1. Komunikasi
Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut
Goerge C. Edward III (dalam Agustino, 2008:150) adalah komunikasi. Komunikasi,
menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi
kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah
mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka
kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap
keputusan kebijakan dan peraturan impelementasi harus ditansmisikan (atau
dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang
dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian
informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.
Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel
komunikasi yaitu:
a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akandapat menghasilkan suatu
implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi
adalah adanya salah pengertian (misscommunication).
b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level- bureuarats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua)
ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi impelementasi, pada tataran
tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan.
Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang
hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah
konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang
diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana
di lapangan.
2. Sumberdaya
Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah
sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan
kebijakan, menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino, 2008:151-152). Indikator
sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:
a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang
sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf
yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan
13
jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf
dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam
mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh
kebijakan itu sendiri.
b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu
pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.
Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi
perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap
peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus
mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh
terhadap hukum.
c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat
dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana
dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil,
maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat
menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika
wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas
kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyurut manakala wewenang
diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi
kepentingan kelompoknya.
d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.
Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus
dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya
fasilitas pendukung sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tersebut tidak
akan berhasil.
3. Disposisi
Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi.
Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Goerge C.Edward
III (dalam Agustino, 2008:152-154), adalah:
a. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap pelaksanaakan menimbulkan hambatan- hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada
tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah
orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk
mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi
insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka
memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para
pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu
mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan
melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi
kepentingan pribadi (self interst) atau organisasi.
4. Struktur Birokrasi
Menurut Edward III (dalam Agustino, 2008:153-154), yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk
melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang
seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan,
kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks
menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika stuktur birokrasi tidak kondusif pada
kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi
tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar