Daerah terpencil adalah daerah yang memiliki kondisi sosial, ekonomi dan fisik relatif tertinggal dibandingkan daerah lain atau sekitarnya, yang dicirikan oleh adanya permasalahan sebagai berikut :
a. rendahnya tingkat kesejahteraan dan ekonomi masyarakat,
b. keterbatasan Sumberdaya Alam (rendahnya produktifitas lahan / kritis minus),
c. rendahnya aksesibilitas
d. terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana kawasan,
e. serta rendahnya kualitas Sumberdaya Manusia.
Berkaitan dengan Penuntasan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Departemen Pendidikan Nasional menyatakan bahwa salah satu permasalahan penuntasan Wajar 9 tahun berkaitan dengan daerah terisolir adalah pemerataan dan perluasan akses yang didasarkan pada kenyataan bahwa:
a. APK rata-rata nasional SMP/MTs/Sederajat tahun 2006 masih 88,68%, sehingga ada sekitar 1,47 juta anak usia 13-15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan SMP/MTs/Sederajat.
Anak usia 13-15 yang belum memperoleh layanan pendidikan SMP/MTs/Sederajat tersebut te4rsebar di berbagai daerah yang kondisi geografisnya sangat beragam, di daerah terpencil, terpencar dan terisolir. Pada wilayah yang seperti ini di samping motivasi mereka terhadap perlunya pendidikan masih rendah, perlu ada layanan alternatif/khusus untuk memudahkan mereka mendapatkan layanan pendidikan. Masalah lain yang dihadapi pada kondisi daerah seperti ini adalah latar belakang ekonomi masyarakat yang sebagian besar sangat rendah sehingga daya dukung masyarakat terhadap pendidikan pun masih sangat lemah.
b. Terdapat kurang lebih 452 ribu tamatan SD/MI/Sederajat setiap tahun yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP/MTs/Sederajat.
Dalam mengupayakan layanan pendidikan dasar yang komprehensif, anak-anak tamatan sekolah dasar/MI atau sederajat yang tidak melanjutkan pendidikannya ke SMP/MTs perlu didukung dengan penyediaan daya tampung yang memadai dan memberikan dorongan agar semangat dan motivasi belajar mereka dapat dilanjutkan.
c. Angka putus sekolah masih cukup tinggi.
Untuk mensukseskan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar, angka putus sekolah pada pendidikan dasar masih perlu perhatian untuk diturunkan. Data yang ada menunjukkan bahwa persentase angka putus sekolah di Indonesia untuk SMP/MTs sebesar 2,15% pada tahun 2006 atau sebanyak 247,3 ribu siswa per tahun. Upaya mempertahankan mereka tetap berada di sekolah dikaitkan dengan penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai dan pemberian dorongan agar motivasi untuk belajar dapat dipertahankan.
Masalah kesenjangan antarwilayah melalui pembangunan daerah tertinggal tetap akan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah di dalam memeratakan hasil-hasil pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Upaya tersebut menuntut pentahapan karena besarnya permasalahan yang dihadapi. Dalam tahun 2007, pengurangan kesenjangan antarwilayah difokuskan pada penanganan daerah-daerah perbatasan yang sesungguhnya merupakan beranda negara kita terhadap negara-negara tetangga, serta daerah-daerah terisolir yang di dalamnya juga termasuk pulau-pulau kecil terluar. Dalam konteks pengembangan daerah-daerah perbatasan sebagian besar wilayahnya mengalami masalah ketertinggalan pembangunan akibat aksesibilitasnya yang umumnya terbatas dari ibu kota provinsi. Ketertinggalan tersebut selain berpotensi menimbulkan permasalahan sosial politik dengan negara-negara tetangga, juga mendorong munculnya sejumlah kegiatan yang bersifat ilegal. Dengan demikian, penanganan bagi daerah-daerah ini umumnya menggunakan pendekatan kesejehteraan (prosperity approach) yang diintegrasikan dengan pendekatan keamanan (security approach).
Beberapa masalah pokok di daerah perbatasan dan wilayah terisolir seperti: terbatasnya prasarana dan sarana penunjang ekonomi antara lain transportasi, telekomunikasi, ketenagalistrikan dan informasi, rendahnya akses ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tingginya biaya produksi, serta terbatasnya prasarana sosial seperti air bersih, air irigasi, kesehatan, pendidikan akan mendapat perhatian yang besar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar