Tampilkan postingan dengan label Pertanian. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pertanian. Tampilkan semua postingan

Kamis, 17 Januari 2019

Limbah Kopi (skripsi dan tesis)

II.4     
Limbah kopi dibedakan menjadi dua macam, yaitu limbah padat pengolahan kopi merah (masak) dan limbah pengolahan kopi hijau (mentah). Pengolahan kopi merah diawali dengan pencucian, perendaman, dan pengupasan kulit luar.  proses ini akan menghasilkan 65 persen biji kopi dan 35 persen limbah kulit kopi. Biji kopi lalu dikeringkan dengan oven. Hasilnya adalah biji kopi kering oven (31 %), yang akan digiling untuk menghasilkan kopi bubuk (21 %). Sedangkan 10 persen lagi berupa limbah kulit dalam.
Proses pengolahan kopi hijau diawali dari penjemuran sampai bobotnya mencapai 38 persen dari bobot basah. kopi kering digiling dan menghasilkan kopi bubuk (16,5 %). Sisanya, 21,5 persen, berupa campuran limbah kulit luar dan kulit dalam.
Limbah cair hasil proses pengolahan kopi mengadung tingkat polusi yang tinggi. Komponen utama limbah cair adalah bahan-bahan organik, yang berasal dari depulping dan proses pengelupasan kulit kopi yang berlendir. Mayoritas dari material organik di dalam limbah cair tersebut mengandung nilai COD yang sangat tinggi sebesar 50000 mg/l, sedangkan BOD mencapai 20000 mg/l.

Metode Pengolahan Basah (skripsi dan tesis)


Proses metode pengolahan basah meliputi: penerimaan, pulping, klasifikasi, fermentasi, pencucian, pengeringan, pengawetan dan penyimpanan. Proses Metode pengolahan basah meliputi ; penerimaan, pulping, Klasifikasi, fermentasi, pencucian, pengeringan, Pengawetan dan penyimpanan
a.      Penerimaan
Hasil panen harus secepat mungkin dipindahkan ke tempat pemerosesan untuk menghindari pemanasan langsung yang dapat menyebabkan kerusakan (seperti : perubahan warna buah, buah kopi menjadi busuk).
Hasil panen dimasukkan kedalam tangki penerima yang dilengkapi dengan air untuk memindahkan buah kopi yang mengambang (buah kopi kering di pohon dan terkena penyakit (Antestatia, stephanoderes) dan biasanya diproses dengan pengolahan kering.Sedangkan buah kopi yang tidak mengambang (non floating) dipindahkan menuju bagian peniecah (pulper).
b.      Pulping
Pulping bertujuan untuk memisahkan kopi dari kulit terluar dan mesocarp (bagian daging), hasilnya pulp. Prinsip kerjanya adalah melepaskan exocarp dan mesocarp buah kopi dimana prosesnya dilakukan dilakukan didalam air mengalir. proses ini menghasilkan kopi hijau kering dengan jenis yang berbeda-beda. Macam-macam alat pulper yang sering digunakan : Disc Pulper (cakram pemecah), Drum pulper, Raung Pulper, Roller pulper dan Vis pulper. Untuk di Indonesia yang sering digunakan adalah Vis Pulper dan Raung Pulper. Perbedaan pokok kedua alat ini adalah kalai Vis pulper hanya berfungsi sebagai pengupas kulit saja, sehingga hasilnya harus difermentasi dan dicuci lagi. Sedangkan raung pulper berfungsi sebagai pencuci sehingga kopi yang keluar dari mesin ini tidak perlu difermentasi dan dicuci lagi tetapi masuk ke tahap pengeringan
c.       Fermentas
proses fermentasi bertujuan untuk melepaskan daging buah berlendir (mucilage) yang masih melekat pada kulit tanduk dan pada proses pencucian akan mudah terlepas (terpisah) sehingga mempermudah proses pengeringan. Hidrolisis pektin disebabkan, oleh pektihase yang terdapat didalam buah atau reaksinya bias dipercepat dengan bantuan jasad renik. proses fermentasi ini dapat terjadi, dengan bantuan jasad renik (Saccharomyces) yang disebut dengan proses peragian dan pemeraman. Biji kopi yang keluar dari mesin pulper dialirkan lewat saluran sebelum masuk bak fementasi.
Selama dalam pengaliran lewat saluran ini dapat dinamakan proses pencucian pendahuluan. Di dalam pencucian pendahuluan ini biji kopi yang berat (bernas) dapat dipisahkan dari sisa-sisa daging buah yang terbawa, lapisan lendir, biji-biji yang hampa karena bagian ini terapung di atas aliran air sehingga mudah dipisahkan.
d.      Pencucian
Pencucian secara manual dilakukan pada biji kopi dari bak fementasi dialirkan dengan air melalui saluran dalam bak pencucian yang segera diaduk dengan tangan atau di injak-injak dengan kaki. Selama proses ini, air di dalam bak dibiarkan terus mengalir keluar dengan membawa bagian-bagian yang terapung beupa sisa-sisa lapisan lendir yang terlepas.
Pencucian biji dengan mesin pencucidilakukan dengan memasukkan biji kopi tersebut kedalam suatu mesin pengaduk yang berputar pada sumbu horizontal dan mendorong biji kopi dengan air mengalir. Pengaduk mekanik ini akan memisahkan lapisan lendir yang masih melekat pada biji dan lapisan lendir yang masih melekat pada biji dan lapisan lendir yang telah terpisah ini akan terbuang lewat aliran air yang seterusnya dibuang
e.       Pengeringan
Pengeringan pendahuluan kopi parchment basah, kadar air berkurang dari 60 menjadi 53%. Sebagai alternatif kopi dapat dikeringkan dengan sinar matahari 2 atau 3 hari dan sering diaduk, Kadar air dapat mencapai 45 %. Pengeringan kopi Parchment dilanjutkan, dilakukan pada sinar matahari hingga kadar air mencapai 11 % yang pada akhirnya dapat menjaga stabilitas penyimpanan. Pengeringan biasanya dilakukan dengan menggunakan baki dengan penutupnya yang dapat digunakan sepanjang hari. Rata-rata pengeringan antara 10-15 hari. Pengeringan buatan (suhu tidak lebih dari 55°C) juga banyak digunakansejak pengeringan kopi alami menjadi lebih sulit dilakukan pada perkebunan yang lebih luas.
f.       Curing
Proses selanjutnya baik kopi yang diproses secara kering maupun basah ialah curing yang bertujuan untuk menjaga penampilan sehingga baik untuk diekspor maupun diolah kembali.
g.      Penyimpanan
Buah kopi dapat disimpan dalam bentuk buah kopi kering atau buah kopi parchment kering yang membutuhkan kondisi penyimpanan yang sama. Biji kopi KA air 11 % dan RH udara tidak lebih dari 74 %. Pada kondisi tersebut pertumbuhan jamur (Aspergilus niger, A. oucharaceous dan Rhizopus sp) akan minimal. Di Indonesia kopi yang sudah di klasifikasi mutunya disimpan didalam karung goni dan dijahit zigzag mulutnya dengan tali goni selanjutnya disimpan didalam gudang penyimpanan.

Metode Pengolahan Kopi Secara Kering (skripsi dan tesis)

II.2 
Metode ini sangat sederhana dan sering digunakan untuk kopi robusta dan juga 90 % kopi arabika di Brazil, buah kopi yang telah dipanen segera dikeringkan terutama buah yang telah matang. Pengeringan buah kopi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 a.      Pengeringan Alami
Pengeringan alami yaitu pengeringan dengan menggunakan sinar matahari, caranya sangat sederhana tidak memerlukan peralatan dan biaya yang besar tetapi memerlukan tempat pengeringan yang luas dan waktu pengeringan yang lama karena buah kopi mengandung gula dan pektin. Pengeringan biasanya dilakukan di daerah yang bersih, kering dan permukaan lantai yang rata, dapat berupa lantai plester semen atau tanah telanjang yang telah diratakan dan dibersihkan. Ketebalan pengeringan 30-40 mm, terutama pada awal kegiatan pengeringan untuk menghindari terjadinya proses fermentasi, Panas yang timbul pada proses ini akan mengakibatkan perubahan warna dan buah menjadi masak.
Pada awal pengeringan buah kopi yang masih basah harus sering dibalik dengan Blat penggaruk. Jenis mikroorganisme yang dapat berkembang biak pada kulit buah (exocarp) terutama jamur (fusarium sp, colletotrichum coffeanum) pada permukaan buah kopi yang terlalu kering (Aspergilus niger, penicillium sp, Rhizopus, sp) beberapa jenis ragi dan bakteri juga dapat berkembang. Lamanya proses pengeringan tergantung pada cuaca, ukuran buah kopi, tingkat kematangan dan kadar air dala,m buah kopi, biasanya proses pengeringan memakan waktu sekitar 3 sampai 4 minggu. Setelah proses pengeringan Kadar air akan menjadi sekitar 12 %.
b.      Pengeringan Buatan (ArtificialDrying)
Keuntungan pengeringan buatan,dapat menghemat biaya dan juga tenaga kerja hal yang perlu diperhatikan adalah pengaturan suhunya. Menurut Roelofsen, pengeringan sebaiknya pada suhu rendah yaitu 55°C akan menghasilkan buah kopi yang bewarna merah dan tidak terlalu keras. Untuk buah kopi kering dengan KA rendah dikeringkan dengansuhu tidak terlalu tinggi sehingga tidak akan terjadi perubahan rasa. Peralatan pengeringan yang biasa digunakan : mesin pengering statik dengan alat penggaruk mekanik, mesin pengering dari drum yang berputar, serta mesin pengering vertika

Proses pengolahan kopi (skripsi dan tesis)

II
Biji kopi yang sudah siap diperdagangkan adalah berupa biji kopi kering yang sudah terlepas dari daging buah, kulit tanduk dan kulit arinya, butiran biji kopi yang demikian ini disebut kopi beras (coffea beans) atau market koffie. Kopi beras berasal dari buah kopi basah yang telah mengalami beberapa tingkat proses pengolahan. Secara garis besar dan berdasarkan cara kerjanya, maka terdapat dua cara pengolahan buah kopi basah menjiadi kopi beras, yaitu yang disebut pengolahan buah kopi cara basah dan cara kering. pengolahan buah kopi secara basah biasa disebut W.I..B. (West lndische Bereiding), sedangkan pengolahan cara kering biasa disebut O.I.B (Ost Indische Bereiding). Perbedaan pokok dari kedua cara tersebut diatas adalah pada cara kering pengupasan daging buah, kulit tanduk dan kulit ari dilakukan setelah kering (kopi gelondong), sedangkan cara basah  pengupasan daging buah di lakukan ketika masih basah.


Jumat, 11 Januari 2019

Faktor – faktor Produksi Pertanian (skripsi dan tesis)


Menurut Daniel (2004), kegiatan pertanian dapat berhasil dengan baik apabila memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh tanaman yang dibudidayakan. Persyaratan ini dikenal dengan faktor produksi pertanian. Faktor produksi pertanian terdiri dari empat komponen, yaitu: 1) tanah, 2) Modal, 3) Tenaga Kerja dan 4) Skill atau manajemen. Sejalan dengan pendapat Daniel, Suratiyah (2006), menjelaskan faktorfaktor yang bekerja dalam usahatani adalah:
a.         Faktor Alam
Faktor alam dibedakan menjadi dua, yakni faktor tanah dan lingkungan alam sekitarnya. Faktor tanah misalnya jenis tanah dan kcsuburan. Faktor alam sekitar yakni iklim yang berkaitan dengan  ketersediaan air, suhu, dan lain sebagainya.
Tanah sebagai faktor alam sangat menentukan baik dilihat dari sifat fisik (jenis, struktur dan tekstur tanah) serta sifat istimewa tanah yang bukan sebagai barang produksi, tidak dapat diperbanyak, dan  tidak dapat dipindahpindah. Oleh karena itu, tanah dalam usahatani mempunyai nilai terbesar.
Disamping itu, tanah mempunyai hubungan yang erat dengan manusia dimana terdapat tiga tingkat dari yang terkuat sampai yang terlemah yaitu hak milik, hak sewa dan hak bagi hasil (sakap).  Perbedaan hubungan tersebut akan berpengaruh pada kesediaan petani dalam meningkatkan  produksi, memperbaiki kesuburan tanah, dan intensifikasi.
b.        Tenaga kerja
Tenaga kerja adalah salah satu unsur penentu, terutama bagi usaha tani yang sangat tergantung musim. Kelangkaan tenaga kerja berakibat mundurnya penanaman sehingga berpengaruh pada pertumbuhan tanaman, produktivitas, dan kualitas produk.
Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam usaha tani keluarga, khususnya tenaga kerja petani beserta anggota keluarganya. Rumah tangga tani yang umumnya sangat terbatas kemampuannya dari segi modal, peranan tenaga kerja keluarga sangat menentukan. Jika masih dapat diselesaikan oleh tenaga kerja keluarga sendiri maka tidak perlu mengupah tenaga luar, yang berarti menghemat biaya.
c.         Modal.
Modal adalah syarat mutlak berlangsungnya suatu usaha, demikian pula dengan usahatani. Menurut Vink dalam Suratiyah (2006), benda-benda (termasuk tanah) yang dapat mendatangkan pendapatan dianggap sebagai modal. Namun, tidak demikian halnya dengan pendapat Koens dalam Suratiyah (2006) yang menganggap bahwa hanya uang tunai saja yang dianggap sebagai modal usahatani.
Penggolongan modal akan semakin rancu dalam usahatani keluarga karena dalam usaha tani keluarga cenderung memisahkan faktor tanah dari alat-alat produksi yang lain. Hal ini dikarenakan belum ada pemisahan yang jelas antara modal usaha dan modal pribadi.
Di dalam usaha tani modal dapat dibagi menjadi dua, yaitu land saving capital dan labour saving capital. Modal dikatakan land saving capital jika dengan modal tersebut dapat menghemat penggunaan lahan, tetapi produksi dapat dilipatgandakan tanpa harus memperluas areal. Contohnya pemakaian pupuk, bibit unggul, pestisida, dan intensifikasi. Modal dikatakan labour saving capital
jika dengan modal tersebut dapat menghemat penggunaan tenaga kerja. Contohnya pemakaian traktor untuk membajak, mesin penggiling padi untuk memproses padi menjadi beras, pemakaian thresher untuk penggabahan, dan sebagainya. Menurut Tohir dalam Suratiyah (2006), ditegaskan bahwa tanah bukan termasuk faktor produksi modal, tetapi masuk dalam faktor alam yang memiliki nilai modal.
Selanjutnya, Suratiyah (2006) secara ringkas menguraikan faktor-faktor internal petani yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani, yaitu: 1) Umur petani 2) pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan, 3) jumlah tenaga kerja keluarga, 4) luas lahan yang dimiliki dan 5) modal. Sedangkan menurut Hernanto (1991), secara ringkas menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani, yaitu:
1.        Faktor internal petani, meliputi:
a.       Petani pengelola
b.      Tanah garapan
c.       Tenaga kerja
d.      Modal
e.       Kemampuan penguasaan teknologi
f.       Kemampuan petani mengalokasikan penerimaan keluarga
g.      Jumlah anggota keluarga
2.        Faktor eksternal petani, meliputi:
a.       Tersedianya sarana transportasi dan komunikasi
b.      Aspek-aspek yang menyangkut pemasaran hasil dan bahan usaha tani (harga jual, harga sarana produksi/saprodi dan lain-lain)
c.       Fasilitas kredit
d.      Sarana penyuluhan bagi petani
Pengembangan usaha tani tidak terlepas dari berbagai faktor-faktor pembatas yang berkaitan dengan kegiatan usaha tani baik secara langsung maupun tidak langsung. Morril (1974) menguraikan faktor-faktor pembatas pengembangan usaha tani meliputi:
a.       Lokasi relatif terhadap pasar dan biaya transportasi sebagai pengaruh perbedaan jenis tanaman.
b.      Lingkungan, khususnya bentang lahan, tanah, suhu, kelembaban dan musim pertumbuhan tanaman.
c.       Setiap jenis tanaman memerlukan lokasi yang sesuai.
d.      Permintaan konsumen
e.       Karakteristik tanaman yang berpengaruh terhadap produktivitas tanaman sebagai respon terhadap input-input sarana pertanian seperti pupuk dan mekanisasi pertanian.
f.       Perbedaan wilayah kaitannya dengan kemampuan dan upah tenaga kerja, kepemilikan lahan, tekanan penduduk dan peluang alternatif usaha.
g.      Kebijakan pemerintah.
Konsep ini juga serupa dengan konsep pusat pelayanan perdesaan (rural centres) yang diuraikan dalam Guidelines for Rural Centre Planning (United Nation, 1979) yang mengartikan kawasan sebagai penyedia langsung kebutuhan dasar bagi peningkatan produksi baik dalam bentuk pelayanan sosial maupun ekonomi seperti sebagai berikut:
1.      Memasarkan / mengumpulkan hasil – hasil surplus pertanian
2.      Menyediakan / mendistribusikan input – input pertanian yang penting seperti pupuk, peralatan, kredit, fasilitas perbengkelan.
3.      Menyediakan fasilitas pengolahan yang hasilnya untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dipasarkan kembali.
4.      Menyediakan pelayanan – pelayanan sosial.
Perbedaannya dengan urban centres walaupun memiliki fungsi yany relatif sama, tetapi lebih berorientasi pada pelayanan sektor tersier, sedangkan rural centres lebih berorientasi pada pelayanan untuk meningkatkan produksi sektor primer (pertanian) (United Nations, 1979). Konsep ini pada dasarnya sama yaitu asas pemenuhan kebutuhan di kawasaan dengan faktor – faktor yang dipengaruhi pengembangan dapat dipenuhi sehingga akan tercapai tujuan yang dikehendaki.
Dalam hubungannya dengan produktivitas pertanian, Partadireja (1990) menyatakan bahwa pengertian produktivitas lahan dalam sesuatu perhektar luasan lahan ditentukan oleh:
1.      Keadaan dan kesuburan lahan
2.      Modal yang mencakup varietas tanaman, penggunaan pupuk organik dan an organik, pestisida, tersedianya air dalam jumlah cukup dalam arti kualitas dan kuantitas serta alat – alat pertanian.
3.      Teknik bercocok tanam.
4.      Teknologi dalam artian organisasi, manajemen dan gagasan yang bersifat inisiatif dan inovatif.
5.      Tenaga kerja dalam arti kualitas dan kuantitas.
Diharapkan dengan adanya program agropolitan akan meningkatkan produksi pertanian, juga mendorong petani untuk menerapkan cara – cara dan manajemen bertani yang baik. Faktor – faktor ini berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas rata – rata lahan sawah.
Dalam produksi pertanian, produksi dihasilkan oleh bekerjanya beberapa faktor produksi, seperti tanah, tenaga kerja, irigasi, iklim, keterampilan bertani dan sarana produksi. Penggunaan input dalam produksi pertanian dibatasi oleh hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang (Mubaryanto, 1983). Hal tersebut menunjukkan bahwa luas lahan garapan dan pupuk merupakan faktor produksi yang menetukan dalam usaha meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Faktor produksi lainnya seperti bibit, tenaga kerja  dan obat anti hama penggunaannya sudah mencapai titik optimal sehingga jika dilakukan penambahan faktor tersebut akan menurunkan produksi.
Pada dasarnya pengembangan kawasan agropolitan merupakan suatu pola pemanfaatan ruang wilayah perdesaan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pengembangan sektor pertanian. Karena itu pengembangan kawasan agropolitan harus didasarkan pada kesesuaian agroekologi di wilayah yang bersangkutan. Aspek kesesuian lahan menjadi penting dalam upaya mewujudkan hasil produksi yang optimal. Hasil produksi yang optimal ini akan tercapai apabila komoditas unggulan yang ditanam didukung oleh kapasitas lahan yang sesuai dengan syarat tumbuhnya.



Usaha Tani Tanaman Pangan (skripsi dan tesis)


Menurut Hernanto (1991), Usaha tani adalah kesatuan organisasi antara kerja, modal dan pengelolaan yang ditujukan untuk memperoleh produksi di lapangan pertanian. Sedangkan menurut Suratiyah (2006), usaha tani adalah suatu usaha untuk mengkoordinasikan faktor-faktor produksi berupa lahan dan lingkungannya sebagai modal sehingga memberikan manfaat yang sebaikbaiknya.
Suratiyah (2006), secara garis besar membagi usaha tani ke dalam dua bentuk, yaitu usaha tani keluarga (family farming) dan perusahaan pertanian (plantation, estate, enterprise). Di Indonesia pada khususnya batasan kegiatan usaha tani identik dengan kegiatan usaha tani keluarga yang mempunyai ciri-ciri antara lain:
a.       Tujuan akhir adalah pendapatan keluarga
b.      Tidak berbadan hukum
c.       Luas lahan sempit
d.      Jumlah modal kecil
e.       Bersifat subsistence atau transisi dari subsistence ke komersial
f.       Produksi yang dihasilkan berupa bahan mentah atau bahan baku untuk industri turunannya.
Menurut Mosher dalam Suratiyah (2006), dalam usaha tani keluarga, petani berperan sebagai manajer, juru tani dan manusia biasa yang hidup dalam masyarakat. Petani sebagai manajer akan berhadapan dengan berbagai alternatif yang harus diputuskan mana yang harus dipilih untuk diusahakan. Petani harus menentukan jenis tanaman atau ternak yang akan diusahakan, menentukan caracara berproduksi, menentukan cara-cara pembelian sarana produksi, menghadapi pcrsoalan tentang biaya, mengusahakan permodalan, dan sebagainya. Untuk itu, diperlukan keterampilan,  pendidikan, dan pengalaman yang akan berpengaruh dalam proses pengambilan kcputusan.
Jayadinata dan Pramandika (2006) menguraikan upaya-upaya untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi petani adalah:
a.       Mengusahakan perubahan jenis mata pencaharian jika pendapatan dari pertanian tidak dapat ditingkatkan.
b.      Memperluas dan memperbaiki usaha tani
c.       Mengikutsertakan keluarga petani dalam kegiatan masyarakat dan kegiatan kelembagaan.
Selanjutnya, Kartasasmita dalam Jayadinata dan Pramandika (2006) menjelaskan salah satu upaya pembangunan pedesaan adalah melalui pemberdayaan ekonomi  masyarakat melalui stimulan permodalan, bimbingan teknologi dan pemasaran untuk kemandirian masyarakat desa.

Batasan Teknis Pengembangan Agropolitan (skripsi dan tesis)


Agropolitan adalah strategi pengembangan kawasan dengan tujuan untuk membangun sebuah agropolis (kota pertanian) yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya (Departemen Pertanian (2002). Agropolis ini disebut kawasan agropolitan. Karena konsep yang mendasarinya adalah konsep spasial, kawasan agropolitan tidak harus identik dengan dengan sebuah kota dalam batasan administrasi pemerintahan yang kini ada. Adalah dimungkinkan bahwa sebuah kawasan agropolitan meliputi irisan wilayah dari beberapa kota/kabupaten yang berdekatan.
Secara ilustratif kawasan agropolitan digambarkan oleh batasan teknik berikut:
1.      Adalah kawasan pertanian yang meliputi distrik-distrik agropolitan;
2.      Dengan kepadatan penduduk rata-rata 200 jiwa per km2;
3.      Berbatas radius maksimal 10 km, sehingga ;
4.      Merupakan kawasan yang berpenduduk antara 50.000 – 150.000 jiwa;
5.      Selain memfokuskan kegiatan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (untuk menjamin tercapainya keamanan pangan, sandang, kesehatan dan pendidikan), pengembangan kawasan agropolitan juga mengarah pada terbentuknya kemampuan agribisnis untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Sehingga produk yang dikembangkan harus mempunyai kemampuan daya saing yang kuat.
Keberadaan agropolitan dengan demikian dicirikan oleh berfungsinya sistem agribisnis yaitu sub-sistem pengadaan sarana pertanian (input produksi), sub.sistem produksi, sub-sistem pengolahan, sub-sistem pemasaran dan subsistem pendukung, di kawasan agropolitan. Dengan menekankan aspek keberfungsian ini, kawasan agropolitan dapat berupa kota menengah, kota kecil, kota kecamatan, kota pedesaan atau nagari yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Keberadaan pusat pertumbuhan ekonomi ini menjadi faktor pendorong (push factor) untuk berkembangnya wilayah-wilayah di sekitarnya, tidak hanya ditinjau dari sudut produksi pertanian namun juga sektor industri kecil, pariwisata, jasa pelayanan dan lain-lain.

Konsep Pendekatan Program Agropolitan (skripsi dan tesis)


Sebagai sebuah konsepsi pembangunan kawasan perdesaan, agropolitan dikembangkan oleh Friedman dan Douglas (1975). Agropolitan adalah pendekatan pembangunan kawasan perdesaan (rural development) yang menekankan pembangunan perkotaan (urban development) pada tingkat lokal perdesaan. Tiga isu utama mendapat perhatian penting dalam konsep ini:
1.      Akses terhadap lahan pertanian dan air,
2.      Devolusi politik dan wewenang administratif dari tingkat pusat ke tingkat lokal, dan
3.      Perubahan paradigma atau kebijakan pembangunan nasional untuk lebih mendukung diversifikasi produk pertanian.
Memperhatikan kota desa sebagai site utama untuk fungsi-fungsi politik dan administrasi, pengembangan agropolitan lebih cocok dilakukan pada skala kabupaten (district scale). Alasannya, skala kabupaten akan memungkinkan akses lebih mudah bagi rumah tangga atau masyarakat pedesaan untuk menjangkau kota, sementara cukup luas untuk meningkatkan atau mengembangkan wilayah pertumbuhan ekonomi (scope of economic growth) dan cukup luas dalam upaya pengembangan diversifikasi produk dalam rangka mengatasi keterbatasan-keterbatasan pemanfaatan desa sebagai unit ekonomi. Selain itu, dengan begitu pengetahuan lokal (local knowledge) akan mudah digabungkan dalam proses perencanaan jika proses itu dekat dengan rumah tangga dan produsen pedesaan. Pendekatan agropolitan sangat sesuai dengan semangat desentralisasi (transformasi wewenang dari pusat ke daerah) dan demokratisasi sebagai bagian dari perubahan politik di Indonesia kini. 
Agropolitan memberikan ruang yang layak terhadap perencanaan pembangunan pedesaan yang mengakomodir dan mengembangkan kapasitas lokal (local capacity building) dan partisipasi masyarakat dalam suatu program yang menumbuhkan manfaat timbal balik bagi masyarakat pedesaan dan perkotaan (Douglas, 1998 dalam Hutagalung, 2004).
Disamping itu, Kawasan agropolitan ini juga dicirikan dengan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis di pusat agropolitan yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya
 Dalam pengembangannya, kawasan tersebut tidak bisa terlepas dari pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan nasional (RTRWN) dan sistem pusat kegiatan pada tingkat Propinsi (RTRW Propinsi) dan Kabupaten (RTRW Kabupaten). Hal ini disebabkan, rencana tata ruang wilayah merupakan kesepakatan bersama tentang pengaturan ruang wilayah. Terkait dengan Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN), maka pengembangan kawasan agropolitan harus mendukung pengembangan kawasan andalan. Dengan demikian tujuan pembangunan nasional dapat diwujudkan.
Disamping itu, pentingnya pengembangan kawasan agropolitan di Indonesia diindikasikan oleh ketersediaan lahan pertanian dan tenaga kerja yang murah, telah terbentuknya kemampuan (skills) dan pengetahuan (knowledge) di sebagian besar petani, jaringan (network) terhadap sektor hulu dan hilir yang sudah terjadi, dan kesiapan pranata (institusi). Kondisi ini menjadikan suatu keuntungan kompetitif (competitive advantage) Indonesia dibandingkan dengan negara lain karena kondisi ini sangat sulit untuk ditiru (coping) (Porter, 1998). Lebih jauh lagi, mengingat pengembangan kawasan agropolitan ini menggunakan potensi lokal, maka konsep ini sangat mendukung perlindungan dan pengembangan budaya sosial local (local social culture).
Secara lebih luas, pengembangan kawasan agropolitan diharapkan dapat mendukung terjadinya sistem kota-kota yang terintegrasi. Hal ini ditunjukkan dengan keterkaitan antar kota dalam bentuk pergerakan barang, modal, dan manusia. Melalui dukungan sistem infrastruktur transportasi yang memadai, keterkaitan antar kawasan agropolitan dan pasar dapat dilaksanakan. Dengan demikian, perkembangan kota yang serasi, seimbang, dan terintegrasi dapat terwujud (lihat gambar 2.2).

Dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan secara terintegrasi, perlu disusun Master Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan yang akan menjadi acuan penyusunan program pengembangan.  Adapun muatan yang terkandung didalamnya adalah  :

1.      Penetapan pusat agropolitan yang berfungsi sebagai (Douglas, 1986) :
  1. Pusat perdagangan dan transportasi pertanian (agricultural trade/ transport center).
  2. Penyedia jasa pendukung pertanian (agricultural support services).
  3. Pasar konsumen produk non-pertanian (non agricultural consumers market). 
  4. Pusat industri pertanian (agro-based industry).
  5. Penyedia pekerjaan non pertanian (non-agricultural employment).
  6. Pusat agropolitan dan hinterlannya terkait dengan sistem permukiman nasional, propinsi, dan kabupaten (RTRW Propinsi/ Kabupaten).
2.      Penetapan unit-unit kawasan pengembangan yang berfungsi sebagai (Douglas, 1986) :
  1. Pusat produksi pertanian (agricultural production).
  2. Intensifikasi pertanian (agricultural intensification).
  3. Pusat pendapatan perdesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non pertanian (rural income and demand for non-agricultural goods and services).
  4. Produksi tanaman siap jual dan diversifikasi pertanian (cash crop production and agricultural diversification).
3.      Penetapan sektor unggulan:
  1. Merupakan sektor unggulan yang sudah berkembang dan didukung oleh sektor hilirnya.
  2. Kegiatan agribisnis yang banyak melibatkan pelaku dan masyarakat yang paling besar (sesuai dengan kearifan lokal).
  3. Mempunyai skala ekonomi yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan orientasi ekspor.
4.      Dukungan sistem infrastruktur
Dukungan infrastruktur yang membentuk struktur ruang yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan diantaranya : jaringan jalan, irigasi, sumber-sumber air, dan jaringan utilitas (listrik dan telekomunikasi).
5.      Dukungan sistem kelembagaan.
  1. Dukungan kelembagaan pengelola pengembangan kawasan agropolitan yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dengan fasilitasi Pemerintah Pusat.
  2. Pengembangan sistem kelembagaan insentif dan disinsentif pengembangan kawasan agropolitan.
Melalui keterkaitan tersebut, pusat agropolitan dan kawasan produksi pertanian berinteraksi satu sama lain secara menguntungkan. Dengan adanya pola interaksi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah (value added) produksi kawasan agropolitan sehingga pembangunan perdesaan dapat dipacu dan migrasi desa-kota yang terjadi dapat dikendalikan (Djakapermana, 2003).

Tujuan Dan Sasaran Program Agropolitan (skripsi dan tesis)


Tujuan pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterikatan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkeadilan (tidak merusak lingkungan) dan terdesentralisasi (wewenang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat) di kawasan agropolitan. Dengan berkembangnya sistem dan usaha agribisnis hulu (pengadaan sarana pertanian), agribisnis hilir (pengolahan hasil pertanian dan pemasaran) dan jasa penunjangnya. Sehingga akan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antar wilayah, mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya urbanisasi tenaga produktif, serta meningkatkan pendapatan asli daerah. (Rivai, 2003)
Sasaran pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk mengembangkan kawasan pertanian yang berpotensi menjadi kawasan agropolitan melalui:
a.       Pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis agar mampu meningkatkan produksi, produktivitas komoditi pertanian serta produk – produk olahan pertanian, yang dilakukan dengan pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang efisien dan menguntungkan serta berwawasan lingkungan.
b.      Penguatan kelembagaan ditingkat petani.
c.       Pengembangan kelembagaan sistem agribisnis (penyedia saprodi, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, pemasaran dan penyediaan jasa penunjang).
d.      Pengembangan kelembagaan penyuluhan pembangunan terpadu
e.       Pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi.
f.       Peningkatan sarana dan prasarana perekonomian (jaringan jalan, jaring irigasi ifrastruktur pemasaran) dan prasarana pendukung lainnya.

Pengertian Konsep Agropolitan (skripsi dan tesis)


Agropolitan didefinisikan sebagai sebuah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agrobisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya (hinterland). Sistem agrobisnis merupakan pembangunan pertanian yang dilakukan secara terpadu, tidak hanya usaha budidaya (on farm) tetapi juga meliputi pembangunan agrobisnis hulu (penyediaan sarana pertanian), agrobisnis hilir (prosesing dan pemasaran hasil pertanian), dan jasa jasa pendukungnya.
Konsep dasar pengembangan agropolitan adalah sebagai upaya menciptakan pembangunan inter-regional berimbang, khususnya dengan meningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa (rural-urban linkage) melalui pengembangan kawasan perdesaan yang terintegrasi di dalam sistem perkotaan secara fungsional dan spasial. Pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan diupayakan melalui optimalisasi sumberdaya lokal dengan pengembangan ekonomi dan investasi dibidang prasarana dan sumberdaya alam. Pengembangan ekonomi agropolitan harus lebih bertumpu pada pembangunan sistem dan usaha agribisnis, dimana seluruh sub-sistem agribisnis (budidaya, sarana-prasarana produksi, pengolahan hasil, pemasaran, dan jasa) dibangun secara simultan dan harmonis.
Batasan kawasan agropolitan tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintah, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan keterkaitan ekonomi secara fungsional. Penetapan kawasan agropolitan hendaknya dirancang secara lokal dengan memperhatikan realitas perkembangan agrobisnis yang ada di setiap daerah. Bentuk dan kawasan agropolitan dapat meliputi satu wilayah desa/kelurahan atau kecamatan atau beberapa kecamatan dalam kabupaten/ kota atau dapat juga meliputi wilayah yang dapat menembus wilayah kabupaten/ kota lain yang berbatasan.

Pertanian Rawa (skripsi dan tesis)



Daerah rawa dapat didefinisikan sebagai daerah yang selalu tergenang atau pada waktu tertentu tergenan karena jeleknya ataupun tidak adanya sistem drainase alami. Rawa adalah lahan dengan kemiringan relatif datar disertai dengan adanya genangan air yang terbentuk secara alamiah yang terjadi terus menerus atau semusim akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunayi ciri fisik: bentuk permukaan lahan cekung, kadang – kadang bergambut, ciri kimawi: derajat keasaman airnya terendah dan ciri biologis: terdapat ikan – ikan rawa, tumbuhan rawa, dan hutan rawa. Rawa dibedakan kedalam 2 jenis, yaitu pasang surut yang terletak di pantai atau dekat pantai, dimuara atau dekat muara sungai sehingga dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut dan rawa non pasang surut atau rawa pedalaman atau rawa lebak yang terletak lebih jauh dari pantai sehingga tidak dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut.
Lebih jauh rawa juga mempunyai fungsi lingkungan antara lain sebagai pengendali banjir, pengendali kekeringan, pengendali pencemaran lingkungan, dan penghasil bahan bakar (kayu arang, gambut). Nilai dan peranan lahan rawa sekarang semakin diyakini potensi dan perannya dalam mendukung pembangunan. Keseluruhan lahan rawa yang telah dibuka ditaksir sekitar 6 juta hektar, diantaranya dibuka oleh masyarakat secara swadaya sekitar 4 juta hektar dan pemerintah sekitar 2 juta, termasuk kawasan PLG Kalimantan Tengah. Dari keseluruhan lahan rawa yang dibuka, tidak termasuk lahan sejuta hektar, baru sekitar 1,53 juta hektar yang ditanami, sebagian besar untuk tanaman pangan diantaranya 0,80 juta hektar berupa sawah pasang surut dan 0,73 hektar berupa sawah lebak.
Dari keseluruhan lahan yang telah dibuka oleh pemerintah tercatat baru dimanfaatkan sekitar 1 ,5 juta hektar, di antaranya 0,80 juta hektar berupa lahan pasang surut dan 0,73 hektar berupa lahan lebak dan secara fungsional yang digunakan untuk pertanian sekitar 1 ,2 juta hektar, masing-masing 0,689 juta sebagai sawah, 0,231 juta hektar sebagai tegalan, dan 0,261 juta hektar untuk pemanfaatan lainnya.
Sejarah pemanfaatan rawa dilatarbelakangi oleh kondisi kekurangan pangan yang dialami Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan.lmpor beras Indonesia pada  masa itu mencapai hampir 20% dari pangsa yang diperdagangkan di pasar dunia sehingga secara murad (significant) mengurangi peruntukan dana pembangunan.
Komitmen pemerintah terhadap pengembangan rawa dimulai sejak tahun 1968 yang merencanakan membuka sekitar 5 juta hektar lahan rawa di Kalimantan dan Sumatera selama 15 tahun. Rencana pengembangan terhadap lahan yang dibuka ini kebanyakan tidak dilanjuti secara optimal dan semakin terancam menjadi lahan telantar atau bongkor (sleeping land). Luas lahan rawa yang menjadi lahan bongkor ini diperkirakan mencapai antara 60-70% atau 600 ribu hektar (Maas, 2003). Tingkat kesejahteraan kehidupan petani di lahan rawa juga terlihat masih memprihatinkan karena produktivitas kerja dan hasil produksi pertanian yang dapat dicapai masih rendah.
Produktivitas tanaman yang dapat dicapai di lahan rawa tergantung pada tingkat kendala dan ketepatan pengelolaan. Namun seperti pada umumnya petani, penanganan pasca panen, termasuk pengelolaan hasil masih lemah, terkait juga dengan pemasaran hasil yang terbatas sehingga diperlukan dukungan kelembagaan yang baik dan profesional serta komitmen pemerintah propinsi/kabupaten dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani rawa.
Pengembangan lahan rawa mempunyai banyak keterkaitan dengan gatra lingkungan yang sangat rumit karena hakekat rawa selain mempunyai fungsi produksi juga fungsi lingkungan. Apabila fungsi lingkungan ini menurun maka fungsi produksi akan terganggu. Oleh karena itu perencanaan pengembangan rawa harus dirancang sedemikian rupa untuk memadukan antara fungsi lahan sebagai produksi dan penyangga lingkungan agar saling menguntungkan atau konpensatif. Rancangan semacam inilah yang memungkinkan untuk tercapainya pertanian berkelanjutan di lahan rawa.