Tax avoidance (skripsi dan tesis)

Pajak dapat diartikan sebagai beban atau sesuatu yang dapat

mengurangi kemampuan atau daya beli masyarakat. Dalam hal ini, pajak dipandang sebagai hal atau sesuatu yang tidak menguntungkan. Sesuatu

yang tidak menguntungkan biasanya akan mendorong upaya untuk

menghindarinya atau paling tidak meminimalisasinya. Meminimalisasi

beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari

memanfaatkan celah-celah perpajakan yang diperbolehkan sampai dengan

upaya yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya untuk meminimalisasi

beban pajak adalah dengan tax planning (perencanaan pajak).

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah Self

Assesment System diamana suatu sistem pemungutan yang memberi

wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang

terutang (Mardiasmo, 2011:7). Tujuan dari Self Assesment System adalah

mengharapkan Wajib Pajak memiliki kesadaran wajib pajak, kejujuran

wajib pajak, tax mindedness wajib pajak atau hasrat untuk membayar pajak,

serta tax discipline wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan

(Rahayu, 2011) Akan tetapi, Self Assesment System merupakan sistem

perpajakan yang rentan akan penyelewengan dan pelanggaran. Sehingga

pengusaha akan meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar, dengan

melakukan tax planning, baik secara legal (tax avoidance) maupun ilegal

(tax evasion).

Kegiatan penggelapan (evasion) adalah kegiatan yang nyata melawan

peraturan yang berlaku, sedangkan penghindaraan (avoidance) tidak

melanggar peraturan, namun melanggar maksud yang sebenarnya dari peraturan tersebut. Sri Utami (2011) yang menyatakan bahwa Tax

avoidance adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk

meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelamahan

(loophole) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak

menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan.

Tax avoidance bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena

usaha wajib untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau

meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh

Undang-Undang Pajak. Adapun cara tersebut menurut Merks (2007) dalam

Kurniasih dan Maria (2013) adalah a) memindahkan subjek pajak dan/atau

objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus

atau keringanan pajak (tax haven country) atas suatu jenis penghasilan

(substantive tax planning), b) usaha penghindaran pajak dengan

mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal

yang memberikan beban pajak yang paling rendah (Formal tax planning),

c) ketentuan Anti Avoidance atas transaksi transfer pricing, thin

capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (Specific

Anti Avoidance Rule); serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis

(General Anti Avoidance Rule).

Penghindaraan pajak (Tax avoidance) merupakan rekayasa tax affairs

yang masih berada dalam kelompok peraturan perpajakan. Penghindaraan

pajak (tax avoidance) dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di

undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan

jiwa undang-undang (Suandy, 2008). Strategi-strategi atau cara-cara yang

legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, biasanya dilakukan

dengan memanfaatkan hal-hal yang sifatnya ambigu dalam undang-undang

sehingga dalam hal ini Wajib Pajak memanfaatkan celah-celah yang

ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam undang-undang perpajakan

(Suandy, 2008).

Aktivitas tax avoidance merupakan alternatif pilihan dalam

perencanaan pajak yang dapat menghemat besarnya pajak yang dibayarkan

oleh perusahaan. Sekat yang membatasi legal dan ilegalnya suatu tindakan

penghematan pajak dalam upaya tax planning masih sulit untuk dibedakan

(Bovi, 2005 dalam Annisa dan Lulus, 2012), dengan begitu diharapkan

perusahaan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak

memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan yang ada untuk

meningkatkan laba perusahaan di masa yang akan datang. Sebab, pajak

yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara akan digunakan untuk

memfasilitasi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Indonesia.