Tampilkan postingan dengan label Ilmu Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ilmu Politik. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 19 September 2015

Ciri, Motivasi dan Kedudukan Konstitusi (Konsultasi Skripsi, SKRIPSI, Hukum, Judul Hukum, Ilmu Politik, Judul Ilmu Politik)

Adapun ciri-ciri umum konstitusi adalah; Pertama, memuat kumpulan kaidah hukum yang diberi kedudukan yang lebih tinggi daripada kaidah hukum lainnya karena dimaksudkan sebagai alat untuk membatasi penguasa sehingga tidak boleh dengan mudah diubah oleh golongan yang berkuasa. Kedua, konstitusi memuat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang paling pokok mengenai kehidupan bersama. Ketiga, konstitusi lahir dari moment bersejarah dalam berdirinya negara tersebut.  
Adapun kedudukan dan fungsi konstitusi menurut Komisis Konstitusi MPR RI adalah:
a.       Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesehjateraan dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara.
b.       Konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru. Hal ini juga merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat internasional termauk untuk menjadi anggota PBB oleh karena itu sikap kepatuhan suatu negara terhadap hukum inetrnasional ditandai dengan adanya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional
c.       Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu negara dengan sistem administrasinya melalui adanya kepastian hukum yang terkandung dalam pasal-pasalnya, unifikasi hukum nasional, kontrol sosial, memberikan legitimasi atas berdirinya lembaga-lembaga negara termasuk pengaturan tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan antara organ legislatif, eksekutif dan yudisial. Konstitusi sebagai sumebr hukum tidak saja berfungsi sebagai a tool of social engineering dan social control melainkan juga harus mampu merespon secara kritis perubahan zaman.
d.      Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Konstitusi menjadi suatu sarana untuk memperlihatkan berbagai nilai dan norma suatu bangsa dan negara misalnya simbol demokrasi, persatuan keadilan, kemerdekaan, negara hukum yang dijadikan sandaran untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan tujuan negara. Konstitusi suatu negara diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas harapan-harapan sosial, ekonomi dan kepentingan politik. Konstitusi tidak saja mengatur pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam lembaga-lembaga politik seperti legislatif, eksekutif dan yudisial, akan tetapi juga mengatur tentang penciptaan, keseimbangan hubungan (checks and balances) antara aparat pemerintah di pusat maupun di daerah.
e.       Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Konstitsui dapat berfungsi untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah serta berupaya untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut menjadi sangat penting diperhatikan seberapa jauh formulasi pasal-pasal dalam konstitusi mengakomodasikan materi muatan pokok dan penting sehingga dapat timbulnya penafsiran yang beraneka ragam (ambiguitas)
f.        Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan warga negara dengan ciri-ciri equality before the law, non diskriminatif dan keadilan hukum (legal justice) dan keadilan sosial dan moralitas (social and moral justice).
g.       Berfungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara
h.       Fungsi pemberian atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
i.         Fungsi penyalur atau pengalihan kewenangan dan sumebr kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara
j.         Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan
k.       Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (center of ceremony). Konstitusi dianggap sebagai hukum atau aturan dasar suatu negara dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis yang membentuk karateristik dan konsep pemerintahan, berisi prinsip-prinsip asasi yang harus dipatuhi sebagai dasar kehidupan kenegaraan, penegendalian pemerintahan, pengaturan, pembagian dan pembatasan fungsi-fungsi yang berbeda dari departemen-departemen serta penjabaran secara luas urusan-urusan yang berkaitan dengan pengujian kekuasaan dan kedaulatan

Pengertian Konstitusi (Hukum, Judul Hukum, Ilmu Politik, Judul Ilmu Politik, Konsultasi Skripsi, SKRIPSI)

Menurut Nuktoh Arfawie (2005; 76) istilah konstitusi dalam bahasa Indonesia berpadanan kata dengan kata Constitution dalam bahasa Inggris, Constitutie (bahasa Belanda), Constitutionel (bahasa Perancis), Verfassung (bahasa Jerman), Constitutio (bahasa Latin) dan fundamental law (Amerika Serikat). Kata konstitusi artinya pemebentukan yang berasal dari kata constituer (bahasa Perancis) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksud ialaha pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Adapun istilah-istilah Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan terjemahan dari perkataan grondwet (bahasa Belanda). Dalam kepustakaan selain grondwet digunakan pula istilah Constitutie. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama.
Meskipun dalam khasanah Hukum Tata Negara terdapat perbedaaan pengertian mengenai konstitusi dan Undang-Undang Dasar namun dalam khasanah Hukum Tata Negara konstitusi diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar (Sri Soemantri, 1974; 68). Dalam penjelasan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis sedangkan disamping Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis (Miriam Budiharjo, 1996; 76)
Dari pengertian diatas maka konstitusi dapat dirumuskan sebagai suatu kerangka negara yang teroganisir dengan dan melalui hukum, dimana hukum berfungsi sebagai:
a.       Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga permanen
b.       Alat-alat kelengkapan
c.       Pengaturan hak-hak tertentu yang telah ditetapkan
Namun oleh pernyataan Sri Soemantri (dalam Nuktoh 2005; 33) mengemukakan tiga macam materi muatan yang bersifat pokok yang terdapat dalam konstitusi yaitu:
a.       Jaminan terhadap hak aasi manusia (dan kewajiban-kewajiban asasi manusia dan warga negara)
b.       Susunan kewarganegaraan yang sifatnya mendasar
c.       Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar.
Dari sekian jenis kekuasaan yang ada dalam mayarakat suatu negara, maka kekuasaan politik mempunai arti dan kedudukan strategis karena penting dan strategisnya kekuasaan politik maka kekuasaan itu harus diintegrasikan dan integrasi kekuasaan politik ini diwujudkan dalam bentuk negara. Oleh karena negara sesuatu yang bersifat abstrak, maka dalam kenyataannya tindakan negara itu dilakukan oleh sekelompok orang dari kekauatan politik tertentu yang terdapat dalam masyarakat negara melalui cara-cara tertentu. Pada hakekatnya kelompok atau kekuatan politik yang sedang memegang kekuasaan negara inilah yang membuat keputusan-keputusan atas nama negara dan kemudian dilaksanakannya. Oleh karena itu bukan tidak mungkin bahwa kekuatan politik ttertentu yang sedang memegan kekuasaan dapat menyelahgunakan kekuasaan tersebut.
Jadi dapat disimpulkan bahwa konstitusi tidak hanya memuat aturan hukum melainkan juga memformulasikan prinsip-prinsip hukum, haluan negara dan patokan kebijaksanaan yang semuanya mengikat penguasa dalam satu negara sehingga dengan demikian penguasa dalam suatu negara tidak berada di atas konstitusi tetapi sebaliknya berada di bawah konstitusi

Indikator Demokrasi (Konsultasi Skripsi, SKRIPSI, Hukum, Judul Hukum, Tata Negara, Judul Tata Negara, Ilmu Politik, Judul Ilmu Politik)

Untuk mengetahui sebuah pemerintahan negara itu menjalankan sistem demokrasi atau tidak demokrasi, beberapa indikator ditunjukkan sebagai ukuran untuk disebut demokratis:
Lyman Tower S (1984; 98) menyatakan bahwa terdapat beberapa poin kunci sebagai unsur-unsur demokrasi yaitu sebagai berikut:
a.       Keikutsertaan warga negara dalam proses pengambilan keputusan-keputusan politik
b.       Persamaan hak dan derajat bagi setiap warga negara.
c.       Kebebasan bagi warga negara
d.      Adanya sistem perwakilan
e.       Adanya sistem pemiliham umum.
Kemudian hasil konferensi ”International Commision of Jourist” menekankan bahwa disamping hak-hak politik bagi rakyat harus diakui maka harus diakui pula hak-hak sosial dan ekonomi sehingga perlu dibuat standar-standar dasar sosial ekonomi. Komisi ini dalam konferensi tersebut merumuskan syarat-syarat pemerintahan demokratis di bawah Rule Law sebagai berikut :
a.       Perlindungan konstitusional artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi juga harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin
b.       Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
c.       Pemilihan umum yang bebas
d.      Kebebasan menyatakan pendapat
e.       Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi
f.        Pendidikan kewarganegaraan
Selain itu Raymond Gettel dalam Isywara (1988; 78) juga membutiri isi kandungan demokrasi sebagai berikut:
a.       Bentuk pemerintahnya didukung oleh persetujuan umum
b.       Hukum yang berlaku dibuat oleh wakil-wakil yang dipilih melalui referendum atau pemilihan umum
c.       Kepala negara dipilih secara langsung atau tidak langsung melalui pemilihan umum dan bertanggung jawab kepada dewan legislatif
d.      Hak pilih aktif diberikan kepada sebagian besar rakyat atas dasar kesederajatan
e.       Jabatan-jabatan pemerintahan harus dapat dipangku oleh semua lapisan masyarakat
Rober A Dahl dalam Masykuri Abdillah (1999:79) menunjukkan tujuh aspek yang harus ada dalam sistem demokrasi yaitu :
a.       Kontrol rakyat terhadap pemerintahan
b.       Para pejabat dipilih melalui pemilihan yang teliti dan jujur
c.       Semua orang dewasa mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan pejabat
d.      Semua orang dewasa mempunyai hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan-jabatan dalam pemerintahan.
e.       Rakyat mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat tanpa ancaman hukuman
f.        Rakyat mempunyai hak untuk mendapat sumber-sumebr informasi alternatif
g.       Untuk meningkatkan hak-hak mereka rakyat juga mempunyai hak untuk membentuk lembaga-lembaga atau organisasi yang relatif independent
Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator sistem demokratis yaitu pada hakikatnya menunjukkan bahwa suatu pemerintahan negara itu sesungguhnya dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat, untuk menjaga dan melindungi rakyat sehingga rakyat harus diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun atau manifestasi bagaimanapun

Eksisitensi dan Pendekatan Makna Demokrasi (Konsultasi Skripsi, SKRIPSI, Judul Hukum, Hukum, Tata Negara, Judul Tata Negara, Ilmu Politik, Judul Ilmu Politik)

Socrates seorang filosof yang hidup antara tahun 469-399 SM menyatakan bahwa negara bukanlah organisasi yang dibentuk oleh manusia untuk kepentingan diri sendiri, tetapi engar itu merupakan susunan yang obyektif yang berdasarkan sifat hakikat manusiayang obyektif termuat keadilan bagi umum. Ia selalu menolak dan menentang keras apa yang bertentangan dengan ajarannya yaitu mentaati Undang-Undang. Ajaran tentang tugas negara yang harus menciptakan dan melaksanakan hukum yang dilakukan oleh para pemimpin atau penguasa yang dipilih secara seksama oleh rakyat, disinilah merupakan inti dari pemikiran demokrasi dari Socrates (dalam Nuktoh Arfawie, 2005; 63-64). Sedangkan menurut Samuel P Hungtinton dalam Eggi Sudjana (1998; 45) perkembangan dari demokrasi menjadi satu-satunya kekuasaan politik yang sah dan semua warga negara bangsa-bangsa di dunia ini diharapkan untuk tidak ketinggalan dalam gelombang demokrasi ini.
Dalam upaya untuk memahami makna demokrasi yang sesungguhnya sekaligus menjawab pertanyaan mengapa demokrasi itu harus ada, terdapat lima jalur pendekatan yang bisa digunakan (Nuktoh Arfawie, 2005; 65-67):


a.       Natural Approach
Demokrasi adalah bagian dari persoalan manusia, karena itu pendekatan alamiah menjadikan manusia sebagai faktor rujukannya yakni manusia secara alamiah. Manusia satu dengan yang lainnya memiliki kesamaan baik proses kejadiannya, maupun bentuknya dan sifat fitrahnya. Karena itu pada dasarnya manusia mempunyai status, derajat, dan keudukan yang sama, oleh sebab itu semua manusia haruslah mendapatkan perlakuan yang sama. Hal ini mendorong tumbuhnya kesadaran demokrasi yang menghendaki adanya asa persamaan diantara sesama manusia.
b.       Psychological Approach
Manusia pada hakikatnya adalah makluk yang mepunyai berbagai potensi antara lain emosi atau perasaan. Perasaan adalah aspek fundamental bagia manusia, karena kehendak dan pemikirannya bersumber daripadanya. Dari situ muncul gagasan mengenai demokrasi, dimana setiap manusia harus saling menghormati dan menghargai dan tentunya tak ada yang mau diperlekukan secara tidak manusiawi.
c.       Sociological Approach
Manusi tidak dapat hifdup sendiri, ia membutuhkan manusia yang lain kemudian melahirkan komunita manusia yang disebut masyarakat. Disitulah mereka bergaul, mengatur perlindungan hak-hak dasarnya, mempertahankan eksistensinya dan mengembangkan peradaban. Di dalam hubungan sosial itu setiap individu mengharapkan penghargaan dan perlakuan yang sama dan seimbang agar tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera. Jadi manusia ditengah-tengah masyarakat menghendaki posisi dirinya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makluk yang sempurna yang berarti memberikan penghargaan yang sama terhadap setiap individu manusia. Hal-hal tersebut dijadikan dasar dan landasan tumbuhnya pemikiran mengenai demokrasi menurut pendekatan ini.
d.       Religious Approach
Menurut pendekatan ini setiap manusia ada umumnya beragama dan pada setiap agama terdapat ajaran yang bersifat universal seperti ajaran tentang kewajiban manusia satu menghargai dan menghormati manusia yang lain termasuk keyakinan terhadap Tuhan. Di dalam pemikiran tersebut terdapat nilai-nilai demokrasi yang merupakan keharusan menghargai manusia beserta potensi-potensinya.
e.       Historical Approach
Menurut sejarah demokrasi telah dikenal sejak jaman Yunani Kuno dan istilah demokrasi sendiri dikenal pada zaman Plato dan Aristoteles. Meski demikian dengan universalitas nilai-nilai kemnausiaan (sama derajat, rasa adil, rasa aman dan lain-lain) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dmokrasi ada dan hadir di setiap individu manusia di mana-mana karena nilai demokrasi melekat dalam diri manusia itu sendiri.
Dari pendekatan-pendekatan diatas maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi itu mengandung nilai-nilai persamaan, Hak Asasi Manusia serta harkat dan martabat kemanusiaan yang diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Definisi Demokrasi (Konsultasi Skripsi, SKRIPSI, Judul Hukum, Hukum, Tata Negara, Judul Tata Negara, Ilmu Politik, Judul Ilmu Politik)

Munculnya konsep pemerintahan demokrasi, dimulai dari perdebatan antar filosof seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Polybius dan Cicero. Socrates (469-399) SM mengatakan negara yang dicita-citakan tidak hanya melayani kebutuhan penguasa tetapi negara yang berkeadilan bagi warga masyarakat (umum). Plato menempatkan demokrasi pada bentuk pemerintah yang dicitakan (bagus, baik), sementara Aristoles menempatkan demokrasi kepada kelompok yang korup (jelek, tidak bagus).
Konsep demokrasi yang sejak awal sudah dikenal sejak abad ke 5 SM, yang pada awalnya merupakan respon terhadap pengalaman buruk pemerintahan monarki dan kediktatoran di negara-negara Kota di zaman Yunani kuno. Tetapi ide-ide demokrasi modern mulai berkembang di abad 16, yakni dikembangkannya ide-ide sekularisme yang diprakarsai oleh Niccolo Manchiavelli(1469-1527), ide Negara Kontak oleh Thomas Hobbes (1588-1679), gagasan tentang Konstitusi Negara dan Liberalisme serta pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan lembaga federal oleh John Locke (1632-1755) kemudian idenya mengenai pemisahan kekuasaan menjadi lesglitif, eksekutif dan yudikatif oleh Baron de Mostesquieu (1689-1755) serta ide-ide tentang kedaulatan rakyat dan kontrak sosial yang diperkenalkan oleh Jean Jacques Rousseau (1712-1778).
Membahas mengenai demokrasi berarti bicara tebntang rakyat atau warga masyarakat. Dalam suatu negara, rakyat merupakan sentral dan pemegang kekuasaan, karena pada hakikatnya rakyat adalah pememgang kekuasaan yang tertinggi yakni kedaulatan sedangkan demokrasi merupakan bentuk pengejawantahan kedaulatan.
Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari demos-demos yang berarti rakyat atau penduduk dan suku kata cracy-kratian yang berarti hukum atau kekuasaan. Penggabungan kedua suku kata tadi menjadi democratia yang berarti kekuasaan yang datang dari rakyat. Selanjutnya Abraham Lincoln memberikan batasan singkat tetang demokrasi  sebagai suatu pemerintahanyang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Sementara Sidney Hook dalam Masykuri Abdillah (1999;67) mendefinisikan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan secara langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Selain itu R Karnenburg dalam Koencoro Poerbopranoto (1987; 65) menafsirkan demokrasi sebagai cara memerintah oleh rakyat.
Jadi suatu negara demokrasi merupakan negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat atau jika ditinjau dari sudut organisasi, berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Pemerintahan negara yang merupakan hasil dari pendapat umum, merupakan cerminan dari kehendak masyarakat secara keseluruhan sehingga epentingan negara (pemerintah) selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat.