Lingkungan kebijakan publik yaitu konteks khusus di mana kejadian-kejadian
di sekelilig isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat
kebijakan dan kebijakan publik (Dunn 2004). Kebijakan publik akan dibentuk dan
membentuk lingkungan sekitarnya (sosial, politik, ekonomi maupun budaya).
Suatu keadaan akan terjadi di mana kebijakan menyalurkan masukannya pada
lingkungan sekitarnya, namun pada saat yang sama atau yang lain, lingkungan
sekitar membatasi dan memaksakan pada perilaku yang harus dikerjakan oleh
para pengambil keputusan/kebijakan. Artinya, interaksi antara lingkungan kebijakan dan kegiatan kebijakan publik memiliki hubungan yang saling
berpengaruh.
Pemahaman lingkungan kebijakan yang spesifik perlu ditingkatkan dengan
pemaknaan yang plural, dalam tiga ketegori luas yaitu:
a. Lingkungan umum di luar pemerintahan dalam arti pola-pola yang
melibatkan faktor-faktor sosial ekonomi, politik dan nilai-nilai tertentu
b. Lingkungan di dalam pemerintahan dalam arti institusional, seperti
karakteristik birokrasi, sumberdaya yang dimiliki, sumberdaya finansial yang
tersedia, dan sebagainya.
c. Lingkungan khusus yang mempengaruhi kebijakan.
Beberapa bentuk lingkungan yang mempengaruhi dapat dilihat dari sisi
formulasi, implementasi, hingga evaluasi bahkan perubahan kebijakan publik
seperti karakteristik geografis (sumber-sumber alam, iklim, topografi), variabel
demografi (populasi masyarakat, persebaran usia, lokasi), budaya politik, sistem
sosial, dan sistem ekonomi. Negara lain juga menjadi penting dalam struktur
lingkungan kebijakan khususnya berkaitan dengan kebijakan pertahanan dan
kebijakan luar negeri.
Khusus untuk ilmuwan/studi kebijakan publik dan ilmuwan politik, lebih
menitikberatkan pada pembahasan variabel kondisi budaya politik dan variabel
sosial ekonomi.
Kedua variabel di atas menjadi hal penting untuk memahami
pengaruhnya terhadap kebijakan yang terjadi.
a. Kondisi dan Budaya Politik
Setiap masyarakat mempunyai kebiasaan, tradisi, dan budaya yang
membedakan nilai serta perilaku anggota masyarakat dari yang lain. Budaya
masyarakat pada umumnya dapat membentuk budaya politik, yang secara
luas memberikan nilai, kepercayaan, dan sikap mengenai apa yang yang harus
dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana mereka harus menjalankan, serta
hubungan antara warga negara dan pemerintah. Yang menjadi perhatian
dalam budaya politik suatu negara adalah bagaimana suatu kebijakan publik
diformulasi dan implementasikan dengan mengkaji kondisi dan budaya
politik yang terjadi.
b. Kondisi Sosial Ekonomi
Kondisi sosial ekonomi sangat sulit dipisahkan dalam proses formulasi
kebijakan publik. Tingkat masyarakat dalam perkembangan ekonomi akan
menentukan batasan yang dapat dikerjakan pemerintah dalam menyediakan
barang-barang dan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu faktor
yang berpengaruh terhadap apa yang dikerjakan pemerintah dalam program
kesejahteraan adalah sumber-sumber ekonomi yang dipakai.
Penelitian yang dilakukan Thomas R. Dye (1966) dengan mengikutsertakan
analisis statistik mengenai output kebijakan di 50 negara, menunjukkan
tingkat perkembangan ekonomi (dengan variabel: pendapatan perkapita,
persentasi populasi urban, tingkat rata-rata pendidikan dan pekerjaan industri)
mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kebijakan negara dalam hal
pendidikan, kesejahteraan, jalan raya dan peraturan publik). Sedangkan
variabel politik (partisipasi pemberi suara, persaingan antar partai, kekuatan
partai politik dan pembagian legislatif) hanya mempunyai hubungan yang
lemah (Agustino 2008).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar