Kamis, 19 September 2019

Indikator counterproductive work behaviour (skripsi dan tesis)

Indikator Counterproductive Work Behaviour yang dikembangkan oleh Bennet & Robinson (2002) adalah sebagai berikut:
1) Penyimpangan Produksi
a. Menghabiskan terlalu banyak waktu berfantasi atau melamun daripada bekerja
b. Istirahat lebih lama
c. Datang terlambat
d. Sengaja bekerja lebih lambat dari kemampuan
 e. Sedikit usaha saat bekerja
2) Penyimpangan terhadap harta benda perusahaan
a. Mengambil properti kantor tanpa izin
b. Mengotori lingkungan kerja
c. Memalsukan tanda terima untuk mendapatkan lebih banyak uang dari yang telah dikeluarkan semestinya
3) Penyimpangan politik
 a. Membahas rahasia perusahaan dengan orang yang tidak semestinya
 b. Bergosip
 4) Agresi pribadi
a. Menggunakan alkohol saat bekerj
 b. Mengejek rekan kerja c. Mengabaikan instruksi atasan.

Definisi counterproductive work behaviour (CWB) (skripsi dan tesis)

 Counterproductive Work Behaviour (CWB) atau perilaku kerja kontraproduktif didefinisikan sebagai perilaku yang melanggar norma-norma organisasi dan bisa mengancam kesejahteraan organisasi dan anggotanya (Bennet & Robinson, 2002). Contoh perilaku menyimpang tersebut dari mulai bekerja lambat hingga melakukan penipuan. Sama seperti Werner & DeSimone (2012) yang mendefinisikan perilaku kerja kontraproduktif sebagai perilaku sukarela yang melanggar norma-norma organisasi yang signifikan, dan dengan demikian mengancam dengan baik yang menjadi sebuah organisasi, anggotanya, atau keduanya. Sedangkan Dalal (2005) mendefinisikan sebagai perilaku atau tindakan yang disengaja yang bertentangan dengan norma-norma organisasi. Bennet & Robinson (2002) menyatakan bahwa terdapat empat tipe perilaku kerja sumber daya manusia yang bisa menurunkan kinerja perusahaan yaitu penyimpangan produksi (production deviance) seperti pulang kerja lebih awal dan sengaja bekerja lambat, penyimpangan terhadap harta benda perusahaan (property deviance) seperti menyabotase peralatan dan berbohong mengenai jam kerja, penyimpangan politik (political deviance) seperti pilih kasih dan bergosip 19 mengenai rekan kerja, dan agresi pribadi (personal aggresion) seperti pelecehan seksual dan pelecehan verbal.

Indikator keadilan organisasional (skripsi dan tesis)

1) Keadilan Distributif Keadilan distributif adalah keadilan jumlah imbalan yang dirasakan diantara individu-individu (Robbins & Judge, 2008:47). Imbalan yang dimaksud bukan hanya aspek finansial tetapi juga kesempatan promosi (Colquitt, 2001).
 Indikator – indikator keadilan distributif yang dikembangkan oleh Colquitt (2001) adalah sebagai berikut:
 a. Persamaan. Menunjukkan penilaian mengenai kesetaraan antara usaha yang diberikan dalam pekerjaan dengan imbalan yang diterima.
 b. Kelayakan. Menunjukkan penilaian mengenai kelayakan imbalan yang diberikan perusahaan berdasarkan penyelesaian pekerjaan.
c. Kontribusi. Menunjukkan penilaian mengenai kesesuaian antara imbalan dengan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan d. Kinerja. Menunjukkan penilaian mengenai kesesuaian antara kinerja yang dihasilkan dengan imbalan yang diterima.
2) Keadilan Prosedural
Keadilan prosedural adalah keadilan yang dirasakan dari proses yang digunakan untuk menentukan distribusi imbalan (Robbins & Judge, 16 2008:48).
 Indikator-indikator untuk mengukur keadilan prosedural dikembangkan oleh Colquitt (2001), yaitu: a. Kendali proses. Menunjukkan penilaian mengenai kesempatan yang diberikan untuk mengungkapkan pandangan selama peraturan diterapkan.
b. Kendali keputusan. Menunjukkan penilaian mengenai kesempatan yang diberikan dan diwakili oleh Persatuan Pegawai untuk ikut mengawasi penerapan peraturan.
 c. Konsistensi. Menunjukkan penilaian mengenai konsistensi penerapan peraturan
 d. Bebas Prasangka. Menunjukkan penilaian mengenai tidak adanya diskriminasi perlakuan.
e. Akurasi Informasi. Menunjukkan penilaian mengenai keakuratan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan
f. Mampu Koreksi. Menunjukkan penilaian mengenai proses banding atau mekanisme lain yang dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan.
 g. Etika dan Moral. Menunjukkan penilaian mengenai norma pedoman profesional dalam penerapan peraturan
3) Keadilan Interaksional  Keadilan interaksional adalah keadilan bagaiaman bawahan diperlakukan (Robbins & Judge, 2008:49).
 Indikator yang digunakan (Colquitt, 2001) adalah sebagai berikut:
a. Kesopanan. Menunjukkan penilaian mengenai kesopanan yang ditunjukkan atasan kepada bawahan.
b. Bermartabat. Menunjukkan penilaian mengenai perlakuan atasan yang penuh martabat
c. Hormat. Menunjukkan penilaian mengenai sikap hormat yang ditunjukkan atasan kepada bawahan 4) Keadilan Informasional
Keadilan informasional adalah keadilan berbagi informasi yang relevan dengan karyawan (Cropanzano et al., 2007). Indikator yang digunakan (Colquitt, 2001) adalah sebagai berikut:
 a. Kepantasan kata-kata. Menunjukkan penilaian mengenai kepantasan kata-kata yang digunakan atasan dalm berkomunikasi.
b. Kejujuran. Menunjukkan penilaian mengenai kejujuran atasan dalam berkomunikasi.
 c. Pembenaran. Menunjukkan penilaian mengenai bagaimana atasan menjelaskan peraturan / prosedur perusahaan.
d. Masuk akal. Menunjukkan penilaian mengenai masuk akal tidaknya penjelasan yang diberikan.
 e. Tepat waktu. Menunjukkan penilaian mengenai kesiapan atasan untuk berkomunikasi setiap waktu.
f. Spesifik. Menunjukkan bahwa atasan menyesuaikan komunikasi terhadap kebutuhan khusus individu.

Definisi keadilan organisasional (skripsi dan tesis)

Cropanzano et al., (2007) mendefinisikan keadilan organisasional sebagai penilaian personal mengenai standar etika dan moral dari perilaku manajerial. Gibson et al., (2012) mendefinisikan keadilan organisasional sebagai suatu tingkat di mana seorang individu merasa diperlakukan sama di organisasi tempat dia bekerja. Definisi lain mengatakan bahwa keadilan organisasional adalah persepsi adil dari seseorang terhadap keputusan yang diambil oleh atasannya (Colquitt et al., 2001). Colquitt et al., (2001) mengemukakan bahwa keadilan organisasional mempunyai empat tipe, yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan interpersonal, dan keadilan informasional. Tipe keadilan organisasional menurut Moorman dan Colquitt masing-masing mempunyai keunggulannya masing-masing dan sekarang lebih sering digunakan ketimbang teori keadilan organisasional yang lain (Cropanzano, 2009). Keadilan distributif ditandai sebagai keadilan terkait dengan distribusi sumber daya dan hasil keputusan (Usmani, 2013). Robbins dan Judge (2008:47) mendefinisikan keadilan distributif sebagai keadilan jumlah dan penghargaan yang dirasakan diantara individu-individu.
Noe et al., (2011) menyebutnya sebagai keadilan imbalan yang didefinisikan sebagai penilaian yang dibuat orang terkait imbalan yang diterimanya dibanding imbalan yang diterima orang lain yang menjadi acuannya. Keadilan prosedural menurut Robbins dan Judge (2008:48), didefinisikan sebagai keadilan yang dirasakan dari proses yang digunakan untuk menentukan 13 distribusi imbalan. Noe et al., (2011) mendefinisikannya sebagai konsep keadilan yang berfokus pada metode yang digunakan untuk menentukan imbalan yang diterima. Terdapat enam prinsip yang menentukan apakah orang merasa prosedur yang dijalankan sudah cukup adil, yaitu konsistensi, peniadaan bias, keakuratan informasi, kemungkinan koreksi, keterwakilan, dan kesantunan. Keadilan distributif dan keadilan prosedural secara konsep berbeda. Colquitt et al., (2001) melakukan meta-analisis dan menunjukkan bahwa keadilan distributif dan prosedural dapat dibedakan pengukurannya. Ambrose & Arnaud (2005) menyatakan bahwa pengukuran terhadap keadilan distributif secara relatif konsisten pada seluruh penelitian, sedangkan meski pengukuran keadilan prosedural berbeda-beda dalam operasionalisasinya, riset menunjukkan bahwa konstruk tersebut dapat diukur secara memadai. Dia juga menyatakan bahwa dalil yang diterima secara luas adalah bahwa keadilan prosedural berpengaruh kuat terhadap perilaku global sedangkan keadilan distributif terhadap perilaku yang spesifik. Meta analisis yang dilakukan Colquitt et al., (2001) memperkuat dalil ini dan menyatakan bahwa keadilan distributif berpengaruh kuat terhadap perilaku spesifik, misalnya kepuasan imbalan dan kepuasan kerja, sedangkan keadilan prosedural berpengaruh kuat terhadap perilaku global, misalnya komitmen organisasional, komitmen kelompok, dan intensi keluar. Supaya kedua dimensi keadilan tersebut dapat dianggap sebagai konstruk yang berbeda, keduanya perlu memiliki sekumpulan anteseden yang unik. Ambrose & Arnaud (2005) menyatakan bahwa outcomes organisasional yang memengaruhi persepsi keadilan distributif, misalnya penghasilan, benefits, keamanan, kompleksitas pekerjaan, supervisi, imbalan intrinsik, senioritas, dan status pekerjaan.
Sedangkan, kesempatan untuk memperoleh informasi selama proses pembuatan keputusan meningkatkan persepsi keadilan prosedural. Keadilan interaksional menurut Robbins & Judge (2008:49), didefinisikan sebagai persepsi individu tentang tingkat sampai dimana seorang karyawan diperlakukan dengan penuh martabat, perhatian, dan rasa hormat. Beberapa penulis menganggap keadilan interaksional sebagai sub-komponen keadilan prosedural (Greenberg, 1993). Namun, dua keadilan ini merupakan konsep yang berbeda. Bies (2005) dalam Kristanto (2013) menyatakan bahwa keadilan interaksional dihubungkan dengan evaluasi supervisor langsung sedangkan keadilan prosedural dihubungkan dengan evaluasi sistem organisasional, sehingga keduanya merupakan konstruk yang independen. Menurut Greenberg (1987) keadilan informasional adalah bagian dari keadilan interaksional. Keadilan informasional didefinisikan sebagai persepsi individu tentang keadilan informasi yang digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan (Robbins dan Judge, 2008:50). Keadilan informasional mengacu pada penjelasan dan status sosial, yang difokuskan atas pemberian informasi kepada orang-orang tentang mengapa suatu prosedur digunakan dengan cara yang jelas atau mengapa outcome didistribusikan dengan suatu cara tertentu (Colquitt et al., 2001). Colquitt et al., (2001) menyatakan bahwa keadilan informasional berbeda dengan keadilan interaksional. Pernyataan tersebut diperkuat dengan dalil bahwa keadilan informasional menekankan kepada akurasi dan kualitas penjelasan yang individu terima (Lewis, 2013). Oleh karena itu keadilan informasional berkaitan dengan ketersediaan informasi dari organisasi sedangkan keadilan interaksional menyangkut bagaimana perlakuan atasan kepada bawahan

Indikator kepemimpinan etis (skripsi dan tesis)


Berdasarkan temuan-temuan kualitatif, Brown et al. (2005) mengembangkan sepuluh indikator untuk mengukur persepsi kepemimpinan etis yaitu ethical leadership scale (ELS). Kepemimpinan etis didefiniskan sebagai demonstrasi secara normatif melakukan perilaku melalui tindakan pribadi dan hubungan interpersonal. Selain definisi ini, kepemimpinan etis juga didefinisikan sebagai promosi perilaku tersebut ke pengikut melalui komunikasi dua arah, penguatan, dan pengambilan keputusan. Sepuluh indikator kepemimpinan etis (Brown, 2005) adalah sebagai berikut:
 1) Melakukan kehidupan pribadi dengan cara yang etis
 2) Mendefinisikan kesuksesan tidak hanya dengan hasil tetapi juga proses
3) Mendengarkan apa yang karyawan katakan
4) Mendisiplinkan karyawan yang melanggar standar etika
5) Membuat keputusan yang adil dan seimbang
 6) Menetapkan contoh bagaimana melakukan hal-hal dengan cara yang benar dalam hal etika

Definisi kepemimpinan etis (skripsi dan tesis)


Kepemimpinan etis adalah prinsip-prinsip, keyakinan dan nilai-nilai dari yang benar dan salah menggambarkan dasar dari perilaku organisasi sehingga merumuskan dasar atas pemimpin memengaruhi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi (Al-Sharafi & Rajiani, 2013). Bubble (2012) lebih lanjut mendefinisikan kepemimpinan etis sebagai proses memengaruhi karyawan melalui nilai-nilai, prinsip-prinsip dan keyakinan yang secara luas berbatasan dengan norma-norma yang diterima dalam perilaku organisasi. Definisi ini menjabarkan bagian penting dari kepemimpinan etis. Penelitian dalam studi etika kepemimpinan mengarah kepada definisi yang konklusif menurut Kalshoven et al., (2011) bahwa pemimpin etis mempromosikan kejujuran dan terlibat dalam tindakan yang mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan. Perspektif ini mewujudkan sebuah konstruk yang ambigu sehingga sulit untuk mendefiniskan kepemimpinan etis. Pemahaman para eksekutif di organisasi berbatasan dengan sudut dari hanya memiliki “karakter yang baik dan nilai-nilai yang benar” (Litschka et al., 2011). Berdasarkan definisi kepemimpinan etis dari para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan etis berkisar pada tanggung jawab utama dalam berhadapan dengan konflik di antara karyawan dan mempertunjukkan suatu landasan membimbing untuk mengajari mereka hal yang benar untuk dilakukan. Para pemimpin etis dengan demikian mewujudkan kedalam kebajikan yang mengarahkan dia kepada pembuatan keputusan yang etis untuk kepentingan organsisasi yang lebih luas.

Pengertian Politik Luar Negeri (skripsi dan tesis)

Kepentingan nasional merupakan keseluruhan nilai yang hendak diperjuangkan atau dipertahankan dalam forum internasional. Kepentingan nasional merupakan kunci dalam politik luar negeri. Pengertian dasar Politik luar negeri adalah “action theory” atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan kenegara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara teori Politik luar negeri adalah seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan keluar wilayah suatu negara. Politik luar negeri merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk mempertahankan atau memajukan kepentingan nasional dalam percaturan dunia internasional, melalui suatu strategi atau rencana yang dibuat oleh para pengambil keputusan yang disebut kebijakan luar negeri (Perwita & Yani, 2005: 47- 48). 45 Politik luar negeri merupakan sistem tindakan-tindakan dari suatu pemerintah terhadap pemerintahan lainnya. Politik luar negeri adalah sekumpulan kebijakan yang berperan dan berpengaruh, dalam hubungan suatu negara (pemerintah) dengan negara (pemerintah) lainnya, dengan mempertimbangkan juga tanggapan (respon terhadap kejadian dan masalah di lingkungan dunia internasional). Dengan kata lain politik luar negeri merupakan sintesa dari pengejawantahan tujuan dan kemampuan (kapabilitas) nasional (Columbis, 1986:89-90).
 Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian studi Hubungan Internasional. Politik luar negeri merupakan studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal, tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara. Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional meskipun aktor-aktor non-negara semakin penting perananya dalam hubungan internasional. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminology kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu.
 Dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan yaitu :
 Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional kedalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik  Menetapkan faktor situasional dilingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri.
  Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki.
 Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  Melaksanakan tindakan yang diperlukan.
 Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki (Perwita dan Yani, 2005:50).

Pengertian Politik Internasional (skripsi dan tesis)

Didalam Hubungan Internasional salah satu yang menjadi pokok kajian (core subject) adalah Politik Internasional, dimana memperjuangkan segala 41 bentuk kepentingan dan kekuasaan. Pada hubungan Internasional orang hanya menyaksikan adanya berbagai macam bentuk interaksi antarnegara dalam masyarakat internasional, sedangkan dalam politik internasional bertalian dengan masalah interaksi karena adanya tindakan suatu negara serta reaksi atau respon dari negara lain. Politik internasional dan hubungan internasional secara istilah dan pengertian itu sama, tetapi secara teoritis terdapat pebedaan. Politik internasional membahas tentang keadaan soal-soal politik ini di masyarakat internasional dalam arti yang sempit yaitu dengan berpokok atau bertitik tolak pada diplomasi dan hubungan antar negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya. Sedangkan hubungan internasional adalah suatu istilah yang mencakup totalitas hubunganhubungan dikalangan bangsa-bangsa dan kelompok dalam masyarakat dunia (Wiraatmadja, 1970:33).
Menurut K.J. Holsti dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional karya Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa: "Politik internasional merupakan studi terhadap pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai reaksi atas respon negara lain. Selain mencakup unsur power, kepentingan dan tindakan, politik internasional juga mencakup perhatian terhadap sistem internasional dan perilaku para pembuat keputusan dalam situasi politik. Jadi politik internasional menggambarkan hubungan dua arah, menggambarkan reaksi dan respon bukan aksi” (Perwita & Yani, 2005: 40).
olitik internasional merupakan suatu tindakan negara atau beberapa negara yang ditujukan pada suatu negara atau negara-negara lainnya dan sifatnya  lebih ditekankan pada soal-soal politik masyarakat internasional yang lahir sebagai reaksi dari politik luar negeri negara-negara tersebut (Dahlan, 1991:7). Berdasarkan ruang lingkupnya, antara hubungan internasional dengan politik internasional terdapat perbedaan ruang lingkup, adapun ruang lingkup dari Politik Internasional adalah: “Ruang Lingkup Politik Internasional terbatas hanya pada “permainan kekuasaan” yang melibatkan negara-negara berdaulat, sehingga pelakunya hanyalah negara”(Perwita dan Yani 2005 : 39). Politik Internasional merupakan suatu proses interaksi yang berlangsung dalam suatu wadah atau lingkungan, atau suatu proses interaksi, interrelasi, dan interplay antar aktor dalam lingkungannya. Adapun faktor-faktor utama dalam lingkungan internasional dapat diklasifikasikan dalam tiga hal yaitu:
  Lingkungan Fisik seperti lokasi geografis, sumber daya alam, dan teknologi suatu bangsa.
  Penyebaran sosial dan perilaku, yang didalamnya mengandung pengertian sebagai hasil pemikiran manusia sehingga menghasilkan budaya politik serta munculnya kelompok-kelompok elit tertentu.
 Timbulnya lembaga-lembaga politik dan ekonomi serta organisasiorganisasi internasional dan perantara-perantara ekonomi serta politik lainnya. Yang menjadi kajian dalam politik internasional juga merupakan kajian dalam politik luar negeri, dimana keduanya menitik beratkan pada penjelasan mengenai kepentingan, tindakan serta unsur power. Suatu analisi mengenai tindakan terhadap lingkungan ekternal serta berbagai kondisi domestik yang menopang formulasi tindakan merupakan kajian didalam politik luar negeri dan akan menjadi kajian politik internasional apabila tindakan tersebut dipandang sebagai salah satu pola tindakan suatu negara serta reaksi atau respon oleh negara lain

Tujuan Negara (skripsi dan tesis)

Tujuan negara sangat berhubungan erat dengan organisasi dari negara yang bersangkutan. Tujuan negara juga sangat penting artinya untuk mengarahkan segala kegiatan dan sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan dan pengendalian alat perlengkapan negara serta kehidupan rakyatnya. Tujuan masing-masing negara sangat dipengaruhi oleh tata nilai sosial budaya, kondisi geografis, sejarah pembentukannya. Negara juga mempunyai tujuan dan fungsinya sendiri, “Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya” ( Budiardjo, 2001: 45). Sedangkan Budiardjo juga mengutip pendapat Soltau mengenai tujuan negara adalah : “Memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Sedangkan pendapat Laski mengenai tujuan negara adalah menciptakan keadaaan dimana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal (2001:45). Sedangkan fungsi negara, Budiardjo mengemukakan 4 fungsi yang mutlak dilakukan oleh sebuah negara yaitu: 
 Melaksanakan penertiban (law and order), untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai “stabilisator”.
  Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru. 
 Pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.  Menegakkan keadilan, hal ini dilaksanakan melalui badan-badan peradilan (2001: 46)

Pengertian Negara (skripsi dan tesis)

Negara merupakan subjek utama dalam hukum internasional. Istilah “negara” tidak mempunyai definisi yang tepat, tetapi dengan melihat kondisi modern saat ini, dapat ditentukan karakteristik-karakteristik pokok dari suatu negara. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai Hak-hak dan Kewajibankewajiban negara (yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan beberapa Negara Amerika Latin) mengemukakan karakteristik-karakteristik berikut ini : “Negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat berikut: (a) penduduk tetap; (b) wilayah yang tertentu; (c) Pemerintah; dan (d) kemampuan-kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara-negara lain” (Starke,1992 :127). Mengenai syarat (b), suatu wilayah tertentu bukan merupakan hal yang esensial untuk adanya negara dengan ketentuan bahwa terdapat pengakuan tertentu mengenai apa yang dikarakteristikkan sebagai “ketetapan” (consistency) dari wilayah terkait dan penduduknya, meskipun dalam kenyataanya semua negara modern berada dalam batas-batas territorial (Starke, 1992 :127). Sedangkan menurut Couloumbis & Wolfe negara merupakan suatu unit politik yang dikaitkan dengan territorial, populasi dan otonomi pemerintah, 36 memiliki kewenangan untuk mengontrol wilayah berikut penduduknya serta memberikan legitimasi atas yurisdiksi politik dan hukum bagi warga negaranya (1986:66).

Pengertian Hubungan Internasional (skripsi dan tesis)

Hubungan Internasional berlangsung sangat dinamis, dimana berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial manusia dan dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan (alam). Pada awal proses perkembangannya, sejumlah pakar berpendapat bahwa ilmu Hubungan Internasional mencakup semua hubungan antar negara. Mengutip dari pendapat Schwarzenberger bahwa ilmu Hubungan Internasional merupakan bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (sociology of international relations). Jadi ilmu Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan sebagainya seperti misalnya perpindahan penduduk (imigrasi dan emigrasi), pariwisata, olimpiade (olah raga), atau pertukaran budaya (cultural exchange) (Perwita & Yani, 2005 : 1). Jeremy Bantham adalah orang yang pertama kali menciptakan istilah hubungan internasional, dimana Bantham mempunyai minat yang besar terhadap hubungan antarnegara yang tumbuh dan populer pada saat ini. Sebagai suatu ilmu, hubungan internasional merupakan satu-kesatuan disiplin, dan memiliki ruang lingkup serta konsep-konsep dasar (Soeprapto, 1997:12).
Dalam bukunya yang berjudul Hubungan Internasional Sistem, Interaksi, dan Perilaku, Soeprapto mengatakan terdapat dua sebab yang mendorong lahirnya ilmu hubungan internasional.
Kedua sebab tersebut adalah :
1. Adanya minat yang besar terhadap fenomena yang ada setelah Perang Dunia I selesai. Fenomena tersebut banyak menarik perhatian mereka.
2. Perang Dunia I telah banyak menelan korban manusia serta kerusakankerusakan materiil. Melihat akibat dari Perang Dunia I tersebut timbul kesadaran betapa pentingnya kebutuhan untuk mencegah peperangan dan terselenggaranya ketertiban dunia (1997:12).
Saat ini Hubungan Internasional merupakan cabang atau disiplin ilmu pengetahuan yang paling muda dan sedang berkembang. Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita dan Yani, 2005 : 4). Alasan kita mempelajari hubungan internasional adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia hidup dan tinggal didalam negara yang merdeka, secara bersama-sama negara tersebut membentuk sistem negara global ( Jackson & Sorensen, 2005:40 ).
 Sedangkan yang menjadi tujuan dasar dari hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional yaitu perilaku para aktor negara maupun non- 33 negara, didalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, konflik, serta interaksi dalam hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005 : 4). McClelland dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hubungan Internasional juga berpendapat bahwa Hubungan Internasional adalah sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan Internasional berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat, negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Hubungan Internasional mencakup pengkajian terhadap politik luar negeri dan politik internasional dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara didunia (Perwita & Yani, 2005:4).
Menurut T. May Rudy, dalam buku Administrasi dan Organisasi Internasional, dalam mengkaji Ilmu Hubungan Internasional dapat menggunakan berbagai pendekatan yaitu : “Ilmu dengan kajian interdisipliner, maksudnya, ilmu ini dapat menggunakan berbagai teori, konsep, dan pendekatan dari bidang ilmu-ilmu lain dalam mengembangkan kajiannya. Sepanjang menyangkut aspek internasional (hubungan/interaksi yang melintasi batas negara) adalah bidang Hubungan Internasional dengan kemungkinan berkaitan dengan ekonomi, hukum, komunikasi, politik, dan lainya. Demikian juga untuk menelaah Hubungan Internasional dapat meminjam dan menyerap konsepkonsep sosiologi, psikologi, bahkan matematika (konsep probabilitas), untuk diterapkan dalam kajian Hubungan Internasional (Rudy, 1993:3). 34 Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lain. Secara umum pengertian Hubungan Internasional adalah hubungan yang dilakukan antar negara yaitu unit politik yang didefinisikan menurut territorial, populasi, dan otonomi daerah yang secara efektif mengontrol wilayah dan penghuninya tanpa menghiraukan homogenitas etnis (Couloumbis & Wolfe, 1986:22). Hubungan Internasional mencakup segala bentuk hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia dan cara berfikir manusia (Couloumbis dan Wolfe, 1986:33). Negara merupakan unit hubungan antar bangsa sekaligus sebagai aktor dalam masyarakat antar bangsa. Negara sebagai suatu organisasi diciptakan dan disiapkan untuk mencapai tujuan tertentu melalui berbagai tindakan yang direncanakan (Couloumbis dan Wolfe, 1986:32). Sebagai aktor terpenting didalam Hubungan Internasional, negara mempunyai tanggung jawab untuk mengupayakan jalan keluar atas segala permasalahan yang menimpa negaranya karena negara mempunyai peran utama didalam memenuhi kebutuhan rakyatnya dan meminimalisasi masalah yang ada dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Hubungan internasional dilakukan oleh aktor-aktor internasional, seperti individu, nation-state, maupun organisasi internasional yang sifatnya lintas batas.
Menurut Rosenau, terdapat lima aktor hubungan internasional, yaitu:
1. Individu-individu tertentu
 2. Kelompok-kelompok dan organisasi swasta
 3. Seluruh negara bangsa beserta pemerintahannya
4. Organisasi internasional
 5. Seluruh wilayah geografis dan pengelompokkan-pengelompokkan politik utama dunia, seperti dunia ketiga (Rosenau, 1976: 5).

Hubungan Internasional (skripsi dan tesis)

Hubungan internasional merupakan suatu ilmu yang interdisipliner, dimana memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya dalam usaha mengkaji suatu permasalahan yang muncul yang kemudian menjadi fenomena baru. Perkembangan ilmu hubungan internasional saat ini tidak hanya mengacu pada hubungan antar negara saja, melainkan mencakup permasalahan yang ada  didalamnya seperti perkembangan suatu daerah atau Kota yang melibatkan kerjasama antar Kota lintas batas negara yang bersifat kompleks, seperti yang dikatakan oleh Mohtar Mas’oed (1990) bahwa: “Hubungan internasional itu sangat kompleks karena didalamnya terlibat bangsa- bangsa yang masing-masing berdaulat sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit daruipada hubungan antar kelompok manusia didalam suatu negara. Ia juga sangat kompleks karena setiap hubungan itu melibatkan berbagai segi lain yang koordinasinya tidak sederhana”.5 Dari pernyataan Mas’oed tersebut dapat disimpulkan betapa rumitnya hubungan internasional karena ini adalah suatu interaksi bukan saja antar negarabangsa yang berdaulat melainkan suatu interaksi yang memiliki aspek- aspek lainnya yang harus diperhatikan. Hubungan internasional bukan hanya tentang hubungan antar negara tetapi juga tentang hubungan transnasional, yaitu hubungan antara masyarakat, kelompok-kelompok, dan organisasi-organisasi yang berasal dari negara berbeda

Teori Pradiplomasi (skripsi dan tesis)

Teori Pradiplomasi itu sendiri merupakan desentralisasi kekuasaan politik dan kewenangan administratif dalam sebuah proses yang terjadi pada aktor-aktor sub-nasional , institusi politik dan kebijakan politik suatu pemetintahan pusat dalam kewenangan menjalankan hubungan luar negeri, karena pemerintahan daerah merupakan implementasi dari kebijakan publik. Berbeda dengan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh suatu negara, sebuah diplomasi regional pada tujuannya tidak berusaha mewakili kepentingan nasional yang lebih umum dan luas, kepentingannya lebih bersifat khusus tanpa menyalahi aturan pada suatu kedaulatan negara, dan berada pada pengawasan negara. Disini dalam mengembangkan daerahnya, para aktor tersebut diberikan kebebasan untuk menentukan isu dan tujuan yang ingin dicapai dalam menjalankan mekanismenya, para aktor diplomasi regional berada di bawah kedaulatan negara, dan mengikuti sistem internasional yang berlaku, yang menjadikan negara sebagai aktor penghubung yang mendasari terjadinya hubungan tersebut, ini lah yang dimaksud dengan pradiplomasi.
 Pradiplomasi secara relatif masih merupakan fenomena baru dalam kajian hubungan internasional. Istilah ‘Paradiplomacy’ pertama kali diluncurkan pada  tahun 1980-an oleh ilmuan asal Basque, Panayotis Soldatos. Hal tersebut sebagai penggabungan istilah ‘Parallel diplomacy’ menjadi ‘Paradiplomacy’. Menurut Aldecoa, Keating dan Boyer hal tersebut mengacu pada makna ‘the foreign policy of non-central governments’. Istilah lain yang digunakan oleh Ivo Duchacek (1990) untuk konsep ini adalah ‘micro-diplomacy’.
 Soldatos (1990), secara fungsional atau berdasarkan cakupan isu dalam paradiplomasi, membagi dua tipe paradiplomasi:
 a. Tipe pertama adalah global paradiplomacy. Dalam tipe ini pemerintah sub nasional terlibat dalam isu-isu global atau isu-isu politik tingkat tinggi. Sebagai contoh tipe paradiplomasi ini adalah kebijaksanaan yang diambil Gubernur New York dan Gubernur New Jersey yang melarang pendaratan pesawat-pesawat Uni Soviet di wilayahnya sebagai reaksi atas penembakan pesawat Korean Airlines. Mengingat pemerintah sub nasional biasanya terlibat dalam isu-isu politik tingkat rendah, tipe paradiplomasi ini relatif jarang terjadi.
 b. Tipe kedua klasifikasi Soladatos adalah regional paradiplomacy. Dalam tipe ini pemerintah sub nasional terlibat pada isu-isu yang berskala regional. Apabila isuisu tersebut menyangkut komunitas yang secara geografis berbatasan langsung (geographical contiguity), Soldatos menyebutnya sebagai macroregional paradiplomacy sebaliknya bila komunitas tersebut tidak berbatasan secara langsung disebutnya sebagai microregional paradiplomacy.

Konsep Kebijakan Luar Negeri (skripsi dan tesis)

Politik luar negeri merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara atau komunitas politik lainnya dalam hubungan dengan negara dan aktor bukan negara di dunia internasional. Menurut Walter Carlsnaes, kebijakan luar negeri adalah Tindakantindakan yang diarahkan ke tujuan, kondisi dan aktor (baik pemerintah maupun non pemerintah) yang berada di luar wilayah teritorial mereka dan yang ingin mereka pengaruhi. Tindakan-tindakan itu diekspresikan dalam bentuk tujuan-tujuan, komitmen dan atau arah yang dinyatakan secara eksplisit, dan yang dilakukan oleh wakil-wakil pemerintah yang bertindak atas nama 1 negara atau komunitas yang berdaulat.
 Sedangkan menurut K. J. Holsti, kebijakan luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan sikap atau tindakan dari negara lain. Gagasan kebijakan luar negeri, dapat dibagi menjadi empat komponen dari yang umum hingga ke arah yang lebih spesifik yaitu orientasi kebijakan luar negeri, peran nasional, tujuan, dan tindakan. Sementara itu, Mark R. Amstutz, mendefenisikan politik atau kebijkan luar negeri sebagai “as the explicit and implicit actions of governmental officials designed to promote national interests beyond a country’s territorial boundaries”.
 Pada defenisi ini, menekankan pada tindakan dari pejabat pemerintah untuk merancang kepentingan nasional negaranya agar dapat mempromosikan kepentingan nasional tersebut, melampaui batas-batas territorial suatu negara. Sehingga, secara umum dapat dikatakan bahwa politik luar negeri inimerupakan konsep yang digunakan pemerintah atau negara maupun non pemerintah untuk merencanakan dan berkomitmen untuk menjadi pedoman dalam berhubungan dengan pihak-pihak lain di lingkungan eksternal

Kepentingan Nasional (skripsi dan tesis0

Kepentingan nasional merupakan suatu konsep yang sering dibicarakan dalam studi maupun isu hubungan internasional. Setiap negara pasti  memiliki kepentingan nasional yang sering menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyusun strategi hubungan internasionalnya. Kebijakan politik luar negeri suatu negara sangat dipengaruhi oleh kepentingan nasional negara tersebut. Negara merupakan aktor yang paling dominan dalam memainkan peran untuk mencapai kepentingan nasional tersebut. Para ahli memiliki pendapat yang beragam dalam mengartikan dan mendefinisikan kepentingan nasional. Menurut H.J. Morgenthau, Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara dalam melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini, para pemimpin negara merumuskan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau koflik.
 Sementara itu, Paul Seabury mendefinisikan kepentingan nasional melalui dua sudut pandang yaitu secara deskriptif yang memiliki arti sebagai tujuan yang harus dicapai oleh suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Sedang secara normatif, kepentingan nasional adalah kumpulan cita-cita dari suatu bangsa dimana bangsa tersebut berusaha mencapainya dengan cara berhubungan dengan negara lain.   Daniel S. Paap, mengatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas

Teori Sinergi (skripsi dan tesis)


Covey mengartikan sinergisitas sebagai “kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri-sendiri, selain itu gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul. Oleh sebab itu, sinergisitas dalam pembangunan berarti keterpaduan berbagai unsur yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Covey menambahkan sinergisitas akan mudah terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai

Teori Diplomasi Pertahanan (skripsi dan tesis)

Diplomasi pertahanan merupakan seluruh cara dan strategi melalui berbagai aspek kerjasama seperti ekponomi, budaya, politik, pertahanan dan diplomasi sehingga negara-negara dapat memiliki hubungan pertemanan, lebih jauh dapat saling bekerja sama, dan yang paling penting adalah menigkatkan kepercayaan
Diplomasi pertahanan digunakan sebagai alat untuk mencapai target kebijakan luar negeri suatu negara. Gregory Winger dalam tulisannya The Theory of Defense Diplomacy menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan merupakan suatu cara penggunaan militer bukan untuk kekerasan, seperti pertukaran perwira, kunjungan kapal perang, latihan militer bersama dalam rangka mencapai kepentingan internasional suatu negara. Masih dalam tulisan Winger, Andre Cottey dan Anthony Foster menyatakan bahwa diplomasi pertahanan adalah penggunaan militer dalam masa damai sebagai alat untuk kebijakan keamanan dan hubungan luar negeri. Hal ini diperkuat oleh Martin Edmons yang mendefinisikan diplomasi pertahanan sebagai penggunaan militer untuk operasi selain perang dengan memanfaatkan pengalaman latihan dan disiplinnya untuk mecapai kepentingan nasional baik di dalam maupun di luat negeri8 . Keberhasilan pelaksanaan diplomasi pertahanan sangat bergantung pada upaya-upaya diplomatik yang dilakukan di tingkat global, regional dan bilateral. Dari semua itu, diplomasi dalam tingkatan bilateral memainkan peranan yang sangat penting. Keberhasilan strategi diplomasi pertahanan suatu negara merupakan kolaborasi dari komponen diplomasi, pertahanan dan pembangunan. Namun, secara parsial terdapat karakter utama dari diplomasi pertahanan suatu negara
 : 1) Defense diplomacy for Confidence Building Measures;
2) Defense Diplomacy for defense capabilities;
3) Defense Diplomacy for Defense industry.

Konsep Politik Luar Negeri Bebas Aktif (skripsi dan tesis)

Sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 5 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, hubungan luar negeri dilaksanakan berdasarkan Pancasila, UUD 1945, politik luar negeri, peraturan perundangundangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional. Politik luar negeri dalam pasal 3 dan 4, disampaikan bahwa menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional dan dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan. Maksud dari “bebas aktif” adalah politik luar negeri yang pada hakekatnya bukan merupakan politik  netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikat diri secara apriori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Wakil presiden pertama RI, Mohammad Hatta, di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) tanggal 2 September 1948 di Yogyakarta, menyampaikan: “Tetapi mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan Negara kita, hanya harus memilih pro Russia atau pro Amerika? Apakah tak ada pendirian yang lain harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi obyek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus menjadi subyek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya”. Konsep pemikiran inilah yang kemudian dijadikan dasar bagi negara  6 M. Hatta, Mendayung Antara Dua Karang, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988). dalam menentukan kebijakan poltik luar negeri Indonesia yang selanjutnya dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Kepentingan Nasional (skrispi dan tesis)

Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara serta memahami perilaku internasional. Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Padelford dan Lincoln mengidentifikasi kepentingan nasional berupa kepentingan keamanan nasional, kepentingan pengembangan ekonomi, kepentingan peningkatan kekuatan nasional, dan kepentingan prestise atau citra nasional.
 Dalam pencapaian kepentingan nasional juga dapat dilihat bagaimana negara menjalankan kebijakan luar negeri. Karena kebijakan luar negeri merupakan suatu upaya negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya.Tujuan dari kebijakan luar negeri sebenarnya merupakan proses di mana tujuan negara atau kepentingan nasional hendak di susun dan di capai. Paul R.Viotti dan Mark V. Kauppi membedakan tujuan kebijakan luar negeri jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang menyangkut tiga isu penting dalam politik global yaitu keamanan, ekonomi dan identitas. Dalam tabel berikut keduanya memberikan contoh kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan tiga isu tersebut berdasarkan rentang waktu yang dicakupnya.

Diplomasi Publik (skripsi dan tesis)

Merujuk pada definisi di atas, diplomasi publik merupakan salah satu instrumen soft power. Konsep soft power pertama kali diperkenalkan oleh Joseph S, Nye di tahun 1990. Konsep power sendiri menurut Nye adalah kemampuan dalam hal mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Selain itu, Nye mendefinisikan soft power sebagai kemampuan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari orang lain dengan cara memunculkan ketertarikan (attraction) dibandingkan melakukan paksaan (coercion) atau bayaran (payments) (Nye, 2004: 5). Soft power ini terletak pada kemampuan suatu pihak dalam membentuk preferensi pihak lain. Soft power yang dimiliki oleh suatu negara pada dasarnya bergantung pada tiga sumber utama, yakni: budaya (dimana orang merasa tertarik terhadapnya), nilai-nilai politis/political values (ketika orang merasakannya, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri), dan terakhir kebijakan luar negeri (ketika orang melihatnya sebagai suatu legitimasi dan mempunyai otoritas moral) (Nye, 2004: 5).
Diplomasi publik juga dikenal dengan istilah second track diplomacy yang secara umum didefinisikan sebagai upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh elemen-elemen non-pemerintah secara tidak resmi (unofficial). Dengan kata lain, diplomasi publik dilancarkan dengan tujuan agar masyarakat domestik dan internasional mempunyai persepsi yang baik tentang kegiatan atau tindakan negara, sebagai landasan sosial bagi hubungan dan pencapaian kepentingan yang lebih luas (Shoelhi M, 2011:74), sehingga diplomasi publik didefinisikan sebagai upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara melaui understanding, informing, and influencing foreign audiences. Diplomasi publik ini menjadi cara berdiplomasi yang tidak lagi hanya melibatkan peran pemerintah satu negara saja, tetapi juga melibatkan peran dari aspek-aspek lainnya. Publik memegang peranan yang semakin vital dalam menjalankan misi diplomasi sebuah negara terlebih pada situasi yang semakin terintegrasi dengan beragam bidangnya yang sangat variatif (Dwirezanti, 2012: 2).

Konsep Security Dilemma (skripsi dan tesis)


 Konsep security dilemma merupakan sebuah aksi dan reaksi antar negara, ketika suatu negara meningkatkan keamanannya maka akan dianggap melemahkan negara lain dan menimbulkan reaksi dari negara tersebut. Menurut Robert Jervis Security dilemma terjadi akibat kegagalan saat mengintrepetasikan masing-masing prilaku Negara karena ketakutan akan perubahan postur militer Negara lain. Herbert Butterfield menjelaskan security dilemma kedalam aspek berbeda, yaitu:
(1) Kondisi anarki (lack of a higher untity) sebagai sumber utamanya;
 (2) Kondisi tersebut memunculkan ketidakpastian dan ketakutan atas potensi antar negara untuk melakukan kejahatan;
 (3) Negara-negara mencoba keluar dari dilemma keamanan secara self-help dengan mengakumulasi terus-menerus kekuatannya (power), yang mendorong terciptanya siklus kompetisi kekuatan;
 (4) Akumulasi kekuatan tersebut ternyata tidak serta-merta meningkatkan keamanan negara (bahkan cenderung terjadinya hal-hal tragis;
 (5) Factor psikologikal dapat memperkeruh dilemma keamanan; serta
 (6) Merupakan pendorong terjadinya semua konflik yang terjadi antar umat manusia.

Keamanan Nasional (skripsi dan tesis)

 Konsep keamanan merupakan salah satu kajian penting dalam studi Hubungan Internasional. Pada hakikatnya keamanan nasional merupakan kepentingan nasional paling penting bagi setiap negara. Menurut Richard Ullman keamanan adalah hal yang berkaitan dengan keberadaan ancaman dimana ancaman ini dipandang sebagai sesuatu hal atau peristiwa yang menantang serta mengganggu stabilitas suatu negara dan instrumennya.
 Menurut Lawrence Ziring keamanan nasional dimaknai dengan pengalokasian sumber-sumber untuk produksi, implementasi dan pelaksanaan atas apa yang disebut sebagai fasilitas koersif yang digunakan suatu negara dalam mencapai kepentingan-kepentingannya.  Hal ini mengarah bahwa konsep keamanan terkait dengan ancaman penggunaan kekerasan dalam konteks militer di dalam menyelesikan konflik yang ada.
Sedangkan Glenn H Synder lebih menekankan pada pentingnya tujuan utama dari keamanan nasional yaitu untuk menangkal (deter) serangan musuh dan mempertahankan (defense) diri dari serangan musuh yang dapat terjadi dengan kerugian seminimal mungkin. “Esentially detterence means discouraging the enemy from making action by posingfor him a prospect of cost and risk which outweights his prospective gain. Defence means reducting our own prospective cost and risk in the even that detterence fail. Detterence works on the enemy’s constitution: the deterent value of militarry enenmy moves. Defence value of militery forces is their effect in mitigating the adverse concequences for us of posible enemy moves, whether such concequences are counted as losses of territory or war damage.. Perhaps the crucial defference betwen detterece and defence is that detterence is primarity a peacetime objective while defence is a war time value. Detterence value and defence value are directly employed in different time periods”.Menurut Frank N.Trager dan F.N simonic keamanan nasional memiliki arti: “The Preservation of a war of life acceptable to the people and compitable with the needs and legitimate aspiration of others. It includes freedom from militarry attack or coercion, freedom from internal subversion and freedom from the erosion of the political, economic and social values which are essential to the quality of life”.
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keamanan adalah kemampuan sebuah negara untuk melindungi negaranya dari ancaman yang mungkin merusak stabilitas keamanan negara tersebut. Keamanan juga berkaitan soal upaya negara dalam memenuhi kepentingan-kepenitingannya.

Kepentingan Nasional (skripsi dan tesis)

Konsep kepentingan nasional merupakan dasar dalam memahami perilaku internasional suatu negara. Kepentingan nasional merupakan upaya negara dalam megejar power untuk dapat mengembangkan kekuasaan atas negara lain. Menurut Donald E. Nuechterlin sedikitnya menyebutkan empat jenis dimensi kepentingan nasional, yaitu kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tata internasional, dan yang terakhir kepentingan ideologi. Hans J Morgenthau mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut: Kepentingan nasional sebagai power (pengaruh, kekuasaan dan kekuatan) atau kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik. Kepentingan nasional juga sebagai tujuan fundamental yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur  yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.
 Dari definisi diatas kepentingan nasional merupakan tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (decision makers) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai kepentingan nasional.

Politik Luar Negeri (skripsi dan tesis)

Politik luar negeri adalah arah kebijakan suatu negara dan proses sebuah negara dalam memperjuangkan kepentingan di dalam hubungannya dengan negara lain. Menurut Jack C. Plano dan Ray Olton dalam buku Kamus Hubungan Internasional mengatakan bahwa: Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminology kepentingan nasional.Politik Luar Negeri berisi tujuan suatu negara, cara mencapai tujuan, dan cara mengelola sumber daya alam agar negara dapat bersaing dengan negara-negara lain. Politik Luar Negeri merupakan langkah negara dalam mengambil tindakan berdasarkan kondisi internasional. 

Teori Hubungan Internasional (skripsi dan tesis)

 Ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu baru dalam deretan ilmuilmu sosial lainnya. Ilmu Hubungan Internasional mulai berkembang pada tahun 1930. Ilmu ini berkembang terutama di Amerika Serikat dan Inggris, hal itu  dikarenakan aspek-aspek yang membahas hubungan antar negara dianggap penting sebagai upaya untuk tercapainya perdamaian dunia pada saat itu. The Dictionary of World Politics mengartikan Hubungan Internasional sebagai suatu istilah yang digunakan untuk melihat seluruh interaksi antara atoraktor negara dengan melewati batas-batas negara.
 Interaksi aktor atau anggota masyarakat yang terjadi sebagai akibat adanya saling ketergantungan dalam masyarakat internasional. Interaksi-interaksi tersebut dapat berupa politik, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya di antara aktor-aktor negara dan aktor-aktor non negara. Mochtar Ma’soed mendefinisikan hubungan internasional sebagai interaksi antar aktor internasional, yaitu sebagai berikut: Hubungan internasional juga didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, kesatuan subnasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu - individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara, didalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional.
Menurut Theodore A Coulombis dan James H. Wolfe dalam buku Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power, Hubungan Internasional adalah: Suatu studi mengenai pola-pola aksi dan reaksi antara Negera-negara yang berdaulat yang diwakili oleh elit-elit pemerintahannya. Aktivitas-aktivitas diplomasi dan tantara yang melaksanakan politik luar negeri pemerintah Negara-negara tersebut tidak lepas dari balance of power (perimbangan kekuatan), pencapaian kepentingan nasional, usaha untuk menemukan world order (keteraturan tata dunia) dan diplomasi yang prudence (hati-hati).21 Berdasarkan pengertian tersebut maka hubungan internasional tujuannya untuk melihat bagaimana perilaku aktor dalam interaksi internasional, yang diaplikasikan dalam bentuk kerjasama, pembentukan aliansi, perang dan konflik. Hubungan internasional juga mengkaji masalah Politik Luar Negeri yang dipengaruhi oleh kepentingan nasional. Seperti halnya penentangan Tiongkok dalam hal pengadaan Terminal High Altitude Area Defense di Korea Selatan diperlukan dasar untuk menjelaskan perilaku kedua aktor yang mempengaruhi pola interaksi kedua negara tersebut.

Motif Bantuan Internasional (Foreign Aid) (skripsi dan tesis)

 Bantuan internasional atau Foreign Aid (FA) merupakan salah satu fenomena dalam kajian Hubungan Internasional kontemporer. Dikutip menurut Mutaqien (2014) mengenai definisi bantuan Money or other aid made available to third world states to help them speed up economy development or meet humanitarian aids Dari definisi diatas, dapat dijelaskan bahwa bantuan luar negeri ada karena adanya keinginan untuk menciptakan iklim ekonomi yang lebih baik di negara dunia ketiga oleh negara dunia pertama. Sehingga, realisasi dari bantuan luar negeri ini dapat dikatakan untuk membantu kelangsungan stabilitas ekonomi maupun kemanusiaan di negara dunia ketiga. Terdapat dua aktor dalam terjadinya hubungan bantuan luar negeri, yakni donor dan recipient. Donor merupakan negara atau organisasi yang memberikan bantuan, sebaliknya recipient adalah negara atau organisasi penerima. Namun, tidak bisa dipungkiri, bahwa terjadinya bantuan internasional didasari pada suatu kenyataan, yakni adanya motif dibalik pemberian bantuan. Motif donor dalam memberikan bantuan dapat sangat bervariasi dan berubah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut bergantung pada tujuan dan kepentingan pemberian bantuan. Menurut Mutaqien (2014) secara sedehana motif donor dalam memberikan bantuan dapat dibagi menjadi tiga hal, yaitu:
1. Motif Politik, yaitu pemberian bantuan digunakan untuk mendapatkan keuntungan berupa pengaruh secara politik;
2. Motif kemanusiaan, yaitu pemberian bantuan murni didasarkan pada adanya kepedulian dan rasa kemanusiaan dan
3. Motif Ekonomi, yaitu bantuan digunakan donor untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik pada saat itu ataupun dimasa yang akan datang (Future Economic Advantages)
 Dalam 3 motif diatas, ada 3 asumsi lanjutan yang diungkapkan Mutaqien untuk memperjelas hubungan donor dan penerima bantuan:
1. Donor berharap negara penerima dapat menunjukkan rasa terimakasihnya dengan cara mendukung kepentingan dari negara donor, terutama dalam tata kelola dunia internasional.
2. Negara penerima dapat meningkatkan perdagangan dengan negara donor, dan sekali lagi untuk mendukung kepentingan donor akan sebuah produk
3. Negara donor peduli dengan negara penerima dan berharap negara tersebut dapat memberikan penghidupan yang layak kepada warganya. Melalui asumsi di atas dapat dilihat bahwa motif sebuah negara donor dalam memberikan bantuan kepada negara penerima, hampir pasti digunakan untuk membantu negara donor tersebut mendapatkan kepentingannya, baik dalam kepentingan politik, keamanan nasional maupun ekonomi. Negara donor menggunakan berbagai syarat dan kondisi dalam paket bantuan yang diberikan agar dapat memaksa negara penerima dapat mendukung pemenuhan kepentingan dari negara donor tersebut.

Kepentingan Nasional (skripsi dan tesis)


 Tujuan sebuah negara juga dapat dilihat sebagai kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan konsep yang membantu dalam melihat kepentingan suatu negara. Dikutip Menurut Plano dan Olton (1969) mengenai definisi kepentingan nasional adalah : The fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision makers of state in making foreign policy. The national interest of state is typically a highly generalized conception of those element that constitute the state smart vital needs. Menurut penjelasan diatas, kepentingan nasional merupakan obyek yang sangat penting bagi pembuat keputusan dalam mengambil langkah kebijakan luar negeri. Definisi diatas cukup menegaskan betapa pentingnya konsep kepentingan nasional ini dalam melihat motif dari pembuatan kebijakan luar negeri, yang dalam konteks tulisan ini ialah pemberian bantuan luar negeri. Morgenthau menyebutkan bahwa perilaku negara dalam hubungan internasional dituntut oleh pengejaran kepentingan nasional, kepentingan nasional itu adalah memperoleh, mempertahankan atau memperbesar kekuatan negara (Masoed, 1989). Dalam hal ini, pasca perang dunia kedua dan perang dingin, ekonomi merupakan tolak ukur power suatu negara. Pasca perang dingin, memang konteks keamanan tradisional telah memudar dan digantikan dengan konsep yang lebih kontemporer, salah satunya ekonomi. Hampir tiap kepentingan nasional suatu negara tidak jauh dari kepentingan ekonomi, hal ini tentu dapat mempertahankan maupun memperbesar kedudukan suatu negara ditengah area internasion

Hubungan Bilateral (skripsi dan tesis)


Di zona globalisasi saat ini, negara-negara bersaing dalam menentukan kekuatan atau power menjadi keunggulan suatu negara sehingga menempuh kekuasaan yang menjadi incaran. Kekuatan suatu negara dalam pembuktian tersebut, bukan lagi dari ‘doktrin’ sebuah negara sebagai peringkat politik dan militer, dimana sepanjang sejarah negara berupaya mencari kekuasaan dengan alat-alat kekuatan militer dan perluasan wilayah. Hal itu bukan menjadi fokus negara saat ini. Negara lebih melirik pada bagaimana membentuk tata pembangunan ekonomi yang baik dengan melakukan kerjasama berupa perdagangan luar negeri. Hal demikian dapat mencapai keunggulan dan kesejahteraan yang lebih mencukupi. Seperti pada penjelasan Rosecrance, dimana kondisi yang terjadi saat ini adalah karakter yang berubah dan dasar dari produksi ekonomi, yang terkait pada modernisasi.
Di masa lalu penguasaan wilayah dan sumber daya alam yang banyak adalah kunci kejayaan. Namun dalam dunia saat ini, bukan hal demikian melainkan kekuatan tenaga kerja yang sangat berkualifikasi, akses informasi, dan modal keuangan yang menjadi kunci keberhasilan. Sehingga demi membangun negaranya harus dilakukan hubungan bilateral atau kerjasama.
Hubungan bilateral pada dasarnya merupakan hubungan yang terjadi antara dua pihak. Dalam hal ini terdapat dua aktor yang berperan yang disebut dengan negara. Aktor disini bukan hanya sebatas pemerintah yang mewakili negara namun juga dapat berupa instansi atau pihak swasta yang berada dalam naungan sebuah negara. Hal demikian sejalan dengan kepentingan seperti apa yang diinginkan negara dalam menjalin kerjasama.
Hubungan bilateral tidak terlepas dari kata ‘cooperation’. Cooperation atau kerjasama tentu didukung oleh aktor-aktor yang menjalankan kerjasama dan kepentingan seperti apa yang ingin dicapai. Dalam hal ini aktor dapat berupa negara ke negara, negara ke organisasi pemerintah, maupun negara ke organisasi non-pemerintah. Fungsinya tentu kembali pada subjek yang menjalankan kerjasama. Seperti yang dikemukakan oleh Kusumo Hamidjojo tentang hubungan bilateral adalah;
Suatu bentuk kerjasama diantara negara baik yang berdekatan secara geografis ataupun jauh diseberang lautan dengan sasaran utama menciptakan perdamaian, dengan
9
memperhatikan kesamaan politik, kebudayaan, dan stuktur ekonomi.11
Hal ini diperjelas bahwa kerjasama dilakukan sesuai dengan kompenen-komponen yang mendukung dilakukannya kerjasama dan kepentingan nasional dari masing-masing negara. Seperti halnya hubungan bilateral yang dilakukan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pengiriman tenaga kerja dimana kedua negara sama-sama melihat kondisi negara masing-masing bahwa kerjasama yang dilakukan mengarah pada perkembangan ekonomi mereka masing-masing. Dengan melihat kesamaan struktur ekonomi, kedua negara ini sama-sama membutuhkan kontribusi lebih.
Bentuk hubungan bilateral dapat berupa kerjasama dalam berbagai bidang. Kerjasama dalam hubungan diplomatik yang memfokuskan pada kondisi politik negara yang menjalin kerjasama, kemudian kerjasama ekonomi yang diciptakan guna memenuhi pembangunan pereknonomian, kerjasama militer sebagai security of the state dan juga kerjasama sosial-budaya hingga pendidikan yang kesemua itu menjadi step-step bagi negara-negara yang terus ingin maju.
Dalam hubungan bilateral, dimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa negara satu dengan negara lain yang menjalin kerjasama memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan tersebut yang saat ini membuat negara memiliki sifat saling ketergantungan antara satu sama lain.
Seperti yang dijelaskan Teuku May juga berpendapat mengenai hubungan bilateral bahwa;
Hubungan bilateral adalah saling ketergantungan antara negara satu dengan negara lain di dunia yang merupakan realitas yang harus dihadapi oleh semua negara. Untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, maka terjalinlah suatu kerjasama diantara negara dalam berbagai bidang kehidupan.12
Pada umumnya negara menjadikan fokus sebuah negara dari segi politik maupun ekonomi. Dan dalam hal segi sosial-budaya maupun pendidikan sebagai faktor pendukung dalam hubungan bilateral. Pendidikan dalam hal ini bidang keilmuan seperti alih teknologi menjadi kerjasama yang banyak dilakukan oleh negara-negara. Hal ini terjadi karena kepentingan negara yang melakukan kerjasama negara yang dituju sebagai alih teknologi mendapatkan pengaruh besar melihat alih teknologi dapat merubah sebuah negara.
Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dari segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh para pelaku negara (state-actor) maupun dari pelaku bukan negara (non-state actor). Pola hubungan dan interaksi tersebut dapat berupa kerjasama, persaingan, dan pertentangan. Kerjasama yang terjadi merupakan bentuk kerjasama yang dijalankan seiring dengan meluasnya globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses hubungan sosial secara relatif yang memperlihatkan tidak adanya batasan-batasan secara nyata, dimana
12 T. May Rudy. Loc.Cit.
11
ruang lingkup kehidupan manusia itu semakin bertambah dengan memainkan peranan yang lebih luas dalam dunia sebagai satu kesatuan tunggal.13 Melalui proses globalisasi secara tidak langsung masyarakat internasional dalam hal ini negara-negara mengikuti arus yang menciptakan persaingan antara negara-negara karena tidak adanya sekat yang membatasi. Hal ini demikian mendukung ketika globalisasi menciptakan hal-hal modern sebagai metamorfosis perkembangan dari modal teknologi.
Hubungan bilateral terbentuk dilihat dari kondisi diplomatik yang terjalin antara kedua negara. Korea Selatan dan Indonesia merupakan negara yang saat ini sudah berumur 46 tahun sejak diresmikannya hubungan tingkat konsulat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Didi Krisna, bahwa hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau adanya hubungan timbal balik diantara kedua belah pihak atau didalam kedua negara.14 Keuntungan timbal balik yang demikian jika hasil positif lebih didominasi maka akan terjadi tindakan saling ketergantungan (interdependensi) yang akan mengakibatkan kerjasama berlangsung dalam kurun waktu yang lama.
Sejak awal mulanya kerjasama yang menghasilkan kondisi saling menguntungkan, negara-negara secara tidak langsung mengalami saling ketergantungan antara satu sama lain. Begitu juga dengan pembagian tenaga kerja yang tinggi dalam perekonomian internasional, meningkatkan
interdependensi antara negara dan hal tersebut menekan dan mengurangi konflik kekerasan antara negara.Meskipun suatu saat nanti bahwa resiko terhadap negara modern akan masuk kembali pada pilihan militer, yang berujung pada konfrontasi kekerasan akan minim.
Dengan melakukan hubungan bilateral terlebih dengan waktu yang cukup lama, maka secara tidak langsung akan terjadi suatu dinamika yang memiliki keterkaitan antara kedua negara akibat adanya kepentingan nasional dari masing-masing pihak. Seperti halnya dalam kerjasama yang terjalin cukup lama dapat memudahkan dilakukan kerjasama-kerjasama baru dalam bidang lain. Sehingga jika suatu saat dari salah satu pihak akan tidak enggan dalam memberikan bantuan yang pada dasarnya kembali lagi demi kepentingan nasionalnya.
Pelaksanaan kerjasama melalui pengiriman tenaga kerja dengan strategi alih teknologi, secara tidak langsung akan memberikan nilai lebih bagi perekonomian Indonesia. Disatu sisi Indonesia dengan rencana awal yang mempekerjakan TKI dengan mengirimkan ke Korea Selatan sebagai devisa negara namun disisi lain TKI yang digunakan sebagai muliti-fungsi ini dengan mengharapkan ilmu dan pengetahuan dari modal-modal teknologi yang dimiliki Korea Selatan agar dapat diserap oleh pekerja. Sehingga terciptanya penguasaan ilmu dan pengetahuan seperti awal mula harapan dikirimkannya TKI agar berguna bagi TKI maupun negara.
Dalam kerjasama yang menjadi tujuan adalah bagaimana cara memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kerjasama yang berlangsung secara adil dan saling menguntungkan, cara mencegah dan menghindari konflik, serta cara mengubah kondisi-kondisi persaingan dalam hal pertentangan dengan menjadikannya sebuah kerjasama. Sejalan dengan itu kerjasama terbentuk lebih kepada kondisi tingkat ekonomi. Kondisi ekonomi mendukung tercapainya segala bentuk kepentingan dalam keeksistensian sebuah negara. Melihat kondisi ini kerjasama yang dilakukan antara dua negara, peran pemerintah meski bukan lagi hal yang utama namun tetap memegang peranan penting dalam melakukan kerjasama.

Kepentingan Nasional (skripsi dan tesis)

Dalam kepentingan nasional peran ‘negara’ sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut. Seorang ahli, Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatasi.1 Sehingga ruang gerak yang dimiliki oleh suatu bangsa menjadi kontrol dari sebuah negara.
Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu ‘power’ yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara.
 Seperti yang dipaparkan oleh Kindleberger mengenai kepentingan nasional;
“…hubungan antara negara tercipta karena adanya perbedaan keunggulan yang dimiliki tiap negara dalam berproduksi. Keunggulan komparatif (comparative advantage) tersebut membuka kesempatan pada spesialisasi yang dipilih tiap negara untuk menunjang pembangunan nasional sesuai kepentingan nasional…”
Pengertian tersebut menjelaskan bahwa keberagaman tiap-tiap negara yang ada di seluruh dunia memiliki kapasitas yang berbeda. Demikian tercipta dapat terpengaruh dari domografi, karekter, budaya, bahkan history yang dimiliki negara tersebut. Sehingga negara saat ingin melakukan kerjasama dapat melihat kondisi dari keunggulan-keungulan yang dapat menjadi pertimbangan. Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral kesemua itu kembali pada kebutuhan negara. Hal ini didukung oleh suatu kebijakan yang sama halnya dengan yang dinyatakan oleh Hans J. Morgenthau bahwa kepentingan nasional merupakan;
Kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik.4
Adanya kepentingan nasional memberikan gambaran bahwa terdapat aspek-aspek yang menjadi identitas dari negara. Hal tersebut dapat dilihat dari sejauh mana fokus negara dalam memenuhi target pencapaian demi kelangsungan bangsanya. Dari identitas yang diciptakan dapat dirumuskan apa yang menjadi target dalam waktu dekat, bersifat sementara ataupun juga demi kelangsungan jangka panjang. Hal demikian juga seiring dengan seberapa penting identitas tersebut apakah sangat penting maupun sebagai hal yang tidak terlalu penting.
Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan.5 Hal ini dapat menjelaskan bahwa kepentingan nasional sebuah negara bergantung dari sistem pemerintahan yang dimiliki, negara-negara yang menjadi partner dalam hubungan diplomatik, hingga sejarah yang menjadikan negara tersebut menjadi seperti saat ini, merupakan tradisi politik. Sedangkan tradisi dalam konteks kultural dapat dilihat dari cara pandang bangsanya yang tercipta dari karakter manusianya sehingga menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjadi tolak ukur negara sebelum memutuskan menjalankan kerjasama.
Dalam bukunya Mohtar Mas’oed menjelaskan konsep ini sama dengan menjalankan kelangsungan hidup. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa kelangsungan hidup tercipta dari adanya kemampuan minimum. Kemampuan minimum tersebut dapat dilihat dari kepentingan suatu negara yang dihubungkan dengan negara lain. Hal tersebut menjelaskan bagaimana sebuah kepentingan dapat menghasilkan kemampuan akan menilai kebutuhan maupun keinginan pribadi yang sejalan dengan itu berusaha menyeimbangkan akan kebutuhan maupun keinginan dilain pihak. Konsep ini juga menjelaskan seberapa luas cakupan dan seberapa jauh sebuah kepentingan nasional suatu negara harus sesuai dengan kemampuannya.6 Kemampuan disini menjadi batasan yang didukung dari Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA).
Kepentingan-kepentingan suatu negara dalam menjelaskan identitas mereka, memiliki kegunaan-kegunaan. Hal ini dalam penjelasan kepentingan nasional itu sendiri digambarkan oleh penjabaran James N. Rosenau yang mana kegunanaan pertama, sebagai istilah analitis untuk menggambarkan, menjelaskan atau mengevaluasi politik luar negeri dan yang berikutnya yaitu sebagai alat tindakan politik yaitu sebagai sarana guna mengecam, membenarkan ataupun mengusulkan suatu kebijakan.7 Dari demikian negara yang menjalin kerjasama tidak akan menyesal suatu saat nanti. Kondisi ini memperjelas akan tindakan langsung maupun tidak langsung yang dapat menjadi bahan rujukan bagi pihak-pihak yang berencana melakukan kerjasama. Ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan pengamatan akan kondisi internal negara yang akan menjadi partner kerjasama.
Dalam kepentingan nasional, terdapat pembedaan yang mendasar yakni; kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (core values) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional non-vital atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri.8 Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan non-vital yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama.
Dalam analisis kepentingan nasional, peran aktor dalam hal ini negara, akan mengejar apapun yang dapat membentuk dan mempertahankan, pengendalian suatu negara atas negara lain. Pengendalian tersebut berhubungan dengan kekuasaan yang tercipta melalui teknik-teknik paksaan
ataupun kerjasama.
 Tindakan demikian tergantung dari seberapa besar ‘power’ yang dimiliki negara tersebut. Sejalan dengan itu jika telah menemui poinnya, maka negara akan merubah alur yang tadinya hanya demi kepentingan awal namun dapat menjadi kepentingan baru. Kepentingan baru ini dilakukan dengan tetap menjalankan kepentingan awal atau betul-betul merubah kepentingannya tanpa menggunakan dasar dari kepentingan yang ingin dicapai sebelumnya. Hal ini diperjelas ketika melihat suatu negara dalam kepentingan nasionalnya dimana kepentingan A dari negara X terhadap negara Y menjadi awal dari hubungan bilateral tercipta kemudian muncul kepentingan B dari negara X yang mana dapat timbul sebelum dilakukan kerjasama ataupun selama melakukan kerjasama.
Kepentingan yang demikian itu merupakan strategi dalam menjalankan sebuah kerjasama demi memenuhi kepentingan satu, dua, tiga dan seterusnya. Negara menggunakan strategi untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Dimana strategi dilakukan untuk memperkirakan seberapa jauh hasil yang akan dicapai nantinya. Selain itu negara sebagai aktor utama dalam percaturan internasional harus memiliki nilai yang menjual dalam arti ada kemampuan yang dimilikinya, sehingga ia disegani oleh lawannya yang menjadi bahan pertimbangan kerjasama. Seperti yang digambarkan oleh Jon C. Pevehouse dalam bukunya yang berjudul International Relations:
Actors use strategy to pursue good outcomes in bargaining with one or more other actors. States deploy power capabilities as leverage to influence each other’s actions.
Dalam rana internasional, kerjasama juga merupakan tindakan yang dipandang sebagai panggung atau arena dalam tuntutan-tuntutan yang mana membahas mengenai kepentingan akan aktor-aktor yang disebabkan karena keterbatasan yang melekat dalam diri negara yang menjalin kerjasama. Sehingga dalam hal ini negara berusaha menggunakan kepentingan nasional sebagai komponen yang dirumuskan dan kemudian diperjuangkan dalam sebuah ‘relation

Kepentingan Nasional (skrispi dan tesis)

Kepentingan nasional (national interest) adalah konsep yang khas dalam
studi hubungan internasional. Selama negara-bangsa (nation-state) masih
merupakan aktor hubungan internasional yang dominan, maka kepentingan nasional
merupakan suatu konsep yang selalu digunakan oleh para ahli dalam menganalisa
hubungan internasional. Semua ahli agaknya setuju bahwa determinan utama yang
menggerakkan negara-negara menjalankan hubungan internasional (politik luar
negeri) adalah kepentingan nasional. (Umar Suryadi Bakry. 1999:60).
Menurut K.J. Holsti, kepentingan nasional (national interest) dari suatu
negara mengacu pada sejumlah perangkat ideal dari tujuan-tujuan nasional suatu
bangsa yang harus ditemukan sebagai dasar dari pelaksanaan hubungan luar negeri
suatu negara tersebut. Disamping itu kepentingan nasional mengacu kepada
sejumlah tujuan nasional suatu bangsa yang akan diraih dalam jangka waktu
tertentu. (K.J. Holsty, 1989:176). H.J. Morgenthau mencoba mempersamakan
kepentingan nasional dengan power yang ingin dicapai suatu negara dalam
hubungan internasional. Dengan kata lain, hakekat kepentingan nasional menurut
Morgenthau adalah power (pengaruh, kekuasaan, dan kekuatan). (Umar Suryadi
Bakry. 1999:61). Menurut J. Frankel kepentingan nasional tidak bisa didefinisikan
secara sempit dengan cara mengabaikan kepentingan-kepentingan moral, religi, dan
kepentingan kemanusiaan yang lain, pendapat ini disetujui pula oleh Nicholas
Spykman yaitu bahwa kepentingan nasional mencakup pula kepentingan moral,
religi, kebudayaan, dan sebagainya, tetapi untuk mengejar kepentingan-kepentingan
itu tetap diperlukan power yang mencukupi. (Umar Suryadi Bakry. 1999:61).

Politik Luar Negeri (skripsi dan tesis)


Beberapa pakar hubungan internasional mendefinisikan konsep politik luar
negeri sebagai berikut : menurut Jack C. Plano dan Roy Olton dalam Kamus Ilmu
Hubungan Internasional, politik luar negeri merupakan “strategi atau rencana
tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam
menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan
untuk mencapai tujuan nasional khusus yang dituangkan dalam istilah kepentingan
nasional” (Sidik Jatmika, 2001:46); menurut Cecil V. Crabb, Jr. politik luar negeri
merupakan hasil penggabungan dari dua unsur yaitu tujuan (kepentingan nasional)
dan sarana (kemampuan) dari suatu negara. Jadi dalam politik luar negeri terdapat
dua elemen, yaitu tujuan-tujuan nasional (national objectives) yang hendak dicapai
dan sarana-sarana (means) untuk mencapainya.(Columbis dan Wolfe, 1978:87);
menurut Modelski politik luar negeri merupakan sistem aktivitas suatu negara untuk
mengubah perilaku negara lain, dan untuk mengatur aktivitas negara itu sendiri
dalam lingkungan internasional. (Umar Suryadi Bakry. 1999:125).
Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa politik
luar negeri adalah kebijakan publik yang berupa aktifitas suatu negara dalam
berhubungan dengan negara lain, dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya
di ranah lingkungan internasional.
Menurut Undang – undang Nomor 37 tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 tentang
hubungan luar negeri pengertian politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut
: Politik Luar Negeri RI adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik
Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi
internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi
masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Definisi ini menunjuk dengan
jelas bahwa kewenangan politik luar negeri ada pada Pemerintah Pusat

Faktor Minat Beli (skripsi dan tesis)

Beberapa faktor yang membentuk minat beli konsumen (Kotler,2005) yaitu :
1. Sikap orang lain, sejauh mana sikap orang lain mengurangi alternatifyang disukai seseorang akan bergantung pada dua hal yaitu, intensitas sifat negatif orang lain terhadap alternatif yang disukai konsumen dan motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain.
2. Faktor situasi yang tidak terantisipasi, faktor ini nantinya akan dapat mengubah pendirian konsumen dalam melakukan pembelian. Hal tersebut tergantung dari pemikiran konsumen sendiri, apakah dia percaya diri dalam memutuskan akan membeli suatu barang atau tidak.

Minat Beli (skripsi dan tesis)

 Seorang konsumen yang ingin mencari kepuasan tentang suatu produk, akan mencari informasi sebanyak- banyaknya tentang produk tersebut. Jika dorongan kebutuhan konsumen kuat dan objek yang dicari dapat memenuhkan kebutuhan maka konsumen akan membeli produk tersebut. Aritani, (2003) menyatakan ada beberapa tahapan secara psikologis terjadinya perilaku pembelian. Tahapan tersebut antara lain : perhatian, minat, keinginan, keputusan, dan perilaku untuk membeli. Minat beli (willingness to buy) merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Doods, Monroe dan Grewal, (1991) dalam Bernard (2004) menyatakan bahwa minat beli (willingness to buy) didefinisikan sebagai kemungkinan bila pembeli bermaksud untuk membeli produk. Minat beli merupakan perilaku konsumen yang menunjukkan sejauh mana komitmennya untuk melakukan pembelian. Pengertian minat beli mencakup tiga hal, yaitu adanya perasaan tertarik, adanya perhatian, dan kecenderungan untuk melaukan pembelian.
Menurut As’ad (1995) minat diartikan sebagai suatu sikap yang membuat orang senang akan obyek, situasi, dan ide tertentu. Hal ini akan diikuti oleh perasaan senang dan kecenderungan untuk mencari dan mendapatkan obyek yang diinginkan. Dalam memenuhi kebutuhannya seseorang tidak dapat menghasilkan obyek pemenuhannya sendiri. Sebagian obyek itu dihasilkan atau dibuat oleh pihak lain. Proses pemenuhan kebutuhan yang melibatkan pihak lain akan memulai kegiatan jual beli.Dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa minat beli adalah suatu keinginan untuk memenuhi kebutuhan dengan membeli obyek tersebut, dimana ada suatu perasaan tertarik terhadap obyek tersebut, dan untuk mendapatkannya kita mengganti dengan sejumlah uang, sebagai alat tukarnya.
Lucas dan Britt dalam Setyawati (2003) mengatakan bahwa aspek-aspek yang terdapat dalam minat beli antara lain :
 1. Perhatian, adanya perhatian dari konsumen terhadap suatu produk.
 2. Ketertarikan, setelah adanya perhatian maka akan timbul rasa tertarik dalam diri konsumen.
3. Keinginan, berlanjut pada perasaan untuk mengingini atau memiliki produk tersebut.
 4. Keyakinan, kemudian timbul keyakinan pada diri individu terhadap produk tersebut sehingga menimbulkan keputusan (proses akhir) untuk memperolehnya dengan tindakan membeli.
5. Keputusan membeli.
Disimpulkan bahwa aspek-aspek dalam minat beli adalah sebagai berikut :
1. Ketertarikan (interest) yang menunjukan adanya pemusatan perhatian dan perasaan senang.
2. Keinginan (desire) ditunjukkan dengan adanya dorongan untuk ingin memiliki.
 3. Keyakinan (conviction) ditunjukkan dengan adanya perasaan percaya diri individu terhadap kualitas, daya guna, dan keuntungan dari produk yang akan dibeli.
 Aspek perhatian tidak digunakan karena masih berupa perhatian belum bisa dikatakan sebagai minat, karena tidak adanya dorongan untuk memiliki. Tidak digunakannya aspek keputusan karena bukan lagi merupakan minat tetapi sudah menimbulkan perbuatan membeli.

Kepribadian Merek (skrispi dan tesis)


 Menurut Fandy Tjiptono, Yanto Chandra, Anastasia Diana (2004:233) mengemukakan bahwa ;”Kepribadian Merk (Brand Personality) merupakan sekumpulan karakteristik manusiawi yang di asosiasikan terhadap suatu merk.” Sedangkan menurut Kotler & Amstrong (2006:140) menyatakan :”Kepribadian Merk (Brand Personality) adalah suatu gabungan dari sifat manusia yang dapat diterapkan pada suatu merk.” Darmadi Durianto dkk. (2004:10) menyebutkan bahwa “Kepribadian sebuah Merk (Brand Personality) dapat digambarkan dengan demografi (usia, jenis kelamin, kelas sosial ekonomi ras), gaya hidup (aktivitas, kegemaran, pendapat), atau cirri pembawaan(tertutup, dependen).” Kemudian selanjutnya Darmadi Durianto dkk. (2004:9)juga mengemukakan bahwa Kepribadian sebuah Merk (Brand Personality) menghubungkan ikatan emosi dengan merk itu sendiri sebagai dasar untuk diferensiasi merk dan costumer relationship. Kepribadian merk (Brand Personality) akan melibatkan dimensi yang unik untuk sebuah merk.
Kotler & Amstrong (2006:140) menyebutkan ada 5 (lima) Dimensi yang dapat dijadikan skala pengukuran Kepribadian merk (Brand Personality)yang merupakan kerangka untuk menjelaskan dan mengukur 'kepribadian’ dari merek inti dalam lima dimensi, yang terdiri dari :
1. Sincerity (Ketulusan) yaitu berarti karakter yang jujur, rendah hati, membumi, berorientasi keluarga, kota kecil, bersahabat, tulus, nyata, orisinil dan sederhana
 2. Excitement (Semangat) yaitu berarti karakter unik yang penuh semangat, Trendi, keberanian dan imajinasi yang tinggi serta up-to-date (terbaru) dalam melakukan perbedaan dan inovasi.
 3. Competence (Kemampuan) yaitu keamanan, kecerdasan, keuletan, keterampilan, kemudahan, kemampuan untuk dapat diandalkan dan dipercaya oleh konsumen.
4. Sophistication (Keduniawian) yaitu karakteristik yang berkaitan dengan ekslusifitas yang dibentuk oleh keunggulan prestise, citra merk maupun daya tarik yang ditawarkan kepada pelanggan.
5. Ruggedness (Ketangguhan) yaitu karakteristik merk yang di kaitkan dengan kemampuan suatu merk dalam menunjang kegiatan luar rumah dan kekuatan atau daya tahan produk
 Tujuan Kepribadian sebuah merk (Brand Personality) adalahuntuk menggambarkan perbedaan antara brand yang satu dengan lainnya. Pada brand yang telah terencana dengan baik, karakter ini dapat dilihat dan dirasakan dalam setiap media komunikasi dan atributnya (kemasan, iklan, humas, komunikasi, dsb)

Pengertian Merek (Brand) (skripsi dan tesis)

 Merek tidak hanya sebuah nama bagi produk, tetapi lebih dari itu merupakan identitas untuk membedakan dari produk-produk pesaing yang dihasilkan perusahaan lain, dengan identitas khusus produk tertentu akan lebih mudah dikenali oleh konsumen dan pada gilirannya tentu akan memudahkan pada pembelian ulang produk tersebut. Merek merupakan suatu atribut yang dianggap penting terutama dalam menumbuhkan persepsi yang positif dan konsumen akan percaya setelah menilai atribut yang dimiliki oleh suatu merek. Keahlian yang sangat unik dari pemasar profesional adalah kemampuannya untuk menciptakan, memelihara, melindungi,  dan meningkatkan merek. Para pemasar mengatakan bahwa pemberian merek adalah seni dan bagian penting dalam pemasaran. Ada definisi merek dari beberapa pendapat ahli pemasaran, yaitu : Menurut America Marketing Association (Kotler, 2007) merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa penjual atau kelompok penjual dan untuk mendiferensiasikannya dari barang atau jasa pesaing.
Menurut American Marketing Association yang dikutip oleh Freddy Rangkuti ( 2002) mendefinisikan merek sebagai berikut : “Merek adalah suatu nama, istilah tanda symbol, rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang bertujuan untuk mengidentifikasikan produk atau jasa yang dihasilkannya sehingga berbeda dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh pesaing ” Menurut Rangkuti (2004) dalam American markerting association, merek adalah nama, isitlah, nama, symbol, rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau layanan seorang penjual dengan barang atau layanan penjual lainya. Sebuah nama, logo, singkatan, desain, atau apa saja yang dikatakan sebagai merek, harus memenuhi tiga hal:
1. Dapat mengidentifikasi arti mengklarifikasi karakteristik dan sifat dari produk atau layanan.
 2. Memilki entitas, artinya merek itu mewakili sesuatu yang ada.
3. Janji akan nilai, artinya merek menjanjikan apa yang akan diberikan kepada pembeli atau pemakai (Nicolino, 2001:4). Merek pada dasarnya merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan keistimewaan manfaat, dan jasa tertentu pada pembeli. Merek-merek terbaik memberikan jaminan mutu akan tetapi merek lebih dari sekedar symbol.
Menurut Kotler yang dialihbahasakan oleh Hendra Teguhdan Rony A.Rusli ( 2002,400) merek memilki enam tingkatan, meliputi :
 1. Atribut,merupakan hal yang pertama kali yang menandai ciri-ciri merek.
2. Manfaat, suatu merek lebih dari sekumpulan atribut, pelanggan tidak membeli atribut tapi membeli manfaat yang ditawarkan produk tersebut. Dengan demikian atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional.
3. Nilai, merupakan nilai-nilai yang dianut produsen yang tercermin dalam merek.
 4. Budaya, merek juga memiliki budaya tertentu.
 5. Kepribadian, merek juga mencerminkan kepribadian tertentu
. 6. Pemakai, merek merupakan jenis konsumen yang membeli atau yang menggunakan produk tersebut Penentuan merek akan menentukan citra bagi produk itu sendiri atau bahkan sekaligus bagi perusahaan.
Salah satu strategi agar suatu organisasi mampu bersaing adalah dengan membangun citra yang baik di mata konsumen maupun publik, karena citra dapat mempengaruhi proses pembelian suatu produk atau jasa. Oleh karena itu, citra menjadi faktor penting bagi keberhasilan pemasaran suatu organisasi. Suatu citra merek yang kuat memberikan beberapa keuntungan utama bagi perusahaan. Jika Perusahaan memperlakukan merek sebagai suatu nama saja maka perusahaan telah kehilangan makna pemberian merek. Tantangan dalam pemberian merek adalah untuk mengembangkan sekumpulan pengertianpengertian yang mendalam tentang merek. Dengan kata lain, jika konsumen dapat memvisualisasikan semua dimensi merek, maka merek tersebut dapat memiliki makna yang dalam dan jika sebaliknya maka merek tersebut tidak memiliki makna yang dalam. Memperhatikan keempat dimensi di atas, maka pemasar harus memutuskan pada dimensi manakah identitas merek diletakan. Kesalahan yang sering dilakukan oleh pemasar adalah hanya mempromosikan atribut-atribut merek saja. Hal ini dapat mengakibatkan pembeli tidak tertarik kepada atribut merek karena sesungguhnya mereka lebih tertarik pada manfaat merek, pesaing dapat dengan mudah meniru atribut-atribut tersebut, atribut yang ada sekarang ini akan berkurang nilainya

Tujuan Pemasaran (skripsi dan tesis)


Tujuan pemasaran adalah mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa, sehingga produk cocok dengannya dan dapat dijual dengan sendirinya. Idealnya pemasaran menyebabkan pelanggan siap membeli, sehingga produsen harus berusaha agar produknya tetap tersedia. Sedangkan menurut Philip Kotler (2007), tujuan pemasaran adalah menghasilkan standar hidup yang lebih tinggi dan agar konsumen memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Selanjutnya, Peter Drucker (dalam Philip Kotler, 2007) mengemukakan bahwa tujuan dari pemasaran adalah mengetahui dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk atau jasa itu cocok dengan pelanggan dan selanjutnya mampu menjual dirinya sendiri

Konsep Pemasaran (skripsi dan tesis)

Pemasaran sering dipandang sebagai suatu tugas untuk menciptakan, mempromosikan, dan menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen dan unitunit bisnis. Pemasaran diharapkan memiliki keahlian dan merangsang permintaan akan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Definisi pemasaran menurut Kotler (2007) dapat dibedakan menjadi definisi sosial, yaitu suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain, sedangkan menurut definisi manajerial, pemasaran sering digambarkan sebagai seni menjual produk

Hubungan Daerah Asal Terhadap Kepribadian Merek (skripsi dan tesis)


 Untuk mengevaluasi produk, konsumen menggunakan informasi tentang daerah asal suatu produk dimana produk tersebut di produksi. Manajer pemasaran berasumsi bahwa evaluasi produk dipengaruhi oleh pengetahuan konsumen bahwa konsumen memiliki pengetahuan tentang dari daerah mana produk tersebut diproduksi (Hong dan Wyer, 1989 dalam Isa Cardosa, 2013: 3). Negara asal atau tempat asal hanyalah salah satu aspek diantara banyak aspek lainnya, di mana konsumen mendasarkan persepsi mereka tentang kualitas (Becker, 2000 dalam Isa Cardosa, 2013: 3). Banyak peneliti menunjukkan bahwa negara asal tidak hanya berfungsi sebagai tanda kualitas, tetapi juga memiliki makna simbolis dan emosional bagi konsumen (Verlegh dan Steenkamp, 1999 dalam Isa Cardosa, 2013: 3). Peterson dan Jolibert, 1995 dalam Isa Cardosa, (2013: 3) menyatakan bahwa pengaruh daerah asal lebih besar dalam evaluasi produk dari pada minat beli. Citra daerah asal dalam penyebaran produknya biasanya melalui iklan, gambar yang disampaikan adalah bahwa jenis produk memiliki kualitas tertentu yang terutama didasarkan pada pengetahuan manusia dan alam lingkungan daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi citra daerah dan kualitas tertentu dari Produk menciptakan identitas produk yang unik dan dengan demikian dapat menambah nilai produk (Ittersum et al., 2003 dalam Isa Cardosa, 2013: 3).

Hubungan Pengalaman Merek Terhadap Kepribadian merek (skripsi dan tesis)


 Pengalaman merek adalah sebuah konsep yang telah menarik perhatian dan minat dari penelitian pemasaran, yang mengakui bahwa konsumen mencari merek yang mampu memberikan pengalaman yang unik dan mudah diingat (Zarantonello dan Schmitt, 2010 dalam Isa cardosa, 2013:2). Menurut beberapa peneliti, pengalaman merek terjadi karena respons yang dirasakan konsumen terhadap rangsangan merek terkait selama kontak (Chang dan Chieng, 2006 dalam Isa Cardisa, 2013: 2). Konsumen tidak lagi mencari merek karena manfaat fungsionalnya, melainkan saat ini pilihan konsumen didasarkan pada jenis pengalaman merek yang dirasakan oleh konsumen (Brakus et al, 2009;. Schmitt, 1999; Zarantonello dan Schmitt, 2010 dalam Isa Cardosa, 2013: 2). Yang terpenting bagi konsumen adalah apakah merek dapat menawarkan pengalaman yang menarik, fitur-fitur khusus dan kepribadian yang unik. Konsumen mengharapkan sesuatu yang dapat merangsang indra mereka, konsumen akan mencari sesuatu yang baru, asli dan otentik (Schmitt, 2009 dalam Isac Cardosa, 2013:2). Pengalaman adalah sesuatu yang intrinsik dan individu, oleh karena itu, walaupun banyak orang memiliki pengalaman yang sama, akan tetapi tidak ada yang akan menjalaninya dengan cara yang sama. Produk yang sepadan, layanan berwujud dan pengalaman tak terlupakan (Pine dan Gilmore, 1998 dalam Isa Cardosa, 2013: 2)

Hubungan Kepercayaan Merek Terhadap Kepribadian (skripsi dan tesis)

Merek Tujuan utama dari pemasaran adalah untuk menciptakan ikatan yang kuat antara konsumen dan merek, adapun komponen yang harus di perkuat yaitu jaringan dalam kepercayaan (Delgado-Ballester et al., 2003 dalam Isa Cardosa, 2013: 2). Untuk kepercayaan mengartikan bahwa merek adalah elemen aktif, hubungan ini didasarkan pada harapan bahwa konsumen memiliki kinerja dalam merek (Delgado- Ballester et al., 2003 dalam Isa Cardosa, 2013: 2). Penjelas lain menurut (Holbrook dan Chaudhuri, 2001 dalam Isa Cardosa, 2013: 2) menjelaskan kepribadian merek sebagai kesediaan konsumen untuk mengandalkan kemampuan merek untuk menjalankan fungsi yang ditetapkan. Kepercayaan mengurangi ketidakpastian dalam lingkungan yang rentan karena konsumen tahu bahwa mereka dapat mempercayai merek. Ketika konsumen sudah percaya terhadap suatu merek maka tidak ada lagi keraguan yang ada di dalam benak konsumen untuk membeli produk tersebut. Delgado-Ballester et al. (2003) dan Li et al. (2007) dalam Isa Cardosa (2013: 2) menjelaskan dimensi kepribadian merek, dimana kepribadian merek terdiri dari keamanan (kepercayaan konsumen pada merek) dan niat.

Perilaku Konsumen (skripsi dan tesis)

Menurut Engel, Blackwell dan Miniard dalam Suryani (2008:8) pemahaman terhadap perilaku konsumen mencakup pemahaman terhadap tindakan yang langsung yang dilakukan konsumen dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut. Hal yang hampir sama diungkapkan oleh Sciffman dan kanuk dalam Suryani (2008:9) bahwa perilaku konsumen merupakan studi yang mengkaji bagaimana individu membuat keputusan membelanjakan sumberdaya yang tersedia dan dimiliki (waktu, uang, dan usaha) untuk mendapatkan barang atau jasa yang nantinya akan dikonsumsi. Sedangkan menurut Swastha (1990) perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan tersebut, perilaku konsumen dalam mengambil keputusan, mempertimbangkan barang dan jasa apa yang akan di beli, dimana, kapan, bagaimana, berapa jumlah dan mengapa membeli produk tersebut.
 Loudon dan Bitta dalam Suryani (2008:21) menjelaskan juga bahwa perilaku konsumen mencakup proses pengambilan keputusan dan kegiatan yang dilakukan konsumen secara fisik dalam pengevaluasian, perolehan penggunaan atau mendapatnkan barang dan jasa. Jadi dalam menganalisis perilaku konsumen tidak hanya menyangkut factor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan saat pembelian, akan tetapi juga meliputi proses pengambilan keputusan yang menyertai pembelian. Merujuk pada beberapa pengertian tentang perilaku konsumen, maka terlihat bahwa memahami perilaku konsumen bukanlah suatu pekerjaan yang mudah karena banyaknya variabel yang mempengaruhi dan variabel-variabel tersebut saling berinteraksi. Perilaku konsumen merupakan proses yang kompleks dan multi dimensional. Pemasar dituntut untuk bisa mengkaitkan perilaku konsumen dengan strategi pemasaran yang akan disusunnya. Strategi yang baik pada hakekatnya didasarkan pada apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumennya. Perusahaan yang mampu memahami perilaku konsumen akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar karena dapat menyusun strategi pemasaran yang tepat dan dapt memberikan kepuasan yang lebih baik dibandingkan pesaing. Konsumen saat ini lebih bersifat menuntut. Mereka tidak lagi seperti dulu yang cenderung hanya menerima semua perlakuan penjual. Bahkan konsumen menginginkan sentuhan personal emosional yang tinggi. artinya konsumen ingin agar mereka dapat mengerti mereka dan bukan sebaliknya. Pemasaran perlu mengembalikan cara-cara yang cerdas untuk menciptakan hubungan personal yang lebih mendalam antara merek dengan konsumen (ferinadewi, 2008:141)

Daerah Asal (Region of origin) (skripsi dan tesis)


Daerah asal didefinisikan sebagai negara asal memproduksi suatu produk (Thakor dan Katsanis, 1997:5). Daerah asal sangat mempengaruhi persepsi kepribadian merek karena konsumen tidak meragukan lagi asal muasal dari produk tersebut. Konsumen menggunakan informasi tentang asal suatu produk di produksi untuk mengevaluasi produk. Manajer pemasaran berasumsi bahwa evaluasi produk 21 dipengaruhi oleh pengetahuan konsumen memiliki pengetahuan tentang daerah asal yang memproduksi produk tersebut Hong dan Wyer (isa Cardosa, 2013: 3). Negara asal atau tempat asal hanyalah salah satu aspek antara banyak lainnya, di mana konsumen mendasarkan persepsi mereka tentang kualitas (Becker dalam Isa Cardosa, 2013:3).