Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan

Rabu, 14 Desember 2016

Self Assessment System (skripsi dan tesis)


Self assessment system merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Wajib Pajak diberi tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan. Wajib Pajak diberi kepercayaaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan dan atas dasar fungsi  penghitungan Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos. Fungsi terakhir dari Wajib Pajak adalah melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Self assessment system merupakan tipe administrasi perpajakan yang mengungkapkan bahwa tipe administrasi perpajakan banyak ditentukan oleh bentuk kerjasama atau tingkat partisipasi Wajib Pajak atau pemotong/pemungut pajak dan respon  Wajib Pajak terhadap pengenaan pajak tersebut.
Jiwa dari self assessment system adalah pemerintah (Dirjen Pajak) yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan menetapakan sendiri besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar Wajib Pajak. Perhitungan besarnya pajak ini harus diakui kebenarannya sebelum Dirjen Pajak dapat membuktikan yang sebaliknya, karena didalam asas self assessment ada unsur pendelegasian wewenang oleh Dirjen Pajak, maka sebagai konsekwensinya Dirjen Pajak harus menciptakan sistem kontrol secara memadai, sebab pendelegasian wewenang tanpa kontrol akan mengakibatkan timbulnya penyalahgunaan wewenang.
Secara garis besar dapat dikatakan bahwa dalam self assessment Wajib Pajak diharuskan untuk aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sedangkan pemerintah yang diwakili aparat pajaknya (Fiskus) hanya bertugas melaksanakan pelayanan kewajiban perpajakan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Dalam melakukan pengawasan perpajakan, ditujukan untuk mengawasi kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak.
Adanya sistem self assessment pemberdayaan masyarakat (empowering people) adalah hal yang pokok, dimana prinsip itikad baik (good faith) merupakan tuntutan moral menyelenggarakan pembukuan untuk keperluan pajak. Berdasarkan sistem ini perlu setiap Wajib Pajak diwajibkan : (1) Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat jendral pajak (kantor pelayanan pajak) untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (2) Kewajiban memahami peraturan perpajakan yang berlaku, (3) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan untuk keperluan administrasi pajak dengan disertai oleh moral dan etika yang bertanggung jawab.
Surat pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melapor perhitungan dan pembayaran pajak, obyek pajak dan bukan obyek pajak, atau harta dan kewajiban. Dasar hukum untuk melakukan pengisian SPT adalah tedapat dalam pasal 3 ayat 1 dan 1(a) UU KUP menyebutkn bahwa:

“setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan”

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai sarana Wajib Pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan cara : melapor dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang; melapor pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak; melaporkan pemotongan/pemungutan yang telah dilakukan oleh pihak lain dalam suatu tahun pajak; melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak; melaporkan harta dan kewajibannya. Sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai atas barang mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang.
Mengisi SPT adalah mengisi SPT dengan benar, jelas dan lengkap, sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengisian SPT yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar sehingga akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.
Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran, penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui kantor pos, Bank BUMN atau Bank BUMD dan tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri keuanagn, Mardiasmo (2003:23). Fungsi SSP adalah sebagai bukti dan pelaporan pembayaran pajak.
Dalam pelaksanaan self assessment system, Wajib Pajak tidak serta merta mengisi formulir pajak dan diperiksa oleh Fiskus. (Tarjo dan Sawarjuwono (2005) dalam Tarjo dan Indra Kusumawati (2006) mengatakan bahwa persoalan yang meski kita kedepankan adalah betapa pentingnya pengetahuan yang cukup tentang perpajakan dan berbagai peraturannya yang dituangkan secara gamblang, baku, lugas, tegas, jelas, tidak bermakna ganda, dan tidak terlalu sering berubah. Selanjutnya harus disampaikan kepada Wajib Pajak sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang salah.

Rabu, 16 November 2016

Pengaturan perlindungan konsumen dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 (skripsi dan tesis)


           Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibentuk dan diberlakukan di masyarakat sebagai wujud keperdulian pemerintah terhadap kepentingan konsumen yang kerap kali diperlakukan secara tidak adil oleh para pelaku usaha. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan batasan pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.  Dalam kasus mengenai adanya tagihan atas transaksi yang tidak dilakukan konsumen / pemegang kartu kredit atau permasalahan lain yang sejenis dengan hal ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu adanya kesulitan dalam hal pembuktian kebenaran pihak konsumen juga menjadi kendala yang mempersulit kedudukan konsumen karena tidak adanya akses terhadap teknologi yang dipakai dalam bisnis kartu kredit ini.
           Pihak bank tetap berpegang pada adanya bukti transaksi dari penjual untuk menagih pada konsumen / pemegang kartu kredit.  Hanya saja pada pasal 28 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah ditetapkan mengenai beban pembuktian terhadap adanya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha yang dalam hal ini adalah pihak penerbit kartu kredit tersebut.  Demikian pula dalam pasal 4 huruf e Undang-undang No. 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Serta pada pasal 4 huruf g yang mengatur tentang hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
             Satu-satunya yang bisa digunakan sebagai landasan hukum mengenai hubungan hukum yang timbul akibat dari penggunaan kartu kedit ini adalah perjanjian-perjanjian para pihak yang terkait dengan penggunaan kartu kredit tersebut. Sistem hukum di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak (sebagaimana terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata), pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tersebut menyebutkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan demikian perjanjian yang dibuat berkaitan dengan penggunaan kartu kredit, selama tidak bertentangan dengan hukum atau kebiasaan yang berlaku maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terkait.
           Sekalipun asas kebebasan berkontrak yang diakui oleh KUH Perdata hakekatnya banyak dibatasi oleh KUH Perdata itu sendiri, tetapi daya kerjanya masih sangat longgar.  Kelonggaran ini telah menimbulkan ketimpangan -ketimpangan dan ketidakadilan bila para pihak yang membuat perjanjian tidak sama kuat kedudukannya atau mempunyai bargaining position yang sama ( Sutan Remy Sjahdeini, 1993:49 ).

Hubungan hukum antara para pihak dalam Kredit (skripsi dan Tesis)


           Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan   yang terus menerus dan berkesinambungan. Dasar dari terjadinya hubungan tersebut karena adanya saling ketergantungan dari kedua belah pihak yang cukup tinggi.  Di satu sisi, pelaku usaha membutuhkan konsumen untuk menjaga kelangsungan usahanya sedangkan konsumen membutuhkan pelaku usaha sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saling ketergantungan ini menciptakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan.
          Hubungan hukum yang terbentuk dalam penggunaan kartu kredit adalah perjanjian antara pemegang kartu kredit dengan penerbit (mirip dengan perjanjian kredit), perjanjian antara pihak penjual dengan pemegang kartu kredit (perjanjian jual beli)  dan perjanjian antara penerbit kartu kredit dengan penjual ( perjanjian accesoir dari perjanjian jual beli antara pemegang kartu dengan penjual ).  Dengan adanya perjanjian segitiga tersebut tentunya untuk masalah-masalah yang timbul akan melibatkan ketiga pihak yang terlibat dalam penggunaan kartu kredit.
           Perjanjian segitiga tersebut telah mengikat ketiga pihak untuk semua kegiatan yang berkaitan dengan kartu kredit, sehingga selalu diperlukan adanya konfirmasi dari masing-masing pihak apabila timbul suatu masalah. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan dengan kartu kredit (Skripsi dan Tesis)


   1.   Pihak penerbit  ( Issuer )
         Pihak penerbit kartu kredit terdiri dari :
a.       Bank.
b.       Lembaga keuangan yang khusus bergerak dibidang penerbitan kartu kredit.
c.       Lembaga keuangan yang selain bergerak dibidang penerbitan  kartu kredit   juga bergerak di bidang kegiatan-kegiatan lembaga keuangan lainnya.
Kepada pihak penerbit ini, oleh hukum dibebankan kewajiban sebagai     berikut :
a.       Memberikan kartu kredit kepada pemegangnya.
b.       Melakukan pelunasan pembayaran harga barang atau jasa atas bills yang disodorkan oleh penjual.
c.       Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit terhadap setiap tagihannya dalam suatu periode tertentu, biasanya tiap satu bulan.
d.      Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit berita-berita lainnya yang menyangkut dengan hak, kewajiban dan kemudahan bagi pemegang kartu kredit tersebut.
Selanjutnya pihak penerbit kartu kredit oleh hukum diberikan hak-hak sebagai berikut :
a.       Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran kembali uang harga pembelian barang atau jasa.
b.       Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran lainnya, seperti bunga, uang pangkal, uang tahunan, denda dan sebagainya.
c.       Menerima komisi dari pembayaran tagihan kepada perantara penagihan atau kepada penjual.
   2.   Pihak - pihak pemegang kartu kredit ( Card Holder )
             Secara hukum pemegang kartu kredit mempunyai kewajiban sebagai    berikut :
a.       Tidak melakukan pembelian dengan kartu kredit yang  melebihi batas maksimum.
b.       Menandatangani slip pembelian yang disodorkan pihak penjual     barang/jasa.
c.       Melakukan pembayaran kembali harga pembelian sesuai dengan tagihan oleh pihak penerbit kartu kredit.
d.      Melakukan pembayaran-pembayaran lainnya, seperti uang pangkal, uang denda, uang tahunan dan sebagainya.
             Selanjutnya pihak pemegang kartu kredit mempunyai hak-hak sebagai berikut:
a.       Hak untuk membeli barang / jasa dengan memakai kartu kredit, dengan atau tanpa batas maksimum.
b.       Kebanyakan kartu kredit juga memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengambil uang cash, baik pada mesin teller tertentu dengan memakai nomo kode tertentu, atau melalui bank -  bank lain atau bank penerbit yang jumlah besarnya telah dibatasi.
c.       Hak untuk mendapatkan informasi dari penerbit tentang perkembangan kreditnya dan tentang kemudahan-kemudahan sekiranya ada yang diperuntukkan kepadanya.
   3.   Pihak penjual barang atau jasa
             Sedangkan pihak penjual barang atau jasa terhadap mana kartu kredit akan atau telah digunakan, secara hukum mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :
a.       Memperkenankan kepada pihak pemegang kartu kredit untuk membeli barang atau jasa dengan memakai kartu kredit.
b.       Bila perlu melakukan pengecekan atau otorisasi tentang keabsahan kartu kredit yang bersangkutan.
c.       Menginformasikan kepada pemegang/pembeli barang/jasa tentang charge tambahan selain harga jika ada.
d.      Menyerahkan slip pembelian untuk ditandatangani oleh pihak pembeli atau pemegang kartu kredit.
e.       Membayar komisi ketika melakukan penagihan kepada perantara  ( jika dipakai perantara ) atau kepada penerbit ( jika dilakukan langsung kepada penerbit )
             Sedangkan yang menjadi hak dari penjual barang atau jasa adalah sebagai berikut :
a.       Meminta pelunasan harga barang atau jasa yang dibeli  oleh pembelinya dengan memakai kartu kredit.
b.       Meminta pembeli/pemegang kartu kredit untuk menandatangani slip pembelian.
c.       Menolak untuk menjual barang/jasa jika tidak terdapat otorisasi dari penerbit kartu kredit.
   4.   Pihak perantara
             Pihak perantara ini terdiri dari perantara penagihan ( antara penjual dan penerbit ) dan perantara pembayaran ( antara pemegang dan penerbit ).  Pihak perantara penagihan ( antara penjual dan penerbit ) yang disebut juga dengan acquirer adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang atau jasa. Pihak perantara penagihan inilah yang melakukan pembayaran kepada pihak penjual tersebut. Apabila pihak perantara penagihan ini terpisah dari pihak penerbit, maka jumlah yang harus dibayar kepada penjual pun terkena pemotongan komisi oleh pihak perantara.
             Selanjutnya yang dimaksud dengan perantara pembayaran ( antara pihak pemegang dengan pihak penerbit ) adalah bank-bank dimana pembayaran kredit / harga dilakukan oleh pemilik kartu kredit. Selanjutnya bank-bank ini akan mengirim uang pembayaran tersebut kepada penerbit. Pihak perantara pembayaran ini berkedudukan dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama saja seperti pemberian jasa pengiriman uang lainnya yang biasa dilakukan. Dalam hal ini bank perantara ini akan mendapatkan bayaran berupa fee tertentu. 

Syarat Pendaftaran Jual Beli Tanah Pertanian (skripsi dan tesis)

a.       Syarat Pendaftaran Jual Beli Tanah Pertanian Yang Sudah Bersertifikat
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon di dalam pendaftaran jual beli tanah pertanian yang sudah bersertifikat :
1)      Surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani oleh penerima hak atau kuasanya.
2)      Surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak.
3)      Akta tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang bersangkutan yang dibuat oleh PPAT yang pada waktu pembuatan akta masih menjabat dan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.
4)      Bukti identitas pihak yang mengalihkan hak.
5)      Bukti identitas penerima hak.
6)      Sertifikat asli.
7)      Ijin pemindahan hak sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) PMA No. 3/1997.
8)      Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 21/1997, dalam hal bea terhutang.
9)      Bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, dalam hal pajak tersebut terhutang (Pasal 103 ayat (2) PMA/Kepala BPN nomor 3/1997).
b.      Syarat Pendaftaran Jual Beli Tanah Pertanian Yang Belum Bersertifikat.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon di dalam pendaftaran jual beli tanah pertanian yang belum bersertifikat :
1)      Surat permohonan pendaftaran hak atas tanah yang dialihkan yang ditandatangani oleh pihak yang mengalihkan hak.
2)      Surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani oleh penerima hak atau kuasanya.
3)      Surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak.
4)      Akta PPAT tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang dilakukan.
5)      Bukti Identitas penjual.
6)      Bukti Identitas pembeli.
7)      Surat-surat yang dimaksud dalam Pasal 76/PMA/Kepala BPN No. 3/1997.
8)      Ijin pemindahan hak yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) PMA/Kepala BPN No. 3/1997.
9)      Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21/1997, dalam hal bea tersebut terhutang.
10)  Bukti pelunasan pemabayaran PPh seperti yang dimaksud dalam PP Nomor 48/1994 dan PP Nomor 27/1996, dalam hal pajak tersebut terhutang.

Tata Ruang Wilayah

Landasan hukum perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang :
a.       Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), dan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
b.      Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
c.       Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037), yang kemudian telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
d.      Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215), yang kemudian telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
e.       Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234), sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368).
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menegaskan : bumi, air, angkasa dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Bumi, air, angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan komponen lingkungan hidup yang harus dimanfaatkan dan dikembangkan secara berencana sehingga dapat menunjang kegiatan pembangunan secara berkelanjutan dalam rangka kelanggengan kemakmuran rakyat.
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Dalam mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (khususnya Pasal 33) dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila perlu diusahakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dan dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang.
Dalam undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam segala aspek dan matranya berlandaskan Wawasan Nusantara.
Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia dengan letak dan kedudukan yang strategis sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman ekosistemnya merupakan sumber daya alam yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
Pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam di daratan, di lautan dan di udara perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan, yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
Setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang wilayah pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup sehingga sejak dini perlu dipersiapkan langkah penanggulangan dampak negatif dan pengembangan dampak positif.
Pada tahap awal, keputusan lokasi mengacu pada Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dan pada tahap penapisan diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan atau kegiatan yang telah ada di suatu lokasi yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup.
Pasal 3 butir (c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang menggariskan bahwa salah satu tujuan penataan ruang adalah tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
a.       Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera;
b.      Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
c.       Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
d.      Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
e.       Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.
Kualitas tata ruang ditentukan oleh terwujudnya pemanfaatan ruang yang harus selalu memperhatikan :
a.       Daya dukung lingkungan jumlah penduduk dalam suatu wilayah yang masih dapat didukung oleh ketersediaan sumber daya penggunaan lahan yang sesuai dengan karakteristik tanah;
b.      Fungsi lingkungan tertatanya tata air, tata udara, suaka alam, suaka budaya;
c.       Estetika lingkungan terpeliharanya bentang alam;
d.      Lokasi pemanfaatan ruang yang serasi antara fungsi lingkungan dengan kawasan pembangunan, dengan ditetapkannya kawasan lindung dan kawasan budidaya;
Struktur hirarki yang jelas dalam sistem perkotaan dan hubungan yang saling menunjang antara kota besar, kota menengah dan kota kecil

Sistem Pendaftaran Tanah (skripsi dan tesis)

Pendaftaran tanah adalah bertujuan untuk memperoleh suatu bentuk kepastian hukum dan kepastian hak bagi pemegang hak-hak atas tanah. Dengan adanya pendaftaran tanah ini diharapkan bahwa seseorang pemegang hak atas tanah akan merasa aman tidak ada gangguan hak yang dipunyai atas sebidang tanah. Perbuatan hukum dan pendaftaran tanah ini adalah merupakan suatu bentuk dari peristiwa hukum yang dilakukan oleh seseorang. Hak keperdataan ini jika ditinjau secara mendalam merupakan suatu bentuk pengejawantahan dari substansial Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki seseorang yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh orang lain.
Pitlo[1], menyebutkan bahwa saat dilakukannya pendaftaran hak atas tanah maka hubungan hukum pribadi antara seseorang dengan tanah diumumkan kepada pihak ketiga atau masyarakat. Sejak saat itulah pihak ketiga dianggap mengetahui adanya hubungan hukum antara orang dengan tanah dimaksud, untuk mana ia menjadi terikat dan wajib menghormati hak tersebut sebagai suatu kewajiban yang timbul dari kepatutan.
Beberapa sistem pendaftaran tanah, yaitu :
a.       Sistem Torrens
b.      Sistem Positif
c.       Sistem Negatif
d.      Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia
Adapun penjelasan masing-masing sistem pendaftaran tanah di atas adalah :
a.       Sistem Torrens
Sesuai dengan namanya, sistem ini pertama kali diciptakan oleh Sir Robert Torrens di Australia Selatan. Sistem Torens ini lebih dikenal dengan nama aslinya The Real Property Act atau Torrens Act yang mulai berlaku di Australia Selatan sejak 1 Juli 1858. Dewasa ini pendaftaran tanah dengan sistem Torrens ini dipergunakan beberapa negara, seperti Aljazair, India, Singapura, Tunisia, Kongo, Spanyol, Norwegia, Malaysia, Kepulauan Fiji, Canada, Jamaica, Trinidad.
Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah dari pola atau sistem Torrens ini pada pokoknya menyelidiki hal-hal sebagai berikut :
1)      Obyek yang didaftarkan jelas
2)      Pejabat yang berwenang yakin bahwa dapat diberikan kepada si pemohon
3)      Tidak terdapat sengketa atas tanah yang dimohonkan hak tersebut
4)      Tidak ada yang menyangkal bukti atas hak yang dimiliki oleh si pemohon itu.
Pendaftaran tanah dengan sistem Torrens ini mempunyai kesamaan dengan sistem negatif hanya saja setiap pendaftaran hak atas tanah dikenakan biaya tambahan seperlima persen dari harga tanah.
Berdasarkan beberapa jenis sistem pendaftaran tanah sebagaimana diuraikan di atas, maka timbul pertanyaan sistem pendaftaran manakah yang digunakan di Indonesia.
Menjawab pertanyaan di atas Suprapto R. menyatakan bahwa:[2] “Sistem pendaftaran tanah yang kita gunakan adalah sistem pendaftaran negatif bertendensi positif, artinya pendaftaran hak-hak atas tanah dilaksanakan berdasarkan atas data-data yang positif, pejabat yang diserahi tugas melaksanakan pendaftaran mempunyai wewenang menguji kebenaran dari data-data yang dipergunakan sebagai dasar pendaftaran hak. Pendaftaran merupakan jaminan kepastian hukum dan alat pembuktian yang kuat, namun masih dapat dibantah, digugat di muka pengadilan”.
b.      Sistem Positif
Menurut sistem positif ini bahwa suatu sertifikat tanah yang diberikan itu adalah berlaku sebagai tanda bukti atas tanah yang mutlak serta merupakan satu-satunya tanda bukti hak atas tanah.
Ciri pokok Sistem Positif ini adalah bahwa pendaftaran tanah atau pendaftaran hak atas tanah untuk menjamin dengan sempurna bahwa nama yang terdaftar dalam buku tanah tidak dibantah walaupun ternyata ia bukanlah pemilik yang berhak atas tanah tersebut.
Sistem Positif ini memberikan kepercayaan yang mutlak kepada buku tanah. Pejabat-pejabat balik nama tanah dalam sistem ini memainkan peranan yang sangat aktif. Bahwa hubungan hukum antara hak dari orang yang namanya terdaftar dalam buku tanahnya dengan pemberi hak sebelumnya terputus sejak hak tersebut didaftarkan.[3]
Adapun kebaikan dari Sistem Positif ini adalah :
1)      Adanya kepastian dari buku tanah
2)      Peranan aktif dari pejabat balik nama tanah
3)      Mekanisme kerja dalam penerbitan sertipikat tanah dengan mudah dimengerti oleh orang awam.
Pihak ketiga yang beritikad baik yang bertindak berdasarkan bukti tersebut menurut Sistem Positif ini mendapatkan jaminan mutlak walaupun ternyata bahwa segala keterangan yang tercantum dalam sertipikat tanah tersebut adalah tidak benar. Adapun kelemahan dari Sistem Positif ini adalah :
1)      Peranan aktif Pejabat Balik Nama Tanah akan memakan waktu yang lama
2)      Pemilik yang sebenarnya berhak atas tanah akan kehilangan haknya oleh karena kepastian dari buku tanah itu sendiri
3)      Wewenang Pengadilan diletakkan dalam wewenang administratif
c.       Sistem Negatif
Menurut Sistem Negatif ini bahwa segala apa yang tercantum di dalam sertipikat tanah dianggap benar sampai dapat dibuktikan suatu keadaan yang sebaliknya (tidak benar) di muka sidang Pengadilan. Asas peralihan hak atas tanah menurut ciri pokok Sistem Negatif ini adalah bahwa pendaftaran hak atas tanah tidaklah menjamin bahwa nama-nama yang terdaftar dalam buku tanah tidak dapat untuk dibantah jika nama yang terdaftar bukanlah pemilik yang sebenarnya.
Ciri lainnya bahwa Pejabat Balik Nama Tanah berperan pasif artinya pejabat yang bersangkutan tidak berkewajiban untuk menyelidiki kebenaran dari surat-surat yang diserahkan kepadanya.
Adapun kebaikan dari Sistem Negatif ini adalah adanya perlindungan kepada pemegang hak yang sebenarnya. Kelemahan dari sistem negatif adalah :
1)      Peranan pasif Pejabat Balik Nama Tanah yang menyebabkan tumpang tindihnya sertipikat tanah
2)      Mekanisme kerja dalam proses penerbitan sertipikat tanah sedemikian rupa sehingga kurang dimengerti oleh orang awam.
d.      Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia
Sistem pendaftaran tanah di Indonesia adalah sistem negatif. Hal tersebut karena dapat dilihat dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan : “Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”.
Kuat artinya bahwa sertifikat tanah yang diberikan adalah tidak mutlak dan membawa akibat hukum bahwa segala apa yang tercantum di dalamnya dianggap benar sepanjang tidak ada orang yang membuktikan sebaliknya yang menyatakan bahwa sertipikat itu adalah tidak benar atau dapat digugurkan.[4]
Meskipun sistem pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah tersebut merupakan sistem negatif namun para petugas pendaftaran tidak bersikap pasif, artinya mereka tidak menerima begitu saja apa yang diajukan dan dikatakan oleh pihak-pihak yang meminta pendaftaran.
Berdasarkan hal tersebut maka sistem yang dipergunakan adalah sistem negatif mengandung unsur positif, yang berarti bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara seksama untuk mendapatkan data yang sejauh mungkin dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan sistem tersebut menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya yang sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka harus diterima sebagai data yang benar dalam perbuatan hukum.
Kelemahan sistem negatif adalah bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertipikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu. Pada umumnya kelemahan itu diatasi dengan menggunakan lembaga acquisitieve verjaring atau adverse possession.
Hukum tanah kita yang memakai hukum adat tidak mengenalnya, tetapi dalam hukum adat terdapat lembaga yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah yaitu lembaga rechtsverwerking. Dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. Ketentuan Pasal 27, 34 dan 40 Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan sesuai dengan lembaga tersebut



Objek Pendaftaran Tanah (Skripsi dan Tesis)

Obyek pendaftaran tanah menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 meliputi :
a.       bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai;
b.      tanah hak pengelolaan;
c.       tanah wakaf;
d.      hak milik atas satuan rumah susun;
e.       hak tanggungan;
f.       tanah negara.
Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dapat diberikan oleh negara atas tanah-tanah yang dikuasai secara langsung oleh negara, tetapi dimungkinkan juga Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai diberikan oleh pemegang Hak Milik atas tanah. Dan dikarenakan belum ada pengaturan mengenai tata cara pembebanannya dan belum tersedia formulir akta pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah hak milik, maka untuk sementara (sampai saat ini), belum ada Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan di atas tanah hak milik. Berbeda dengan obyek-obyek pendaftaran tanah lainnya, pendaftaran tanah negara dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang bersangkutan dalam daftar tanah, hanya saja sertipikatnya tidak diterbitkan. Sementara itu untuk obyek pendaftaran tanah yang lain, maka obyek tersebut didaftar dengan membukukannya dalam peta pendaftaran dan buku tanah serta menerbitkan sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya.[1] Dalam Pasal 1 dirumuskan bahwa tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. Saya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan obyek pendaftaran tanah tersebut bukan tanah negara dalam arti yang luas melainkan terbatas pada jenis tanah negara dalam arti sempit, yaitu : atas tanah-tanah hak yang telah jatuh tempo (misal Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai).


[1] Ibid, hlm. 108

Asas-Asas Pendaftaran Tanah (Skripsi dan Tesis)


Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pendaftaran Tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Asas sederhana dalam pendaftaran tanah tersebut dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh pihak yang memerlukan. Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari. Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat.
Namun demikian penerapan asas dalam pendaftaran tanah tersebut perlu dikaji ulang, khususnya terhadap asas murah dan sederhana karena akan berdampak bagi produk yang dihasilkan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dari hak-hak atas tanah itu sendiri. Sebab dalam rangka pendaftaran tanah untuk pelaksanaan pengukuran agar hasil yang diperoleh lebih akurat baik data fisik maupun data yuridis atas bidang-bidang tanah yang diukur, diperlukan waktu yang cukup panjang dengan biaya yang relatif tinggi, sehingga penyajian data nantinya diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum atas bidang-bidang tanah tersebut bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang memerlukan informasi data tanah yang diperlukan untuk suatu keperluan mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.[1]
a.       Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ini, tetap dipertahankan tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah, yang pada hakekatnya sudah ditetapkan dalam Pasal 19 UUPA, yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan (rechtskadaster atau legal cadastre).



[1] Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arloka, Surabaya, 2003, hlm. 106

Dasar Hukum Pendaftaran Tanah (Skripsi dan Tesis)

Untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, maka perlu diadakan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang kemudian memuat teknis pelaksanaan Pendaftaran Tanah.
Berangkat dari uraian di atas, maka dasar Hukum Pendaftaran Tanah dapat diuraikan sebagai berikut :
a.       Dasar hukum pendaftaran tanah menurut UUPA
b.      Dasar hukum pendaftaran tanah menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
c.       Dasar hukum pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Ad.a. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah menurut UUPA
Dasar hukum pendaftaran tanah ditinjau dari Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) sebagai berikut :
a.       Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyatakan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah
b.      Pasal 19 ayat (2) UUPA, menyatakan pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
1)      pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
2)      pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
3)      pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
c.       Pasal 19 ayat (3) UUPA, menyatakan pendaftaran diselengarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria
d.      Pasal 19 ayat (4) UUPA, menyatakan dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut
e.       Pasal 23 ayat (1) UUPA, menyatakan Hak Milik, demikian juga setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19
f.       Pasal 23 ayat (2) UUPA, menyatakan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut
g.      Pasal 32 ayat (1) UUPA, menyatakan Hak Guna Usaha termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihannya dan penghapusan hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud
h.      Pasal 32 ayat (2) UUPA, menyatakan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya Hak Guna Usaha, kecuali dalam hak-hak itu hapusnya karena jangka waktu berakhir
i.        Pasal 38 ayat (2) UUPA, menyatakan Hak Guna Bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian pula setiap peralihannya dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19
j.        Pasal 38 ayat (2) UUPA, menyatakan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya Hak Guna Bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hak-hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

Ad.b. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah menurut Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997
Dasar hukum Pendaftaran Tanah menurut Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah secara sistematik adalah sebagai berikut :
a.       Pasal 1 ayat (1) PMNA Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah di suatu wilayah, suatu desa/kelurahan, baik tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah maupun tanah negara
b.      Pasal 1 ayat (2) menyatakan hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang untuk dipergunakan sesuatu bidang tanah tertentu yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria
c.       Pasal 2 ayat (3) menyatakan pemegang hak atas tanah adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah, baik yang tanahnya sudah bersertipikat (terdaftar) maupun yang belum bersertipikat
d.      Pasal 1 ayat (4) menyatakan pihak lain yang berkepentingan adalah pihak atau para pihak lain pemegang hak atas tanah atau kuasanya, baik yang secara fisik menguasai tanah maupun tidak tetapi mempunyai kepentingan atas tanah tersebut
e.       Pasal 1 ayat (7) menyatakan ajudikasi adalah kegiatan dan proses dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali berupa pengumpulan dan penerapan kebenaran data yuridis dan data fisik mengenai sebidang tanah atau lebih untuk keperluan pendaftarannya
f.       Pasal 1 ayat (8) menyatakan data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang didaftar, serta bagian bangunan atau bangunan yang ada di atasnya bila dianggap perlu
g.      Pasal 1 ayat (9) menyatakan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum tanah dan bagian bangunan yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang ada diatasnya
h.      Pasal 1 ayat (10) menyatakan peta dasar pendaftaran tanah adalah peta yang memuat titik dasar teknik dan semua dan sebagian unsur geografis seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik bidang tanah
i.        Pasal 1 ayat (11) menyatakan titik dasar teknik adalah titik tetap yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam sistem tertentu  yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas
j.        Pasal 1 ayat (12) menyatakan pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang-bidang tanah yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh panitia ajudikasi untuk keperluan pendaftaran tanah.
Peraturan pendaftaran tanah sebagaimana diuraikan di atas merupakan pelaksanaan pendaftraan tanah secara sistematik menurut Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997, yang hanya berlaku di wilayah yang ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 ini belum dilaksanakan di seluruh Indonesia tetapi telah diujicobakan di wilayah Depok Jawa Barat dan telah berhasil dengan baik

Ad.c. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Dasar hukum pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 adalah sebagai berikut :
a.       Pasal 1 ayat (6) menyatakan data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas-batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya
b.      Pasal 1 ayat (7) menyatakan data yuridis adalah keterangan-keterangan status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar pemegang hak dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya
c.       Pasal 1 ayat (8) menyatakan ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya
d.      Pasal 1 ayat (9) menyatakan pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah atau peraturan pemerintah ini
e.       Pasal 1 ayat (10) menyatakan pendaftaran secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian suatu desa/kelurahan
f.       Pasal 1 ayat (11) menyatakan pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai suatu beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.