Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 07 September 2019

Tujuan Pendaftaran Tanah (skripsi dan tesis)


Dalam PP No.24 tahun 1997 ini tetap dipertahankan tujuan dan sistem Pendaftaran Tanah seperti yang dianut dalam peraturan sebelumnya, yang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam UUPA, yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan (Legal Cadastre). Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 PP No.24 Tahun 1997 sebagai berikut :
Pendaftaran tanah bertujuan :
a. untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar
dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Kepastian hukum dimaksud adalah meliputi :
1. Kepastian mengenai mengenai subyek hak atas tanah, yaitu orang / badan hukum yang
menjadi pemegang hak atas tanah;
2. Kepastian mengenai obyek hak atas tanah, yaitu mengenai letak tanah, batas-batas
tanah, panjang dan lebar tanah.
Sebelum berlakunya UUPA sebenarnya telah ada kegiatan pendaftaran tanah, namun kegiatan itu dilakukan demi kepentingan negara dalam hal pemungutan pajak (fiscal cadastre). Sampai tahun 1961 ada 3 macam pungutan pajak tanah, yaitu :
1) Untuk tanah-tanah hak barat: Verponding Eropa;
2) Untuk tanah-tanah hak milik adat yang ada di wilayah
Gemeente: Verponding Indonesia;
3) Untuk tanah-tanah hak milik adat luar wilayah Pengenaan pajak dilakukan dengan penerbitan surat
pengenaan pajak atas nama pemilik tanah, yang dikenal dengan sebutan petuk pajak, pipil, girik dan lain-lain. Karena pajak dikenakan pada pemilik tanah, maka petuk pajak atau girik, dan pipil ini kemudian dianggap dan diperlakukan sebagai tanda bukti pemilikan tanah yang bersangkutan. Padahal fungsi sebenarnya adalah sebagai surat pengenaan dan tanda pembayaran pajak. Penerimaan
pembayaran pajak oleh Pemerintahpun dianggap oleh masyarakat pada saat itu sebagai pengakuan hak pembayar pajak sebagai pemilik atas tanah yang bersangkutan.
Setelah tahun 1960 ketiga pajak ini diganti dengan Iuran Pembangunan Daerah atau IPEDA, yang dalam perkembangannya kemudian menjadi Pajak Bumi dan Bangunan, disingkat PBB. Berlainan dengan pungutan pajak sebelumnya, dimana yang menjadi dasar penentuan objek pajak adalah status tanahnya sebagai tanah hak barat atau tanah hak milik adat, serta wajib pajak adalah
pemegang hak atau pemiliknya, maka subyek pajak dalam pemungutan IPEDA maupun PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.
Dengan demikian setiap orang yang memperoleh manfaat atas suatu bidang tanah dapat menjadi subyek pajak, walaupun ia bukan pemilik tanah yang bersangkutan. Karenanya IPEDA atau PBB tersebut tidak dapat dipakai sebagai petunjuk bahwa pemegang SPPT sebagai wajib pajak
mempunyai hak milik atas tanah tersebut, atau sebagai pemilik tanah yang bersangkutan.
Pendaftaran tanah yang dimaksud dalam UUPA bukanlah fiscal cadastre melainkan legal cadastre, yaitu dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan, karena dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah :
a. bagi para pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah, dapat dengan mudah membuktikan haknya
atas tanah yang dikuasai dan dipunyainya, karena mereka memiliki surat tanda bukti hak
yang diberikan oleh Pemerintah (sertipikat).
b. bagi calon pembeli atau kreditur yang memerlukan keterangan mengenai suatu bidang
tanah tertentu, dapat dengan mudah memperoleh data-data yang diperlukan, karena data dan
dokumen yang bersangkutan disimpan di Kantor Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah yang terbuka
untuk umum..

Pengertian Pendaftaran Tanah (skripsi dan tesis)


Pada tanggal 24 September 1960, berlaku Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Berlakunya UUPA ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan, dengan diadakan kegiatan pendaftaran tanah.
Tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum ini ditegaskan dalam Pasal 19 UUPA sebagai berikut:
1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah
Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi :
a. pengukuran,perpetaan, dan pembukuan tanah;
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kua
3) Pendaftaran Tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri
Agraria.
4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.
Menurut Boedi Harsono, pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan ini memerlukan :
1. Tersedianya perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten;
2. Penyelenggaraan tanah yang efektif.
Adanya perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas, maka akan memudahkan setiap orang yang
berkepentingan untuk dapat mengetahui kemungkinan apa yang tersedia baginya untuk dapat menguasai dan menggunakan tanah, yaitu bagaimana cara memperolehnya, hak-hak dan kewajiban apa saja yang terdapat di dalamnya, sanksi yang dapat dikenakan bila mengabaikan ketentuan-ketentuan tersebut, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penguasaan dan penggunaan tanah
yang dimilikinya. Tetapi bagi orang atau pihak yang akan membeli tanah, selain harus mengetahui dengan pasti dimana letak tanah yang akan dibelinya, berapa luasnya, dimana batas-batasnya, bangunan dan/ tanaman apa yang ada di atasnya, tentunya yang terpenting adalah mengetahui kepastian mengenai status tanahnya, siapa pemegang hak atas tanah tersebut, dan ada atau tidaknya hak pihak lain. Hal-hal tersebut sangat penting untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Mengingat hal tersebut, sebagai manifestasinya dikeluarkan Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1961, yang kemudian dalam perkembangan selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, L.N 1997 Nomor 59, tanggal 8 Juli 1997 dan mulai berlaku pada tanggal 8 Oktober 1997. Dalam Peraturan Pemerintah yang menyempurnakan PP No. 10 tahun 1961 ini, yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah adalah : “Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah
secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”Suatu “rangkaian kegiatan” berarti berbagai
kegiatan yang berkaitan satu dengan yang lain, berurutan, dan menjadi satu kesatuan rangkaian yang
bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangka menjamin kepastian hukum. “Terus menerus” menunjuk pada pelaksanaan kegiatan itu, bila sekali dimulai tidak akan ada akhirnya, karena data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian sehingga akan selalu sesuai dengan keadaan yang terakhir.Kata-kata “Teratur” menunjuk bahwa kegiatan harus berlandaskan peraturan perudangan-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum.

Tinjauan Umum Kode Etik Profesi Jabatan Notaris (skripsi dan tesis)


Setiap organisasi profesi memiliki kode etik yang diperlukan untuk
pedoman anggotanya dalam berprilaku. Etik berasal dari kata etika atau
“Ethos” dalam bahasa Yunani yang berarti memiiiki watak kesusilaan atau
beradat. 10 Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang
tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang
tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk.
E.Y. Kanter memberikan tiga arti yang cukup lengkap terhadap
etika, yaitu;
a) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan
kewajiban moral (akhlak);
b) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
c) nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu golongan atau
masyarakat umum.12
K. Bartens memberikan pengertian etika, yaitu :
1. Nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipegang oleh seseorang atau
sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah
lakunya.
2. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral.
3. Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang
buruk.13
Etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan
akhlak. Etika secara etimologis diartikan sama dengan moral berupa nilai-
nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan manusia atau kelompok
dalam mengatur perilakunya. Etika berkaitan erat dengan moral, integritas
dan perilaku yang tercermin dari hati nurani seseorang.14
Hati Nurani merupakan kesadaran yang diucapkan dalam
menjawab pertanyaan apakah sesuatu yang dilakukan seseorang, baik
atau tidak baik, etis atau tidak etis. Nilai adalah suatu fenomena, yang tiap
kali mewujudkan diri dalam dalam kaitannya dengan apa yang “baik” dan
“benar”
Nilai ada banyak ragam dan macamnya dan nilai-nilai tersebut
diramu dan kegiatan meramu tersebut disebut budaya. Moralitas
merupakan kualitas perbuatan manusiawi dalam arti perbuatan baik dan
buruk, benar atau salah,
patut atau tidak patut yang ditentukan oleh tiga faktor yaitu motivasi,
lingkungan perbuatan, tujuan akhir yang didasarkan pada budaya atau
nilai-nilai yang telah “diramu”sedangkan moral adalah (ajaran) mengenai
baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap,
kewajiban dan sebagainya.
Kode Etik dalam arti materiil adalah norma atau peraturan yang
praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan
sikap serta pengambilan putusan hal-hal yang fundamental dari nilai dan
standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan
profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan
oleh organisasi profesi Notaris. Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah
moral yang ditentukan oleh perkumpulan Notaris berdasar keputusan
konggres perkumpulan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku
bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan yang
menjalankan tugas jabatan Notaris.
Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuanketentuan
yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut
sebagai kalangan profesional.
Ikatan Notaris Indonesia merupakan salah satu organisasi profesi
yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus
mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di
masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya
integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus
dimiliki oleh seorang notaris. Dikatakan demikian karena tanggung jawab
dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan
moral.
Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan
masyarakat, seorang profesional harus menjalankan jabatannya dengan
menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi
kode etik profesi. Profesi yang dijalankan hanya dengan dasar
profesionalitas maka ia hanya berpijak atas dasar keahlian semata dan
bisa terjebak menjadi “tukang” atau dapat menjadikan keahlian tanpa
kendali nilai sehingga bisa berbuat semau-maunya sendiri, sedangkan
etika yang dijalankan tanpa pijakan dasar profesionalitas dapat
menjadikan lumpuh sayap.
Adanya kode etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan
dengan moral/martabat, motivasi dan orientasi pada keterampilan
intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta
menjunjung tinggi nilai-nilai moral.
Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin
pelaksanaan jabatan notaris yang dipercayakan oleh undang-undang dan
masyarakat pada umumnya, maka adanya pengaturan secara hukum
mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris sangat
tepat, karena dalam menjalankan jabatannya yang diamanatkan oleh
undang-undang tetapi juga berfungsi sebagai pengabdi hukum yang
meliputi bidang yang sangat luas. Dengan adanya kode etik kepentingan
masyarakat yang akan terjamin sehingga memperkuat kepercayaan
masyarakat.
Dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu
profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa
kepentingannya akan terjamin. Kode etik profesi juga penting sebagai
sarana kontrol sosial.
Kode etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib
diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum.20 Agar kode etik
profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua
syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, kode etik itu harus dibuat oleh
profesi itu sendiri, Kode etik tidak akan efektif, kalau diterima begitu saja
dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan
dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu
sendiri. Kedua, agar kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa
pelaksanaannya diawasi terus-menerus.
Kedudukan notaris sebagai pejabat umum adalah merupakan salah
satu organ negara yang mendapat amanat dari sebagian tugas dan
kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam
rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang
keperdataan.
Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan
yang diamanatkan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah
seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan
yang diberikan kepadanya dengan selaiu menjunjung tinggi etika hukum
dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila haI tersebut
diabaikan oleh seorang notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat
umum yang dilayaniriya. Dalam menjalankan jabatannya notaris harus
mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di
masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dari etika profesi, adanya
integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus
dimiliki oleh seorang notaris.
Oleh karena itu notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya
menurut kode etik notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris
Indonesia yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang
harus dipatuhi oleh Notaris dalam menegakkan kode etik notaris dan
mematuhi undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris yaitu
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I, Pasal 1, hal.
1. Kode etik menyebutkan bahwa kode etik adalah seluruh kaidah moral
yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang
selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan konggres
perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dari yang berlaku
bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan
semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk
di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan
Notaris Pengganti Khusus.
Organisasi profesi mempunyai peranan yang besar dalam
mengarahkan perilaku anggotanya untuk mematuhi nilai-nilai etis. Oleh
karena itu Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada
tanggal 28 Januari 2005 telah menetapkan kode etik Ikatan Notaris
Indonesia mengenai Kewajiban, Larangan dan Pengecualian bagi Notari

Pendekatan Penelitian Hukum (skripsi dan tesis)

Menurut Ronny Hanityo Soemitro, penelitian hukum dapat dibedakan
menjadi:
1. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian
hukum yang mempergunakan data sekunder.
2. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian
hukum yang mempergunakan data primer.7
Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak sematamata
sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang sifatnya normatif
belaka, akan tetapi hukum sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan
mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan
dengan aspek kemasyarakatan, seperti aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Tugas/Wewenang Dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang (skripsi dan tesis)


Pasal 7 VR menyatakan bahwa Pejabat Lelang tidak berwenang menolak
permintaan akan perantaranya mengadakan penjualan dalam daerahnya.
Maksudnya ialah bahwa setiap permintaan lelang yang diajukan kepadanya
didalam wilayah kerja atau tempat kedudukan Pejabat lelang tersebut maka tidak
dapat ditolak karena mempunyai kewenagan dalam wilayah kerja atau tempat
kedudukan Pejabat Lelang tesebut maka tidak dapat ditolak karena mempunyai
kewenangan dalam wilayah tersebut.
Tugas Pejabat lelang berdasarkan Pasal 9 VI yaitu wajib menjaga
ketertiban pada pelelangan, bila perlu meminta bantuan pada Kepala Kepolisian
setempat. Untuk kepentingan ketertiban, pelelangan dapat dihentikan untuk
sementara selama waktu yang dipandang perlu, apabila wewenang ini digunakan,
Pejabat lelang memberitahukan saat dimulai lagi pelelangan pada orang-orang
yang berkumpul dalam pelaksanaan lelang tersebut.
Pejabat lelang berdasarkan pasal 11 VI mempunyai tugas menyetorkan
uang yang diterima dari penjualan barang selama pelelangan berjalan secepat
mungkin setelah lelang selesai pada kas lelang.
Pasal 12 VI menyatakan tugas Pejabat Lelang yang lain adalah
memelihara buku-buku:
1. Daftar lelang.
2. Daftar barang-barang yang hutang, untuk tiap lelang tersendiri.
3. Buku kas yang pada akhir triwulan diadakan rekapitulasi mengenai
penerimaan-penerimaan dalam jangka waktu yang bersangkutan dengan
penyetoran ke kas negara dalam triwulan itu.
4. Daftar orang-orang yang hutang, yang belum melunasi hutangnya, dengan
disebut orang-per orang.
5. Daftar jaminan seperti yang disebut dalam Pasal 26 VR sejauh diadakan
dengan kata khusus, menurut model yang ditetapkan oleh Direktur Financien.
Pejabat Lelang, menyimpan dengan teratur surat-surat resmi yang masuk
dan minut-minut dari surat resmi yang keluar yang bersangkutan dengan tata
usaha lelang dan memberi nomor urut yang berlaku untuk satu tahun pada surat43
surat keluar dan masuk berdasarkan Pasal 13 VI, dan wajib mengatur arsipnya
sedemikian hingga mudah dipergunakan.
Pasal 13a VI menyatakan bahwa pejabat Lelang, dalam lingkungan
pekerjaannya, berwenang untuk dan atas nama Gubernur Jenderal sebagai
mewakili Indonesia, menerima sebagai jaminan bagi piutang yang diberikan pada
pelelangan berupa hypotek atas barang tak bergerak, turut dalam pembuatan akta
tentang hal itu, menandatangani dan selanjutnya melakukan semua hal yang
bersangkutan yang diperlukan. Disamping itu Pejabat Lelang berwenang untuk
atas nama Gubernur Jenderal sebagai wakil Indonesia, untuk memberikan Consent
untuk roya piutang yang diberikan dengan jaminan hypotek atas barang tak
bergerak dalam pelelangan.
Pasal 13b VI menentukan Pejabat Lelang berwenang untuk atas nama
Gubernur Jenderal sebagai wakil Indonesia, menerima barang gadai sebagai
jaminan yang disebut dalam pasal 26 ayat (3) VR dan melakukan semua hal yang
bersangkutan yang diperlukan.
Pembeli disahkan oleh Pejabat Lelang menurut Pasal 38 ayat (1)
Kapmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Juklak Lelang. Artinya peserta
lelang dapat ditunjuk dan disahkan sebagai pembeli oleh Pejabat Lelang. Peserta
lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli oleh Pejabat Lelang maka tidak
dinyatakan sebagai pembeli.
Pasal 43 ayat (1) Kemenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 Juklak Lelang
menyatakan bahwa setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat
Lelang. Risalah Lelang merupakan akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya
lelang. Setiap pelaksanaan lelang harus selalu dibuat risalah lelang karena dapat
dijadikan sebagai bukti untuk balik nama bagi pembeli.
Pejabat lelang berdasarkan Pasal 5 Keputusan DJPLN Nomor 36/PL/2002
tentang Juknis pejabat Lelang jo Pasal 10 Kepmenkeu Nomor 305/KMK.01/2002
tentang Pejabat Lelang setelah ada penunjukan dari Kepala KP2LN/Pimpinan
Balai Lelang mempunyai tugas melakukan kegiatan persiapan lelang, pelaksanaan
lelang dan kegiatan setelah lelang.
Pasal 6 Keputusan DJPLN Nomor 36/PL/2002 tentang Juknis Pejabat
Lelang memberikan perincian tugas Pejabat Lelang sebagai berikut:
1. Dalam persiapan Pejabat Lelang:
a. Meminta dan menerima dokumen persyaratan lelang yang berkaitan
dengan obyek lelang, serta meneliti kelengkapan dan kebenaran formal
dokumen persyaratan lelang.
b. Memberikan informasi lelang kepada pengguna jasa lelang antara lain,
tatcara penawaran lelang, uang jaminan, pelunasan Uang hasil lelang, Bea
Lelang dan pungutan-pungutan lain sesuai peraturan perundang-undangan,
obyek lelang dan atau pengumuman lelang.
c. Membuat bagian Kepala Risalah Lelang, dan mempersiapka bagian badan
dan bagian Kaki Risalah Lelang.
2. Dalam pelaksanaan lelang Pejabat Lelang:
a. membaca bagian Kepala Risalah Lelang,
b. memimpin pelaksanaan lelang agar berjalan tertib, aman dan lancer,
mengatur keteppatan waktu;
c. bersikap tegas, komunikatif dan berwibawa, menyelesaikan persengketaan
secara adil dan bijaksana, dan menghentikan pelaksanaan lelang untuk
sementara waktu apabila terjadi ketidak tertiban atau ketidak amanan
dalam pelaksanaan lelang,
d. mmengesahkan Pembeli Lelang, dan membuat bagian Badan Risalah
Lelang.
3. Dalam kegiatan setelah lelang pejabat Lelang:
a. Membuat bagian kaki Risalah lelang, menutup dan menandatangani
Risalah lelang.
b. Pejabat Lelang Kelas I menyetorkan Uang Hasil lelang yang diterima dari
Pembeli ke Bendahara Penerima/Rekening KP2LN. Pejabat Lelang Kelas
II yang berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II menyetorkan Bea
lelang, Uang miskin dan PPh (apabila ada) ke Kas Negara serta Hasil
Bersih Lelang ke Kas Negara/Penjual. Pejabat Lelang Kelas II yang
berkedudukan di Balai Lelang menyetorkan Biaya Administrasi dan PPh
(apabila ada) ke Kas Negara serta hasil Bersih Lelang ke Pemilik barang.
Didalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
Kepmenkeu tersebut diatas maka menurut Pasal 11 Pejabat Lelang
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Peneliti dokumen persyaratan lelang, yaitu Pejabat Lelang meneliti
kelengkapan dokumen persyaratan lelang.
b. Pemberi informasi lelang yaitu Pejabat lelang memberikan informasi
kepada pengguna jasa lelang dalam rangka mengoptimalkan
pelaksanaan lelang.
c. Pemimpinn lelang, yaitu Pejabat lelang dalam memimpin lelang harus
komunikatif, adil, tegas dan bewibawa untuk menjamin ketertiban,
keamanan dan kelancaran pelaksanaan lelang, dan
d. Pejabat umum, yaitu Pejabat yang membuat akta otentik berdasrkan
undang-undang di wilayah kerjanya.
Jenis lelang yang Pejabat Lelang Kelas II berwenang melaksanakannya
ditentukan dalam Pasal 13 Kepmenkeu Nomor 305/KMK.01/2002 tentang
Pejabat Lelang, yaitu:
(1) Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang
Kelas II berwenang melaksanakan lelang eksekusi dan lelang non
eksekusi.
(2) Pejabat lelang Kelas II yang berkedudukan di Balai Lelang hanya
berwenang melaksanakan lelang sukarela, lelang aset BUMN/D
berbentuk Pesero, dan lelang aset milik bank dalam likuidasi
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1997.
Pejabat Lelang Kelas I tidak disebutkan secara tertulis jenis lelang apa
yang dapat dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa Pejabat lelang Kelas I
berwenang melaksanakan semua jenis lelang.
Pasal 15 Kepmenkeu tersebut diatas memberikan ketentuan bahwa Pelabat
Lelang dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pemandu Lelang dalam
hal penawaran lelang dilaksanakan secara lisan, yang dianggap telah mendapat
kuasa dari Pejabat Lelang untuk menawarkan barang.
Pejabat Lelang dalam melaksanakan tugaasnya biasanya dalam hal
menawarkan barang yang dilelang secara lisan dilakukannya sendiri, tetapi
apabila dipandang perlu atau atas permintaan Penjual maka dapat meminta
bantuan Pemandu Lelang yang dianggap telah mendapatkan kuasa dari Pejabat
Lelang untuk menawarkan barang.
Pasal 7 keputusan DJPLN Nomor 36/PL/2002 tentang Juknis Pejabat
Lelang memberikan ketentuan bahwa Pejabat Lelang dalam pelaksanaan lelang
dengan enawaran secara lisan dapat dibantu Pemandu Lelang yang diusulkan
secara tertulis oleh Penjual pada saat mengajukan permohonan lelang, Kepala
KP2LN atau Pimpinan Balai Lelang mendapatkan pemandu lelang dengan Surat
Tugas, apabila tidak mempunyai Pemandu Lelang, apabila tidak mempunyai
Pemandu lelang bertugas menawarkan barang dalam pelaksanaan lelang sampai
dengan diperoleh penawaran teringgi dan bertanggung jawab kepada Pejabat
Lelang.
Keberadaan Pemandu Lelang biasanya dengan tujuan agar pelaksanaan
lelang lebih menarik dan untuk dapat merangsang peserta lelang menaikkan harga
penawaran sehingga harga lelang yang optimal dapat dicapai.
Berdasarkan Pasal 16 kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang
Juklak lelang menyatakan Pejabat Lelang mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. menegur atau mengeluarkan peserta atau pengunjung lelang apabila
melanggar tata tertib lelang;
b. menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu;
c. mengesahkan atau membatalkan surat penawaran lelang;
d. mengesahkan Pembeli Lelang; dan
e. membaalkan Pembeli Lelang yang wanprestasi.
Tugas utama Pejabat Lelang adalah melaksanakan lelang, tentu saja
diharapkan pelaksanaan lelang berjalan dengan baik. Agar lelang terlaksanan
dengan baik maka ada beberapa kewenangan Pejabat Lelang dalam melaksankan
tugasnya. Kewenangan tersebut seperti yang tercantum dalam Kepmenkeu diatas.
Apabila ada pengunjung atau peserta yang mengganggu ketertiban jalannya
lelang atau melanggar tata tertib maka dapat ditegur atau dikeluarkan dari ruang
lelang, atau apabila suasana tidak mendukung pelaksanaan lelang dapat dihentikan
untuk sementara. Selain itu Pejabat lelang dapat mengesahkan penawaran lelang
atau membatalkan lelang yang melanggar ketentuan lelang, mengesahkan pembeli
karena pemenang lelang yang disahkan oleh Pejabaat Lelang yang merupakan
Pembeli, juga berwenang untuk membatalkan Pembeli yang wanprestasi
maksudnya adalah pihak yang disahkan sebagai pembeli oleh Pejabat Lelang pada
saat pelaksanaan lelang dapat dibatalkan statusnya sebagai Pembeli apabila
wanprestasi yaitu tidak membayar harga lelang pada waktu yang telah ditentukan
berdasarkan peraturan lelang.
Didalam melaksana tugasnya Pejabat Lelang diawasi oleh Pengawas
Lelang yang melakukan penilaian atas kinerja Pejabat Lelang berdasarkan Pasal
17 ayat (2) huruf a keputusan DJPLN Nomor 36/PL/2002 tentang Juknis Pejabat
49
Lelang. Penilaian kinerja Pejabat Lelang tersebut dijelaskan dalam Pasal 18 yang
didasarkan pada:
a. Kualitas pelayanan lelang antara lain:
1. Kecematan dalam menganalisa dokumen,
2. Kelancaran dan ketertiban pelaksanaan lelang
3. Ketepatan waktu menyetorkan uang hasil lelang,
4. Kejujuran dan loyalitas,
5. Optimalisasi harga lelang
b. Kualitas pelayanan lelang, antara lain:
1. jumlah risalah lelang (laku, ditahan dan tidak ada penawaran)
2. jumlah uang hasil lelang (Pokok Lelang, Bea Lelang, Biaya Administrasi
Lelang, Uang Miskin dan pungutan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku).
3. pembuatan turunan Risalah Lelang.
Pejabat Lelang selain diawasi juga dilakukan pembinaan oleh Direktur
Jenderal berdasarkan Pasal 23 Keputusan DJPLN Nomor 36/PL/2002 tentang
Juknis Pejabat Lelang berupa penghargaan atau sanksi. Penghargaan yang
dibrikan antara lain berupa Surat atau Piagam. Sanksi yang diberikan berupa
peringatan secara tertulis berdasarkan kinerja Pejabat Lelang sebagaimana yang
telah dijelaskan diatas, pembebastugasan atau pemberhentian.
Pembebastugasan berdasarkan Pasal 24 Keputusan DJPLN Nomor
36/PL/2002 tentang Juknis Pejabat Lelang dilakukan apabila diduga melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dengan tujuan untuk memperlancar
proses pemeriksaan atas indikasi pelanggaran.
Selanjutnya dalam Pasal 25 Keputusan DJPLN tersebut diatas pelanggaran
yang dimaksud adalah:
a. Tidak menyetorkan uang hasil lelang,
b. Melakukan pungutan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
c. Menyalahgunakan uang jaminan lelang, atau,
d. Melakukan tindakan diluar kepatutan sebagai pejabat lelang, dan atau
e. Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa pejabat lelang yang bersangkutan
telah berstatus sebagai terdakwa dengan memberikan surat keterangan.
Berdasarkan Pasal Kepmenkeu nomor 205/KMK.01/2002 tentang Pejabat
Lelang pelanggaran diindikasikan berupa:
1. Membeli barang yang dilelang dihadapannya.
2. Menerima kuasa dari pembeli.

Pelaksanaan Lelang (skripsi dan tesis)

a. Pasal 12 berisi bahwa Pejabat Lelang melaksanakan lelang dengan tata
cara membuka pelaksanaan lelang, apabila dipandang perlu kepada
Penjual diberi kesempatan untuk memberi penjelasan tambahan,
membacakan Kepala Risalah lelang, menerima Nilai Limit dalam amplop
tertutup dari penjual, memberi kesempatan kepada peserta lelang, obyek
lelang dan lain-lain. Didalam hal lelang dilaksanakan secara tertulis,
Pejabat Lelang membagi formulir surat penawaran kepada peserta lelang
untuk diisi penawarannya oleh peserta lelang. Didalam hal tentang
dilaksanakan secara lisan, Pejabat lelang menawarkan objek lelang kepada
peserta lelang dengan cara naik-naik dimulai dari Nilai Limit. Peserta
lelang yang mengajukan penwaran tertinggi dan telah mencapai nilai limit
disahkan sebagai Pembeli oleh Pejabat lelang.
b. Pasal 17 menyatakan bahwa Pembeli wajib melunasi pembayaran uang
hasil lelang selambat-lambatnya 3(tiga) hari kerja setelah pelaksanaan
lelang, kecuali mendapat dispensasi pembayaran uang hasil lelang.
c. Berdasarkan Pasal 18 semua surat-surat yang berkaitan dengan persyaratan
lelang dan disebut dalam Risalah Lelang dilampirkan dalam Minut Risalah
lelang, diberi nomor urut lampiran, nomor dan tanggal Risalah lelang serta
tanda tangan pejabat Lelang, kemudian dijahit/dijilid.
3. Kegiatan Setelah Lelang
a. Berdararkan Pasal 19 dibuat Daftar Penyetoran dan pengembalian Uang
Jaminan Penawaran Lelang, Peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai
pembeli lelang mengambil Uang Jaminan Penawaran lelang dengan
menandatangani Daftar Penyetor dan Pengambilan Uang Jaminan Lelang,
pengembalian dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak
diterimanya permintaan pengembalian uang jaminan dari peserta lelang.
b. Berdasarkan Pasal 21 pembayaran lelang dari Pembeli yang diterima oleh
Pejabat Lelang disetorkan ke Bendahharawan Penerima.
Pada Pasal 6 Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Juklak
Lelang:
1. Kantor Lelang menentukan syarat-syarat umum dalam pelaksanaan lelang
Syarat umum tersebut seperti tercantum dalam Pasal 8 VR menyatakan bahwa
Pengawas Kantor Lelang Negeri menentukan sebagai peraturan umum jam,
kapan tiap penjualan harus dimulai, dan jam kapan penjualan oleh juru lelang
dapat dihentikan.
Syarat-syarat umum dalam setiap pelaksanaan lelang yang dicantumkan dalam
pasal 6 ayat (1) Keputusan DJPLN Nomor 35/PI/2002 tentang Juknis
Pelaksanaan Lelang terdiri dari:
a. Di hadapan Pejabat Lelang atau ditutup dan disahkan loleh Pejabat Lelang
dalam hal lelang internet.
b. Terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penjual dan 1 (satu) orang peserta
atau lebih.
c. Pengumuman Lelang.
d. Harga lelang dibayar secara tunai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
setelah pelaksanaan lelang.
2. Penjualan dapat menentukan syarat-syarat lelang yang bersifat khusus.
Syarat khusus tersebut seperti :
- Pasal 1b VR menyatakan bahwa penjual menentukan cara bagaiman akan
diselenggarakan.
- Pasal 21 VR menyatakan bahwa Penjual menentukan syarat-syarat
penjualan.
- Penjualan mensyaratkan adanya Uang Jaminan Penawaran Lelang.
Pada Keputusan DJPLN syarat-syarat khusus yang diajukan Penjual secara
tertulis kepada Kepala Kantor Lelang antara lain:
a. Kesempatan bagi calon Pembeli untuk melihat, meneliti secara fisik dan
mendapat penjelasan barang yang akan dilelang.
b. Jangka waktu pengambilan/penyerahan barang.
Pasal 4 Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Juklak Lelang
menyatakan lelang dilaksanakan dalam wilayah kerja Kantor Lelang tempat
barang berada.
Hal penting yang harus diperhatikan oleh Penjual apabila akan
menghendaki penjualan lelang adalah Pengumuman Lelang dan penentuan Nilai
Limit barang yang akan dilelang, karena Pengumuman merupakan syarat utama
lelang, sedangkan Nilai Limit sebagai dasar dari penentuan pemenang lelang.
Pasal 1 ayat (11) Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Juklak
lelang menyatakan Pengumuman Lelang adalah suatu usaha mengumpulkan para
peminat dalam bentuk pemberitahuan kapada khalayak ramai tentang akan
diadakannya suatu penjualan secara lelang, dan atau sebagai persyaratan hukum
sahnya suatu persyaratan lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
baru berlaku.
Pengumuman lelang berdasarkan Pasal 14 Kepmenkeu Nomor
304/KMK.01/2002 tentang Juklak Lelang sekurang kurangnya memuat:
a. Identitas Penjual.
b. Hari, tanggal, jam dan tempat lelang dilaksanakan
c. Nama, jenis dan jumlah barang,
d. Besar dan cara penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang
e. Lokasi, luas tanah, dan jenis hak atas tanah, khususnya barang tidak bergerak
berupa tanah
Pasal 1 ayat (12) kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Juklak
Lelang menyatakan Nilai Limit adalah nilai minimal yang ditetapkan oleh penjual
untuk dicapai dalam suatu pelelangan sabagai dasar untuk mengesahkan
pemenang lelang.
Pada lelang tertentu, biasanya lelang dengan harga yang cukup tinggi, atau
berdasarkan permohonan Penjual dapat disyaratkan adanya Uang Jaminan, yang
besarnya ditentukan oleh Penjual atau secara proporsional. Uang Jaminan ini
dimaksudkan agar peserta lelang merasa terikat karena uang jaminan akan hilang
apabila peserta yang tidak sungguh-sungguh berminat mengikuti lelang atau yang
hanya main-main.
Pasal 1 ayat (10) Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Juklak
Lelang memberi pengertian Uang Jaminan Penawaran Lelang adalah uang yang
disetor terlebih dahulu sebagai syarat sahnya menjadi peserta lelang, bagi lelang
yang disyaraatkan adanya uang jaminan.

Tata Cara Lelang (skripsi dan tesis)


Pasal 2 ayat (1) dan2 VR menetapkan ” Seseorang yang menghendaki
mengadakan penjualan dimuka umum, memberitahukahal itu pada Juru Lelang
atau ditempat-tempat yang dalam kantor ada pemegang buku, pada pemegang
buku, dengan menyampaikan pada hari atau hari-hari kapan penjualan ingin
diadakan. Permintaan ditulis dalam daftar, dari mana yang berkepentingan atas
permintaannya dapat melihatnya”.
Pasal 2 ayt (1) Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Juklak
Lelang menyatakan setiap Penjual yang bermaksud melakukan penjualan secara
lelang mengajukan permohonan lelang secara tertulis disertai dengan dokumen
yang disyaratkan Kepala Kantor Lelang.
Pasal 6 ayat (1) Permenkeu Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Juklak lelang
menyatakan Penjual yang bermaksud melakukan penjualan secara lelang
mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KP2LN atau
Pemimpin Balai lelang disertai dengan dokumen persyaratan lelang.
Tata cara lelang ditetapkan Direktorat Piutang dan Lelang Negara dalam
keputusan Nomor 38/PL/2002 tentang Tata Cara Administrasi dan Lelang Negara
yang meliputi tahapan:
1. Pesiapan Lelang
a. Berdasarkan Pasal 1(a) Penjual mengajukan permohonan lelang secara
tertulis kepada Kepala KP2LN dengan dilampiri dokumen persyaratan
lelang. Berdasarkan Pasal 2 keputusan DJPLN Nomor 35/PL/2002 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, dokumen persyaratan lelang yang
bersifat umum terdiri dari salinan?fotocopy Surat Keputusan Penunjukan
Penjual, syarat lelang dari Penjual (apabila ada) dan daftar barang yang
akan dilelang. Dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus,
berdasarkan Pasal 3 keputusan tersebut berbeda pada setiap jenis lelang,
antara lain untuk:
1. Lelang barang milik Pemerintah Pusat/Daerah dipersyaratkan adanya
salinan/fotocopy Surat Keputusan Penghapusan dari Menteri?Ketua
lembaga/kepala Daerah/Pejabat yang bewenang, salinan/fotocopy
Surat keputusan tentang Pembentukan Panitia Lelang, dan asli dan
fotocopy bukti kepemilikan hak.
2. Lelang barang milik BUMN/BuMD dokumen khususnya adalah
salinan/fotocopy Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan Barang
dari Menteri yang bersangkutan/Dewan Komisaris atau kepala
Daerah/Kepala DPRD, salinan/fotocopy Surat Keputusan Penghapusan
dari Direksi/Kepala Daerah, salinan/fotocopy bukti kepemilikan hak.
3. Lelang BPPN syaratnya terhadap aset dalam restrukturisasi yang
bukan berasal dari sitaan BPPN termasuk aset milik Bank Taka Over
(BTO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dan Bank Dalam
Likuidasi (BDL) dokumennya berupa surat Keputusan Penjualan
Barang dari Ketua BPPN dan bukti kepemilikan atas barang yang akan
dilelang, terhadap aset dalam restrukturisasi yang berasal dari sitaan
BPPN, dokumennya berupa salinan/fotocopy Surat Paksa,
salinan/fotocopy Surat Keputusan Penyitaan, salinan/fotocopy Berita
Acara Sita, salinan/fotocopy Surat Keputusan Penjualan Barang Sitaan
dan Bukti kepemilikan atas barang yang akan dilelang. Dalam hal
bukti kepemilikan dimaksud tidak dikuasai, harus ada pernyataan
tertulis dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti
kepemilikan dengan disertai alasan.
4. Lelang Sukarela, disyaratkan adanya surat kuasa untuk menjual dari
Pemilik apabila Penjual bukan Pemilik, surat pernyataan dari
Pemilikbahwa barang tidak dalam sengketa, surat pernyataan dari
Penjual yang akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata
atau tuntutan pidana, dan asli dan fotocopy bukti kepemilikan hak.
b. Pasal1(b) Surat Permohonan Lelang dicatat dalam buku agenda surat
masuk kemudian dibuat tanda terima untuk Permohonan Lelang.
c. Pasal 1 (c) sampai (1) berkas Permohonan Lelang, tanda terima dan
lembar disposisi disampaikan kepada Kepala KP2LN yang kemudian
diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Lelang/Kepala Seksi Lelang
untuk melakukan penelitian kelengkapan berkas dokumen persyaratan
lelang, melaporkan hasil penelitian tersebut, mengusulkan nama Pejabat
Lelang yang akan melaksanakan lelang dengan dilampiri konsep surat
kepada Penjual yang berisi penetapan hari/tanggal lelang, permintaan
untuk membuat Pengumuman Lelang dan menyampaikan bukti
pengumumannya kepada KP2LN, serta permintaan kepada Penjual untuk
memberitahukan rencana pelaksanaan lelang kapada penghuni (khusus
barang tidak bergerak).
d. Pasal 1 (m) Sampai (q) pejabat lelang melengkapi dokumen persyaratan
lelang berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kantor Pertanahan
apabila dipersyaratkan, bukti Pengumuman Lelang yang telah disampaikan
oleh Penjual, dan Nilai Limit selambat-lambatnya pada saat akan
dimulainya pelaksanaan lelang.

Pihak-pihak Dalam Lelang (skripsi dan tesis)


Pada dasarnya lelang merupakan perjanjian jual beli, dimana untuk sahnya
suatu jual beli harus memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:
a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
b. Kecakapan mereka yang mengikatkan diri;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal;
Akan tetapi dilakukan dengan cara khusus seperti yang disebutkan dalam
pengertian lelang, dimana para pihak adalah Penjual, Pembeli serta harus
dilakukan dihadapan Pejabat Lelang.
Para pihak dalam jual beli secara lelang adalah:
1. Penjual
Pasal 1 ayat 8 Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Juklak
Lelang menyatakan, Penjual adalah perseorangan, badan atau instansi yang
berdasarkan peraturan perundang- undangan atau perjanjian berwenang
melakukan penjualan secara lelang.
2. Pembeli
Pasal 1 ayat (9) Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Juklak
Lelang menyatakan Pembeli adalah orang atau badan yang mengajukan
penawaran tertinggi yang mencapai atau melampaui nilai limit yang disahkan
sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.
Berdasarkan Pasal 40 Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang
Juklak Lelang dikatakan bahwa Pejabat Lelang, Pejabat Penjual, Pemandu
Lelang, Hakim, Jaksa, Panitera, Juru Sita, Pengacara/Advokat, Notaris, PPAT,
Penilai, dan Pegawai DJPLN, yang terkait dengan pelaksanaan lelang dilarang
menjadi Pembeli.
3. Pejabat Lelang
Pasal 1 ayat (5) kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Juklak
Lelang memberikan pengertian Pejabat Lelang (Vendumeester sebagaimana
dimaksud dalam VR) adalah orang yang khusus deberi wewenang oleh
Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pejabat Lelang merupakan salah satu pihak yang harus hadir dalam
pelaksanaan lelang, karena jika lelang dilaksanakan tanpa kehadiran Pejabat
Lelang, kecuali untuk lelang tertentu seperti lelang ikan dan lelang Perum
Pegadaian, pelaksanaan lelang tersebut dapat dikenakan sanksi berupa
pembatalan penjualan.
Pelaksanaan penjualan secara lelang diawasi seorang Pengawas Lelang
Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang
Juklal Lelang, pengertian Pengawas Lelang adalah Pejabat yang diberi
wewenang oleh Menteri Keuangan untuk mengawasi pelaksanaan Lelang
yang dilakukan oleh Pejabat Lelang/Kantor Lelang. Pengawas Lelang ini
merupakan atasan langsung dari Pejabat Lelang, yaitu Kepala Kantor, yang
bertanggung jawab atas dipatuhinya peraturan-peraturan lelang oleh Pejabat
Lelang sebagaiman pelaksanaan lelang dalam acara lelang. Pengawasan yang
dilakukan meliputi pengawasan administrasi, keuangan dan bertindak sebagai
pemutus bila terlibat perselisihan.
Pada kondisi tertentu, pihak Penilai dan Bank ikut terlibat. Kondisi
tertentu yang dimaksud antara lain:
a. Apabila yang dilelang berupa benda antik, lukisan, hotel atau gedung
mewah sehingga diperlukan kehadiran Penilai profesional untuk
melakukan penilaian harga barang-barang tersebut yang akan dijadikan
sebagai pedoman harga limit.
Semua lelang ada Pihak Penilai, tetapi Penilai ini ada yang merupakan:
1. Penilai internal yaitu:
- Penilai yang ditunjuk oleh pemohon, dan
- Untuk lelang PUPN maka Penilai dari KP2LN (dilakukan oleh
Seksi Pengelolaan Barang Jaminan) yang hanya menilai barang
sitaan yang akan dilelang.
2. Penilai independent yaitu:
- Penilai yang profesional yang ditunjuk untuk kondisi tertentu yang
telah disebutkan di atas.
b. Kondisi yang lain adalah apabila pembeli membayar tidak dengan uang
tunai tapi dengan cek, maka pihak Bank yang diyunjuk adalah Bang
anggota kliring. Pada dasarnya pembayaran hasil lelang dengan uang
tunai, tetapi dengan ijin Kepala KP2LN Pembeli dapat membayar dengan
cek.

Pengertian Lelang (skripsi dan tesis)


Pasal 1 VR menyatakan :
”Penjualan di muka umum ialah pelelangan dan penjualan barang, yang
diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan
persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau
dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang
pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang
yang berlelang atau membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau
mendaftarkan”.
Polderman2 memberikan pengertian penjualan dimuka umum adalah alat
untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang palig menguntungkan untuk
si penjual degan cara menghimpun peminat. Syarat utamanya adalah menghimpun
para peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan
si penjual.
Syarat penjualan dimuka umum ada 3 (tiga) yaitu:
1. Penjualan dimuka umum harus selengkap mungkin.
2. Ada kehendak untuk mengikatkan diri.
3. Bahwa pihak lainnya (pembeli) yang akan mengadakan/melakukan perjanjian
tidak dapat ditunjuk sebelumnya, dengan perkataan lain belum ada
pelanggaran aturan lelang jika hanya memberi kesempatan kapada khalayak
ramai untuk melakukan penawaran.
ROELL3 memberikan pengertian penjualan umum adalah suatu rangkaian
kejadian yang terjadi antara saat dimana seseorang hendak menjual sesuatu barang
atau lebih, baik secara pribadi maupun dengan perantaraan kuasanya dengan
memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk
membeli barang-barang yang ditawarkan sampai pada saat dimana kesempatan itu
lenyap. Kesempatan lenyap dapat diartikan bahwa telah tercapainya persetujuan
antara penjual/kuasanya dengan pembeli tentang harganya, dan pada saat
tercapainya persetujuan.
Pengertian lelang yang telah disebutkan diatas, unsur pokoknya yaitu:
1. Saat dan tempat tertentu
2. Dilakukan didepan umum dengan mengumpulkan peminat melalui cara
pengumuman.
3. Dilaksanakan dengan cara penawaran yang khusus, yaitu tertulis dan atau
lisan.
4. Penawaran tertinggi dinyatakan sebagai pemenang.
5. Dilakukan dihadapan pejabat lelang.
Pasal 1 ayat (1) Kepmenkeu nomor 304/KMK.0/2002 Petunjuk
Pelaksanaan Lelang, untuk selanjutnya disebut Juklak Lelang dikatakan : ”Lelang
adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun
melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau
tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat”. Dari Juklak
Lelang diatas artinya pada saat sekarang lelang dapat dilakukan dengan
menggunakan media elektronik melalui internet.
Pasal 1 ayat (1) Permenkeu nomor 40/PMK.07/2006 Petunjuk Pelaksanaan
Lelang dikatakan : ”Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum
dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat
atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan
pengumuman Lelang.

Akta Notaris (skripsi dan tesis)

.
Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang membuat Akta
Otentik,yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dan mempunyai peranan
penting dalam setiap hubungan hukum. Untuk dapat disebut sebagai Akta Otentik
harus sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam Undang-undang Jabatan
Notaris Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yaitu terdiri dari:
a. Awal akta atau kepala akta, yang memuat :
- Judul akta ;
- Nomor akta;
- Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun;
- Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta tersebut;
b. Badan akta, memuat :
- Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarga negaraan, pekerjaan,
jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang
mewakili mereka;
- Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang
berkepentingan; dan
- Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan,
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
c. Akhir atau penutup akta, memuat :
- Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun
2004 : Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh
paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga
oleh penghadap, saksi, dan Notaris ( Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN).
Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib
dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena
penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya
dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta
pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan
Notaris (Pasal 16 ayat 7 UUJN)
- Uraian tentang penanda tanganan dan tempat penanda tanganan atau
penerjemahan akta apabila ada;
- Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan,
dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta
atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan,
pencoretan, atau penggantian

Larangan Bagi Notaris (skripsi dan tesis)


Untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris
dan untuk memberi Kepastian Hukum kepada masyarakat juga untuk mencegah
terjadinya persaingan tidak sehat antara Notaris dalam menjalankan jabatannya
maka diperlukan larangan yang dibebankan pada Notaris, terdapat dalam Pasal 17
UUJN No. 30 Th. 2004 yaitu:
Notaris dilarang :
a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut
tanpa alasan yang sah;
c. merangkap jabatan sebagai pegawai negeri;
d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
e. merangkap jabatan sebagai advokat;
f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara,
badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah
jabatan Notaris;
h. menjadi Notaris Pengganti; atau
i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama,
kesusilaan, atau kepatuhan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan
martabat jabatan Notaris

Kewajiban Notaris (skripsi dan tesis)

Dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris, maka Notaris mempunyai
kewajiban, diatur dalam pasal 16 ayat 1 UUJN No. 30 Th. 2004 yaitu:
a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan
pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian
dari Protokol Notaris;
c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan
Minuta Akta;
d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini
kecuali ada alasan untuk menolaknya;
e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah /janji
jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat
tidak lebih dari 50 (limapuluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat
dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan
mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul
setiap buku;
g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya
surat berharga;
h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu
i. pembuatan akta setiap bulan;
j. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar
nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang
tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari
pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap
akhir bulan;
l. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia
dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat
kedudukan yang bersangkutan;
m. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2
(dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi
dan Notaris

Kewenangan Notaris (skripsi dan tesis)


Indonesia merupakan Negara Hukum, dimana prinsip Negara Hukum
adalah menjamin terselenggaranya Kepastian, Ketertiban, dan Perlindungan yang
berintikan Kebenaran dan Keadilan. Salah satu diantaranya adalah Peranan dan
Kepastian dari alat bukti dalam lalu lintas Hukum yang ada.
Akta Otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan
penting dalam setiap Hubungan Hukum. Notaris sebagai Pejabat Umum
mempunyai kewenangan untuk membuat Akta Otentik, sehingga Akta Otentik
pada hakekatnya memuat Kebenaran Formal sesuai dengan apa yang diberikan
para pihak kepada Notaris sepanjang ada kewenangan Notaris untuk membuatnya.
Dalam kewenangan notaris seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1)
UUJN No. 30 Th 2004, diperinci dalam Pasal 15 UUJN No. 30 Th.2004 tentang
kewenangan-kewenangan Notaris yaitu sebagai berikut:
a. Pasal 15 ayat (1) UUJN No. 30 Th. 2004 menyatakan :
Kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian,
dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang –undangan dan/atau
yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta
otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,
memberikan grosse, salina dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang
pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada
pejabat lain atau orang lain yang
ditetapkan oleh Undang-Undang.
b. Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN No. 30 Th. 2004 menyatakan:
- Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat
dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- Membukukan surat-surat dbawah tangan dengan mendaftar dalam buku
khusus;
- Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang
memuat uraian sebagaiman ditulis dan digambarkan dalam surat yang
bersangkutan;
- Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
- Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
- Membuat akta risalah lelang;
- Kewenagan lain yang diatur oleh Undang-undang.
- Memangku jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk
dirangkap dengan Jabatan Notaris

Objek Pajak Penghasilan (skripsi dan tesis)

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan. Definisi
Penghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
tentang Pajak Penghasilan adalah :
“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari
luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Paiak yang bersangkutan, dengan nama
dan dalam bentuk apapun.”
Pengertian di atas dapat disimpulkan :
Y = C + I atau
Y = S + I
Y untuk Penghasilan, C untuk konsumsi, S untuk saving atau tabungan dan I
untuk investasi. Jadi, suatu penghasilan bisa dikenakan pajak penghasilan bila
memenuhi unsur-unsur tersebut. Untuk menghitung berapa besar pajak
penghasilan terhutang, unsur utama yang perlu diketahui terlebih dulu adalah
dasar pengenaan pajak (tax base).
Dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak yaitu penghasilan bruto
dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenakan ditambah kompensasi kerugian
selama 5 (lima) tahun

Subjek Pajak Penghasilan (skripsi dan tesis)

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk
dikenakan pajak. Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap Subjek Pajak
berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun
Pajak.
Subjek Pajak Penghasilan terdiri dari :
1. Orang Pribadi
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di
Indonesia ataupun di luar Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
Warisan yang belum terbagi merupakan subjek pajak pengganti menggantikan
mereka yang berhak yaitu ahli waris. Apabila warisan tersebut telah dibagi,
maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.
3. Badan.
Pengertian Badan mengacu pada Undang-Undang KUP. Bahwa badan adalah
sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan
lainnya.
4. Bentuk Usaha Tetap.
Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang
pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia
tidak lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau badan yang
tidak didirikan dan tidak bertempatkedudukan di Indonesia, untuk
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk Usaha Tetap
ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri terpisah dari badan. Perlakuan
perpajakannya sama dengan Subjek Pajak badan.
Berdasarkan lokasi atau kedudukannya Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi
dua, yaitu :
1. Subjek Pajak Dalam Negeri
a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di
Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang
berhak.
2. Subjek Pajak Luar Negeri
a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan
tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan
tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
Yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan adalah :
1. Badan perwakilan negara asing.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat
lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka
yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan
syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima
atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya
tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal
balik.
3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut tidak
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah
yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk
memperoleh penghasilan dari Indonesia

Definisi Pajak Penghasilan (skripsi dan tesis)


Pajak Penghasilan (PPh) sebelum perubahan perundang-undangan perpajakan
tahun 1983 diatur dalam perundang-undangan/ordonansi seperti yang dikenal
dengan Pajak Pendapatan orang pribadi yang dipungut berdasarkan Ordonansi
Pajak Pendapatan Tahun 1984 dan pajak perseroan yang diatur dalam Ordonansi
Pajak Perseroan Tahun 1925 serta pajak atas bunga, dividen dan royalti yang
diatur dalam Undang-Undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti tahun 1970.
Selanjutnya, Sejak tahun 1984 Pajak Penghasilan dipungut berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam
perkembangannya, Undang-Undang PPh ini dilakukan perubahan pada tahun
1990, 1994, dan yang terkhir dilakukan perubahan tahun 2000 dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2000.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 untuk ketiga
kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang
diberlakukan per 1 Januari 2001 digunakan sebagai Dasar Hukum Pemungutan
Pajak Penghasilan merupakan perpaduan dari beberapa ketentuan yang
sebelumnya diatur secara terpisah sebagaimana telah diuraikan di atas.
Dalam pemungutan pajak penghasilan digunakan asas-asas :
1. Asas Tempat Tinggal
Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan
Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak.. Wajib Pajak yang
bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh yang berasal dari Indonesia atau dari luar negeri (pasal 4 UU
Pajak Penghasilan).
2. Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini dierlakukan
kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk
membayar pajak.
3. Asas Sumber
Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang
bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian Wajib
Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak
di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
Pajak penghasilan dikategorikan sebagai Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut
oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara,
sedang ditinjau dari sifatnya dikategorikan sebagai jenis pajak-pajak Subjektif yang
kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya
kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek
Pajak lainnya.

Peraturan Umum Perpajakan (skripsi dan tesis)


Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan
berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik
materiil maupun spirituiil. Untuk dapat mewujudkan kemandirian suatu bangsa
atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang
berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai
pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.
Seiring dengan perkembangan perkonomian Indonesia telah diikuti juga
dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Begitu pula dengan pencanangan
perdagangan bebas (free trade) membawa konsekuensi dalam kebijakan perpajakan.
Karena itulah pajak selalu berkembang di masyarakat. Sebagai salah satu alat
pendukung yang menunjang agar tercapai keberhasilan ekonomi dalam meraih
peluang hukum. Salah satu bagian yang disoroti adalah hukum pajak. Hukum
pajak yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan
pemerintah untuk memungut pajak.
Kewenangan pemungutan pajak berada pada pemerintah. Keseluruhan
peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemeintah untuk mengambil
kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas
negara termasuk dalam ruang lingkup pengertian hukum pajak.
Sebagai negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang.
Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23A Amandemen Undang-
Undang Dasar 1945, bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara diatur undang-undang.
Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan
tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr.
Rachmat. Soemitro, SH dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak
Pendapatan, menyatakan :
"Pajak adalah iuran pajak lepada kasa negara berdasarkan undangundang
(yang dapat dipisahkan) dengan tidak mendapat jasa timbal
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum."
Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah :
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang
sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari
pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public
investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain penerimaan, yaitu mengatur.
Dari ciri di atas dapat terlihat adanya dua (2) fungsi pajak, yaitu :
1. Fungsi Penerimaan (budgeter)
Pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaranpengeluaran
pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (reguler)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang
sosial dan ekonomi.
Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas
pemungutan dalam memilih altematif pemungutannya. Sehingga terdapat
keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi
yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu.
Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith
dalam buku An Inquiry into The Nations and Cause of The Wealth of Nations
menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada :
1. Equality
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan
kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar
pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil
dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk
pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat
yang diminta.
2. Certainty
Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. 0leh karena itu wajib
pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang,
kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran.
3. Convenience
Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saatsaat
yang tidak menyulitkan Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem
pemungutan ini disebut pay as you earn.
4. Economy
Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban
pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula
beban yang dipikul wajib pajak.
35
Masalah keadilan dalam pemungutan pajak dibedakan dalam :
1. Keadilan Horisontal
Pemungutan pajak adil secara horisontal apabila beban pajaknya sama atas
semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan
jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau
sumber penghasilan.
2. Keadilan Vertikal
Keadilan dapat dirumuskan (horisontal dan vertikal) bahwa pemungutan
pajak adil apabila orang dalam kondisi ekonomis yang sama dikenakan
pajak yang sama, demikian sebaliknya.
Sejak jaman penjajahan Belanda sampai awal masa Orde Baru, system
pemajakan di Indonesia didasarkan pada Official Assessment System. Pada
masa itu seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan mulai dari menetukan
siapa yang harus menjadi Wajib Pajak, menghitung dan menetapkan besarnya
pajak terutang, sampai pembayaran dan pelaporan pajak dilakukan oleh fiskus
sebagai officer. Wajib Pajak hanya diminta memberikan data dan menyerahkan uang
untuk disetor oleh fiskus ke kas negara.8
Kemudian mulai tahun 1984, sejalan dengan rformasi total di bidang
perpajakan di Indonesia, diberlakukan Self Assessment System, dimana seluruh
proses pelaksanaan kewajiban perpajakan mulai dari menetukan siapa menjadi
Wajib Pajak, menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor
pajak terutang ke kas Negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran yang
dilakukannya, dan mempertanggungjawabkan semua kewajiban itu dipercayakan
kepada Wajib Pajak itu sendiri.

Sabtu, 24 Agustus 2019

Jenis Polis (skripsi dan tesis)


Dalam praktek asuransi, setiap Perusahaan Asuransi telah
menyusun polisnya masing-masing dengan syarat-syarat khusus
dan klausula-klausula tertentu pula. Berdasarkan syarat-syarat
khusus dan klausula-klausula tertentu yang dicantumkan dalam
polis, timbullah bermacam jenis polis yang berbeda antara satu
sama lain, bahkan menunjukkan persaingan antara sesama
penanggung. Demikian juga tertanggung, ada yang merasa sulit
memilih Perusahaan Asuransi mana yang akan dijadikan
penanggung, karena masing-masing mempunyai kelebihan dan
kekurangan.
Untuk mengatasi kesulitan dalam praktek dan untuk
mencegah persaingan yang tidak sehat (unfair competition) sesama
Perusahaan Asuransi, maka diupayakan penyeragaman syaratsyarat khusus dalam polis dengan cara menciptakan polis standar,
baik secara nasional maupun secara internasional sehingga dapat
dicegah perbedaan yang mencolok antara polis Perusahaan
Asuransi yang satu dengan Perusahaan Asuransi lain yang sejenis.
Berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam polis, ada 3
(tiga) jenis polis yang terkenal, yaitu Polis Maskapai, Polis Bursa
dan Polis Lloyds. Di samping itu, ada juga Polis Perjalanan dan
Polis Waktu.

Isi Polis (skripsi dan tesis)

Abdulkadir Muhammad (1992 : 59-
63) menguraikan bahwa polis pada umumnya berisi :
a) syarat khusus dan janji khusus;
b) hari dan tanggal pembuatan asuransi;
c) nama tertanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga;
d) uraian mengenai objek asuransi;
e) jumlah yang diasuransikan;
f) bahaya (evenemen) yang ditanggung;
g) saat bahaya mulai berjalan dan berakhir;
h) premi asuransi;
i) semua keadaan dan syarat-syarat khusus.

Fungsi Polis (skripsi dan tesis)


Menurut ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis
dalam bentuk akta yang disebut polis. Selanjutnya, Pasal 19 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun
1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian menentukan,
polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut
lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh
mengandung kata, kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan
penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutup
asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung,
atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.
Berdasarkan ketentuan 2 (dua) pasal tersebut, maka dapat
dipahami bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang
menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara
tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang
tercantum dalam polis harus jelas tidak boleh mengandung katakata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi,
sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan
hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Di
samping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syaratsyarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar
pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.