota atau belum, perlu ada kriteria yang jelas untuk membedakannya. Salah satu kriteria yang umum digunakan adalah jumlah dan kepadatan penduduk, misalnya ditinjau dari sudut jumlah penduduk berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, hasilnya sering kali tidak tepat karena terkadang ada bagian pinggiran wilayah administrasi kota yang belum memenuhi persyaratan sebagai wilayah kota. Pada kondisi lain kota itu sebetulnya sudah melebar melampaui batas administrasinya, artinya kota itu telah menyatu dengan wilayah tetangga yang bukan berada pada wilayah administrasi kota. Permasalahan bagi konsentrasi permukiman atau bagi kota kecil (ibukota kecamatan) adalah apakah konsentrasi itu dapat dikategorikan sebagai kota atau masih sebagai desa. Jadi, perlu menetapkan kriteria apakah suatu lokasi itu sudah memnuhi syarat untuk dinyatakan sebagai kota atau belum. Badan Pusat Statistik (BPS), dalam pelaksanaan survei status desa/kelurahan yang dilakukan pada tahun 2000, menggunakan beberapa kriteria untuk menetapkan apakah suatu desa/kelurahan dikategorikan sebagai desa atau kota. Kriteria yang digunakan adalah : 1. Kepadatan penduduk per kilometer persegi,
 2. Presentase rumah tangga yang mata pencaharian utamanya adalah pertanian atau non pertanian
, 3. Presentase rumah tangga yang memiliki komputer,
4. Presentase rumah tangga yang menjadi pelanggan listrik,
 5. Fasilitas umum yang ada di desa, seperti fasilitas pendidikan, pasar, karaoke, panti pijat, dan salon. Kriteria BPS di atas tadi hanya didasarkan atas kondisi fisik dan mestinmya dilengkapi dengan melihat apakah tempat konsentrasi itu menjalankan fungsi perkotaan. Pada dasarnya untuk melihat apakah konsentrasi itu sebagai kota atau tidsak, adalah dari seberapa banyak jenis fasilitas perkotaan yang tersedia dan seberapa jauh kota itu menjalankan fungsi perkotaan.
 Fungsi perkotaan, antara lain sebagai berikut :
 1. Pusat perdagangan, yang tingkatannya dapat dibedakan atas : melayani masyarakat kota itu sendiri, melayani masyarakat kota dan daerah pinggiran, melayani beberapa kota kecil (pusat kabupaten), melayani pusat provinsi atau pusat kegiatan perdagangan antar pulau
. 2. Pusat pelayanan jasa, baik jasa perorangan maupun jasa perusahaan.
3. Tersedianya prasarana perkotaan, seperti sistem jalan kota yang baik, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air minum, pelayanan sampah, sistem drainase, taman kota, dan pasar.
4. Pusat penyediaan fasilitas sosial, seperti prasarana pendidikan (universitas, akademi, SMU, SMP,SD), termasuk berbagai kursus keterampilan, prasarana kesehatan dengan berbagai tingkatannya, termasuk apotek, tempat ibadah, prasarana olah raga, dan prasarana sosial seperti gedung pertemuan.
5. Pusat pemerintahan, banyak kota yang sekaligus merupakan lokasi pusat pemerintahan.
 6. Pusat komunikasi dan pangkalan tranportasi.
 7. Lokasi permukiman yang tertata.
 Beberapa ahli mendefinisikan kota, berikut beberapa definisi kota berdasarkan beberapa ahli :
1. Werner Hirsch : Kota menurut Werner : Hirsch, masyarakat dapat menemukan atau mendapatkan dan menghasilkan barang atau sesuata tepat pada waktunya, serta adanya produksi yang besar, spesialisasi dan konsumsi.
2. Fribech dalam D’estedler Zukuntt, 1836 : Kota merupakan kumpulan kelompok guna lahan yang berbeda dalam garis paralel yang membentuk lingkaran dengan jumlah populasi 100.000–1000.000 peduduk dimana skala kota yang dipakai untuk skala kota metropolitan tanpa standar khusus luas wilayah kota.
 3. Walter Christaller : Teori Christaller di kenel dengan teori Central Place, kota sebagai pusat pelayanan (sevice center) dengan asumsi: - Wilayah senagai dataran yang homogen dengan penduduk yang merata. - Wilayah terdiri dari kota dan wilayah hiterland. - Kota menyajikan berbagai barang dan jasa bagi wilayah hiterland. Kota dan wilayah hiterland dalan teori ini menggunakan istilah Centrallity yaitu untuk membedakan antara ukuran kota dan pentingnya Central Place.
4. Encyclopedia Britanica. - Konsentrasi penduduk permanen. - Perbedaan pola pemukiman. - Sosial arangecement and supportng actifities. - Konsenterasi budaya yang khas.
5. Schoorl, dalam moderenisasi, 1981 : Kota adalah yang terdapat dalam sistem hiroglif (goresan suci, yakni ada tulisan perlambang yang terdapat pada piramida) Mesir kuno.dalam sistem ini kota digam barkan sebagai lingkaran dengan mempunyai palang bergaris ganda di dalamnya. Tanda atau simbol ini dikenal sebagai sebutan “vivi” paling bergaris ganda di artikan sebagai persimpangan jalan atau pertemuan pendapat. Lingkarannya diartikan sebagai tembok atau pagar bentengnya dan ini memaksudkan sesuatu yang kompak dan tertutup.
6. Grunfeld, 1978 Sosiologi Belanda : Kota adalah suatu pemukiman dengan kepadatan penduduk yang lebih besar dari pada kepadatan wilayah nasional, dengan struktur mata pencaharian nono agrari, tata guna lahan yang beraneka ragam serta dengan pergedungan yang berdiri berdekatan
. 7. Gino Germany, dalam Modernization, Urbanization and The Urban Crisis,1973. a) Sudut demografis - Kota sebagai suatu pengelompokan orang-orang atau penduduk kedalam suatu ukuran jumlah tertentu dan dalam suatu wilayah tertentu. - Kota sebagai tempat pemukiman yang mempunyai jumlah penduduk misalnya sebesar: 2000, 5000, 10.000, atau 200.000 jiwa. b) Sudut Sosiologis : Kota mencakup struktur sosial dan pola-pola psikologis dan perilaku, bahwa masyarakat adalah berbeda dari masyarakat desa. Untuk merumuskan suatu definisi yang dapat berlaku secara universal yang dapat mencakup semua tipe kota, mungkin saja tidak akan lengkap dan tidak akan 17 memadai untuk berbagai keperluan ilmu pengetahuan, alasannya ialah karena sifat urban dan non-urban yang berubah-ubah sesuai dengan sifat masyarakatnya.
8. Permendagri No. 2 tahun 1987, tentang pedoman penyusunan rencana kota : Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan serta pemukiman yang memperlihatkan watak dan ciri hidup perkotaan.
 9. Undang-undang No. 24 tahun 1992, tentang Penataan Ruang : Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
10. Undang-undang No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.sama dengan UU No.24 / 1992 : Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi

Senin, 16 Desember 2019

Tipologi Instrumen Ekonomi (skripsi dan tesis)

Menurut Fauzi (2007), instrumen ekonomi dapat dibagi berdasarkan tiga kategori umum menurut dampaknya terhadap keuangan pemerintah, yaitu : 
1) Instrumen peningkatan revenue, seperti pajak, dan biaya perijinan yang dapat meningkatkan biaya relatif dari teknologi intensif dan produk emisi. Instrumen ini menciptakan insentif yang terus menerus pada inovasi untuk meningkatkan efisiensi emisi atau untuk mengganti pada pengganti emisi yang lebih rendah, serta memberikan penerimaan bagi pemerintah.
 2) Instrumen Budget-neutral, yang meningkatkan biaya relatif emisi dan atau teknologi intensif energi dan produk, namun tidak meningkatkan penerimaan bagi pemerintah. Kategori ini meliputi peraturan yang bersifat market-based, yang mengharuskan perusahaan memenuhi standar baku mutu tetapi membolehkan mereka untuk menjual belikannya dengan pihak lain untuk memenuhi komitmen standar ini. Instrumen budget-neutral ini dapat dikhususkan pada teknologi (misalnya renewable portfolio standard atau emisi kendaraan bermotor), atau dapat juga dikhususkan pada kinerja (misalnya domestic emission trading program). 
3) Instrumen Ekspenditur, seperti subsidi dan insentif lainnya yang menurunkan biaya relatif dari teknologi dan produk dengan emisi yang lebih rendah dan atau intensitas energi, membuatnya semakin kompetitif dengan teknologi yang ada. Instrumen ini dapat ditujukan pada keputusan yang ada (misalnya melalui akselerasi depresiasi untuk tujuan pajak) atau biaya kompetitif jangka panjang melalui pembiayaan atau penelitian, pengembangan dan komersialisasi teknologi baru. Dengan membiayai subsidi ini, pemerintah layaknya harus meningkatkan pajak lainnya atau menurunkan ekspenditur.
 Sedangkan Panayatou (1994) diacu dalam Fauzi (2007) lebih jauh membagi tipologi instrumen ekonomi secara lebih rinci lagi yakni berdasarkan: 
1) Hak kepemilikan (property right) 
2) Penciptaan pasar (market creation) 
3) Instrumen fiskal 
4) Sistem pungutan (charge system), instrumen ekonomi 
5) Instrumen finansial 
6) Instrumen pertanggung jawaban (liability) 
7) Performance dan bond system Perspektif lainnya dari instrumen ekonomi, dapat dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup aplikasinya, apakah diaplikasikan secara luas, dengan hanya memberikan signal pada ekonomi dan membiarkan market menentukan sendiri responsnya. Atau dapat juga ditargetkan pada sektor, teknologi atau kegiatan yang spesifik. Berkaitan dengan instrumen ekonomi ini, beberapa prinsip-prinsip umum yang diaplikasikan dalam desain modelnya, yaitu : 
1) Biaya kebijakan fiskal biasanya lebih rendah ketika didisain secara benar ekspektasinya, dan terus menerus. 
 2) Instrumen sebaiknya yang berfungsi luas dan bersifat fleksibel, karena biasanya lebih murah daripada instrumen yang ditarget atau instrumen untuk hal-hal khusus untuk mencapai penurunan yang sama. 
3) Instrumen sebaiknya dapat mendorong perusahaan dan rumah tangga untuk berinvestasi pada peralatan dan proses produksi yang lebih efisien (kapan dibutuhkan mengganti peralatan yang ada dan kapan dibutuhkan penambahan peralatan) akan lebih murah biayanya dibandingkan instrumen yang mengharuskan mereka menyesuaikan dengan perubahan kapital.
 4) Instrumen diharapkan tidak membuat terjadinya transfer kesejahteraan diantara pihak yang terlibat dan atau wilayah. 
Instrumen seperti inilah yang mudah diterima masyarakat (misalnya dalam kondisi recycling target revenue, atau pengukuran transisi, carbon charge akan mentransfer kesejahteraan dari wilayah pemanfaat intensif bahan bakar fosil ke wilayah yang banyak memanfaatkan sumber daya hidroelektrik. Tipe dan besaran dari dampak ekonomi setiap instrumen ekonomi, bervariasi walaupun keluaran lingkungannya bisa jadi sama. Sementara itu, berbagai cara dapat dilakukan untuk mitigasi dampak dan meningkatkan efektivitas detail disain berbagai instrumen ekonomi. Dalam penyusunan model instrumen ekonomi ini biasanya ada trade off antara minimisasi biaya agregat dengan tujuan lainnya seperti minimisasi distribusi dampak. Dalam pengembangan instrumen ini, penting sekali untuk memperhatikan interaksi kebijakan yang ada dan dampak yang terjadi dari interaksi ini dengan keluaran yang diharapkan. Pertimbangan lainnya adalah dalam mendisain paket kebijakan adalah staging (tahapan), baik untuk menurunkan biaya dengan adaptasi  mengikuti laju alami dari perputaran stok kapital jangka panjang dan membuat instrumen fiskal untuk membangun tahapan dari teknolog

Fungsi Instrumen Ekonomi (skripsi dan tesis)

 
Panayotou (1994) diacu dalam Fauzi (2007) menyebutkan paling tidak ada empat hal utama menyangkut fungsi instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan, yaitu : 
1) Menginternalisasikan eksternalitas dengan cara mengoreksi kegagalan pasar melalui mekanisme full cost pricing dimana biaya subsidi, biaya lingkungan dan biaya eksternalitas diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.
 2) Mampu mengurangi konflik pembangunan versus lingkungan, bahkan jika dilakukan secara tepat dapat menjadikan pembangunan ekonomi sebagai wahana (vehicle) untuk perlindungan lingkungan dan sebaliknya. 
3) Instrumen ekonomi berfungsi untuk menganjurkan efisiensi dalam penggunaan barang dan jasa dari sumber daya alam sehingga tidak  menimbulkan kelebihan konsumsi karena pasar, melalui isntrumen ekonomi akan memberikan sinyal yang tepat terhadap penggunaan yang tidak efisien.
 4) Instrumen ekonomi dapat digunakan sebagai sumber penerimaan (revenue generating).

Definisi Instrumen Ekonomi (skripsi dan tesis)

Menurut Fauzi (2007), instrumen ekonomi adalah sebagian dari kebijakan lingkungan dalam mengendalikan dampak negatif yang terjadi pada lingkungan melalui mekanisme pasar. James (1997) diacu dalam Fauzi (2007) mendefinisikan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sebagai mekanisme administratif yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perilaku siapapun yang mendapatkan nilai dari sumber daya, memanfaatkannya, atau menyebabkan dampak sebagai efek lain atau eksternalitas yang disebabkan aktivitas mereka. Sedangkan Robinson and Ryan (2002) diacu dalam Fauzi (2007) mengembangkan definisi instrumen ekonomi ini menjadi instrumen yang berorientasi kearah peningkatkan alokasi ekonomi yang efisiensi ekonomi dari sumber daya alam dengan memodifikasi perilaku agen ekonomi dengan cara memberikan insentif kepada mereka untuk menginternalisasikan eksternalitas yang mungkin timbul dari aktivitas mereka. Instrumen ekonomi ini didesain untuk mempengaruhi keputusan produksi baik melalui mekanisme harga atau dengan merubah atraksi dari aktivitas tertentu

Contingent Valuation Method (CVM) (skripsi dan tesis)

 Menurut Fauzi (2006), metode CVM ini sangat tergantung pada hipotesis yang akan dibangun. Misalnya, seberapa besar biaya yang harus ditanggung, bagaimana pembayarannya, dan sebagainya. Metode CVM ini secara teknis dapat dilakukan dengan dua cara yaitu teknis eksperimental melalui simulasi dan teknik survei. Metode CVM sering digunakan untuk mengukur nilai pasif sumber daya alam atau sering juga dikenal dengan nilai keberadaaan. Metode CVM pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui keinginan membayar dari masyarakat terhadap perbaikan lingkungan dan keinginan menerima kompensasi dari kerusakan lingkungan. Untuk lebih lengkapnya mengenai metode CVM akan dijelaskan pada bab berikutnya
Dilihat dari ruang lingkup penerapannya, CVM memiliki kemampuan yang besar untuk mengestimasi manfaat lingkungan dari berbagai segi. CVM pernah diterapkan pada berbagai kasus lingkungan seperti polusi udara, polusi air, kecelakaan reaktor nuklir, pemburuan binatang, kepadatan konservasi dan preservasi lahan, rekreasi, limbah beracun, populasi ikan, hujan asam, hutan, lahan basah, spesies langka dan sebagainya. DRM baru diterapkan pada kasus yang berkaitan dengan polusi. HPM telah diterapkan pada kasus-kasus seperti kualitas air, kualitas udara, ketenangan, dan perburuan hewan liar. TCM diterapkan khususnya pada kasus-kasus rekreasi dan kegiatan yang terkait. Akan tetapi, berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan terdahulu tiap metode mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing.

Kelemahan TCM (skripsi dan tesis)

Adapun Kelemahan dari metode TCM adalah sebagai berikut : 
1) Biaya perjalanan yang dipakai harus valid sedangkan dalam kenyataannya susah untuk mengestimasi dengan tepat.
 2) Opportunity cost harus dimasukkan dalam perhitungan
 3) Teori ekonomi gagal untuk menjelaskan hubungan jumlah kunjungan dengan biaya perjalanan. Metode ini hanya berdasarkan pada ketegasan (fitting) garis regresi pada satu set data yang dikumpulkan karena dibatasi pada nilai yang memanfaatkan lokasi tersebut, sehingga jika pelestarian lingkungan pada lokasi tersebut penting bagi non pengguna, maka manfaat yang diestimasi jauh lebih kecil dari yang sebenarnya.

Travel Cost Method (TCM) (skripsi dan tesis)

Menurut Yakin (1997), model yang mendasari metode ini yaitu dengan asumsi bahwa orang lain akan melakukan perjalanan berulang-ulang ke tempat tersebut sampai pada titik dimana nilai marginal dari perjalanan terakhir bernilai sama dengan jumlah uang dan waktu yang dikeluarkan untuk mencapai lokasi tersebut dan untuk mengestimasi besarnya nilai manfaat dari upaya perubahan kualitas lingkungan dari tempat rekreasi yang dikunjungi. 

Kelemahan HPM (skripsi dan tesis)

Adapun kelemahan dari metode HPM adalah sebagai berikut : 
1) Harga yang tersedia harus valid.
 2) Tidak mampu mendapatkan pilihan estimasi harga dengan terdapatnya ketidakpastian. 
3) Tidak bisa mengestimasi nilai pengukuran kesejahteraan yang didasarkan pada surplus konsumen. 4) Adanya tingkat multikolinearitas yang tinggi dalam persamaan HPM.
 5) Memiliki reabilitas yang rendah karena data yang dibutuhkan sangat besar dan sulit diperoleh.

Kelebihan HPM (skripsi dan tesis)

 Adapun kelebihan dari metode HPM adalah sebagai berikut :
 1) Hasil perhitungan manfaat yang diperoleh berdasarkan tingkah laku pasar yang diteliti. Akibatnya, banyak ahli ekonomi telah memperlakukan metode ini baik daripada hasil survei. 
2) Metode ini dapat digunakan untuk mengestimasi nilai dari ”green premium” pada barang konsumen ramah lingkungan atau nilai dari resiko lingkungan pada kesehatan manusia melalui pembedaan upah.

Hedonic Price Method (HPM) (skripsi dan tesis)

Menurut Yakin (1997), metode ini berdasarkan asumsi bahwa barang pasar menyediakan pembeli dan sejumlah jasa yang beberapa diantaranya bisa merupakan kualitas lingkungan. Misalnya, bangunan rumah dengan kualitas udara segar disekitarnya, pembelinya akan menerima sebagai pelengkap. Jika seseorang merasa tertarik dengan panorama lingkungan pelengkap tersebut, mereka mau membayar lebih untuk rumah yang berada di area kualitas lingkungan yang baik dibandingkan dengan rumah dengan kualitas yang sama pada tempat lain yang kualitas lingkungannya lebih jelek

Kelemahan DRM (skripsi dan tesis)

Adapun kelemahan dari metode ini adalah sebagai berikut :
 1) Metode ini kesulitan untuk memperkirakan fungsi dose-response, yaitu modelling respon produsen dan memasukkan efek dari output dan harga
. 2) Jika nilai non pengguna cukup tinggi maka metode ini akan menyebabkan estimasi yang terlalu rendah terhadap keuntungan dari kebijaksanaan lingkungan.