Tampilkan postingan dengan label Judul Hubungan Internasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Judul Hubungan Internasional. Tampilkan semua postingan

Jumat, 16 Desember 2016

Isi Kebijakan FLEGT VPA DI INDONESIA (skripsi dan tesis)


Isi Dokumen VPA UE-Indonesia  memiliki ke-25 pasal dalam dokumen VPA dimana tiga pasal pertama di dokumen tersebut menjadi landasan dari dokumen VPA secara keseluruhan. Pasal 1 dan 2 yang merincikan tujuan dan definisi secara umum memberikan landasan untuk dialog dan kerjasama, serta menguraikan penjelasan terkait terminologi-terminologi yang digunakan seperti definisi ekspor, impor, produk kayu, pengapalan, otoritas penerbit, harmonized code, dsb. Pasal 3 menjelaskan skema pemberian lisensi FLEGT baik yang merujuk pada perundangan di UE maupun kaitannya dengan cakupan produk kayu Indonesia yang diberlakukan. Selanjutnya, pasal 4 dan 5 menjelaskan otoritas pelaksanaan kerjasama. Bagi pihak Indonesia diuraikan dalam pasal 4 tentang otoritas penerbit lisensi Pasal 1 Tujuan (2 ayat) Pasal 2 Definisi (1 ayat dengan 9 sub ayat) Pasal 3 Skema Pemberian Lisensi FLEGT (4 ayat) Pasal 4 Otoritas Penerbit Lisensi terdiri dari 5 ayat Pasal 5 Otoritas yang Berwenang terdiri dari 5 ayat Pasal 6 Lisensi FLEGT terdiri dari 4 ayat Pasal 7 Verifikasi Kayu yang Diproduksi Secara Legal ( 2 ayat) Pasal 8 Pelepasan Pengapalan yang tercakup dalam Lisensi FLEGT (3 ayat) Pasal 9 Penyimpangan (1 ayat dengan 3 sub ayat) Pasal 10 Penerapan SVLK dan Tindakan Lainnya (3ayat) Pasal 11 Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Persetujuan (2 ayat) Pasal 12 Pengaman Sosial (2 ayat) Pasal 13 Insentif Pasar (1 ayat dengan 2 sub ayat) Pasal 14 Komite Pelaksana Bersama (5 ayat dengan 9 sub ayat) Pasal 15 Pemantauan dan Evaluasi (1 ayat 2 sub ayat) Pasal 16 Tindakan Pendukung (2 ayat) Pasal 17 Pelaporan dan Keterbukaan Informasi Publik (4 ayat dengan 9 sub ayat) Pasal 18 Komunikasi Pelaksanaan (2 ayat) Pasal 19 Wilayah Pemberlakuan (1 ayat) Pasal 20 Penyelesaian Sengketa ( 7 ayat) Pasal 21 Penundaan (4 ayat) Pasal 22 Perubahan (4 ayat) Pasal 23 Mulai Berlaku, Jangka Waktu, dan Pengakhiran Pasal 24 Lampiran (1 ayat) Pasal 25 Naskah Asli (1ayat)  mengenai kewajiban-kewajiban dalam penerbitan FLEGT. [1]
Sedangkan dalam pasal 5 diuraikan otoritas berwenang di pihak UE yang disebut Competent Authority yang melingkupi sejumlah kewajiban untuk pemeriksaan keabsahan lisensi FLEGT yang dikeluarkan otoritas penerbit lisensi (Indonesia) dan bertanggung jawab dalam menjaga aksesnya kepada publik atau badan yang diperbolehkan sebagai bentuk transparansi informasi. Pasal 6 dan 7 berhubungan dengan lisensi FLEGT dan verifikasi kayu produksi legal beserta prosedur dan aturan penerbitan lisensi serta tata cara pengisiannya. Catatan lisensi FLEGT disepakati kedua pihak untuk selanjutnya disebut sebagai Dokumen V-Legal. Untuk pasal-pasal lainnya dari Dokumen VPA bersifat umum. Namun menarik bahwa dari pasal-pasal yang disepakati kedua pihak, Indonesia telah mengambil langkah maju dengan merealisasikan beberapa hal yang dipersyaratkan seperti pembentukan Lisence Information Unit (LIU) dan mulai mengoperasikan kantor Sistem Informasi Legalitas Kayu sejak 1 Januari 2013. [2]
Dengan demikian secara keseluruhan baik Indonesia maupun UE mendukung tata kelola, penegakan hukum dan transparansi yang lebih baik di sektor kehutanan, mendorong pengelolaan hutan Indonesia secara berkelanjutan, serta memberi kontribusi kepada upaya-upaya untuk menghentikan perubahan iklim. Penerapannya dari FLEGT VPA dalam SLVK membuat Indonesia akan menggunakan sistem jaminan legalitas kayunya untuk semua kayu serta produk kayu komersial yang diproduksi, diolah dan diperdagangkan di Indonesia. Ini mencakup semua ekspor, baik untuk tujuan ke UE atau pasar internasional lainnya. Di masa depan sistem ini juga mencakup semua kayu yang digunakan di dalam negeri. Pengendalian terpisah untuk memverifikasi legalitas kayu yang diimpor masih akan dikembangkan.[3]
Uraian mengenai memiliki ke-25 pasal dalam dokumen VPA dimana di dalamunya terdapat tiga pasal pertama di dokumen tersebut menjadi landasan dari dokumen VPA secara keseluruhan, yaitu pasal 5 diuraikan otoritas berwenang di pihak UE yang disebut Competent Authority yang melingkupi sejumlah kewajiban untuk pemeriksaan keabsahan lisensi FLEGT yang dikeluarkan otoritas penerbit lisensi (Indonesia) dan bertanggung jawab dalam menjaga aksesnya kepada publik atau badan yang diperbolehkan sebagai bentuk transparansi informasi. Pasal 6 dan 7 berhubungan dengan lisensi FLEGT dan verifikasi kayu produksi legal beserta prosedur dan aturan penerbitan lisensi serta tata cara pengisiannya. Sedangkan pasal lain merupakan pasal tambahan






Proses Penandatangan Kebijakan FLEGT VPA oleh Uni Eropa dan Indonesia (skripsi dan tesis)

    
FLEGT ( Forest Law Enforcement, Governance and Trade) adalah perjanjian bilateral antara Uni Eropa (UE) dan negara-negara pengekspor kayu, dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diimpor ke UE diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan negara mitra. FLEGT dibangun di atas penegakan hukum kehutanan daerah sebelumnya dan tata kelola (FLEG). Kantor pusat FLEGT ( Forest Law Enforcement, Governance and Trade)  adalah di Barcelona, Spanyol;  dengan kantor tambahan di Brussels Belgia, Joensuu Finlandia dan Kuala Lumpur Malaysia.
Secara umum proses penandatangan telah dimuat dalam panduan FLEGT VPA itu sendiri, yaitu[1]:
Tahap 1: Informasi dan konsensus bangunan
Jika sinyal negara penghasil kayu yang tertarik VPA dan meminta informasi lebih lanjut, Uni Eropa dan mitra-mitranya menyediakan bahan-bahan. Mereka juga tersedia untuk bertukar dan berbagi informasi tentang VPA dengan perwakilan negara dan pemangku kepentingan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pemerintah kemudian menilai apakah VPA akan menjadi tepat, dengan masukan dari sektor swasta dan masyarakat sipil. Fase ini berakhir baik ketika negara penghasil kayu dan Uni Eropa sepakat untuk memulai negosiasi VPA formal, atau ketika negara penghasil kayu memutuskan bahwa VPA tidak akan sesuai untuk situasi tersebut.
Tahap 2: Negosiasi Formal
Kesepakatan harus dicapai pada isi VPA selama fase ini. Uni Eropa dan negara bernegosiasi membahas rincian dari sistem jaminan legalitas dan komitmen tata kelola hutan yang akan dimasukkan dalam lampiran teks hukum perjanjian. Persyaratan sistem jaminan legalitas adalah bahwa itu adalah hasil dari yang inklusif, proses multipihak. Untuk mendapatkan di negara konsensus, negara negosiasi mengembangkan dan menyelenggarakan proses konsultasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan hutan untuk memberikan masukan. Ini posisi di negara tersebut kemudian dibahas dengan Uni Eropa selama negosiasi.
 Tahap 3: Ratifikasi dan Implementasi
Setelah penandatangan, VPA harus diratifikasi oleh lembaga legislatif baik pemerintah negara mitra dan Uni Eropa. Pertama, VPA diterjemahkan ke dalam 24 bahasa resmi Uni Eropa, dan kemudian ditandatangani oleh Dewan Uni Eropa (wakil dari Dewan Kepresidenan), Komisi Eropa dan legislatif dari negara mitra. Parlemen Eropa kemudian menyetujui perjanjian. Setelah ratifikasi, keputusan Dewan diterbitkan.
Tidak semua negara memiliki sistem di tempat yang memungkinkan mereka untuk mulai mengendalikan, memverifikasi dan segera lisensi kayu legal, sehingga negara mitra dapat mulai mengembangkan sistem yang disepakati dalam VPA sebelum ratifikasi. Selama pengembangan sistem, negara mitra menempatkan di tempat sistem jaminan legalitas, membangun kapasitas dan upgrade atau mengembangkan prosedur baru.
Negara mitra menggunakan auditor independen untuk memeriksa bahwa sistem jaminan legalitas beroperasi dengan benar dan bahwa sistem verifikasi bekerja. Komite Pelaksanaan Gabungan, yang terdiri dari wakil-wakil dari negara mitra dan Uni Eropa, bertanggung jawab untuk pengawasan dan penyelesaian sengketa selama pengembangan sistem ini dan tahap implementasi.


Tahap 4: Perizinan
Selama fase perizinan, setiap pengiriman kayu atau produk kayu dari negara mitra ke Uni Eropa harus disertai dengan lisensi FLEGT. Lisensi menyatakan bahwa pengiriman ini hukum sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam VPA. Pengiriman tanpa izin akan ditolak di perbatasan Uni Eropa.
Hal sama berlaku untuk penantangan FLEGT VPA anatar Uni Eropa dan Indonesia yang di dasarkan pada 4 tahap di atas (Tahap 1: Informasi dan konsensus bangunan, Tahap 2: Negosiasi Formal, Tahap 3: Ratifikasi dan Implementasi dan Tahap 4: Perizinan. Namun apabila merunut kerjasama yang dilakukan antara Uni Eropa dan Indonesia maka FLEGT VPA sebenarnya diawali oleh penetapan kebijakan mengenai forest law dimana pada tahun 1980, berbagai negara di Eropa  telah melakukan berbagai kebijakan seperti gerakan internasional yang kuat untuk menyelamatkan hutan tropis, termasuk ide untuk memboikot produk-produk kayu dari hutan tropis. Pada kenyataannya, gerakan ini tidak efektif karena dipegaruhi oleh berbagai hal yaitu (1) kekuatan hukum yang belum mengikat baik pembeli dari negara-negara Eropa sehingga gerakan ini tidak memenuhi tujuannnya untuk menyelematkan hutan tropis (2) gerakan ini tidak memberikan tekanan bagi pemerintah yang mengekspor hutan kayu tropis seperti Indonesia untuk lebih memperhatikan kebijakan mengenai penyelamatan hutan tropis. Oleh karenanya negara-negara Eropa akhirnya mempertimbangkan untuk menggunakan  cara lain dalam menyelamatkan hutan tropis. [2]
Pada tahun 1993, arah kebijakan Uni Eropa menyelamatkan hutan tropis yang semula dengan gerakan boikot kemudian digantikan dengan berbagai kerjasama. Khususnya untuk Indonesia maka dilakukan kerjasama dengan bentuk kelompok kerja di Indonesia memprakarsai pembangunan sertifikasi kayu berkelanjutan pertama. Pada tahun 1998 kemudian terbentuklah Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang dipimpin oleh Profesor Emil Salim (mantan Menteri Lingkungan Hidup). [3]
Untuk Indonesia, sejak tahun 2003 para pemangku kepentingan mulai mengupayakan suatu definisi legalitas yang akan digunakan untuk mengaudit unit usaha kehutanan. Pada awalnya proses ini dipimpin oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil dan LSM lingkungan hidup seperti Telapak, Environmental Investigation Agency (EIA), dan The Nature Conservancy (TNC), dengan masukan dari berbagai organisasi seperti The Forest Trust dan Tropical Forest Foundation. Telapak khususnya memainkan peran penting dalam menyusun masukan dan menghimpun dukungan dari berbagai LSM setempat yang berbasis di daerah.[4]
Pada perkembangannya, bentuk kerjasama secara kelembagaan ini menunjukkan adanya pengaruh lebih baik sehingga mengarahkan Uni Eropa untuk melakukan adopsi dari bentuk kerjasama ini lebih lanjut. Partisipasi dalam mengembangkan definisi legalitas semakin luas sejak tahun 2006 sampai 2008 dengan melibatkan pemerintah dan industri di tingkat nasional maupun provinsi. Pada bulan Desember 2008 tim kerja multi-pihak, dengan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) sebagai fasilitator proses, serta dukungan Dewan Kehutanan Nasional, secara formal menyerahkan kepada pemerintah suatu standar legalitas dan usulan sistem jaminan legalitas. Pemerintah dan suatu tim kecil yang merupakan kelompok pemangku kepentingan selanjutnya mempersiapkan usulan tersebut menjadi peraturan yang pada akhirnya disahkan pada bulan Juni 2009. Indonesia dan UE memulai perundingan VPA pada bulan Januari 2007 tetapi barulah setelah bulan Juli 2009 dialog semakin intensif setelah diselesaikannya sistem jaminan legalitas kayu Indonesia (TLAS). Sejak Maret 2007 sampai April 2011 telah diadakan tiga Pertemuan Pejabat Tinggi (Senior Officials Meeting), tujuh Pertemuan Kelompok Kerja Teknis (Technical Working Group), tujuh Pertemuan Pakar Gabungan (Joint Expert Meeting) dan delapan Konferensi Video untuk menyelesaikan dan menyepakati teks VPA serta lampiran-lampirannya.  [5]
FLEGT-VPA akhirnya ditandatangani oleh UE dan Indonesia pada tanggal 30 September 2013 di Brussels setelah beberapa kali mengalami kemunduran. Sedangkan ratifikasi untuk kerjasama oleh Parlemen Eropa baru terealisasi pada tanggal 27 Februari 2014 di Strasbourg, Prancis. Dengan demikian kerjasama ini telah resmi mengikat secara hukum bagi UE dan Indonesia
 Pada setiap tahap proses perancangan dan perundingan, representasi dari kelompok masyarakat sipil, asosiasi hutan dan industri kayu maupun berbagai kementerian terkait lainnya telah dapat berhubungan secara langsung dengan Kementerian Kehutanan serta memberi kontribusi kepada perundingan dengan UE melalui berbagai bentuk dan ruang dialog yang diuraikan di atas. Di berbagai tahap, pemerintah telah memimpin konsultasi publik di berbagai daerah dengan mengundang para wakil industri di daerah, pemerintah dan masyarakat sipil untuk memberi komentar mengenai sistem yang sedang berkembang. Dialog nasional mencakup serangkaian yang terdiri atas 12 program di radio nasional , dengan panggilan telepon kepada para pejabat, masyarakat sipil, sektor swasta dan termasuk sebuah siaran langsung dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dan Duta Besar UE Hasil akhirnya adalah sebuah sistem jaminan legalitas nasional dan VPA yang mendapat dukungan luas dari semua pemangku kepentingan Indonesia.[6]
Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa  proses penetapan kebijakan FLEGT VPA oleh Uni Eropa di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan tahaan yang sudah termuat dalam FLEGT VPA sendiri. Namun dalam pelaksanaanya terdapat beberapa kali perubahan yang berbeda dalam hal target waktu. Proses peneapan kebijakan FLEGT VPA dimulai pada bulan Desember 2008 dengan adanya tim kerja multi-pihak, dengan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) sebagai fasilitator proses, serta dukungan Dewan Kehutanan Nasional. Dalam proses tersebut secara formal menyerahkan kepada pemerintah suatu standar legalitas dan usulan sistem jaminan legalitas. Pada bulan Juli 2009 dialog semakin intensif setelah diselesaikannya sistem jaminan legalitas kayu Indonesia (TLAS). Sejak Maret 2007 sampai April 2011 telah diadakan tiga Pertemuan Pejabat Tinggi (Senior Officials Meeting), tujuh Pertemuan Kelompok Kerja Teknis (Technical Working Group), tujuh Pertemuan Pakar Gabungan (Joint Expert Meeting) dan delapan Konferensi Video untuk menyelesaikan dan menyepakati teks VPA serta lampiran-lampirannya. 



Kebijakan Look East Policy (skripsi dan tesis)


Berangkat dari ekonomi agraris di bagian Timur dan perdagangan di Semenanjung Malaysia, kini Malaysia telah berubah menjadi Negara industri yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi maju. Hal ini tidak lepas dari peran seorang perdana menteri yang sangat menonjol di Malaysia, yaitu Mahathir Mohamad. Ambisi Mahathir adalah merestrukturisasi masyarakat Malaysia menuju tatanan bisnis dan komunitas industri Melayu. Secara ideologis pandangan dan kebijakan itu dipengaruhi oleh ide tentang “Nilai Asia” (Asian Value) yang dipelopori oleh para pemimpin Asia yang salah satunya juga Mahathir Mohamad. Instabilitas pemerintah yang lemah akan menimbulkan kekacauan dan itu tidak akan mendukung proses pembangunan negara berkembang ke arah perbaikan.
Sejak awal masa pemerintahannya sebagai perdana menteri pada 1981, Mahathir menggarisbawahi komitmennya untuk meneruskan kebijakan yang telah dirintis oleh para pemimpin Malaysia pasca kerusuhan 13 Mei 1969, terutama untuk mengejar tujuan-tujuan yang telah diletakkan dalam Look East Policy. Mahathir ingin menjadikan Malaysia suatu negara industry dengan mengemukakan konsep dan ide-ide baru seperti Kebijaksanaan Pandang Ke Timur dan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2).[1]
Keberhasilan Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) menghasilkan perdebatab di kalangan politisi dan pengamat. NEP telah menargetkan pembagian 30% ekonomi pada bumiputra, tetapi berdasarkan statistik resmi pemerintah, NEP tidak berhasil mencapai target itu. Meskipun kebijakan ekonomi tersebut berakhir pada 1990, pemerintah Malaysia tetap sering mengacu padanya karena tetap saja ada banyak keuntungan yang didapat oleh kaum Bumiputra. Pada 2005, beberapa politisi dan United Malays National Organization (UMNO) menginginkan dilakukannya restorasi pada NEP sebagai bagian dan New National Agenda (NNA). Pada 2008, Menteri Besar Penang Lim Guan Eng, membuat terobosan kebijakan dan secara terang-terangan mengumumkan bahwa pemerintahan barunya akan bebas dan pengaruh dan gaya NEP.[2]
Bersamaan dengan redistribusi kekayaan mi juga dilakukan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mi akan membuat saham dan pendapatan kaum non-bumiputra juga menurun, sedangkan kepentingan bisnis bumiputra diharapkan meningkat. Anggapan ini mengacu pada ‘teori kue yang mengembang’ (expanding pie theory): saham bumiputra pada kue tersebut akan meningkat tanpa mengurangi inisan kue non-bumlputra. Teori mi juga ditegaskan secara terang-terangan dalam Rencana Malaysia ke-2 (Second Malaysia Plan).
Terbukti bahwa hampir semua tujuan yang dirumuskan dalam konsolidasi Barisan Nasional (BN) di awal era 1970-an berhasil dicapai sebelum 1990. Banyak indikator yang menunjukkan bahwa dua tujuan Look East Policy yang telah dicanangkan, yakni untuk memberantas kemiskinan dan strukturisasi masyarakat Malaysia dengan mengutamakan ekonomi bumiputra telah dicapai oleh pemerintah. Misalnya, angka kemiskinan di Malaysia telah berkurang sampai 15% di tahun 1990. Data lain juga menunjukkan bahwa jumlah keluarga miskin turun dan 39,6% pada tahun 1976 menjadi 13,4% pada tahun 1993.  Kesenjangan ekonomi juga semakin sempit. Selama 20 tahun penerapan Look East Policy, angka GDP tumbuh rata-rata 6,7% per tahun. [3]
Beberapa tokoh bumiputra sendiri juga ada yang menginginkan agar Look East Policy dikurangi dan dihilangkan. Misalnya, Perdana Menteri Datuk Sen Abdullah Ahmad Badawi dalam pidatonya di depan UMNO pada 2004. Tetapi, tidak semua pimpinan politik bumiputra mempunyai pandangan yang sama. Badruddin Airuklin, yang terpilih sebagai ketua deputi tetap UMNO. dengan bangga ia menyatakaƱ, “Tak ada ras lain pun yang mempertanyakan hak istimewa kita, pemimpin, dan agama kita”.[4] Berdasarkan pernyataan ini dapat diketahui kebanggaan yang kental pemerintah Malaysia akan keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kebijakan New Era Policy




Konflik Etnis Antara Etnis Malyu dan Non Melayu di Malaysia (skripsi dan tesis)


a.    Etnis Melayu di Malaysia
Penduduk Malaysia bersifat heterogen atau terdiri dari berbagai kelompok suku. Suku Melayu mendominasi dengan persentase sebesar 50,4%. Menurut konstitusi Malaysia, orang Melayu didefinisikan sebagai orang Muslim, menggunakan bahasa Melayu yang menjalankan adat dan budaya Melayu. Oleh karena itu, secara teknis seorang Muslim dan ras mana pun yang menjalankan kebiasaan dan budaya Melayu dapat dipandang sebagai orang Melayu dan memiliki hak yang sama ketika berhadapan dengan hak-hak istimewa orang Melayu seperti yang dinyatakan di dalam konstitusi.
Pengertian orang mengenai “Melayu” sering keliru dan dicampurbaurkan. Hal ini disebabkan karena pengertian bahasa adalah “ras” dan ada pula yang mengartikan “etnis” atau suku (bangsa), sedangkan dalam pengertian umum Melayu sering kita harus menelusuri kembali apa yang dicatat oleh sejarah. Orang Melayu mendiami wilayah Thailand Selatan, Malaysia Barat dan Timur, Singapura, Brunei, Kalimantan Barat, Temiang (Aceh Timur), Pesisir Timur Sumatra Utara, Riau, Jambi, dan Pesisir Palembang.
Jika kita mencoba mencari tahu makna “Melayu” akan ditemukan beberapa definisi. Jika membuka situs en.wikpja. com, akan ditemukan dua definisi berbeda yaitu suku (etnik) dan sebagai kumpulan orang bukan geografis). Lain lagi apabila kita membuka eia.com, makna Melayu lebih cocok ke definisi suku (etnik), sedangkan icocok ke definisi suku. Hal ini harus dibedakan, meskipun kadang dipakai begitu saja dengan mengabaikan maknanya yang tepat dan masing-masing kata. Misalkan pada ciri-ciri fisik, seperti warna kulit, bentuk tubuh, rambut, bentuk wajah, dll. Ras juga didasarkan pada keturunan gen yang saling berdekatan. Orang yang rasis berarti memandang sesuatu berdasarkan alasan-alasan ras. Cara pandang rasialis menyesatkan dan sering memicu timbulnya konflik dan kerusuhan sosial politik sehingga menimbulkan kerugian dan kerusakan. Tidak dapat dipungkiri masih ada komunitas atau kelompok orang di dunia ini yang menganggap rasnya paling baik.
Selanjutnya etnik biasanya lebih kesamaan karakter yang diekspresikan pada ranah budaya, gaya hidup,seni, agama, dan bukan sekadar tarnpilan fisik. Meskipun demikian, dengan perbedaan etnik (suku). Karenanya kadang ras dan etnik sering disamakan. Landasan ras yang digunakan adalah pendapat Antropolog Jerman Johann Friedrich Blumenbach (1752—1840) mengatakan:
Malay variety. Tawny-coloured; hair black, sofi, curly, thick and plentifri; head moderately narrowed; forehead slightly swelling; nose fr/I, rather wide, as it were diffuse, end thick; mouth large, upper jaw somewhat prominent with the parts of the face when seen in profile, sufficiently prominent and distinct from each other. This last variety includes the islanders of the Paqfic Ocean, together with the inhabitants of the Marianne, the Philippine, the Molucca and the Sunda Islands, and of the Malayan peninsula.
I wish to call it the Malay because the majority of the men of this variety, especially those who inhabit the Indian islands close to the Malacca peninsula, as well as the Sandwich, the Society, and the Friendly Islanders, and also the Malambi of Madagascar down to the inhabitants of Easter Island, use the Malay idiom”.

Namun, banyak yang sepakat bahwa setelah pusat imperium Melayu berada di Melaka 1400 M dan Parameswara di-Islamkan oleh Syekh dan Pasai, maka sejak itu terbentuklah suatu wadalh baru bagi orang Islam yang disebarkan dan Melaka ke segenap penjuru di Nusantara. Penyebaran melalui rute dagang ini diikuti perkawinan dengan putri raja setempat. Hal ini bukan saja membentuk masyarakat Islam, melainkan juga membentuk Budaya Melayu sehingga pada masa kedatangan orang Barat telah terbentuk kerajaan-kerajaan maritim di sepanjang kuala-kuala sungai di pesisir timur Sumatra dan Kalimantan serta di Thailand Selatan, bahkan sampai di Jayakarta dan Indonesia Timur. Sejak itu terbentuklah definisi jati din Melayu yang baru yang tidak lagi terikat kepada faktor genealogis, tetapi dipersatukan oleh faktor kultural yang sama, yaitu kesamaan dalam beragama Islam, berbahasa Melayu, dan beradat-istiadat Melayu.[1]
Menurut kesepakatan para ahli-ahli Barat orang-orang Melayu (Malaios) didefinisikan sebagai orang Islam dengan bahasa Melayu, mempunyai kebiasaan mempelajari bahasa dan berusaha memperluas pengetahuan mereka, juga mempelajari bahasa Arab. Suka mengembara, suatu ras yang paling gelisah di dunia, suka mendirikan kampung-kampung, namun dengan mudah meninggalkannya. Mereka bersih dan berketurunan balk, sangat gemar akan musik dan sangat berkasih sayang”.
Menurut J.M Gullick dalam Malay Society In The Late 19th Century: The Beginning Of Change, pada orang Melayu ada beberapa nilai yang menonjol, yaitu[2]:
a.         adanya konsep status, yaitu senang mengejar status yang lebih tinggi;
b.        bertindak patut menurut adat dan pendapat orang banyak;
c.         jika menerima malu dapat berbuat amok atau sindiran;
d.        tidak suka berbicara keras—keras dengan tekanan terhadap setiap kata atau kalimat;
e.         cenderung bersifat konservatif;
f.         berpijak pada yang esa;
g.        sangat mementingkan penegakan hukum untuk keamanan, ketertiban, dan kemakmuran masyarakat. Hal ini banyak dituangkan dalam bentuk adat;
h.        mementingkan budi dan baliasa yang menunjukkan sopan, santun, dan tingginya peradaban Melayu;
i.          mengutamakan pendidikan dan ilmu;
j.          mementing budaya Melayu;
k.        musyawarah dan mufakat merupakan sendi kehidupan sosial orang Melayu;
l.          ramah tamah dan terbuka kepada tamu;
m.      melawan hanya pada saat terdesak.
Menurut pengakuan Vallentijn, (1712 M) seorang peneliti Belanda, bahasa Melayu tidak hanya dituturkan di seluruh Nusantara dan juga negeri-negeri Timur. Sebagai suatu bahasa yang dikenal dan dimengerti semua orang, bahasa Melayu juga diketahui dan digunakan di Persia, bahkan melampaui negeri dan sampai ke Filipina. Penerjemah Vallentijn bahkan telah mendengar bahasa Melayu digunakan di jalanan kota Kanton.
Dan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang Melayu itu adalah: Melayu adatnya, Melayu bahasanya dan Islam agamanya.
b.   Etnis Cina di Malaysia
Salah satu ras lain yang mendominasi di Malaysia adalah etnik China- Malaysia yang jumlahnya 23,7%. Nenek moyang China di Malaysia memiliki asal usul yang berbeda-beda. Mereka dikenali dari berbagai  bahasa yang digunakan. Jumlah paling besar orang China di Malaysia berasal dan Provinsi Fujian dan Guang Dong di China Selatan. Pada abad ke-19 dan ke-20 berbagai macam perdagangan dan profesi membuat mereka sama dengan kelompok dialeknya sendiri. Akibatnya, penyebaran kelompok dialek di Semenanjung Malaya dan Borneo utara berbeda antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, tiap wilayah telah dicemani oleh etnik China dan kelompok yang memiliki dialek khusus.
Penduduk China yang berasal dan bagian selatan Fujian yang nmbentuk jumlah paling besar disebut sebagal China Hokkien. Sebagian besar penduduk China di Malaya yang dating sebelum abad ke-1 8 datang dan Amoy dan Zhangzhou. Mereka tinggal di daerah Penang dan Malaka  kemudian membentuk bagian besar dan penduduk lokal China di sana. Dan abad ke-19 hingga sekarang makin banyak China Hokkian bermukim di Malaya. Mereka mendominasi sektor perkebunan karet dan sektor-sektor keuangan di Malaya. Sebagian besar orang China yang berbahasa Hokkian kebanyakan tinggal di Semenanjung Malaya dan membentuk kelompok dialek yang lebih besar dl banyak negara bagian seperti Penang, Malaka, Kelantan, Terengganu, dan.Kedah. Di wilayah Borneo, China Hokkian pun berjumlah cukup besar di kalangan komunitas China dan dapat ditemukan di kota-kota besar khususnya Kuching dan Sibu.[3]
Pendatang China Fuzhou (juga dikenal dengan sebutan Hokchew atau Foochow di antara kaum Hokkian dan Kanton) juga datang dengan jumlah yang besar selama abad ke-19. Mereka inilah yang kemudian mendominasi dalam bidang perusahaan dan industri pada abad ke 20. China Foochow membentuk kelompok dialek terbesar di negara bagian Sarawak terutama sekitar Sungai Rajang, walaupun sejumlah Foochow ini juga tinggal di beberapa kota di kawasan Semenanjung Malaya, misalnya di Sitiawan (Perak) dan Yong Peng (Johor).
Sejumlah besar kaum Hakka membangun pemukiman di bagian barat Malaya dan Borneo utara. Pada abad ke-19, mereka bekerja di sektor pertambangan karena di kawasan tersebut baja dan emas diternukan. Keturunan dan para penambang itu membenrnk komunitasChina yang cukup besar jumlahnya di Selangor, Perak (terutama di kotaTaiping dan Ipoh), Sarawak, dan Negeri Sembilan. Setelah industri industri emas dan timah menurun pada abad ke20, banyak di antara mereka kembali ke industri perkebunan karet sehingga sebagian dan para China Hakka mi tinggal di Kedah (terutama di Sungai Petani) dan Johor (terutama di Kulai dan Kluang) .
China Kanton juga ikut serta dalam perdagangan emas dan baja bersama kaum Hakka, dan sering bentrok untuk memperebutkan hak-hak penambangan. Dan penghujung abad ke-19, orang-orang China Kanton mengubah kegiatan ekonominya dengan berfokus pada pengembangan bidang perbankan setelah industri penambangan baja menurun. Orang-orang Kanton itu membangun pemukiman di daerah perkotaan dan akhirnya membentuk suatu komunitas China dalam jumlah yang besar di Kuala Lumpur, Kinta Valley (Perak), Pahang, Negeri Sembilan, dan kota-kota utama di Sabah, khususnya Sandakan.
Para imigran dan kawasan Chaoshan China mulai membangun pemukiman di Malaya dalam jumlah yang besar mulai abad ke 18, terutama di Provinsi Wellesley dan Kedah. Para imigran mi bertanggungjawab membangun industri perkebunan lada di Malaya. Kemudian, banyak lagi China Teochew yang bermigrasi ke Johor atas dorongan Temenggung Ibrahim pada abad ke-19. Kota-kota baru yang dibangun dan ditinggali oleh para pekerja perkebunan dan kawasan Chaosan. Orang-orang Teochew berjumlah sangat besar dalam komunitas China di Johor Baru dan kota-kota utama sepanjang daerah pantai Johor Barat (terutama Pontian, Muar, dan dalam jumlah yang lebih rendah di Batu Pahat) yang merupakan kota bagi daerah pedalaman di negara bagian Johor.
Banyak wilayah-wilayah di Sarawak dan Sabah juga ditinggali orang-orang Teochews, kebanyakan dan mereka adalah keturunan para pekerja perkebunan yang juga menanam lada, sebagaimana meniru apa yang dilakukan kaumnya di Johor. Jumlah yang lebih kecil dan orang-orang Teochew juga dapat ditemukan di negara bagian lainnya, terutama Sabak Bernam (Selangor). Di sana orang-orang Teochew banyak yang menjadi petani padi sebagaimana sama dengan yang terjadi di daerah pedalaman negara bagian Malaka.
Imigran dan Hainan (China) mulai berpindah ke Malaya dan Borneo Utara mulai abad ke-19. Jumlah mereka sangat sedikit. Orang-orang Hainan ada yang bekerja sebagai koki di keluargakeluarga China yang kaya di kawasan selat, sedangkan yang lainnya berbisnis di bidang penikanan. Mereka membentuk suatu kelompok dialek yang banyak di distrik Kemaman (Terengganu) dan Pulau Ketam (Selangor), juga di Penang dan Johor Baru. Komunitas Hainan yang jumlahnya lebih sedikit dapat ditemukan di Sarawak dan Sabah yang banyak bekerja sebagai pemilik warung kopi baik di kota maupun di desa.

c.    Etnis Lain di Malaysia
Selain itu, terdapat suku asli (Aborigin) di Sabah dan Sarawak sejumlah 11% dan keseluruhan penduduk. Melebihi separo bagian dan keseluruhan penduduk, pribumi non-melayu menjadi kelompok dominan di negara bagian Sarawak (30%-nya adalah Dayak Iban), dan mendekati 60% penduduk Sabah (1 8%-nya adalah KadazanDusun, dan 17%-nya adalah Suku Bajau).  Bumiputra non-Melayu itu terbagi atas puluhan kumpulan ras tetapi memihiki budaya umum yang sama. Hingga abad ke-20, kebanyakan dan mereka mengamalkan kepercayaan tradisional, tetapi kini telah banyak yang telah memeluk Kristen dan Islam. Masuknya ras lain sedikit banyak mengurangi persentase penduduk pribumi di kedua negara bagian itu. Juga terdapat kelompok aborigin dengan jumlah sedikit di Semenanjung, mereka biasa disebut orang ash.
Sedangkan, etnik India-Malaysia sebanyak 7,1% penduduk. Sebagian besar komunitas India adalah Tamil (85%), tetapi berbagai kelompok lainnya juga ada, termasuk India Malayam, Punjab, dan Gujarat. Sebagian lagi penduduk Malaysia berdarah campuran Timur Tengah, Thailand, dan Indonesia. Ada penduduk keturunan Eropa dan Eurasia, termasuk Inggris yang menetap di Malaysia sejak zaman kolonial, dan komunitas ‘Kristang’ banyak terdapat di negeri bagian Malaka. Sejumlah kecil orang Khmer dan Vietnam juga ada yang menetap di Malaysia sebagai pengungsi Perang Vietnam.[4]
Persebaran penduduk Malaysia tidak merata, dengan lebih dari 17 juta jiwa tinggal di Malaysia Barat (Semenanjung Malaysia), sedangkan tidak lebih dan 7 juta jiwa tinggal di Malaysia Timur. Karena tumbuhnya industri padat tenaga kerja, Malaysia memiliki 10% sampai 20% pekerja imigran dengan besarnya ketidakpastian jumlah pekerja ilegal, terutama yang berasal dan Indonesia. Terdapat sejuta pekerja imigran legal dan mungkin orang asing ilegal lainnya. Menurut sensus terakhir negara bagian Sabah memiliki hampir 25% dan 2,7 juta penduduknya terdaftar sebagai pekerja imigran ilegal. Tetapi, gambaran 25% ini diduga kurang dari setengah gambaran yang diperkirakan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat.
Sebagai tambahan, menurut World Refrgee Survey 2008 yang diterbitkan oleh Komisi Pengungsi dan Imigran Amerika Serikat, Malaysia menampung pengungsi dan pencari suaka mendekati angka 155.700. Dan jumlah ini hampir 70.500 pengungsi dan pencari suaka berasal dari Filipina, 69.700 dan Myanmar, dan 21.800 dan Indonesia. Komisi Pengungsi dan Imigran Amerika Serikat menamai Malaysia sebagai salah satu dari sepuluh tempat terburuk bagi pengungsi karena adanya praktik diskriminasi negara kepada pengungsi. Petugas Malaysia dilaporkan memulangkan pendatang secara langsung kepada penyelundup manusia pada 2007 [5]

d.   Konflik Etnis di Malaysia
Ketimpangan terjadi sejak awal dan diperlebar selama penjajahan. Selama penguasaan kolonialisme Inggris, Melayu diberikan hak-hak istimewa dibandingkan etnik non-Melayu, misalnya diberikan quota yang lebih banyak pekerjaan di sektor pemerintahan. Ketika Federasi Malaya (Malaysia Barat) mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1957, Konstitusinya berisikan sebuah ketetapan (dalam ayat 153) yang memberikan hak-hak khusus bagi bangsa Melayu. Artinya memang konstitusi yang digunakan di Malaysia seringkali hanya berpihak pada kepentingan salah satu ras (suku) saja.
Komisi Reid, yang menyusun draft konstitusi itu menyatakan bahwa, “In due course the present preferences should be reduced and should ultimately cease.” Ketika Malaya bergabung dengan Singapura, Sabah, dan Sarawak pada 1963 dalam Federasi Malaysia) konstitusi barn mempertahankan artikel 153, dan definisi bumiputra diperluas dengan mencakup suku-suku ash di Sabah dan Sarawak di Malaysia Timur. Karena terjadi ketegangan antara pemerintah pusat (federal) dengan negara bagian dan penentangan terhadap hak-hak khusus etnik Melayu, maka Singapura keluar dan Federasi pada 1965.
Komisi Reid menekankan bahwa maksud dari artikel 153 tersebut adalah menghilangkan ketidakseimbangan antara etnik China dan Malaysia untuk menciptakan kesetaraan ekonomi. Tetapi, di masa-masa awal pembangunan untuk mengisi kemerdekaan Malaysia, pendapatan ekonomi bumiputra tidak juga meningkat dan hanya mendapatkan 2,4% dan seluruh ekonomi, sisanya dikuasai China dan pihak-pihak luar negeri. Inilah yang memicu kerusuhan rasial pada 13 Mei 1969 tersebut.
Karena kerusuhan, pemerintah mengumumkan keadaan darurat dan Parlemen dibekukan. Pemerintah membentuk National Operations Council (NOC), diketuai olehTunAbdul Razak. Target awal kebijakan NEP adalah untuk mengubah rasio kepemilikan ekonomi di Malaysia dari 2,4:33:63 (bumiputra: orang Malaysia lain: orang luar negeri) menjadi 30:40:30. Target itu dilakukan dengan meredistribusi kekayaan untuk meningkatkan kepemilikan perusahaan-perusahaan milik bumiputra dan 2,4% menjadi 30% dan seluruh kepemilikan saham nasional. Target 30% untuk bumiputra digagas oleh Ismail Abdul Rahman setelah pemerintahannya tidak mampu mendatangkan konsensus dalam sebuah tujuan kebijakan yang sesuai.[6]
Kerusuhan 1969 yang menyebabkan kematian ribuan orang menyadarkan bahwa jika ketimpangan tidak diatasi maka akan terjadi sebuah kehancuran negeri. Hal inilah yang memicu munculnya Kebijakan Ekonomi Baru (New Economic Policy/NEP), sebuah kebijakan yang ambisius dan kontroversial untuk mengubah struktur ekonomi sosial masyarakat  Malaysia. Diluncurkan pada 1971 di bawah pimpinan Perdana Menteri Tun Abdul Razak, NEP bertujuan menghilangkan ketimpangan ekonomi antara minoritas etnik China yang kaya dengan mayoritas etnik Melayu yang miskin.[7]
Pada 1975, pemerintah menciptakan insentif untuk memperluas industri manufaktur berskala besar dan bagi industri energi intensif. Heavy Industries Corporation of Malaysia (HICOM), misalnya, dibangun untuk membantu industri besi, aluminium, kertas, dan ampas kayu, baja, semen, sepeda motor, dan rekayasa teknologi berat. Pada saat yang sama, insentif ekspor juga diberikan.[8]



Latar Belakang Gerakan JKLF (skripsi dan tesis)

Perjanjian Simla juga menepis kemungkinan opsi ketiga, referendum masa depan Jammu-Kashmir oleh masyarakat Jammu-Kashmir sendiri. Inilah yang membuat kelompok-kelompok separatis di Jammu-Kashmir sampai sekarang seperti berebut pepesan kosong dan terjebak atau menjadi korban kekerasan.
Kelompok-kelompok ini mulai berkembang pesat setelah terjadi penyusupan besar-besaran kekuatan asing pro-Pakistan ke Jammu-Kashmir wilayah India tahun 1989. Jika sebelumnya jumlahnya hanya ratusan kelompok, maka hanya dalam waktu sekitar lima tahun, jumlahnya sudah mencapai ribuan kelompok.
Ada tiga organisasi separatis terbesar di Jammu-Kashmir, Dewan Persatuan Jihad yang merupakan aliansi 14 kelompok dengan kelompok terbesar, Hizbullah Mujahidin. Konferensi Seluruh Partai Kebebasan (All Party Hurriyat Conference/APHC) adalah kelompok kedua yang antikekerasan. APHC membawahi sekurangnya 23 kelompok lain termasuk organisasi buruh, agama, dan politik. Kelompok terakhir adalah Front Pembebasan Jammu-Kashmir (Jammu-Kashmir Liberation Front/ JKLF).
Kelompok pertama dan kedua tidak solid karena perbedaan pandangan. Ada yang menghendaki Jammu-Kashmir yang Islam dan merdeka dari Pakistan, ada yang menghendaki Jammu-Kashmir menjadi bagian dari Pakistan. Hanya kelompok terakhir yang tegas-tegas menyatakan mau merdeka dari India dan Pakistan, dan menghendaki referendum.
Ketiganya mendapat dukungan keuangan, pelatihan dan perangkat militer dari Afghanistan, Pakistan, dan beberapa negara Arab. Tahun 1994, untuk pertama kalinya personel militer asing secara sporadis bergabung dengan ketiga kelompok tersebut menyusup R&K India. Jumlah mereka diperkirakan 2.000 orang.
Belakangan berkembang kelompok anti-R&K India di Pakistan. Kelompok yang dipimpin ulama Pakistan Maulana Masood Azhar ini menghendaki Jammu-Kashmir menjadi bagian dari Pakistan. Kelompok inilah yang tanggal 24 Desember tahun 1999 membajak para penumpang Airbus 300 India untuk membebaskan Masood yang dipenjara di India bulan Desember 1999 karena masuk ke India dengan paspor palsu dan dianggap mengompori gerakan separatis di Jammu-Kashmir.
Tanggal 24 Juli 2000 secara sepihak kelompok Hizbullah Mujahidin menyerukan gencatan senjata tiga bulan kepada India. Setelah seruan itu terjadi pembunuhan peziarah Hindu di Gua Amarnath, Pahalgam, sekitar 100 kilometer dari Srinagar Selatan. Peristiwa yang menewaskan sekurangnya 93 orang ini adalah reaksi dari seruan mengejutkan kelompok Hizbullah Mujahidin.
Jammu Kashmir Liberation Front (JKLF) didirikan oleh Dr. Amanullah Khan dan Maqbool Bhat, merupakan organisasi nasionalis militan Kashmir yang didirikan di Brimingham Inggris pada 29 Mei 1977. Dalam beberapa tahun JKLF mengalami perkembangan yang pesat dengan beridrinya cabang-cabang mereka di beberapa kota di Inggris bahkan di beberapa negara Eropa, Amerika dan Timur Tengah. Pada tahun 1982 sebuah cabang JKLF didirikan di wilayah Kashimir di bawah otortitas Pakistan (Azad Kashmir) dan di didirikan pula cabang JKLF di wilayah Kashimir di bawah otortitas India (Jammu Kashmir) pada tahun 1987.
JKLF bertujuan untuk memerdekakan wilayah Kahsmir di bawah otoritas India yang sebelumnya merupakan wilayah kerajaan Dogra Jammu Kashmir. JKLF menolak jika disebut sebagai gerakan separatis islam fundamentalis, mereka menyebut dirinya dengan golongan nasionalis, dan berkeinginan untuk mewujudkan penyatuan kedua wilayah Kashmir yang berada di wilayah Pakistan maupun India. Namun pada Agustus 1990 hampir seluruh pemimpin JKLF ditangkap termasuk Yasin Malik pada September 1995. Pada bulan Maret 1996, 37 anggota JKLF yang terdiri dari pemimpin politik JKLF dibunuh oleh milter pemerintah India
Perbedaan gerakan JKLF dengan gerakan-gerakan perlawanan di Kashmir adalah eksistensi yang diberikan yaitu diantaranya adalah pernyataan secara tegas tujuan merdeka dari India dan Pakistan, dan menghendaki referendum[1]. Hal ini tercantum dalam JKLF Aims and Objectives yang memuat tujuan dan dasar gerakan perlawanan JKLF sebagai berikut:[2]
1.      Melawan segala bentuk penjajahan dan penindasan oleh pihak asing di wilayah Kashmir, mewujudkan kemerdekaan dan mendapatkan posisi terhormat sebagai negara yang merdeka bersama negara-negara lain di dunia. Berjuang untuk menciptakan infratruktur politik dan sosial berdasarkan nilai-nilai dmeokrasi, kesejahteraan rakyat, dan keadilan sosial.
2.      Untuk mengembangkan dan mempraktekkan strategi politik yang sesuai dengan tuntutan pembebesan nasional saat ini.
3.      Berjuang melawan melalui segala jalur resmi untuk daerah tertindas yang telah dideklarasikan oleh PBB.
4.      Menyediakan dukunganmoral dan material bagi organisasi Kashmir yang juga bekerja untuk kemerdekaan Kashmir.
5.      Untuk memproyeksikan isu mengenai pergerakan pembebasan Kashmir dan kemerdekaannya sebagai isu internasional sehingga mendapatkan dukungan dari dunia internasional, serta opini publik terhadap pergerakan JKLF
6.      Mendukung gerakan patriotisme dan menyatukan seluruh masayrakat Kashmir dalam suatu basis idiologi untuk mencapai kemerdekaan nasional.
7.      Untuk berinteraksi dan menjembatani dengan pegerakan lain yang revolusioner maupun progressive di dunia sehingga mendapatlan dukungan sekaligus saling mendukung antar pergerakan.
8.      Mengungkapkan kepada publik segala bentuk potensi bangsa yang dikendalikan oleh kekuatan asing sebagai boneka.
9.      Untuk menghilangkan segala bentuk perbedaan rasial, komunal, regional, bahasa, dan prasangkan kelas dalam masyarakat dan mengedepankan persatuan, kebersamaan, kesetraan diantara mereka.
10.  Untuk mencipyakan jalur komunikasi yang efektif di antara gerakan patriotic Kshmir yang saat ini ada yang terpacah belah di berbagai daerah.
11.  Mencoba untuk membantu memecahkan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat Kashmir di seluruh bagian daerah.
12.  Melakukan langkah-langkah yang efektif untuk mempublikasikan idiologi JKLF dan tujuannya seluas mungkin.
13.  Sebagai media komunikasi dan informasi kepada generasi muda Kashmir akan sejarah dan latar belakang budaya serta isu menegenai tanah air mereka secara terus-menerus.
14.  Berupaya mempersatukan berbagai organisasi patriotik yang ada di Kashmir di bawah bendera JKLF



Sejarah Konflik Kashmir (skripsi dan tesis)

Kashmir adalah sebuah wilayah di utara sub-benua India. Istilah Kashmir secara sejarah digambarkan sebagai sebuah lembah di selatan dari ujung paling barat barisan Himalaya. Secara politik, istilah Kashmir dijelaskan sebagai wilayah yang lebih besar yang termasuk wilayah Jammu, Kashmir, dan Ladakh. "Valey of Kashmir" utama relatif rendah dan sangat subur, dikelilingi oleh gunung yang luar biasa dan dialiri oleh banyak aliran dari lembah-lembah. Dia dikenal sebagai suatu tempat paling indah spektakuler di dunia.
Srinagar, ibu kota kuno, terletak di dekat Danau Dal, dan terkenal karena kanal dan rumah perahunya. Srinagar (ketinggian 1.600 m atau 5.200 kaki) berlaku sebagai ibu kota musim panas bagi banyak penakluk asing yang mendapatkan panas di utara India. Tepat di luar kota terdapat taman Shalimar yang indah dibuat oleh Jehangir, kaisar Mughal, pada 1619.
Wilayah ini terbagi oleh tiga negara: Pakistan mengontrol barat laut, India mengontrol tengah dan bagian selatan Jammu dan Kashmir, dan Republik Rakyat China menguasai timur laut (Aksai Chin). Meskipun wilayah ini dalam prakteknya diatur oleh ketiga negara tersebut, India tidak pernah mengakui secara resmi wilayah yang diakui oleh Pakistan dan China. Pakistan memandang seluruh wilayah Kashmir sebagai wilayah yang dipertentangkan, dan tidak menganggap klaim India atas wilayah ini. Sebuah pilihan yang disukai banyak orang Kashmir adalah kemerdekaan, namun baik Pakistan dan India menentang hal ini.
Kashmir mulai didiami oleh kasta Brahma pada saat agama Buddha diperkenalkan oleh para missionaris Asoka pada tahun 274 sebelum masehi. Pada abad ke-7 daerah ini dipimpin oleh dinasti Karkota. Kemudian diteruskan oleh dinasti Utpalas, Tantrins, Yaskaras dan Parva Gupta. Pada tahun 1001 tentera Muslim menyerang Kashmir tapi tidak pernah dapat menguasainya. Ratu Didda dari dinasti Gupta memerintah Kashmir pada tahun 1003 ketika dinasti Lohara mengambil alih pemerintahan. Raja Hindu yang terakhir, Udiana Deva, diganti oleh Shamsuddin di tahun 1346, yang mana dinastinya memerintah hingga tahun 1586 ketika bangsa Mughul (turunan Persia-Mongol) Kaisar Akbar menaklukan Kashmir dan memperkuat pengaruh Muslim disana. Akbar adalah cucu dari Babur, yang telah mengembangkan dinasti Muslim paling berpengaruh di India (di tahun 1526). Akbar bersikap bertolak dengan kehidupan antara agama dan menikahi seorang puteri Hindu (cucu Akbar, Shah Jahn adalah yang membangunkan Taj Mahal).
Di tahun 1752 pemimpin Afghanistan yang bernama Ahmed Shah Durrani mengalahkan pasukan Mughal dan menguasai Kashmir. Perselisihan antara Muslim dan Hindu berlaku dan menciptakan situasi yang tidak kunjung reda serta bibit konflik di Kashmir hingga saat ini
Di tahun 1947, Mahatma Ghandi memimpin bangsa India untuk merdeka dari penjajahan Inggeris dengan perjuangan yang gigih. Tapi perjuangan itu memang mahal sekali. Pada saat Gandhi memimpin pergerakan umat Hindu, Mohammed Ali Jinnah sedang berjuang bersama umat Muslim. Jinnah menuntut pemisahan India menjadi dua bagian: Muslim dan Hindu. Ketika Inggeris angkat kaki dari India, Liga Muslim mendirikan negara Pakistan dan Bangladesh. Rusuhan merebak ketika minoriti Muslim dan Hindu merasa terjebak di beberapa daerah, dan dalam waktu satu minggu, 1/2 juta manusia terkorban. Gandhi telah bersumpah untuk berpuasa hingga rusuhan berhenti, dan hal itu dilakukannya hingga membahayakan kesehatannya sendiri. Pada saat yang sama, Inggris kembali untuk membantu mengembalikan keadaan. Keadaan kembali aman, kecuali daerah Kashmir.
Selama tahun 1947, Jammu & Kashmir adalah salah satu dari 560 Princely States, yang bukan merupakan daerah teritori dibawah perundangan Inggeris tetapi berada dibawah wewenang langsung pemerintahan Inggris. Keadaan yang berlaku saat itu telah memberikan kebebasan kepada Jammu & Kashmir untuk bergabung dengan India atau Pakistan, atau tetap berdiri sendiri. Pada tanggal 19 Julai 1947 Kongres Muslim memberikan keputusan rasmi menolak India; yaitu tetap berdiri sendiri. Tetapi suara mereka tidak mewakili suara seluruh rakyat, terutama tidak adanya dukungan dari pihak Hindu. Pada tanggal 15 Ogos telah diletakkan sebagai tempoh untuk membuat keputusan dan Maharaja Hari Singh merasa berkeberatan menyebabkan Jammu & Kashmir secara automatik menjadi negara Jammu & Kashmir yang bebas merdeka.
Setelah itu , Jammu dan Kashmir telah terbagi menjadi 2 bagian, akibat terjadinya krisis antara Muslim dan Hindu. Maharaja yang merasa negeri atas perang antara suku kemudian bersetuju untuk menggabungkan kembali Kashmir kedalam India berdasarkan sebuah Perjanjian Asesi pada tanggal 26 Oktober 1947. Perjanjian Asesi inilah yang hingga kini masih merupakan isu perselisihan antara India dan Pakistan, yang mempersoalkan kesahihan dari perjanjian ini, dengan merujuk bahawa India tidak pernah mengadakan referendum seperti yang direncanakan oleh Gubernor Jenderal India, Lord Mountbatten akan diadakan tanggal 27 Oktober 1947.
Gerakan yang dilakukan oleh Mohammed Ali Jinnah, yang menjadi pendiri negara Pakistan, menambah kesengsaraan di daerah ini. Menurut autobiografi Sheikh Abdullah, ketika seorang aktivis Kongres Nasional, Ali Mohammad Tariq, bertanya kepada Jinnah sesaat setelah pembahagian daratan India, apakah masa depan Kashmir akan diputuskan oleh rakyat Kashmir. Dia sangat terkejut atas jawaban Jinnah: "Biarkan mereka mati!." Pakistan memutuskan eksport komiditi penting seperti garam, bahan bakar ke Jammu & Kashmir; dan juga bantuan kewangan kepada Imperial Bank di Kashmir. Kerana jalan yang menghubungkan antara Kashmir dan India berada di wilayah Pakistan, permasalahan menjadi semakin rumit akibat timbulnya protes dari Maharaja, yang sekarang menikmati dukungan Sheikh Abdullah untuk memimpin India.
Untuk mendukung gerakan Muslim mencapai kekuasaan di Pakistan, Jinnah membenarkan sekelompok suku dari perbatasan daerah barat laut untuk menggertak Kashmir. Selama tiga hari penduduk Kashmir menjadi korban pembunuhan beramai-ramai rakyatnya, kerusuhan dan pemerkosaan, yang membuat India segera mengirimkan pasukannya ke Kashmir. Ketika pasukan India mendarat di lapangan terbang Srinagar (ibukota Kashmir) pada pukul 9.00 malam tanggal 27 Oktober 1947, Pakistan telah menguasai sepertiga daerah Kashmir, dan pertempuran dahsyat terjadi hingga tahun 1948. Gencatan senjata diadakan pada tanggal 1 Januari 1949 dengan membuat garis pemisahan di Jammu & Kashmir, yang memisahkan daerah: sebelah Timur (lembah Kashmir, Jammu dan Ladakh) dijaga oleh pasukan India, sebelah Barat (dikenal sebagai 'Azad Kashmir'), diawasi oleh Pakistan. Pasukan PBB hingga saat ini masih menjaga daerah persengkataan tersebut sejak tahun 1949.
Selama lebih kurang 5 dekade konflik, sebagian rakyat Kashmir memang tetap memilih bertahan di wilayah pendudukan Jammu Kashmir. Namun sebagaian lain ada yang memilih lari, meninggalkan rumah dan keluarganya. Bentrokan besar kedua pihak memperebutkan wilayah ini terjadi dua kali, tahun 1947 dan 1965. Pada perang India Pakistan pertama tahun 1947, terdapat 1.500.000 jiwa mengungsi ke wiliayah Pakistan. Jumlah ini ditambah pengungsi baru akibat perang India-Pakistan kedua tahun 1965 sejumlah 9.880 keluarga atau 50.000 jiwa. Selanjutnya, sejak 1990 sampai Januari 2001  tecatat 16.982 jiwa rakyat Kashmir yang terpaksa lari dari kampung halamannya.[1]

Tabel 2.1. Jumlah Pengungsi Kahmir dan Lokasinya di Pakistan
(1990-2001)

Distrik
Kamp Pengungsian
Jml Keluarga
Jml. Jiwa
Muzaffarabad
1. Ambore
2. Kamser
3. Heer Kutli
4. Rara (Domishi)
5. Nikot (Karka)
6. Manik-pian 1
7. Manik-pian 2
8. Kel
9. Hattian
10.   Gabung pemukiman lokal

Total
223
277
36
84
145
101
317
34
51
488

1.756
1.271
1.517
310
542
916
705
2.167
232
284
1.760

9.704
Bagh
1.      Chatter 2
2.      Mungbajri
3.      rawli (hudabari)
4.      Khuta Palangi
5.      Gabung pemukiman lokal

Total
151
219
181
5
119

675
921
1.162
1.019
18
667

3.787
Kotli
1.      Gulpur
2.      Kotli Sohinan
3.      Gabung pemukiman lokal di Kotli
4.      Gabung pemukiman lokal di Fatehpur

Total
146
283
57

37

523
1.016
1.692
194

159

3.061
Mirpur
Gabung pemukiman lokal
54
3.061
Rawlakote
Gabung pemukiman lokal di Madpur
13
111
Total Semua

3.031 KK
16.982 Jiwa

Catatan :
1.      Jumlah Pengungsi tahun 1947 : 1.500.000 Jiwa
2.      Jumlah Pengungsi tahun 1965 dan 1971 : 9880 KK atau 50.000 jiwa
3.      Jumlah Pengungsi yang tak terdaftar sejak 1990 : 35.000 jiwa
4.      Masuk wilayah LOC sampai Januari 2001 : 371.792 jiwa
(Sumber: Dhurorudin Mashad, Kashmir: Derita yang Tak Kunjung Usai, Khalifa, Jakarta, 2004: hal 5-6)

Kemelut kashmir akhirnya memancing PBB untuk campur tangan. Isu Kashmir inilah yang akhirnya menjadi problema tertua dalam agenda PBB. Dalam kerangka itu, PBB membentuk sebuah komisi yang terkenal dengan nama the United Nations Commission for India and Pakistan (UNCIP) guna menyelesaikan konflik Kashmir. Melalui lembaga ini dikeluarkan dua resolusi yang fundamental tentang Kashmir yakni tanggal 13 Agustus 1948 dan 5 Januari 1949. Intinya, kedua resolusi tersebut memberi garansi bahwa “Pernyataan apakah wilayah Jammu dan kashmir akan bergabung ke wilayah Pakistan atau India akan diputuskan oleh rakyat Jammu-Kashmir sendiri melalui metode demokratis yakni plebisit yang bebas dan menyeluruh di bawah pengawasan PBB”.
“....Nothing with satisfaction that both India and Pakistan desire that the question of accession of Jammu and Kashmir to India or Pakistan should be decided though the democratic method of free and impartial plebiscite, Considering that the continuation of the dispute is likely to endanger international peace and security. Recommends to government of India and Pakistan the following measure as those which in the opinion of council are appropriate to bring about a cessation of the fighting and to create proper condition for e free and impartial plebiscite to decide whether the State of Jammu and Kashmir is to accede to Indian or Pakistan. The government of India should undertake that there will be established in Jammu and Kashmir a plebiscite Administration to hold a Plebiscite as soon as possible on the question of the accession of the State to India or Pakistan.”[2]

Berbagai resolusi itu diterima dengan baik oleh India maupun Pakistan. Bahkan usul campur tangan PBB serta pemberian hak kepada rakyat Kshmir untuk menentukan nasib sendiri (right of self determination) adalah bagian dari usul PM India kala itu, Pandith Jawaharlal Nehru sendiri. Namun kenyataannya sampai dengan awal abad 21 rakyat Kashmir tidak pernah memperoleh haknya untuk menentukan nasibnya sendiri melalui referendum.
Setelah bentrokan kedua, India seperti sudah menduga, Pakistan bakal mencari dukungan negara-negara lain, terutama negara-negara Islam atas nama solidaritas Islam. Untuk menghindari hal itu, India menyodorkan Perjanjian Simla, Juli 1972. Dalam perjanjian ditetapkan, Jammu-Kashmir adalah urusan India dan Pakistan, dan oleh karenanya akan diselesaikan secara bilateral. Pihak lain tak boleh ikut campur tanpa persetujuan India-Pakistan. Barangkali karena merasa tertipu, Pakistan pinjam tangan kelompok-kelompok separatis Jammu-Kashmir yang anti-India, menerima bantuan di bawah tangan negara-negara lain, dan melakukan penyusupan ke Jammu-Kashmir wilayah India.[3]
Di bawah perjanjian ini, Garis Kendali (Line of Control/LOC) di sempurnakan (sebelumnya, setelah berakhirnya bentrokan pertama tahun 1947, kedua pihak membuat garis demarkasi yang berlaku mulai Januari 1949). LOC membagi Jammu-Kashmir menjadi dua, wilayah Jammu-Kashmir India yang dua pertiga bagian di timur dan selatan, serta wilayah Jammu-Kashmir Pakistan di utara dan barat. Jammu-Kashmir India berpenduduk sembilan juta, sedang Jammu-Kashmir Pakistan berpenduduk tiga juta.
Perlu dicatat bahwa pada tahun 1950an dan 1060an pemerintah India melakukan manipulasi politik dengan menjadikan kashmir wilayah otonomi di bawah New Delhi. Tahun 1986 Rajiv Gandi bersama Kepala Menteri Jammu Kashmir membuat persetujuan semu, yang akhirnya mendapat kritikan dari masyarakat secara luas karena dianggap berlawanan dengan aspirasi rakyat Kashmir. Rejim boneka New Delhi akhirnya dibubarkan seiring dengan tuduhan tentang korupsi yang dilakukan partai National Conference pimpinan Farooq Abdullah. Sebuah partai oposisi baru, Muslim United Front (MUF) yang terutama mendukung aktifis pro kemerdekaan, muslim fundamentalis, dan kaum muda Kashmir yang frustasi akibat kemiskinan, memang bersedia terlibat dalam pemilihan 87 anggota parlemen Kashmir. Namun kecurangan dalam pemilu begitu meluas, para kandidat MUF banyak yang ditahan, sehingga pemilu justru menimbulkan kemelut politik yang baru, serta mendorong masyarakat kian tertarik untuk menjadi pendukung kelompok-kelompok militan termasuk kelompok yang sangat kuat. Bahkan, setelah pemilu kelompok JKLF dan kelompok-kelompok lain justru mulai melancarkan serngan bersenjata pada pemerintah, melakukan pengeboman terhadap gedung-gedung pemerintahan, mobil dan rumah0rumah para pejabat dan mantan pejabat pemerintah, serta memboikot pemilihan anggota parlemen pada tahun 1989. Karena tidak populer maka pemerintahan hasil pemilu 1989 menjadi tidak efektif, maka Februari 1990 parlemen Kashmir dibubarkan dan sejak Juli 1990 kashmir yang semula dikendalikan oleh Gubernur (Governor’s Rule) diambil alih untuk dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat.