Tampilkan postingan dengan label Ilmu Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ilmu Politik. Tampilkan semua postingan

Kamis, 24 Januari 2019

Konsep Demokrasi (skripsi dan tesis)


Istilah demokrasi menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau  government by the people  (demokrasi berasal dari bahasa Yunani: demos  berarti rakyat, kratos/kratein  berarti kekuasaan/berkuasa). Menurut Jean Jaques Rousseau, demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Pernyataan Rousseau ini seakan mengatakan, bahwa demokrasi bagi sebuah negara adalah sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan yang sempurna. Sementara itu, Hans Kelsen barasumsi bahwa awal dari datangnya ide demokrasi adalah adanya ide kebebasan yang berada dalam benak manusia. Kebebasan semula dianggap bebas dari ikatan-ikatan atau ketiadaan terhadap segala ikatan, ketiadaan terhadap segala kewajiban, yang kemudian ditolak oleh Hans Kelsen.
Prinsip-prinsip dalam demokrasi diantaranya di letakkan pada indikator atau syarat demokrasi, yaitu (pertama) adanya Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu dan kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan efektif, pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa. Kedua, adanya partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok yang dikecualikan. Ketiga, adanya kebebasan sipil dan politik; kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi, yang cukup menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik (Dahl, Diamond dkk dalam Loveman, 1994)

Jumat, 11 Januari 2019

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA (skripsi dan tesis)


Suatu organisasi, terlepas dari bagaimana bentuknya organisasi tersebut, apapun tujuan yang akan dicapai, selalu mengharapkan sasaran / target yang telah ditetapkan akan dapat tercapai semaksimal mungkin. Untuk mencapai target tersebut, banyak faktor yang dapat mempengaruhinya.
Muljarto (1977), menyatakan bahwa organisasi bukanlah sistem yang tertutup (close system) melainkan organisasi tersebut akan selalu dipaksa untuk memberi tanggapan atas rangsangan yang berasal dari lingkungannya. Pengaruh lingkungan dapat dilihat dari dua segi: pertama, lingkungan eksternal yang umumnya menggambarkan kekuatan yang berada di luar organisasi seperti faktor politik, ekonomi dan sosial, kedua adalah lingkungan internal yaitu faktor-faktor dalam organisasi yang menciptakan iklim organisasi dimana berfungsinya kegiatan mencapai tujuan.
Sejalan dengan pendapat tersebut, Higgins (1985) dalam Salusu (1996) menyatakan bahwa ada dua kondisi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu kapabilitas organisasi yaitu konsep yang dipakai untuk menunjuk pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas dua faktor stratejik yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positip, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan stratejik dalam mencapai sasarannya; sedangkan kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Kedua faktor ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Faktor yang perlu diperhitungkan dalam melihat kemampuan internal organisasi antara lain : struktur organisasi, sumberdaya baik dana maupun tenaga, lokasi, fasilitas yang dimiliki, integritas seluruh karyawan dan integritas kepemimpinan. Kondisi yang kedua adalah lingkungan eksternal, yang terdiri atas dua faktor stratejik, yaitu peluang dan ancaman atau tantangan. Peluang sebagai situasi dan faktor-faktor eksternal yang membantu organisasi mencapai atau bahkan bisa melampaui pencapaian sasarannya; sedangkan ancaman adalah faktor-faktor eksternal yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Dalam mengamati lingkungan eksternal, ada beberapa sektor yang peka secara stratejik, artinya bisa menciptakan peluang, atau sebaliknya merupakan ancaman. Perkembangan teknologi misalnya, peraturan perundang-undangan, atau situasi keuangan, dapat saja memberi keuntungan atau kerugian bagi organisasi. Tetapi yang jelas, menurut William Cohen (David, 1989) ialah bahwa peluang dan ancaman hadir pada setiap saat dan senantiasa melampaui sumber daya yang tersedia. Artinya, kekuatan yang dimiliki organisasi selalu berada dalam posisi lebih lemah dalam menanggulangi ancaman, bahkan dalam mengejar dan memanfaatkan peluang sekalipun.
Sementara itu Steers (1980) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyokong keberhasilan akhir suatu orgaisasi dapat ditemukan dalam empat kelompok umum. Keempat kelompok tersebut adalah:
a.   Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi. Yang dimaksudkan dengan struktur adalah hubungan yang relatif tetap sifatnya seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia. Struktur adalah cara unik suatu organisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi. Dengan demikian pengertian struktur meliputi faktor-faktor seperti luasnya desentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, cakupan perumusan interaksi antar pribadi, dan seterusnya. Jadi, keputusan mengenai cara bagaimana orang-orang akan dikelompokan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dilain fihak, yang dimaksud dengan teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi. Teknologi dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk variasi-variasi dalam proses mekanis yang digunakan dalam produksi, variasi dalam bahan yang digunakan dan variasi dalam pengetahuan teknis yang dipakai untuk menunjang kegiatan menuju sasaran.
b.   karakteristik lingkungan, mencakup dua aspek yaitu pertama adalah lingkungan ekstern, yaitu semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi (contoh: kondisi ekonomi dan pasar, peraturan pemerintah), yang kedua, adalah lingkungan intern, yang dikenal sebagai iklim organisasi meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja (contoh: pekerja sentris, orientasi pada prestasi) yang sebelumnya telah ditunjukan mempubyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas, khususnya atribut-atribut yang diukur pada tingkat individual (contoh: sikap kerja, prestasi).
c.   karakteristik pekerja, perhatian harus diberikan kepada perbedaan individual antara para pekerja dalam hubungannya dengan efektivitas.  Pekerja yang berlainan mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Variasi sifat manusia ini sering menyebabkan perilaku orang berbeda satu sama lain, walaupun mereka ditempatkan di satu lingkungan kerja yang sama. Lagi pula perbedaan-perbedaan individual ini dapat mempunyai pengaruh yang langsung terhadap dua proses yang penting, yang dapat berpengaruh nyata terhadap efektivitas. Yaitu rasa keterikatan terhadap organisasi atau jangkuan identifikasi para pekerja dengan majikannya, dan prestasi kerja individual. Tanpa rasa keterikatan dan prestasi, efektivitas adalah mustahil.
d.   kebijakan dan praktek manajemen, peranan manajemen dalam prestasi organisasi, meliputi variasi gaya, kebijakan dan praktek kepemimpinan dapat memperhatikan atau merintangi pencapaian tujuan. Peran manajer memainkan peran sentral dalam keberhasilan  suatu perusahan melalui perencanaan, koordinasi, dan memperlancar kegiatan yang ditujukan ke arah sasaran. Adalah kewajiban mereka untuk menjamin bahwa struktur organisasi konsisten dengan dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang ada. Lagipula adalah tanggungjawab mereka untuk menetapkan suatu sistem imbalan yang pantas sehingga para pekerja dapat memuaskan kebutuhan dan tujuan pribadinya sambil mengejar sasaran organisasi. Dengan makin rumitnya proses teknologi dan makin rumit dan kejamnya keadaan lingkungan, peranan manajemen dalam mengkoordinasi orang dan proses demi keberhasilan organisasi tidak hanya bertambah sulit, tapi juga menjadi semakin penting artinya.
Sementara itu Joedono (1974) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sebuah organisasi antara lain meliputi : 1) faktor kualitas SDM, 2) struktur organisasi, 3) teknologi 4) pimpinan dan masyarakat, 5) bentuk kepemimpinan.
Sementara itu Gogin (1990) menyatakan bahwa kapasitas organisasi dapat memberi kontribusi pada keberhasilan implementasi. Kemampuan organisasi akan dipengaruhi (produk dari) tiga hal pokok yaitu: struktur organisasi, personel (human resources) dan finansial. Tiga hal tersebut bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain. Lebih lanjut Gogin menjelaskan bahwa meskipun suatu kebijakan telah dirumuskan dengan jelas (yang memungkinkan untuk diimplementasikan secara mudah) akan tetapi mungkin saja bisa gagal oleh kelemahan struktur organisasi atau kelemahan sistem. Struktur yang ketat dan tersentralisir akan mendukung kepatuhan. Jika semua dalam kondisi sama (struktur, dsb) maka keberhasilan implementasi nampaknya akan sangat tergantung pada karakter dari tujuan kebijakan itu sendiri, jumlah staf yang memadai, ahli, dan mempunyai motivasi tinggi akan mempermudah proses konversi pesan kebijakan menjadi realita. Hal ini akan lebih berhasil lagi apabila juga didukung oleh kondisi finansial yang memadai.

Pengukuran Kinerja (skripsi dan tesis)

Donald dan Lawton (dalam Keban,1995) mengatakan bahwa penilaian kinerja organisasi dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu dan penilai tersebut juga dapat dijadikan input bagi perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi. Selain pendapat tersebut, Bernadin  (1998) mengatakan bahwa  sistem penilaian kinerja  harus disusun dan diimplementasikan dengan suatu 1) prosedure formal standar;yang 2) berbasis pada analisis jabatan; dan 3) hasilnya didokumentasikan dengan baik; dengan 4) penilai yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang dapat dipertanggung jawabkan.
Meskipun penilaian kinerja telah berkembang dengan pesat, akan tetapi penggunaan penilaian kinerja dalam organisasi publik belum berkembang sebagaimana yang telah terjadi dalam sektor swasta. Berdasarkan data empiris menunjukkan bahwa penilaian terhadap kinerja di organisasi publik belum merupakan tradisi yang populer (Keban, 1995), dan bahkan terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai kriteria kinerja pelayanan publik (Dwiyanto, 1995). Perbedaan pendapat tersebut menurut Dwiyanto disebabkan tujuan dan misi organisasi publik seringkali bukan hanya sangat kabur akan tetapi juga bersifat multi dimensional.
Mardiasmo (2001) mengatakan dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja.
Selim dan Woodward (dalam Keban,1995) mengatakan bahwa kinerja dapat diukur dari beberapa indikator antara lain workload/demand, economy, efficiency, effectiveness, dan equity. Lenvine (1990) (dalam Dwiyanto,1995) mengusulkan  tiga konsep yang bisa dipergunakan untuk mengukur kinerja  birokrasi publik/organisasi non bisnis yaitu : Responsiveness, responsibility dan accountability. 

PENGERTIAN KINERJA (skripsi dan tesis)


Menurut R Wayne Pane dan Don.F.Faules dalam Deddy Mulyana (1993 : 134) dikemukakan bahwa: Kinerja yang paling lazim dinilai dalam suatu organisasi adalah kinerja pegawai, yaitu bagaimana ia melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan atau peranan dalam organisasi.
Bernandin dan Russel dalam J.P. Sianipar (1994 : 4) mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama suatu periode waktu tertentu, selanjutnya J.P. Sianipar (1994 : 12) menyatakan bahwa:
Kinerja adalah hasil akhir atau kemampuan kerja seseorang atau sekelompok orang atas suatu pekerjaan pada waktu tertentu. Bentuk kinerja itu dapat berupa hasil akhir atau produk barang dan jasa, bentuk perilaku, kecakapan, kompetensi, sarana, ketrampilan spesifik yang berkontribusi terhadap pencapaian keseluruhan tujuan organisasi.

Sedangkan Prawirosentono (1994 : 2) mendefinisikan kinerja sebagai
Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Pendapat Horton dan Hunt yang diterjemahkan oleh Aminuddin Ram dan Tita (1996 : 122) menyatakan bahwa:
Kinerja merupakan operasionalisasi dari peran sehingga untuk memahaminya pada tataran operasional, terlebih dahulu dikaji konsep teoritik tentang peran. Peran didefinsikan sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status, sedangkan status/kedudukan adalah suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya. Selanjutnya dijelaskan bahwa status dalam konsepsi teori sosiologi diperoleh dari dua sumber yaitu pertama, status yang ditentukan atau diberikan (ascribed), dan kedua status yang diperjuangkan (achieved).

 Sebagai operasionalisasi dari peran dan status, kinerja dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau the degree of accomplishment atau tingkat pencapaian tujuan organisasi.
Sejalan dengan pengertian di atas, Bernardin dan Rusell (1993 : 379) menyebutkan bahwa :
“Performance is defined as the record of out comes product on a specified job function or activity during a specified time period (Kinerja merupakan tingkat pencapaian/rekor produksi akhir pada suatu aktivitas organisasi atau fungsi kerja khusus selama periode tertentu)”.

Dari beberapa pendapat pakar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya atau sebagai gambaran mengenai tentang besar kecilnya hasil yang dicapai dari suatu kegiatan baik dilihat secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan visi, misi suatu organisasi yang bersangkutan.

KONSEP ORGANISASI (skripsi dan tesis)



Menurut Siagian (1997: 138-141) definisi tentang organisasi sebagai berikut :
“Organisasi adalah setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang lain yang disebut bawahan.”

Gibson, et. al. (1996: 5) mempunyai pendapat bahwa ciri khas organisasi tetap sama, yaitu perilaku terarah pada tujuan. Gibson dan kawan-kawan berpendapat bahwa “Organisasi itu mengejar tujuan dan sasaran yang dapat dicapai secara lebih efisien dan lebih efektif dengan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama.
Sedangkan Dessler (1985:116) mengemukakan pendapat tentang organisasi sebagai berikut
 “Organisasi dapat diartikan sebagai pengaturan sumber daya dalam suatu kegiatan kerja, dimana tiap-tiap kegiatan tersebut telah tersusun secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada organisasi tersebut masing-masing personal yang terlibat di dalamnya diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab, yang dikoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dimana tujuan organisasi tersebut dirumuskan secara musyawarah, sebagai tujuan bersama yang diwujudkan secara bersama-sama”.


KONSEP PEMBANGUNAN (skripsi dan tesis)


Pembangunan merupakan proses usaha sadar untuk melakukan suatu perubahan yang lebih baik dari satu kondisi kepada kondisi lain yang lebih berguna dan bermanfaat. Dalam arti pembangunan harus dilaksanakan dengan sengaja dan terencana serta memperhatikan nilai universal, yang dapat diterima dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Todaro (1998 : 19) bahwa, “pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.”

Teori tersebut menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan salah satu aspek yang harus dilihat dalam memahami pembangunan. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai bagian dari proyek P2KP juga diharapkan mampu berperan menjadi motor penggerak dinamika masyarakat untuk upaya penanggulangan keniskinan secara berkelanjutan (sustainable).
Sedangkan menurut Tjokrowinoto dalam buku materi kuliah Konsep dan Isue Pembangunan mengatakan bahwa: beberapa pakar membedakan konsep “pembangunan” (development) dan “pertumbuhan” (growth). Pertumbuhan menyangkut pengertian-pengertian kuantitas, misalnya, kenaikan angka pertumbuhan ekonomi dan income per kapita. Sedangkan pembangunan merupakan transformasi kualitatif, yang seringkali terkait dengan perubahan struktur, semisal perubahan struktur masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Perbedaan sudut pandang terhadap konsep pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi di atas bisa saja terletak pada tataran konsep namun tidak pada pelaksanaannya sebab keduanya saling berhubungan.
Dalam paradigma baru seiring dengan reformasi bidang ekonomi, pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata serta mampu mempertahankan pertumbuhan yang berkesinambungan dalam jangka panjang, long-term sustainable growth. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dengan sendirinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pembangunan tanpa  pertumbuhan.
Sedangkan dalam buku panduan exit strategi P2KP menuju pembangunan berkelanjutan diterapkan melalui  3 (tiga) fase pendampingan. Pada Fase Pertama,  dalam penanggulangan kemiskinan di perkotaan sebagai suatu wujud pembangunan berkelanjutan (sustainable development) strategi yang digunakan dimulai melalui 4 (empat) pilar yaitu :
1.      Pemberdayaan masyarakat (community empowerment)
2.      Pengembangan Kapasitas dan asset masyarakat miskin
3.      Pembangunan kelembagaan masyarakat
4.      Pengembangan partisipasi masyarakat.
Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dalam konteks penanggulangan kemiskinan hanya dapat terwujud melalui strategi pembangunan yang berbasis utama pada proses pemampuan dan penguatan kapasitas masyarakat (community empowerment). Dengan demikian dari keempat pilar tersebut, maka  pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan pondasi dari pembangunan ketiga pilar lainnya. Pemberdayaan masyarakat dalam P2KP bertumpu pada proses penggalian dan penumbuhkembangan nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan prinsip pembangunan berkelanjutan (Tridaya).
Melalui proses “community empowerment” terjadi proses pembelajaran masyarakat untuk mengorganisir diri dalam meningkatkan kemampuan dan sumber daya (asset) masyarakat miskin serta dalam berpartisipasi. Dengan partisipasi yang baik maka masyarakat miskin mampu mengekspresikan berbagai aspirasi dan kepentingan-kepentingan yang menyangkut kehidupan mereka.
Pada fase kedua, strategi lanjutan dilakukan melalui 3 (tiga) pilar yaitu:
1.      Penguatan kelembagaan di tingkat lokal
2.      Penerapan prinsip-prinsip “good governance” dan Tridaya
3.      Membangun jaringan dan kemitraan masyarakat dengan pemerintah, dunia usaha dan organisasi masyarakat sipil lainnya.
Pembangunan institusi/ kelembagaan lokal di masyarakat ini merupakan investasi untuk memperkuat ikatan sosial dan menjalin hubungan (relasi) diantara mereka. Modal kelambagaan lokal yang kuat dan mengakar ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam penganggulangan kemiskinan.
Sedangkan pada fase ketiga, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui 2 (dua) pilar yaitu:
1.      Perbaikan/ pembangunan Lingkungan Pemukiman, khususnya yang memberi manfaat bagi masyarakat miskin (pro-poor neigborhood development)
2.      Mempercepat terjadinya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di tingkat lokal, terutama bagi masyarakat miskin/ rentan. (Pro-poor governance).
Didalam fase ini, masyarakat diharapkan sudah mampu mengorganisasikan aspirasi dan berbagai kepantingan melalui mekanisme perencanaan partisipatif, kemudian memberikan dukungan untuk dapat menyelenggarakan berbagai program perbaikan/ pembangunan lingkungan permukimannya yang berpihak pada masyarakat miskin (Pro-poor neighborhood development). Sejalan dengan kegiatan yang dilaksanakan masyarakat, BKM sebagai lembaga masyarakat kemudian dapat terus melakukan interaksinya dengan masyarakat warganya maupun dengan birokrasi lokal (kelurahan), pengusaha lokal dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Terutama bagi terciptanya percepatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih peduli pada masyarakat miskin (pro-poor good governance).
Apabila ketiga fase tersebut dilalui maka pada akhirnya diharapkan dapat dicapai suatu kondisi tatanan masyarakat yang mampu mengelola dan menyelenggarakan pembangunan sosial ekonomi masyarakatnya serta secara swadaya mampu mengelola pembangunan lingkungan permukiman mereka dengan harmonis (self governing community). Dengan kata lain kondisi ini dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat mampu mandiri mengatur sistem sosial dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat dengan baik. Dalam lingkungan pemukiman dengan tatanan masyarakat seperti ini (masyarakat madani), maka penanggulangan kemiskinan dapat lebih diyakini akan terus menjadi proses pembangunan yang berkelanjutan. (sustainable development).

Kegiatan Gerakan Pramuka Penggalang (skripsi dan tesis)


Pusdiklatda Wirajaya (2011: 33) menyatakan bahwa nama Penggalang diambil dari kiasan dasar yang bersumber pada perjuangan para pemuda Indonesia dalam “menggalang” persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut terjadi pada tahun 1928. Golongan Pramuka Penggalang memiliki tiga tingkatan yang terdiri atas:
a.            Penggalang Ramu.
b.           Penggalang Rakit.
c.            Penggalang Terap.
Pramuka Penggalang adalah peserta didik dalam Gerakan Pramuka yang berusia antara 11-15 tahun. Dalam siklus kehidupan manusia, anak usia11-15 tahun termasuk dalam kelompok kanak-kanak akhir yang sedang memasuki umur remaja serta sedang menuju masa dewasa. Di sekolah dasar, umur Pramuka Penggalang sendiri masuk pada siswa yang sedang duduk dikelas 5 dan 6 yaitu umur 11 dan 12 tahun. Pada umur ini, siswa memiliki beberapa karakteristik. Suharto dan Syahdewa, (2008) menjelaskan karakteristik tersebut yaitu:
a.                       Sangat bangga bila mendapat pujian.
b.                       Gemar berpetualang.
c.                       Suka berkelompok dengan teman sebaya.
d.                      Bangga apabila diberi tanggung jawab.
e.                       Bangga diperlakukan atau disamakan dengan orang dewasa.
f.                        Suka usil atau mengganggu orang lain.
g.                       Cepat bosan.
h.                       Selalu ingin bergerak.
i.                         Ingin menjadi yang terbaik.
j.                         Menyukai hal-hal baru.
              Pusdiklatda Wirajaya (2011) menjelaskan di dalam Gerakan Pramuka kehidupan anak pada umur Penggalang dimasukkan dalam kelompok kecil yang disebut Regu yang berarti gardu atau pangkalan untuk meronda. Setiap Regu beranggotakan 6-8 anak. Setiap Regu memiliki pemimpin Regu dan wakil pemimpin Regu yang dipilih dari salah seorang anggota Regunya berdasarkan musyawarah Regu. Setiap Regu memiliki nama Regu dan bendera Regu. Nama Regu merupakan simbol kebanggaan Regu yang diambil dari cerminan sifat-sifat baik yang menonjol. Penggalang putra menggunakan lambang binatang sebagai nama Regu, sedangkan penggalang putri menggunakan simbol bunga, kemudian dilukiskan dalam bendera Regu. Bendera Regu merupakan kebanggaan Regu yang senantiasa dibawa dalam setiap kegiatan Penggalang. Dua sampai empat Regu dihimpun dalam satu Pasukan Penggalang. Setiap Pasukan Penggalang dipimpin oleh Pratama dan Wakil Pratama. Baik Regu maupun Pasukan memiliki pembina. Sesuai metode satuan terpisah, maka pembina Regu putra maupun pembina Pasukan putra adalah seorang pria dan pembina Regu putri maupun pembina Pasukan putri adalah seorang wanita. Hubungan antara anggota Regu maupun Pasukan dengan pembinanya seperti hubungan kakak adik, sedangkan hubungan pembina Regu dan pembina Pasukan seperti hubungan pada anggota dewasa yakni hubungan persaudaraan atau kekerabatan.
Pendidikan Kepramukaan untuk Penggalang dalam pelaksanaanya tidak dapat dilepaskan dengan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan. Salah satu metode Kepramukaan yang digunakan adalah kegiatan yang menarik dan menantang serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani Pramuka Penggalang. Maka pendidikan Kepramukaan untuk Penggalang harus mampu meningkatkan lima area pengembangan pribadinya yaitu area perkembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual dan fisik yang dikemas dalam kegiatan yang menarik, menantang dan menyenangkan serta bervariasi. Lebih lanjut Suharto dan Syahdewa, (2008: 803) menjabarkan tentang area pengembangan pribadi Pramuka Penggalang sebagai berikut:
a.            Area perkembangan spiritual. Pengembangan spiritual adalah pengembangan yang berkaitan dengan pengetahuan yang mendalam dan memahami kekayaan spiritual (keagamaan dan kepercayaan) yang dimiliki masyarakat. Agama merupakan pegangan hidup dan bagian kehidupan, sedangkan spiritual memberikan motivasi dalam kehidupan dan merupakan alat pengembangan yang diamalkan agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa serta bertanggung jawab. Pada umur Pramuka Penggalang merupakan saat terjadinya perubahan pola berfikir yang ekstrim saat anak-anak menjadi remaja. Mereka menjadi tidak mudah menurut dan lebih mudah percaya dengan teman sebaya. Dengan pola pembinaan Pramuka Penggalang, penemuan keimanan dan ketakwaan diperoleh secara bersama-sama dengan dukungan orang dewasa. Tujuan pengembangan spiritual Pramuka Penggalang adalah membantu menanamkan, memperdalam dan memperkuat keimanan, ketakwaan, dan mensyukuri kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan sasaran pengembangan spiritual Pramuka Penggalang yaitu sebagai berikut. Pramuka Penggalang mampu:
1)           Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
2)           Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3)           Mematuhi perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
4)           Menghormati agama lain.
5)           Menyayangi sesama makhluk dan alam ciptaan Tuhan.
b.           Area perkembangan emosional. Pengembangan emosional adalah pengembangan yang berkaitan dengan perasaan dan cara mengungkapkan emosi, keseimbangan, dan kematangan emosi. Emosi dan perasaan merupakan bagian dari kehidupan yang membantu pembentukan pribadi. Tujuan pengembangan emosional adalah membantu Pramuka Penggalang untuk menumbuhkembangkan dan mengelola perasaan serta pengungkapannya secara wajar sehingga dapat menghargai orang lain dan dapat mengendalikan emosinya dengan seimbang. Sasaran pengembangan emosional adalah agar Pramuka Penggalang mampu:
1)           Mengelola emosi dan perasaannya untuk kesetabilan dirinya.
2)           Mengenal dan menerima berbagai perasaan serta emosi.
3)           Menghargai perasaan orang lain.
4)           Mengendalikan emosi diri dan lingkungannya.
c.            Area perkembangan sosial. Pengembangan sosial adalah pengembangan pribadi yang berkaitan dengan kepercayaan dan saling ketergantungan dengan orang lain. Selain itu juga membangun kemampuan untuk bekerja sama serta memimpin. Pramuka Penggalang sebagai individu yang memerlukan individu lain atau teman ataupun lawan jenis merupakan wadah belajar untuk mengungkapkan perasaan dan eksistensi diri kepada orang lain dengan cara yang benar dan santun. Tujuan pengembangan sosial adalah membantu Pramuka Penggalang dalam mengembangkan hubungan dengan teman, komunikasi, kemandirian, kerja sama, kepemimpinan dan solidaritas. Sasaran pengembangan sosial adalah agar Pramuka Penggalang mampu:
1)           Menerima dan mematuhi peraturan yang diciptakan masyarakat dengan rasa tanggung jawab.
2)           Melaksanakan norma-norma yang berada di masyarakat lingkungannya.
3)           Berperan aktif membantu masyarakat membina kehidupan yang rukun dan damai.
4)           Bekerja sama dengan orang lain.
5)           Memimpin dan dipimpin orang lain.
d.           Area perkembangan intelektual. Pengembangan intelektual adalah pengembangan yang berkaitan dengan kemampuan berpikir, berinovasi, dan menggunakan informasi. Pada dasarnya setiap anak memiliki kemampuan intelektual yang diartikan sebagai kecerdasan. Kecerdasan tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai hal antara lain dengan cara memecahkan masalah yang harus dihadapi. Tujuan pengembangan intelektual Pramuka Penggalang adalah membantu menumbuhkan keingintahuan dan meningkatkan  kecerdasan dengan menghimpun informasi dan ilmu pengetahuan. Sasaran pengembangan intelektual adalah agar Pramuka Penggalang mampu:
1)           Mengikuti perkembangan iptek dan perkembangan Kepramukaan.
2)           Menggunakan IT dan menjelaskan manfaatnya.
3)           Mengaplikasikan iptek dan keterampilan Kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari.
e.            Area perkembangan fisik. Pengembangan fisik adalah pengembangan yang berkaitan dengan anggota dan organ tubuh manusia, mengenali kebutuhan hidup, serta pemeliharaan tubuh agar menjadi sehat dan kuat. Pramuka Penggalang wajib mengenali tubuhnya, bertanggung jawab atas pertumbuhan, perkembangan dan fungsi tubuhnya, serta dapat menjaga agar tetap sehat, bugar dan menjadi sosok Pramuka Penggalang dengan tubuh yang sehat dan kuat. Tujuan perkembangan fisik Pramuka Penggalang adalah untuk membantu menumbuh kembangkan fisik agar tumbuh dengan baik. Sasaran perkembangan fisik adalah agar Pramuka Penggalang mampu:
1)           Memiliki pengetahuan membentuk tubuh yang kuat, menjaga kesehatan pribadi dan lingkungannya.
2)           Melakukan kegiatan pemeliharaan pertumbuhan dan perkembangan tubuh secara teratur.
3)           Mengenali perubahan fisiknya.
Area perkembangan di atas akan selalu berupaya untuk dikembangkan dalam setiap kegiatan Pramuka Penggalang. Pusdiklatda Wirajaya (2011) berpendapat, kegiatan Pramuka Penggalang adalah kegiatan yang selalu berkarakter, dinamis, progresif dan menantang. Kreativitas Pembina merupakan kunci pokok di dalam mengemas bahan latihan. Secara garis besar, kegiatan Pramuka Penggalang dibedakan menjadi kegiatan latihan rutin dan kegiatan insidental. Kegiatan latihan rutin yaitu:
a.            Mingguan.
Kegiatan latihan biasanya dimulai dengan:
1)           Upacara pembukaan latihan.
2)           Pemanasan biasanya dengan permainan ringan atau ice breaking, atau sesuatu yang sifatnya menggembirakan namun tetap mengandung unsur pendidikan.
3)           Latihan inti, bisa diisi dengan hal-hal yang meliputi penanaman nilai-nilai dan sekaligus keterampilan.
4)           Latihan penutup, biasanya diisi dengan permainan ringan, menyanyi atau pembulatan dari materi inti yang telah dilakukan.
5)           Upacara penutup latihan.
b.           Bulanan/ dua bulanan/ tiga bulanan/ menurut kesepakatan. Kegiatan ini dapat diselenggarakan atas dasar keputusan Dewan Penggalang dan Pembinanya, dengan jenis kegiatan yang biasanya berbeda dengan kegiatan rutin mingguan. Kegiatan rutin dengan interval waktu tersebut biasanya dilakukan ke luar pangkalan gugus depan, misalnya hikingrowing, climbing, mountainering, junggle survival, swimming, bakti masyarakat, camping atau lomba-lomba.
c.            Latihan Gabungan (Latgab). Pada hakekatnya latihan gabungan ini adalah latihan bersama dengan Gugus Depan lain, sehingga terdapat pertukaran pengalaman, baik antar Pramuka Penggalang, maupun antar Pembina.
d.           Kegiatan Kwartir Cabang, Daerah, dan Nasional. Dapat dikategorikan sebagai kegiatan rutin, karena diselenggarakan tahunan, dua tahunan, tiga tahunan, empat tahunan atau lima tahunan yang diputuskan dan diselenggarakan oleh Kwartirnya. Kegiatan dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:
1)           Gladian Pemimpin Satuan.
2)           Gladian Pemimpin Regu.
3)           Lomba Tingkat Gudep atau LT I (khusus diselenggarakan oleh Gudep), LT II di tingkat Ranting, LT III di tingkat Cabang, LT IV ditingkat Daerah, LT V di tingkat Nasional.
4)           Kemah Bakti Penggalang.
5)           Jambore Ranting, Cabang, Daerah, Nasional, Regional (Asia Pacific), dan Jambore Dunia (World Jambore).
Sedangkan kegiatan insidental biasanya muncul karena Gerakan Pramuka mengikuti lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga non-pemerintah lainnya. Misalnya Gerakan Pramuka mengikuti “kegiatan penghijauan” yang dilakukan oleh Departemen Pertanian, kegiatan imunisasi, kegiatan bakti karena bencana alam, dan sebagainya.
Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Kepramukaan untuk Penggalang mempunyai beberapa pertimbangan. Penggalang sebagai anggota Pramuka pada umur 11-15 tahun mempunyai karakteristik yang harus diperhatikan. Dengan memperhatikan karakteristik Pramuka Penggalang tersebut, metode dan strategi yang digunakan dalam pendidikan Kepramukaan akan tepat dan potensi diri Pramuka Penggalang dapat dikembangkan secara optimal. Selain itu kegiatan Kepramukaan harus bervariasi agar peserta didik tidak bosan dan tetap menyenangkan tanpa menghilangkan unsur edukasi dari nilai-nilai Kepramukaan.

2.1.1.    Karakter Disiplin Siswa
1.      Pengertian Karakter Disiplin Siswa
Koswara (2005) menegaskan bahwa definisi Karakter  merujuk pada suatu istilah yang mengacu pada gambaran-gambaran sosial tertentu yang diterima oleh individu dan kelompoknya atau masyarakatnya, kemudian individu tersebut diharapkan bertingkah laku berdasarkan atau sesuai dengan gambaran sosial (peran) yang diterimanya itu. George Kelly (dalam Suryabrata, 2003) menyatakan bahwa karakter sebagai cara yang unik dari individu dalam mengartikan pengalaman-pengalaman hidupnya. Sedangkan pengertian lain menunjukkan bahwa karakter adalah tingkah laku, cara berpikir, perasaan, gerak hati, usaha, aksi, tanggapan terhadap kesempatan, tekanan, dan cara seharian dalam berinteraksi dengan orang lain (Gregory, 2010).
Pengertian disiplin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib dan sebagainya). Kata disiplin berasal dari bahasa Latin “disciplina” yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Sedangkan menurut Munandar (Bahrodin, 2007) disiplin adalah bentuk ketaatan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Menurut Simamora (2007) disiplin adalah prosedur yang mengkoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau prosedur.
Berdasarkan uraian di atas maka pengertian karakter disiplin adalah segala tingkah laku, cara berpikir, perasaan, gerak hati, usaha, aksi, tanggapan terhadap kesempatan, tekanan dan cara seharian dalam berinteraksi dengan orang lain yang didasarkan atas ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib dan sebagainya).
2.      Dimensi Dalam Disiplin Siswa
Curvin dan Mindler (1999) mengemukakan bahwa ada 3 dimensi disiplin, yaitu:
a.            Disiplin untuk mencegah masalah.
b.           Disiplin untuk memecahkan masalah agar tidak semakin buruk.
c.            Disiplin untuk mengatasi siswa yang berperilaku di luar kontrol.
Menurut  Rachman (2008) mengemukakan bahwa nilai-nilai dari kedisiplinan siswa meliputi beberapa hal, yaitu: nilai keagamaan, nilai tradisional, nilai kekuasaan, nilai subjektif, dan nilai rasional.
a.            Nilai keagamaan. Pada nilai ini diyakini kebenarannya oleh penganut suatu agama tertentu sehingga menghasilkan perilaku disiplin yang tulus untuk berkorban. Seperti sholat lima waktu dan puasa bagi umat Islam. Mengikuti kebaktian bagi penganut Kristen dan Katholik.
b.           Nilai tradisional. Nilai ini menghasilkan peraturan yang merupakan pantangan bagi seseorang karena dianggap tidak sopan tetapi peraturan tersebut pada umumnya tidak masuk akal. Contoh tidak boleh menduduki bantal, kesialan pada angka 13.
c.            Nilai kekuasaan. Nilai ini lahir dari kebijakan penguasa dengan maksud untuk mendisiplinkan pemerintah agar tujuan pemerintahan dapat tercapai. Misalnya membayar pajak, harus hormat jika pemimpin datang.
d.           Nilai subjektif. Merupakan nilai yang berdasarkan atas penilaian pribadi yang menghasilkan perilaku egosentrik. Contoh, menurut saya pendapat ini tidak benar karena pemuka agama yang saya anut tidak mengatakannya.
e.            Nilai rasional. Nilai ini memberikan penjelasan dan alasan perlu tidaknya dilakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, jika ingin pintar maka rajinlah belajar.

Jenis Pelatihan Dalam Kepramukaan (skripsi dan tesis)


Abidin (2011) mengemukakan bahwa “secara spesifik jenis-jenis pelatihan Pramuka disesuaikan dengan satuan-satuan karya”. Dijelaskan pula bahwa, terdapat latihan dasar Pramuka yang harus dimiliki oleh seluruh satuan karya yang dilakukan pada kegiatan ekstrakurikuler sebagai berikut:
a.            Pelatihan Pengetahuan Umum Kepramukaan Indonesia. Pelatihan ini mencakup pengetahuan siswa tentang sejarah pramuka, latar belakang lahirnya Pramuka, penggolongan Pramuka serta pengetahuan tentang lambang serta satuan-satuan karya dalam Pramuka.
b.           Latihan Cara Berkomunikasi. Pelatihan mencakup tata cara berkomunikasi mulai dari salam Pramuka, penghormatan dan janji-janji Pramuka. Dalam kegiatan ini dilatih pula tata cara sopan santun sebagai anggota Pramuka baik sesama teman, guru, maupun dengan orang tua.
c.            Latihan Baris Berbaris. Menurut Abidin (2011) bahwa pelatihan baris berbaris dalah wujud latihan fisik yang diperlukan untuk menanamkan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan pada terbentuknya perwatakan. Dengan demikian baris-berbaris bukan sekedar tahu tata cara tetapi memiliki makna dalam pembentukan karakter anggota Pramuka.

Pengertian Gerakan Kepramukaan (skripsi dan tesis)


Undang-Undang RI No 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Bab I Pasal 1 menjelaskan bahwa Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh Pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan Kepramukaan. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan Kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia Pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Kepramukaan. Sedangkan pengertian Gerakan Kepramukaan adalah suatu wadah dimana anak-anak dan orang dewasa belajar, bermain dan berkreasi dengan menggunakan metode Kepramukaan (Firmansyah, 2015).
Menurut Gunawan (2012) Kepramukaan adalah Proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka yang sasaran akhirnya adalah untuk pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti luhur. Dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Bab I Pasal 1 ayat (3), dijelaskan bahwa Kepramukaan adalah “segala aspek yang berkaitan dengan Pramuka”. Gerakan Pramuka yang diresmikan berdirinya pada tanggal 14 Agustus 1961 merupakan kesinambungan gerakan Kepanduan Nasional Indonesia yang bertujuan menumbuhkan tunas bangsa menjadi generasi yang dapat menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa, bertanggung jawab serta mampu mengisi kemerdekaan Indonesia.
Menurut Firmansyah (2015) dasar penyelenggaraan Gerakan Pramuka sebagai landasan hukum diatur berdasarkan:
a.            Undang Undang Dasar RI 1945.
b.           Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka.
c.            Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 1961 tentang Penganugerahan Pandji kepada Gerakan Pendidikan Kepanduan Pradja Muda Karana.
d.           Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
e.            Anggaran Rumah Tangga hasil Munaslub Gerakan Pramuka tahun 2012.
Gerakan Pramuka berawal dari gagasan Lord Robert Boden Powell of Gilwell yang  akhirnya menyebar ke berbagai negara termasuk Netherland atau Belanda dengan nama Padvinder. Oleh orang Belanda gagasan itu dibawa ke Indonesia dan didirikan organisasi oleh orang Belanda di Indonesia dengan nama NIPV (Nederland Indische Padvinders Vereeniging sama dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda). Oleh pemimpin-pemimpin gerakan nasional dibentuk organisasi Kepanduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Muncul bermacam-macam organisasi Kepanduan antara lain JPO (Javaanse Padvindeers Organizatie), JJP (Jong Java Padvindery), HW (Hisbul Wathon).



Kamis, 10 Januari 2019

variabel-variabel keberhasilan implementasi kebijakan (skripsi dan tesis)

variabel-variabel keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut:
1.    Isi kebijakan (content of policy), yang mencakup:
a.    Kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan. Dalam pengertian ini, kebijakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan oleh masyarakat atau kelompok untuk memecahkan masalah yang terjadi di kehidupannya. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat atau kelompok banyak sekali masalah yang membelenggu dan butuh kebijakan yang dibuat pemerintah. Disini kebijakan yang sangat dibutuhkan harus terlaksana agar mengeluarkan masyarakat dari masalah tersebut.
b.    Jenis manfaat yang diterima oleh target group. Suatu kebijakan adalah upaya untuk memperbaiki keadaan, jika keadaan yang diterima masyarakat atau kelompok tidak  jauh berbeda dari sebelumnya, maka manfaat dari kebijakan tersebut tidak ada.
c.    Perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Kebijakan publik yang berhasil bukan dinilai dari isinya yang prestisius namun implementasinya di lapangan. Apakah mampu membawa perubahan yang baik atau malah sebaliknya.
d.    Ketepatan sebuah program. Sebuah program kebijakan harus tepat agar nanti dalam implementasinya berhasil sesuai dengan harapan. Tepat disini meliputi, tepat sasaran, tepat kebutuhan, tepat lingkungan dan tepat guna.
e.    Rincian implementor kebijakan. Kebijakan yang sudah dibuat tidak bisa dinilai keberhasilannya tanpa ada implementor atau pelaksananya. Karena peran implementor sangat penting, tanpa mereka implementasi kebijakan tidak berjalan. Implementor tak cuma satu tapi ada beberapa, maka harus lengkap karena masing-masing mempunyai peran dan fungsi yang berbeda yang saling melengkapi.
f.     Dukungan dari sumber daya yang memadahi. Sumber daya manusia (implementor) harus memadahi dan tahu peran dan fungsinya secara baik agar tidak keliru. Selain itu sumber daya modal harus sesuai kemampuan agar tidak terjadi kekurangan uang untuk menunjang implementasi kebijakan.


2.    Konteks implementasi (context of implementation), mencakup:
a.    Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat didalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini para aktor kebijakan yang jumlahnya lebih dari satu pasti memiliki pemikiran yang beraneka ragam. Sehingga masing-masing memiliki kepentingan dan strategi yang berbeda. Karena mereka terikat pada jabatan yang mereka punya. Sehingga berdampak pada kebijakan yang dibuat. Besar kecilnya tersebut ditentukan oleh jabatan yang mereka duduki.
b.    Karakteristik institusi dalam rezim yang sedang berkuasa. Dalam politik negara nama rejim itu tergantung pada penguasa negara yang sedang menjabat. Maka perilaku dan sifat pemimpin negara dapat dilihat pada kebijakan yang dibuat. Dalam suatu rezim, institusi selaku kaki tangan kepala negara maka akan sangat nurut dengan kepala negara dan sistem yang ditentukan kepala negara.
c.    Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Dalam impementasi kebijakan publik, masyarakat juga  mempunyai peran penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena perilaku masyarakat (kelompok sasaran) sangat menentukan.


Faktor Implementasi Kebijakan (skripsi dan tesis)

Menurut Cheema dan Rondinelli (dalam Subarsono, 2011), ada empat kelompok variabel implementasi yang mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program yaitu: (1) Kondisi lingkungan, terdiri dari tipe sistem politik, kendala sumberdaya, tersedianya infrastuktur, kondisi di lapangan; (2) Hubungan antar organisasi, berisi kejelasan dan konsistensi sasaran program, pembangunan fungsi antar instansi yang pantas, standarisasi prosedur, efektivitas jejaring untuk mendukung program; (3) Sumber daya organisasi untuk implementasi program, terdiri dari kualitas dan kuantitas organisasi, dukungan pemimpin politik pusat, dukungan pemimpin politik lokal, komitmen birokrasi; (4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, adalah ketrampilan teknis, manajerial, dan politis petugas, pelaksanaan berdasarkan tupoksi.
Keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi faktor-faktor yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Model George C Edwards III Model implemantasi kebijakan ini berperspektif top down. Subarsono (2011: 90) berpendapat bahwa faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan terdiri atas komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berdiri sendiri namun juga saling berkaitan
1.    Komunikasi
Untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan, maka pelaksana harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut. Selain itu yang menjadi sasaran kebijakan harus diberi informasikan mengenai kebijakan yang akan diterapkan mulai dari tujuan dan sasarannya. Maka dari itu sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sosialisasi bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan media masa, elektronik, sosial dll.
Komunikasi akan terwujud baik jika ada faktor-faktor yang menjadikan komunikasi tersebut berjalan baik. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi antara lain (dalam Agustino, 2006:150-151):
a.    Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan komunikasi yang baik pula.
b.    Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksanaa kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan.
c.    Konsistensi, perintah yang diberikan untuk pelaksaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas.
2.    Sumber daya
Selain informasi yang mampu menjadikan kebijakan berhasil adalah sumber daya yang dimiliki oleh implementator. Sumber daya pendukung dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya. Bahkan kebijakan tersebut akan menjadi dokumen saja.
3.    Disposisi
Dispoisisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, jika pelaksana kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Faktor-faktor mengenai disposisi implementasi kebijakan oleh George C. Edward III (dalam Agustino, 2006: 152-153) antara lain:
a.     Pengangkatan birokrat
Disposisi atau sikap para pelaksana akan mengakibatkan permasalahan yang akan timbul pada implementasi kebijakan jika personilnya tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan atau pengangkatan personil untuk melaksanakan kebijakan adalah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya pada kepentingan masyarakat.
b.     Insentif
Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah para pelaksana cenderung melakukan manipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingannya sendiri. Manipulasi intensif yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu akan menjadi faktor pendukung yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan organisasi.
4.    Strukur birokrasi
Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja birokrasi menurut George C Edward III (dalam Agustino, 2006:153-154) yaitu:
a.    Standard Operational Procedures (SOP)
SOP adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) berdasarkan dengan standar yang ditetepkan (atau standar minimum yang dibutuhkan masyarakat) dalam pekerjaannya.



b.    Fragmentasi
Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas kerja kepada beberapa pegawai dalam unit- unit kerja, untuk mempermudah pekerjaan dan memperbaiki pelayanan.
Sementara itu keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:93) dipengaruhi variabel besar, yakni:
1.     Isi kebijakan (content of policy), yang mencakup:
a.    sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan,
b.    jenis manfaat yang diterima oleh target group,
c.    sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan,
d.    apakah letak sebuah program sudah tepat,
e.    apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya secara rinci,
f.     apakah program didukung oleh sumber daya yang memadahi.
2.     Lingkungan implementasi (context of implementation), mencakup:
a.    seberapa besar kekuasaan,kepentingan,dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat di dalam implementasi kebijakan,
b.    karakteristik institusi dalam rejim yang sedang berkuasa,
c.    tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.